cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 253 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN, PERSEPSI MANFAAT DAN KEAMANAN TERHADAP NASABAH MUARA BULIAN MENGGUNAKAN BSI MOBILE M. Nasrulloh; Rafiqi; Arfah; Ridhwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62026

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, dan keamanan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan layanan BSI Mobile pada BSI KCP Muara Bulian. Layanan perbankan digital menjadi solusi utama dalam memenuhi kebutuhan transaksi finansial nasabah yang cepat, efisien, dan aman. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 95 responden yang merupakan nasabah pengguna BSI Mobile di BSI KCP Muara Bulian. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linier berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kemudahan penggunaan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSI Mobile, persepsi manfaat (X2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan BSI Mobile, dan keamanan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan BSI Mobile. Secara simultan kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan keamanan berpengaruh terhadap keputusan nasabah menggunakan BSI Mobile. Kata kunci: Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Keamanan, Keputusan Nasabah, BSI Mobile   Abstract This research aims to analyze the influence of ease of use, perceived benefits, and security on customers' decisions in using BSI Mobile services at BSI KCP Muara Bulian. Digital banking services are the main solution in meeting customers' financial transaction needs that are fast, efficient and safe. This research uses quantitative methods with a survey approach. Data was obtained by distributing questionnaires to 95 respondents who were BSI Mobile customers at BSI KCP Muara Bulian. Data analysis was carried out using the multiple linear regression method using SPSS software. The research results show that partially ease of use (X1) has no significant effect on customers' decisions to use BSI Mobile, perceived benefits (X2) has a significant effect on customers' decisions to use BSI Mobile, and security (X3) has no significant effect on customers' decisions to use BSI Mobile. Simultaneously, ease of use, perceived benefits and security influence customers' decisions to use BSI Mobile. Keywords: Ease of Use, Perceived Benefits, Security, Customer Decisions, BSI Mobile.
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN MELALUI PDRB HARGA KONSTAN DI SUMATERA UTARA (2001-2023): PENDEKATAN PATH ANALYSIS Mutia Annisa; Nakita; Albi Sutandi; Runggu Sihombing
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62037

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas dampak dari pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap tingkat kemiskinan memalui PDRB harga konstan di Sumatera Utara antara tahun 2001 hingga 2023. PDRB harga konstan digunakan sebagai variabel yang menghubungkan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah path analysis yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Hasil menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi memiliki pengaruh positif dan nyata terhadap PDRB. Namun, secara langsung, kedua faktor tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Justru, PDRB harga konstan menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penemuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa menjadi cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, sehingga kebijakan fiskal dan investasi perlu difokuskan untuk memperkuat PDRB sebagai alat pembangunan yang bisa mencakup seluruh masyarakat. Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Kemiskinan, PDRB Harga Konstan, Dan Path Analysis   Abstract This research discusses the impact of government expenditure and investment on poverty levels through constant price GRDP in North Sumatra from 2001 to 2023. Constant price GRDP is used as the variable connecting the two. The research method used is path analysis obtained from the Central Bureau of Statistics. The results show that government expenditure and investment have a positive and significant effect on GRDP. However, directly, both factors do not significantly impact poverty reduction. Instead, constant price GRDP shows a negative and significant effect on poverty. This finding indicates that economic growth can be an effective way to reduce poverty, so fiscal and investment policies need to be focused on strengthening GRDP as a development tool that can encompass the entire community. Keywords: Government Expenditure, Investment, Poverty, Constant Price GDP, and Path Analysis
PENGARUH VARIABEL PDRBHK_M, TPT, DAN KURS TERHADAP VARIABEL JUMLAH PENDUDK MISKIN MELALUI VARIABEL MEDIASI PENERIMAAN DI SUMATRA UTARA TAHUN 2001-2021 Cornelia Aginta Br Sembiring; Maya Sentia Anjelika Tampubolon; Melisa Patrisia; Fahmi Apriyansyah Siregar; Joko Suharianto
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62063

