cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Core Subject : Economy, Social,
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Articles 253 Documents
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH MENGGUNAKAN BPSK DAN LAPS DI INDONESIA Wijaya, Adi
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44089

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efesiensi antara (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan (LAPS) Lembaga Alaternatif Penyelesaian Sengketa dan dalam proses penyelesaiannya apakah terdapat dualisme dalam penyelesaian sengketa pada bisnis fintech dengan jalur non-litigasi, metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemiripan fungsi dan efesiensi antara BPSK dan LAPS dalam penyelesaian sengketa disektor bisnis fintech, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai badan penerima keluhan dan permohonan terkait dengan perselisihan antara pemilik usaha dan konsumen. Dengan kemiripan fungsi antara BPSK dan LAPS menimbulkan kebingungan oleh konsumen jika ingin melakukan gugatan terhadap pelaku usaha, hal demikian dapat menimbulkan dualisme dalam peroses penyelesaian sengketa dan tidak adanya ketegasan Undang-Undang dalam mengatur hal tersebut. Kata kunci : Sengketa, BPSK dan LAPS. Abstract This study aims to determine the efficiency between (BPSK) Consumer Dispute Resolution Agency and (LAPS) Alternative Dispute Resolution Institution and in the settlement process whether there is dualism in dispute resolution in the fintech business with non-litigation channels, this research method uses qualitative research with a normative legal approach, the results show that there are similarities in function and efficiency between BPSK and LAPS in dispute resolution in the fintech business sector, both institutions have a function as a receiving body for complaints and requests related to disputes between business owners and consumers. With the similarity of functions between BPSK and LAPS creates confusion by consumers if they want to file a lawsuit against business actors, this can lead to dualism in the dispute resolution process and the absence of firmness of the Law in regulating this matter. Keywords : Dispute, BPSK and LAPS.
ZAKAT DAN FUNGSINYA BAGI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT: KAJIAN TAFSIR EKOMOMI QS. AL-TAUBAH AYAT 103 A M Nur Atma Amir; Achmad Abubakar; Halimah Basri; Muh. Azka Fazaka Rif’ah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44120

Abstract

Abstrak Salah satu ayat yang menjelaskan fungsi zakat adalah Surah al-Taubah ayat 103. Penelitian ini mencoba mengkaji makna dari lafaz ṣadaqah di dalam ayat tersebut serta perbandingannya dengan infak dan sedekah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fungsi zakat baik secara social maupun secara ekonomi yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 tersebut. Penelitian ini meupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi dengan pendekatan metode tafsir tahlili yang merupakan salah satu metode untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maksud dari lafaz ṣadaqah dalam Surah al-Taubah ayat 103 menurut mayoritas mufasir adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari infak karena termasuk penggunaan uang dan merupakan bagian dari sedekah karena merupakan bentuk tindakan yang menjadi bukti keimanan. Adapun fungsi zakat yang terkandung dalam surah al-Taubah ayat 103 ada dua yang meliputi muzaki, mustahik, dan harta itu sendiri. Secara sosial zakat berfungsi mensucikan hati muzaki dari sifat rakus dan kikir. Zakat juga berfungsi mensucikan hati mustahik dari sifat iri, dengki, dan amarah. Zakat juga mensucikan harta dari kotoran dan syubhat. Pada akhirnya, zakat mampu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan harmonis. Secara ekonomi, zakat berfungsi meningkatkan konsumsi mustahik, zakat juga berfungsi meningkatkan produktifitas muzaki. Sementara bagi harta, fungsi zakat dapat dilihat dari aspek makro berupa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kata Kunci: Zakat, Sosial Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Tafsir Ekonomi, dan Surah al-Taubah ayat 103 Abstract One of the verses that explains the function of zakat is Surah al-Taubah verse 103. This research tries to examine the meaning of the ṣadaqah statement in this verse and its comparison with infaq and alms. Apart from that, this research also examines the function of zakat both socially and economically as contained in surah al-Taubah verse 103. This research is a type of qualitative descriptive research using an interpretation method with a tahlili interpretation method approach which is one method for studying verses of the Al-Qur'an. From the results of this research, it can be concluded that the meaning of the ṣadaqah lafaz in Surah al-Taubah verse 103 according to the majority of interpreters is zakat. Zakat is part of infaq because it includes the use of money and is part of alms because it is a form of action that is proof of faith. There are two functions of zakat contained in surah al-Taubah verse 103, including muzaki, mustahik, and the treasure itself. Socially, zakat functions to purify the muzaki's heart from greed and stinginess. Zakat also functions to purify the mustahik's heart from envy, envy and anger. Zakat also purifies wealth from dirt and doubts. In the end, zakat is able to create a safe, peaceful and harmonious social life. Economically, zakat functions to increase mustahik consumption, zakat also functions to increase muzaki productivity. Meanwhile, for assets, the function of zakat can be seen from the macro aspect in the form of sustainable and fair economic growth. Keywords: Zakat, Social Society, Economy Society, Economic Interpretation , and Surah al-Taubah verse 103.
PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM FIKIH ISLAM DAN PRAKTIKNYA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Wahida Rahim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44121