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan (PDRBHK_M), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan nilai tukar (Kurs) terhadap jumlah penduduk miskin (JPM) di Provinsi Sumatera Utara dengan penerimaan pemerintah sebagai variabel mediasi selama 2001–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur (path analysis) melalui EViews 13 dan data sekunder dari BPS Sumatera Utara. Hasil menunjukkan bahwa PDRBHK_M, TPT, dan Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pemerintah maupun jumlah penduduk miskin, dan penerimaan pemerintah sebagai mediasi juga tidak signifikan. Arah hubungan menunjukkan PDRBHK_M cenderung menurunkan kemiskinan, sedangkan pelemahan Kurs cenderung meningkatkannya. Kata kunci: PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kurs, Penerimaan Pemerintah, Jumlah Penduduk Miskin   Abstract This study analyzes the effect of Regional Gross Domestic Product at Constant Prices (PDRBHK_M), Open Unemployment Rate (TPT), and exchange rate (Kurs) on the number of poor people (JPM) in North Sumatra Province with government revenue as a mediating variable during 2001–2024. The study uses a quantitative approach with path analysis through EViews 13 and secondary data from the North Sumatra Statistics Agency. The results show that PDRBHK_M, TPT, and Kurs do not have a significant effect on government revenue or the number of poor people, and government revenue as a mediator is also insignificant. The direction of the relationship shows that PDRBHK_M tends to reduce poverty, while a weakening of Kurs tends to increase it. Keywords: GRDP, Open Unemployment Rate, Exchange Rate, Government Revenue, Number of Poor People
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE (Analisis Hukum Positif di Indonesia dengan Peraturan Internal Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah) Loliresti; Ulya Atsani; Elsy Renie
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62176

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah maraknya praktik jual-beli online yang menimbulkan banyak permasalahan hukum bagi konsumen, seperti barang yang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengembalian dana, serta lemahnya penindakan terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen. Tujuan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum positif di Indonesia tentang perlindungan hak-hak konsumen, sinkronisasi antara hukum positif perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia dengan peraturan internal Shopee dan bagaimana perlindungan hak konsumen menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) atau normatif, merupakan penelitian yang secara literatur dilakukan melalui penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, dan perbandingan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap substansi hukum dan praktik perlindungan konsumen dalam e-commerce. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulan bahwa perlindungan hukum  terhadap hak-hak konsumen telah diatur dalam KUHPerdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Shopee juga telah menyediakan instrumen perlindungan berupa Garansi Shopee, sistem escrow, mekanisme refund/return, dan layanan pengaduan. Namun, mekanisme internal ini masih bersifat kontraktual sehingga tidak memiliki kekuatan hukum sekuat undang-undang nasional. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli di Shopee dapat dianalogikan dengan akad salam, dimana pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan kemudian. Mekanisme refund/return juga sejalan dengan konsep khiyar yang memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi apabila terdapat cacat pada barang. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip syariah karena keterbatasan konsumen dalam mengakses haknya. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Marketplace, Shopee, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.   Abstract The main problem in this thesis is the rampant practice of online buying and selling which has given rise to many legal problems for consumers, such as goods that do not match the description, delays in refunds, and weak enforcement against business actors who harm consumers. The purpose of this discussion is to determine how positive legal regulations in Indonesia regarding the protection of consumer rights, the synchronization between positive law on consumer rights protection in Indonesia with Shopee's internal regulations and how consumer rights are protected according to Sharia Economic Law. The type of research the author used was library research or normative research, which is research conducted through literature review of legal systematics, legal conformity, and comparative law. Qualitative analysis was conducted on the legal substance and consumer protection practices in e-commerce. From the author's research, it can be concluded that legal protection for consumer rights has been regulated in the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Minister of Trade Regulation Number 50 of 2020. Shopee has also provided protection instruments in the form of a Shopee Guarantee, an escrow system, a refund/return mechanism, and a complaint service. However, these internal mechanisms are still contractual in nature and therefore do not have the same legal force as national laws. From the perspective of Sharia Economic Law, buying and selling transactions on Shopee can be analogized to a salam contract, where payment is made upfront and the goods are delivered later. The refund/return mechanism is also in line with the concept of khiyar, which gives consumers the right to cancel transactions if there are defects in the goods. However, its implementation has not fully complied with sharia principles due to consumers' limited access to their rights. Keywords: Consumer Protection, Marketplace, Shopee, Positive Law, Sharia Economic Law.  
PENGARUH INFLASI DAN KURS TERHADAP TINGKAT PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MELALUI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI SUMATERA UTARA TAHUN 2001-2024 Nathania Christy Sembiring; Joko Suharianto; Ian Josepan Saragih; Hottarida Sinaga
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62194

Abstract

Abstrak Studi ini menggunakan IPM sebagai variabel mediasi untuk mengkaji pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Data deret waktu BPS 2001–2024 digunakan. Baik efek langsung maupun tidak langsung antara variabel ditemukan menggunakan analisis jalur. Temuan menunjukkan bahwa nilai tukar dan inflasi memiliki dampak besar pada IPM. Meskipun demikian, nilai tukar dan IPM memiliki dampak besar pada tingkat kemiskinan, sedangkan inflasi memiliki dampak langsung yang dapat diabaikan. IPM, nilai tukar, dan inflasi semuanya memiliki dampak besar pada tingkat kemiskinan Sumatera Utara pada saat yang bersamaan. Hasil ini memvalidasi bahwa hubungan antara kemiskinan dan variabel makroekonomi sebagian dimediasi oleh IPM. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia di Sumatera Utara, pemerintah disarankan untuk menegakkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Kata kunci: Inflasi, Kurs, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan   Abstract This study aims to analyze the effect of inflation and exchange rate on the percentage of poor population in North Sumatra Province through the Human Development Index (HDI) as a mediating variable. The data used are time series data from 2001 to 2024 obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS). The analytical method employed is path analysis, which examines both direct and indirect effects among variables. The results show that inflation and exchange rate significantly affect the HDI. However, the direct effect of inflation on poverty is not significant, while the exchange rate and HDI have a significant impact on poverty levels. Simultaneously, inflation, exchange rate, and HDI significantly influence the poverty rate in North Sumatra. These findings indicate that HDI acts as a partial mediating variable between macroeconomic variables and poverty. Therefore, the government should maintain economic stability and improve the quality of education, health, and community welfare to reduce poverty and strengthen human development in North Sumatra. Keywords: Inflation, Exchange Rate, Human Development Index, Poverty.
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG Aisah; Relit Nur Edi; Pramudya Wisesha
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62348

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji praktik potongan dalam penarikan tabungan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tabungan nonformal yang dikelola sejak 2020 ini menggunakan akad Ijarah dengan potongan standar 4% (Rp40.000) dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai imbalan jasa pengelolaan. Namun, ditemukan variasi potongan sebesar 2,5% (Rp25.000) dan 3,5% (Rp35.000) untuk sebagian penabung yang diduga dipengaruhi kedekatan personal dengan pengelola. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad Ijarah yang digunakan sah menurut syariah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, terutama keadilan (al-'adl), keterbukaan, kerelaan (taradhi), dan bebas dari ketidakjelasan (gharar). Perbedaan potongan yang tidak diinformasikan secara terbuka menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah yang menekankan kejelasan upah (ujrah) sejak awal akad. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem tabungan tersebut perlu direformasi agar lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip syariah, sehingga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masyarakat. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Potongan Tabungan, Akad Ijarah, Keadilan, Transparansi, Pasar Tradisional   Abstract This study examines the deduction practices in savings withdrawal at Pasar Panjang, Panjang District, Bandar Lampung City, from an Islamic economic law perspective. This informal savings scheme, managed since 2020, employs an Ijarah contract with a standard 4% deduction (Rp40,000) from every Rp1,000,000 withdrawal as a management service fee. However, variations in deduction rates of 2.5% (Rp25,000) and 3.5% (Rp35,000) were found for certain savers, allegedly influenced by personal closeness to the manager. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through observation, interviews, and documentation. Results indicate that although the Ijarah contract used is valid according to sharia, its implementation does not fully reflect Islamic economic principles, particularly justice (al-'adl), transparency, mutual consent (taradhi), and freedom from uncertainty (gharar). The undisclosed differential deductions demonstrate injustice and contradict DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah Financing, which emphasizes clear wage (ujrah) specification from the contract's inception. The study concludes that the savings system requires reform to become more equitable, transparent, and consistent with sharia principles, thereby reflecting values of honesty, justice, and responsibility in community financial management. Keywords: Islamic Economic Law, Savings Deductions, Ijarah Contract, Justice, Transparency, Traditional Market.
JUAL BELI GARAM RUQYAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH MADZHAB SYAFII Nashir, Abidatunnisa'; Fatin Nur Rahmah; Ruwaidah Dzakiroh Amatillah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62581