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan akad murabahah di perbankan syariah. Pembiayaan akad murabahah akan dikaji dengan perspektif fikih Islam dengan mengkomparasikan pendapat empat imam mazhab. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Setelah melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka, penulis akan menginterpretasikan data-data tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa penambahan margin pada pembiayaan akad murabahah di perbankan syariah diperbolehkan selama tidak memberatkan pihak lainnya. Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan, Perbankan Syariah. Abstract This study aims to analyze the practice defferet payment sale in Islamic banking. The defferet payment sale will be studied from the perspective of Islamic jurisprudence by comparing the opinions of the four imams madhab. Type of this research is library research. After carrying out data collection techniques by using the literature study method, the author will interpret the data using qualitative descriptive analysis methods. The results of this study indicate that the addition of a margin on murabaha contract financing in Islamic banking is allowed as long as it does not burden other parties. Keywords: Deffered Payment, Financing, Islamic Banking.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH DI PASAR RAMBA (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto) Risma; Muh Taufiq Amin
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44151

Abstract

Abstrak Sengketa yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana terdapat sebuah tanah di pasar Ramba seluas 80 are yang ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para pedagang termasuk yang memiliki kuasa atas tanah itu keberatan karena tanah tersebut adalah milik Pihak Pertama yang sudah diberikan orang tuanya semasa hidup dan menurut Pihak Pertama tidak pernah ada pembelian tanah pada saat orang tuanya masih hidup. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana bentuk penyelesaian senegketa tanah di pasar Ramba di Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah di pasar Ramba kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research kualitatif, diskriftif yaitu metode yang menggambarkan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Bentuk penyelesaian secara mediasi (perdamaian), yakni dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan pihak yang berwenang sebagai penengah (mediator) dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah dan persengketaan ini telah selesai secara damai. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa antara lain Ash-Sulhu (perdamaian), Tahkim (arbitrase), Al-Qadha (peradilan). Dan penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Sengkta, Tanah. Abstract The dispute occurred in Rumbia Village, Rumbia District, Jeneponto Regency where there was a land in the Ramba market covering an area of ​​80 acres that wanted to be moved because the Second Party admitted that the land had been purchased by his late parents in 1971, but many traders, including those who had power over the land he objected because the land belonged to the First Party which had been given to him by his parents during his lifetime and according to the First Party there had never been a purchase of land while his parents were still alive. The main issues in this study are: How is the form of settlement of land disputes at the Ramba market in Jeneponto Regency and what is the review of Islamic law on land disputes in the Ramba market, Jeneponto district. This research is a qualitative field research, discriminatory, namely a method that describes objects as they are. This method is suitable for researching land dispute cases by obtaining data from interviews, observation and documentation. The form of settlement is mediation (peace), namely by presenting the disputing parties and the competent authority as a mediator and also showing concrete evidence of land ownership and this dispute has been resolved amicably. An overview of Islamic law on dispute resolution includes Ash-Sulhu (peace), Tahkim (arbitration), Al-Qadha (judicial). And the settlement of land disputes located at Ramba Market is by means of Ash-Sulhu by fulfilling the pillars of Ash-Sulhu and this is in accordance with Islamic law. Keywords: Islamic Law, Dispute, Land.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DENGAN PENGELOLA LAHAN PARKIR Ratna Dewi Haris; Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44154

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar. Maka dapat dirumuskan dalam sub masalah, yaitu 1), Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan Parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang bagi hasil Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar? Metode Penelitian yang digunakan oleh punulis termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu sebuah penelitian yang data-data pokoknya digali melalui pengamatan dan sumber data lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung pada objeknyayaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan menggunakan referensi kerpustakaan yang relaven dengan permasalahan yang inigini diteliti, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir di Rumah Makan Saung D‘luna Takalar menurut hukum Islam merupakan hal diperbolehkan sesuai dengan akad muzara‟ah dan ulama berpendapat bahwasanya akad muzara’ah diperbolehkan yang penting tidak merugikan salah satu pihak. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1. Penerepan bagi hasil dalam Pengelolaan lahan parkir ini diharap tetap dilestarikan dimana sistem tersebut merupakan suatu kebiasaan masyarakat indonesia khususnya kabupaten takalar dengan hal ini para pemilik bisnis rumah makan ataupun yang lainya. 2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tentang perjanjian di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif sehingga mampu menerapkan sistem tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata Kunci: Hukum Islam, Bagi Hasil, Parkir. Abstract The main problem in this thesis is how to review Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant. Then it can be formulated in sub-problems, namely 1), How is the practice of cooperation for the management of parking areas at Saung D'luna Takalar Restaurant? What is the view of Islamic law regarding profit sharing Management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant? The research method used by the punulis is a type of field research, namely a study in which the main data is explored through observation and field data sources, where this research is carried out directly on the object, namely research carried out with the literature using library references that are relevant to the problem that is being studied, either in the form of books, notes, or reports on the results of previous research. The results of this study indicate that the concept of profit sharing in the management of parking lots at the Saung D'luna Takalar Restaurant according to Islamic law is permissible in accordance with the muzara'ah contract and the scholars argue that the muzara'ah contract is permissible as long as it does not harm either party. The implications of this research are: 1. It is hoped that the application of profit sharing in the management of parking lots will be preserved where this system is a habit of Indonesian people, especially Takalar district, in this case restaurant business owners or others. 2. It is hoped that the government will provide an understanding to the related community regarding agreements in terms of Islamic law and positive law so that they are able to implement the system in accordance with applicable regulations.. Keywords:Islamic Law, Profit Sharing, Parking.
PRAKTIK AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI KOPERASI KARYAWAN SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN Noor Halimah; Muhammad Haris
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.44997

Abstract

Abstrak Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin (Kopkar SMB) memiliki produk pembiayaan yang pada awalnya masih menerapkan prinsip konvensional, namun atas dasar kesadaran dari para anggota untuk bermuamalah secara syariah, praktik pembiayaan diubah menggunakan akad murabahah bil wakalah dengan skema akad berdasarkan arahan dari salah satu anggota. Sehingga diperlukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah praktik akad tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan belum sesuai dengan prinsip syariah karena akad wakalah dan murabahah dilaksanakan berurutan dalam satu waktu, pembelian barang dilaksanakan atas nama anggota, dan barang tidak diserahterimakan saat akad berlangsung. Ketidaksesuaian ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat murabahah, yaitu objek jual beli dimiliki penjual secara penuh dan dapat diseraterimakan, sehingga akad menjadi tidak sah. Kata Kunci: Murabahah bil Wakalah, Koperasi, Pembiayaan.   Abstract Sabilal Muhtadin Banjarmasin Employee Cooperative (Kopkar SMB) has financing product which initially still applied conventional principles, but based on the awareness of the members to practice in accordance to sharia, financing in practice has changed to using murabahah bil wakalah contract scheme based on instructions from one of the members. Research is needed to find out whether contract practices are in accordance with sharia principles. The type of this research is empirical legal research. The research results show that the murabahah bil wakalah contract implemented is not in accordance with shariah principle because the wakalah and murabahah contracts are implemented sequentially at one time, purchase of goods is carried out in the name of the member, and goods are not handed over at the time contract take places. This discrepancy causes the murabahah terms to not be fulfilled, namely the object of sale and purchase is fully owned by the seller and can be handed over, so the contract becomes invalid. Keywords: Murabahah bil Wakalah, Cooperative, Financing.
ANALISIS RESPON MASYARAKAT MUSLIM DALAM MENGGUNAKAN JASA "BANK EMOK" DI DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG DALAM PERSPEKTIF SYARIAH Mohammad Topang Ramadan Hizbun Nasyeer; Miftahudin
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.46449

Abstract

Abstrak Masyarakat Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, selama ini telah mengandalkan pinjaman dari rentenir, yang dikenal sebagai "Bank Emok," untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian penghasilan dari pekerjaan mereka, yang belum mampu memenuhi kebutuhan atau keperluan secara cepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat muslim di Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, terhadap keberadaan "Bank Emok." Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pandangan syari’ah terhadap jasa praktek ’’Bank Emok’’ ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif , Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik, analisis data bersifat induktif, mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif dan situasi lapangan penelitian bersifat alamiah tanpa manipulasi atau eksperimen. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap penggunaan jasa praktek "Bank Emok" cukup antusias yaitu sebesar 59.91% atau 1.040 orang dari 1.736 Kk di RT 09 RW 26 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan terjerat Bank Emok. Maka dari segi perspektif syariah, antusiasme masyarakat harus dihentikan. Karena didalamnya mengandung unsur riba dan kafalah yang cacat, yaitu rata-rata bunga dari pinjaman sebesar 20% dan tanggung renteng pada Bank emok ini menghadapi sejumlah masalah, baik konflik internal maupun eksternal, dan tetap bersifat haram karena yang ditanggung adalah utang riba sehingga dapat merugikan bagi masyarakat Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan. Kata Kunci :Bank Emok, Perspektif Syariah, Respon Masyarakat   Abstract The people of Margamukti Village, Pangalengan Subdistrict, Bandung Regency, have been relying on loans from moneylenders, known as "Bank Emok," to fulfill consumptive needs. This is due to the uncertainty of income from their work, which has not been able to fulfill needs or necessities quickly. The purpose of this study is to determine the response of the Muslim community in Margamukti Village, Pangalengan Subdistrict, Bandung Regency, to the existence of "Bank Emok". In addition, this study aims to identify the shariah view of the "Bank Emok" service practice. The research method used is qualitative, data collection is done by combining various techniques, data analysis is inductive, considering that the data collected is qualitative and the research field situation is natural without manipulation or experimentation. Data collection techniques involve documentation, observation and interviews. The results showed that the community's response to the use of the practice of "Bank Emok" is quite enthusiastic, namely 59.91% or 1,040 people out of 1,736 Kk in RT 09 RW 26 Margamukti Village, Pangalengan District. So in terms of sharia perspective, the enthusiasm of the community must be stopped. Because it contains elements of usury and defective kafalah, namely the average interest on loans of 20% and joint responsibility at Bank Emok faces a number of problems, both internal and external conflicts, and remains haram because what is borne is usury debt so that it can be detrimental to the people of Margamukti Village, Pangalengan District. Keywords: Bank Emok, Community Response, Sharia Perspective
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS PELANGGAN PADA UMKM DI TELUKJAMBE KABUPATEN KARAWANG Yosi Apriliani; Mira, Mira Purnamasari Safar
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.46512

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan etika bisnis Islam yang terdiri dari empat landasan yaitu tauhid, kejujuran, tamggumg jawab,dan amanah pada UMKM Mie Ayam Bakso yang kemudian dirumuskan formulasi indeks etika bisnis Islam. Indeks etika bisnis Islam ini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa besar tingkat etis suatu UMKM dalam menerapkan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur’an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan pada UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah UMKM Mie Ayam Bakso yang berlokasi di Telukjambe Kabupaten Karawang sudah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dengan baik yaitu prinsip tauhid, kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sehingga berhasil membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, kepercayaan dan loyalitas pelanggan, UMKM.   Abstract This research aims to describe the application of Islamic business ethics which consists of four foundations, namely monotheims, honesty, responsibility, and trustworthiness in UMKM Mie ayam bakso, which then formulates an Islamic business ethics index. This islamic business ethics index is used as a measuring tool to determine the ethical level of an UMKM in implementing Islamic Business ethics. Islamic business ethics are ethical norms based on the Qur’an and Hadist which must be used as a reference by anyone in their business activities. Islamic business ethicsare morals in running a business in accordance with Islamic values, so that when carrying out a business there is no need to worry, because it is believed to be something good and right. The type of research used is decriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation regarding the application of Islamic business ethics principles in building customer trust and loyalty in UMKM. The conclusion of this research is that the UMKM Mie Ayam Bakso located in Telukjambe, Karawang Regency has succeeded in implementing the principles of Islamic business ethics well, namely the principles if monotheims, honesty, responsibility and trust, thereby successfully building customer trust and loyality. Keywords: Islamic Business Ethics, customer trust and loyality, UMKM.
PENYELESAIAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH Siti Yulia Makkininnawa; Pratama, Herdifa
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.46668

Abstract

Abstrak Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada bank umum syariah adalah pembiayaan murabahah dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengelaborasi bagaimana penyelesaian eksekusi benda jaminan pada pembiayaan murabahah di Bank Umum Syariah. Fokus utama artikel ini adalah deskripsi mengenai berbagai pilihan solusi dalam penyelesaian sengketa berupa eksekusi benda jaminan pada pembiayaan murabahah. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan untuk kemudian di analisis dengan menghasilkan kesimpulan yang desktiptif. Penelitian ini mendapati kesimpulan bahwa strategi penyelesaian benda jaminan murabahah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui proses litigasi dan non litigasi. Terhadap kedua jalur tersebut tentu memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan sifat penyelesaiannya. Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan, Murabahah, Bank Umum Syariah.   Abstract One type of financing that is quite developed in sharia commercial banks is murabahah financing which often uses fiduciary collateral, because the assignment is considered simple, easy and relatively fast. The aim of writing this article is to elaborate on how to complete the execution of collateral objects in murabahah financing at Sharia Commercial Banks. The main focus of this article is a description of various solution options in resolving disputes in the form of executing collateral objects in murabahah financing. Research data was collected using library study techniques and then analyzed to produce descriptive conclusions. This research concluded that the settlement strategy for murabahah collateral objects can be carried out in two ways, namely through litigation and non-litigation processes. These two routes certainly have their own characteristics according to the nature of the solution. Keywords: Execution, Guarantee, Murabahah, Sharia Commercial Bank.
ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERSPECTIVE SHARIA PADA BANK SYARIAH INDONESIA Nurul Wahida Aprilya; Amrullah; Irwan Misbach
El-Iqthisadi Volume 6 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.46705

Abstract

Abstrak Artikel ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam perspektif syariah pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menerapkan evaluasi mendalam melalui metode pengumpulan data sekunder, termasuk penelitian pustaka dan pencarian internet. Data diperoleh dari jurnal dan artikel yang berfokus pada GCG. Hasil penelitian memperlihatkan terkait Bank Syariah Indonesia sudah menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan yang menjadi kewajiban serta dasar penting untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Mencegah terjadinya fraud financing dan dengan pengoptimalan laporan keuangan bisa dianggap sebagai kemajuan yang mencerminkan moralitas perusahaan. Bank Syariah Indonesia telah diterapkan dan dikelola dengan baik. Sifat-sifat nabi, mencakup shiddiq (kejujuran), amanah (percaya), fathanah (cerdas), serta tabligh (keterbukaan), merupakan landasan syariah yang mendasari bank ini. Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance, GCG Syariah.   Abstract This article aims to analyze the implementation of the principles of good corporate governance from a sharia perspective at Bank Syariah Indonesia. This research utilizes in-depth evaluation through secondary data collection methods, including library research and internet searches. Data was obtained from journals and articles focusing on GCG. The results showed that Bank Syariah Indonesia has implemented Good Corporate Governance (GCG) principles such as transparency, accountability, independence, and fairness which are obligations and an important basis for realizing the company's vision and mission. Preventing financing fraud and optimizing financial statements can be considered as progress that reflects the morality of the company. Bank Syariah Indonesia has implemented and managed well. The prophet's traits, such as shiddiq (honesty), amanah (trustworthiness), fathanah (intelligence), and tabligh (openness), are the underlying sharia foundation of this bank. Keywords: Bank Syariah Indonesia, Good Corporate Governance, Sharia GCG.