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas praktik jual beli garam ruqyah ditinjau dari perspektif fiqih muamalah menurut mazhab Syafi‘i. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan akad dan identifikasi unsur-unsur yang berpotensi menyalahi prinsip syariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rukun dan syarat jual beli, akad garam ruqyah telah terpenuhi terdapat penjual, pembeli, barang, dan ijab qabul. Namun demikian, praktik tersebut mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan harga akibat tambahan nilai yang diklaim berasal dari proses ruqyah yang bersifat maknawi dan tidak terukur secara pasti. Selain itu, ditemukan pula unsur tadlis (penipuan) melalui overklaim manfaat yang tidak dapat dibuktikan secara syar‘i maupun empiris. Dengan demikian, menurut pandangan fiqih muamalah mazhab Syafi‘i, jual beli garam ruqyah ini tidak sepenuhnya sah, karena mengandung unsur gharar dan tadlis yang dapat merusak keabsahan akad. Kata kunci: Fiqih muamalah, garam ruqyah, gharar, jual beli.   Abstract This study examines the practice of trading ruqyah salt from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) according to the Shafi‘i school. The aim is to analyze the validity of the contract and identify elements that may contradict Sharia principles. The analysis shows that, in terms of the pillars and conditions of sale, the transaction is formally valid there is a seller, buyer, object of sale, and mutual consent (ijab qabul). However, the practice involves an element of gharar (uncertainty) due to the ambiguity of pricing, as additional value is claimed to come from the ruqyah process, which is intangible and cannot be objectively measured. Furthermore, it contains tadlis (deceptive misrepresentation) through overstated claims of spiritual or healing benefits that lack both empirical and Sharia-based proof. Therefore, from the viewpoint of fiqh muamalah in the Shafi‘i school, the trade of ruqyah salt is not entirely valid, as it includes elements of gharar and tadlis that compromise the integrity of the contract. Keywords:Gharar, Islamic commercial law, ruqyah salt, trade
STRATEGI PEMASARAN PRODUK BANCASSURANCE SYARIAH PADA KERJASAMA BANK BRI DAN ASURANSI SINARMAS Kelvi Sana Yuniarsi; Klara Wilki; Uswatun Hasanah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62631

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran produk bancassurance syariah dalam kerja sama antara Bank BRI dan Asuransi Sinarmas. Kolaborasi ini merupakan bagian dari inovasi keuangan syariah yang memadukan produk perbankan dengan asuransi berbasis prinsip syariah guna memenuhi kebutuhan perlindungan nasabah muslim. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan meliputi pendekatan relationship marketing, peningkatan literasi keuangan syariah, optimalisasi digital marketing, serta sinergi produk melalui bundling program dengan tabungan dan pembiayaan syariah. Faktor pendukung utama dalam pemasaran adalah reputasi BRI sebagai bank nasional dan kepercayaan masyarakat terhadap Sinarmas sebagai perusahaan asuransi yang kredibel. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep asuransi syariah dan keterbatasan sumber daya manusia dalam promosi produk syariah. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan model strategi pemasaran produk bancassurance syariah yang kompetitif, inovatif, dan sesuai prinsip takaful. Kata Kunci: strategi pemasaran, bancassurance syariah, BRI, Asuransi Sinarmas   Abstract This study aims to analyze the marketing strategy of sharia bancassurance products in a collaboration between Bank BRI and Asuransi Sinarmas. This collaboration is part of a sharia financial innovation that combines banking products with sharia-based insurance to meet the protection needs of Muslim customers. The research method used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the marketing strategy implemented includes a relationship marketing approach, increasing sharia financial literacy, optimizing digital marketing, and product synergy through program bundling with sharia savings and financing. The main supporting factors in marketing are BRI's reputation as a national bank and public trust in Sinarmas as a credible insurance company. However, obstacles remain, such as low public understanding of the concept of sharia insurance and limited human resources in promoting sharia products. This research is expected to contribute to the development of a competitive, innovative, and takaful-compliant sharia bancassurance product marketing strategy model. Keywords: marketing strategy, sharia bancassurance, BRI, Asuransi Sinarmas
PEDOMAN DAN KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN STUDI PEMAHAMAN SALAF AL UMMAH TENTANG KEPEMILIKAN DALAM ISLAM Hikam Muhtadi Zuhdi; Wartoyo; Aan Jailani
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62731

Abstract

Abstrak Kepemilikan merupakan salah satu isu yang fundamental dalam pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan tidak hanya hubungan manusia dengan manusia lainnya, harta, sosial dan lingkungan, lebih dari itu, semua yang terkait dengan manusia pasti terhubung dengan Al Khaliq, Sang Pencipta, Allah SWT. Kajian ini bertujuan mengkaji konsep kepemilikan dalam Islam melalui tinjauan normatif-teologis salaf dengan perbandingan analisis realitas kontemporer. Harapannya, kajian ini dapat menjadi pedoman dan dasar-dasar fikih terkait kepemilikan dan manfaatnya bagi manusia, dulu, kini, besok dan selamanya. Untuk memudahkannya, kajian ini dilakukan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Analisis dilakukan secara normatif-filosofis terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, termasuk pendapat para ulama salaf dan kontemporer serta hasil dari diskusi-diskusi mereka, kaidah fikih, dan fatwa-fatwa para ahli ilmu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Islam memandang kepemilikan sebagai amanah, bukan hak yang mutlak, absolut. Semuanya tergambar jelas dan diwujudkan melalui pengakuan atas kepemilikan individu, kolektif, dan negara, dengan orientasi pada keadilan sosial, keseimbangan dan distribusi kemaslahatan. Dalam konteks modern, konsep tersebut menjadi relevan untuk menjawab problematika ketimpangan ekonomi, privatisasi sumber daya alam, dan krisis keadilan global. Sehingga, apabila pedoman dan konsep ini diterapkan, kehidupan manusia yang ideal dan sempurna di dunia akan tercipta sebagaimana Allah SWT. telah menjaminnya lewat cantuman ayat-ayat dalam kitab suci Al Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Kata kunci: Kepemilikan, Islam, Amanah, Ekonomi, Keadilan Sosial.   AbstractOwnership is one of the fundamental issues in Islamic thought. This is because it is related not only to the relationship between human beings, wealth, society, and the environment, but more importantly, everything connected to humans is ultimately linked to Al-Khaliq, the Creator, Allah SWT. This study aims to examine the concept of ownership in Islam through a normative–theological perspective of the salaf al ummah, combined with an analytical comparison to contemporary realities. It is hoped that this study can serve as guidance and foundational principles in Islamic jurisprudence related to ownership and its benefits for humankind—past, present, future, and of course, for beyond. To facilitate this, the study employs a qualitative approach using a literature review method. The analysis is carried out normatively and philosophically on classical and contemporary fiqh literature, including the views of early and modern scholars, their discussions, legal maxims, and authoritative fatwas. The findings of this study indicate that Islam views ownership as a trust (amanah), not as an absolute and unrestricted right. This is clearly reflected and manifested in the recognition of individual, collective, and state ownership, oriented toward social justice, balance, and the equitable distribution of welfare. In the modern context, this concept becomes relevant in addressing issues of economic inequality, the privatization of natural resources, and the global justice crisis. Thus, when these guidelines and concepts are applied, an ideal and harmonious human life can be realized in this world, as guaranteed by Allah SWT. through the verses of the Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad SAW. Keywords: Ownership, Islam, Trust, Economy, Social Justice.
LOCAL WISDOM OF BANJAR PEOPLE IN CARRYING OUT SALE AND PURCHASE CONTRACTS ACCORDING TO ISLAMIC ECONOMIC LAW Muhammad Syarif Hidayatullah; Rahmat Fadillah; Rusdiyah
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62810

Abstract

Abstract This paper aims to describe the local wisdom of the sale and purchase contract of the Banjar people according to sharia economic law based on Shafi’iyah fiqh’s perspective, which interacts with customs in the local wisdom. The research method was normative legal research with a conceptual approach. The local wisdom of the sale and purchase contract of the Banjar people, which was deeply rooted in society, was the words tukar-jual and barelaan. The words tukar-jual, according to sharia economic law, were categorized as shighat (ijab and qabul) in the contract, and the expression barelaan was an expression of asking for willingness, which represented one of the principles of sharia contract law that must be implemented, namely the principle of ‘an taradhin (mutual consent). These words of tukar-jual and barelaan showed the interaction between custom and Shafi’i jurisprudence because, in the Shafi’i school of thought, a strong opinion stated that sales and purchases were considered valid when committing through verbal ijab and qabul; under circumstances when valid sales and purchase could be applied with mutual consent. Furthermore, consent is something that cannot be seen physically. In the Shafi’i school of thought, consent is defined through verbal statements, indicating pleasure’s fulfillment from both parties. The expression of barelaan in Banjar people, apart from entering into a contract through tukar-jual, is also a way to express approval.  Keywords: Contract; Banjar People; Local Wisdom; Sale and Purchase

Page 24 of 26 | Total Record : 253

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Juni Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue