Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PENANGANAN MEDIS PADA SITUASI KEGAWATDARURATAN Yohana; Andryawan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62750

Abstrak Pelayanan kesehatan merupakan interaksi antara dokter sebagai tenaga medis dan pasien sebagai penerima layanan yang melahirkan hubungan hukum khusus berupa perjanjian terapeutik. Pada tahap awal, hubungan ini bersifat paternalistik, di mana dokter memegang otoritas dominan dalam menentukan tindakan medis dengan asumsi bahwa dokter mengetahui yang terbaik bagi pasien. Seiring perkembangan zaman dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan meningkatnya perhatian terhadap otonomi pasien, hubungan tersebut mengalami pergeseran menuju model partnership yang bersifat horizontal. Dalam model ini, pasien dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan medis melalui mekanisme informed consent sebagai bentuk persetujuan yang diberikan secara sadar dan berdasarkan informasi yang memadai. Namun dalam keadaan gawat darurat, hubungan ini kembali menjadi bentuk paternalistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan implied consent dalam tindakan medis pada keadaan gawat darurat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen dan literatur terkait hukum kesehatan dan etika profesi kedokteran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tidak bersifat absolut, karena dalam keadaan kegawatdaruratan hubungan tersebut dapat kembali bergeser sementara ke pola paternalistik. Pergeseran tersebut terjadi ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan, sehingga dokter berwenang bertindak berdasarkan implied consent untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan berat. Paternalisme dalam konteks ini dibenarkan secara etis dan hukum, namun bersifat temporer dan harus dipulihkan kembali ke model kemitraan setelah kondisi pasien stabil. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dokter-pasien bersifat dinamis dan ditentukan oleh kondisi klinis serta kemampuan pasien dalam menjalankan hak otonominya. Kata Kunci: Hubungan Dokter-Pasien; Perjanjian Terapeutik; Paternalistik; Partnership; Informed Consent; Implied Consent; Kegawatdaruratan. Abstract Healthcare is an interaction between a doctor as a medical professional and a patient as a recipient of care, creating a special legal relationship in the form of a therapeutic agreement. Initially, this relationship was paternalistic, with the doctor holding dominant authority in determining medical procedures, assuming they knew what was best for the patient. Over time, with respect for human rights and increasing attention to patient autonomy, this relationship has shifted toward a horizontal partnership model. In this model, the patient is viewed as a legal subject with the right to participate in medical decision-making through the mechanism of informed consent, a form of consent given consciously and based on adequate information. However, in emergency situations, this relationship reverts to a paternalistic form. This study aims to analyze the role of implied consent in medical procedures during emergency situations. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach through the study of documents and literature related to health law and medical professional ethics. The results indicate that the partnership relationship is not absolute, as in emergency situations, the relationship can temporarily shift back to a paternalistic pattern. This shift occurs when a patient is unable to give consent, allowing the physician to act based on implied consent to save life or prevent serious disability. Paternalism in this context is ethically and legally justified, but it is temporary and must be restored to a partnership model once the patient's condition stabilizes. This demonstrates that the doctor-patient relationship is dynamic and determined by the patient's clinical condition and ability to exercise their autonomy. Keywords: Doctor-Patient Relationship; Therapeutic Agreement; Paternalistic; Partnership; Informed Consent; Implied Consent; Emergency.

DIALEKTIKA HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI DENGAN REGULASI NASIONAL: UPAYA MEWUJUDKAN KESELARASAN NORMATIF Ida Dewa Gede Agung Lesmana
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62828

Abstrak Dialektika hukum perkawinan adat Bali dengan Undang-Undang Perkawinan 1974 mengungkap ketegangan struktural antara pluralisme hidup dan uniformitas nasional. Tri Hita Karana sebagai fondasi Awig-Awig dan Desa Adat menjadikan perkawinan ritual kosmis yang fleksibel (nyeburin, ngerorod, hingga melegandang), sementara UU 1974 mengklaim kesetaraan parental namun mempertahankan patriarkalisme substantif (Pasal 31 ayat 3). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.Praktik adat seperti ngodalin atau melegandang berpotensi langgar HAM anak dan paksaan, namun "living law" krama mampu merevisi norma via Perarem lebih adaptif ketimbang regulasi kaku. Globalisasi dan pariwisata mengancam kepastian norma tak tertulis, tapi justru membuktikan adat Bali bukan konservatif, melainkan strategi ekologi spiritual. Harmonisasi normatif tak butuh dominasi negara, melainkan rekognisi kondisional adat direformasi internal agar selaras HAM, sementara hukum positif menyerap dimensi kosmis Bali. Pluralisme hidup bukan hegemoni beku adalah kunci keadilan berkelanjutan. Kata Kunci: Penyelarasan Hukum, Adat Bali, Perkawinan Abstract The dialectic of Balinese customary marriage law and the 1974 Marriage Law reveals the structural tension between living pluralism and national uniformity. Tri Hita Karana, as the foundation of Awig-Awig and the Traditional Village, makes marriage a flexible cosmic ritual (nyeburin, ngerorod, and melegandang), while the 1974 Law claims parental equality but maintains substantive patriarchalism (Article 31 paragraph 3). This research uses a normative juridical method. Customary practices such as ngodalin or melegandang have the potential to violate children's human rights and involve coercion, but the "living law" of the krama (people) is able to revise norms through Perarem (Regional Regulations) more adaptively than rigid regulations. Globalization and tourism threaten the certainty of unwritten norms, but instead prove that Balinese custom is not conservative but rather a spiritual ecological strategy. Normative harmonization does not require state domination, but rather conditional recognition of custom reformed internally to align with human rights, while positive law absorbs the cosmic dimension of Bali. Living pluralism, not frozen hegemony, is the key to sustainable justice. Keywords: Legal Harmonization, Balinese Customs, Marriage

VARIAN TEKSTUAL BAB AN-NIKĀḤ DAN REKONSTRUKSI METODE ISTIDLĀL USHUL FIQH ABAD XIX Andi Takdir Djufri; Muammar Muhammad Bakry; Abdul Rauf Muhammad Amin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.58779

Abstrak Lonjakan kajian kritis terhadap manuskrip fikih belum sepenuhnya menyingkap bagaimana varian tekstual perbedaan kata, ejaan, dan riwayat, pada Bab an-Nikāḥ mempengaruhi bangunan argumentasi hukum Islam. Artikel ini bertolak dari pertanyaan utama: bagaimana ulama Ushul Fiqh abad XIX mengelola varian tekstual tersebut melalui metode istidlāl guna menjaga koherensi syariat dan relevansi sosial? Dengan rancangan penelitian kepustakaan kritis, data diambil dari kolasi tujuh manuskrip nikāḥ abad XVIII–XIX, edisi cetak awal, serta risalah reformis Muhammad ʿAbduh dan Sayyid Aḥmad Khān; seluruhnya dianalisis secara filologis, kodikologis, dan hermeneutik-historis. Hasilnya menunjukkan, pertama, empat pola varian (leksikal, gramatikal, redaksional, dan komentar marginalia) berpotensi memicu divergensi hukum mahar, wali, dan ṭalāq. Kedua, para fuqahā abad XIX menata ulang istidlāl klasik dengan memadukan tarjih berbasis kekuatan sanad, maqāṣid al-sharīʿah untuk menimbang maslahat, serta teknik takhayyur-talfiq guna merespons realitas kolonial dan modernitas; pola ini membentuk “kerangka istidlāl adaptif” yang menegaskan legalitas varian tanpa meniadakan otoritas mazhab. Temuan ini mengisi kekosongan literatur tentang hubungan naskah, metode, dan reformasi hukum, serta menawarkan model konseptual yang dapat diadopsi lembaga fatwa kontemporer untuk merumuskan putusan nikāḥ lebih inklusif dan berbasis manuskrip. Kata Kunci: manuskrip ushul fiqh abad XIX; Bab an-Nikāḥ; filologi hukum Islam; kerangka istidlāl adaptif; maqāṣid al-sharīʿah; takhayyur talfiq. Abstract The surge in critical studies of fiqh manuscripts has not fully revealed how textual variants, including differences in wording, spelling, and narration, in Chapter an-Nikāḥ influence the construction of Islamic legal arguments. This article begins with the main question: how did nineteenth-century Usul Fiqh scholars manage these textual variants through the istidlāl method to maintain sharia coherence and social relevance? Using a critical bibliographical research design, data were drawn from a collation of seven 18th-19th-century nikāḥ manuscripts, early printed editions, and the reformist treatises of Muhammad ʿAbduh and Sayyid Aḥmad Khān; all were analyzed philologically, codicologically, and hermeneutically-historically. The results indicate, first, four patterns of variants (lexical, grammatical, editorial, and marginal commentary) that have the potential to trigger divergence in the laws of dowry, guardianship, and ṭalāq. Second, nineteenth-century jurists reorganized classical istidlāl by combining tarjih based on the power of sanad (Islamic law), maqāṣid al-sharīʿah (the principles of Islamic law) for weighing benefits (maslahat), and takhayyur-talfiq (the techniques of Islamic law) to respond to colonial and modern realities. This pattern formed an “adaptive istidlāl framework” that affirmed the legality of variants without negating the authority of the madhhab (school of thought). This finding fills a gap in the literature on the relationship between manuscripts, methods, and legal reform and offers a conceptual model that contemporary fatwa institutions can adopt to formulate more inclusive and manuscript-based nikāḥ rulings. Keywords: nineteenth-century ushul fiqh manuscripts; Bab an-Nikāḥ; Islamic legal philology; adaptive istidlāl framework; maqāṣid al-sharīʿah; takhayyur-talfiq.

TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Umar Laila; Andi Akmal; Jamiat Akdol
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.58825

Abstrak Penelitian ini mengkaji “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, dengan fokus historis, teoretis, dan kontemporer. Pendekatan kualitatif kombinatif digunakan—menggabungkan analisis normatif-yuridis terhadap Al-Qur’an, Hadis, fatwa DSN‑MUI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan qanun Aceh; komparatif antara teori kredo, receptio, dan eksistensi; serta empirik-sosiologis melalui wawancara dengan hakim agama, anggota tim penyusun KHI, dan praktisi hukum Islam. Temuan menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi secara simultan oleh kesepakatan individu Muslim (kredo), sejarah penerimaan masyarakat (receptio), serta keberlanjutan sosial-politik (eksistensi). Namun, pluralitas sistem hukum nasional, keragaman budaya, serta tantangan konstitusional dan HAM menuntut model pemberlakuan yang lebih adaptif dan integratif. Rekomendasi penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi norma, dialog lintas-agama, dan penguatan kerangka legal yang menghormati prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, agar hukum Islam dapat berfungsi secara efektif dan adil dalam kerangka negara plural. Kata kunci: Hukum Islam, pemberlakuan, teori kredo, receptio, eksistensi, pluralisme hukum, maqāṣid al‑syarī‘ah, Indonesia Abstract This study examines the "Theory of Islamic Law Implementation in Indonesia", focusing on historical evolution, theoretical frameworks, and contemporary relevance. A qualitative mixed-methods approach was employed—normative-legal analysis of primary sources such as the Qur’an, Hadith, DSN-MUI fatwas, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Aceh’s qanun; comparative analysis of the credal, receptio, and existence theories; and empirical-sociological research through interviews with religious court judges, members of the KHI drafting team, and Islamic legal practitioners. Findings indicate that Islamic law implementation in Indonesia is simultaneously shaped by individual affirmation (credal), communal acceptance (receptio), and socio-political continuity (existence). Nevertheless, the pluralistic legal system, cultural diversity, and constitutional and human rights challenges call for a more adaptive and integrative implementation model. This study recommends harmonizing norms, promoting interfaith dialogue, and strengthening legal frameworks that respect maqāṣid al-syarī‘ah principles, to enable effective and equitable functioning of Islamic law within a pluralist state. Keywords: Islamic law, law implementation, credal theory, receptio, existence theory, legal pluralism, maqāṣid al-syarī‘ah, Indonesia

PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM JIMPITAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan) Teti Hadiati; Fitri Kurniawati; Ali Trigiyatno; Imam Kanafi; Aninda Hanni Indriyani
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.59086

Abstrak Penelitian ini membahas praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan, sebagai solusi pendanaan renovasi masjid desa. Infak sebagai salah satu bentuk sedekah dalam Islam, biasanya bersifat sukarela dan tidak memiliki batasan nominal maupun waktu tertentu. Namun, dalam praktik yang diterapkan di Desa Brengkolang, infak diwajibkan bagi setiap keluarga dengan jumlah minimum Rp. 50.000 per bulan selama 30 bulan, menggunakan sistem jimpitan, yaitu pengumpulan infak dari rumah ke rumah oleh panitia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam. Kajian teori berfokus pada konsep infak, jimpitan, serta prinsip Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah desa, dan pengelola masjid, serta analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik infak dengan sistem jimpitan ini memiliki manfaat bagi masyarakat dalam membangun fasilitas ibadah, mencerminkan semangat gotong royong, serta memenuhi prinsip kemaslahatan. Namun, dari perspektif hukum Islam, kewajiban dan penentuan nominal infak bertentangan dengan prinsip dasar infak yang seharusnya bersifat sukarela. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar praktik ini tetap berjalan tanpa melanggar prinsip syariah. Kata Kunci: Infak, Jimpitan, Hukum Islam, Maslahah Mursalah. Abstract This study examines the practice of infak (charitable giving) using the jimpitan system in Brengkolang Village, Pekalongan Regency, as a funding solution for mosque renovation. In Islam, infak is generally voluntary, without specific limitations on the amount or time. However, in Brengkolang, infak was made mandatory for each household, with a minimum contribution of IDR 50,000 per month for 30 consecutive months, using the jimpitan system, where contributions were collected door-to-door by a designated committee.This research employs a juridical-sociological approach to analyze the compatibility of this practice with Islamic law. The theoretical framework focuses on the concepts of infak, jimpitan, and maslahah mursalah (public interest) in Islamic jurisprudence. Data was collected through interviews with local residents, village authorities, and mosque administrators, as well as a literature review.The findings indicate that the infak practice using the jimpitan system benefits the community by facilitating mosque construction, fostering a spirit of mutual cooperation, and fulfilling the principle of public interest (maslahah). However, from an Islamic legal perspective, the obligation and fixed amount contradict the fundamental principle of infak, which should be voluntary. Therefore, a more flexible approach is recommended to ensure the practice continues without violating Islamic principles. Keywords: Infak, Jimpitan, Islamic Law, Maslahah Mursalah.

ANALISIS PENGARUH PROMOSI, KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN DOMPET DIGITAL LINKAJA SYARIAH (STUDI KASUS PADA GENERASI Z DI KOTA JAMBI) Yulia Juwita Ps; Lucky Enggrani Fitri; Yusuf Zaini Aprizal
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61802

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Promosi, Kemudahan Penggunaan, dan Religiusitas terhadap Minat Menggunakan dompet digital LinkAja Syariah pada Generasi Z di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik Non Probability Sampling di wilayah Kota Jambi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) dengan bantuan software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ketiga variabel independen yaitu Promosi, Kemudahan Penggunaan, dan Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Menggunakan LinkAja Syariah. Hasil uji-t secara spesifik memperlihatkan bahwa Kemudahan Penggunaan adalah variabel yang paling dominan, ditunjukkan oleh nilai t hitung tertinggi (8,511) dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan adalah faktor terkuat dalam mendorong Minat Menggunakan, diikuti oleh Promosi dengan t hitung = 8,347 dan Religiusitas dengan t hitung = 7,206 yang semuanya signifikan pada α=0,000. Kata Kunci: Promosi, Kemudahan Penggunaan, Religiusitas, Minat Menggunakan, LinkAja Syariah, Generasi Z. Abstract This study aims to determine the influence of Promotion, Ease of Use, and Religiosity on the Intention to Use the LinkAja Syariah digital wallet among Generation Z in Jambi City. The research employs a quantitative approach with a survey method, in which primary data was collected through the distribution of questionnaires to respondents. The sampling technique used is Non-Probability Sampling within the Jambi City area. The data analysis technique applied is Multiple Linear Regression, with the assistance of SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) software. The results of the study indicate that, partially, the three independent variables Promotion, Ease of Use, and Religiosity have a positive and significant influence on the Intention to Use LinkAja Syariah. The t test results specifically indicate that Ease of Use is the most dominant variable, as shown by the highest t-value (8.511) and a significance level of 0.000. This suggests that Ease of Use is the strongest factor driving the intention to use, followed by Promotion with a t-value of 8.347 and Religiosity with a t-value of 7.206, both also significant at α = 0.000. Keywords: Promotion, Perceived Ease of Use, Religiosity, Intention to Use, LinkAja Syariah, Generation Z.

ANALISIS PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) PADA PROSES PRODUKSI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KASANG KOTA KARANG DI KECAMATAN KUMPEH ULU Suci Febrianti; Ridhwan; Heni Pratiwi
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61816

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kriteria halal yang sesuai dengan kepatuhan syariah pada proses produksi rumah potong hewan Kasang Kota Karang, kendala apa yang dihadapi rumah potong hewan dalam penerapan kriteria halal dan strategi apa yang digunakan dalam menjaga konsistensi kepatuhan syariah rumah potong hewan Kasang Kota Karang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara prosedur produksi pada rumah potong hewan Kasang kota Karang sudah sesuai dengan kriteria halal yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Namun terdapat beberapa kendala seperti, kurangnya kesadaran karyawan, kebersihan sanitasi, fasilitas pendukung, dan pengawasan. Adapun strategi yang dapat pemilik rumah potong hewan dapat lakukan yaitu dengan meningkatkan kesadaran para karyawan, meningkatkan standar kebersihan, menambah fasilitas pendukung, dan meningkatkan pengawasan dan evaluasi. Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Rumah Potong Hewan, Kriteria Halal Abstract This study aims to determine how to application of halal criteria in accordance with sharia compliance in the production process with the Kasang slaughterhouse in Karang Kota Karang, what obstacles the slaughterhouse faces in applying halal criteria and what strategies are used in maintaining the consistency of sharia compliance of the Kasang Kota Karang slaughterhouse. This research uses descriptive qualitative trough interviews, observation and documentation. The result showed that the production procedures at the Kasang Kota Karang were in accordance with halal criteria in accordance with sharia compliance. However, there are several obstacles such as sanitation hygiene that still lacking attention, lack of employee awareness, lack of supporting facilities, and lack of supervision. At the strategy that slaughterhouse owners can do is to increase employee awareness, improve hygiene standards, add supporting facilities, and increase supervision and evaluation. Keywords: Sharia Compliance, Slaughterhouse, Halal Criteria

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PRODUK HERBAL MELALUI DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN OMSET PENJUALAN PERSPEKTIF MARKETING SYARIAH (STUDI PADA USAHA DAGANG CIPTA ANGSO DUO DI KOTA JAMBI) Hidayatul Husna; Rafiqi; Heni Pratiwi
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61822

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan usaha produk herbal melalui digital marketing dalam meningkatkan omset pada Usaha Dagang Cipta Angso Duo di Kota Jambi, ditinjau dari perspektif marketing syariah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei lapangan, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi digital marketing diterapkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Shopee, dan Instagram, dengan penerapan bauran pemasaran 4P (product, price, place, promotion). Strategi tersebut mampu meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, dan memberi dampak positif terhadap omset meskipun fluktuatif karena persaingan dan kondisi ekonomi. Dari perspektif marketing syariah, penerapan strategi ini mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam berbisnis, serta mendukung pertumbuhan usaha melalui mind share (kesadaran), market share (pangsa pasar), dan heart share (loyalitas konsumen). Kata kunci: strategi pengembangan usaha, produk herbal, digital marketing, omset penjualan, marketing syariah. Abstract This study aims to determine the strategy for developing herbal product businesses through digital marketing to increase turnover at Cipta Angso Duo Trading Business in Jambi City, from a sharia marketing perspective. The method used was descriptive qualitative, with data collection techniques including field surveys, interviews, documentation, and SWOT analysis. The results indicate that digital marketing strategies are implemented through social media platforms such as WhatsApp, Facebook, Shopee, and Instagram, utilizing the 4P marketing mix (product, price, place, and promotion). This strategy is able to increase brand awareness, expand market reach, and positively impact turnover, despite fluctuations due to competition and economic conditions. From a sharia marketing perspective, the implementation of this strategy reflects the values of honesty, fairness, and responsibility in business, and supports business growth through mind share (awareness), market share (market share), and heart share (consumer loyalty). Keywords: business development strategy, herbal products, digital marketing, sales turnover, sharia marketing.

Penerapan Akhlak Produsen Muslim dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Keberlanjutan Usaha Kasmawati; Mahyarni; Kiki Hardiansyah Siregar
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.61914

Abstrak Penerapan akhlak produsen Muslim dalam perspektif etika bisnis Islam sebagai upaya membangun kepercayaan konsumen dan menjaga keberlanjutan usaha. Latar belakang penelitian dari fenomena praktik curang dalam produksi dan pemasaran yang mengabaikan nilai moral demi keuntungan, sehingga menurunkan kepercayaan konsumen. Etika bisnis Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, serta tanggung jawab sosial yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga strategis dalam dunia usaha. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur, jurnal, dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akhlak Islami pada produsen berdampak positif terhadap kepercayaan, loyalitas, dan kepuasan konsumen, serta memperkuat reputasi dan daya saing usaha. Sebaliknya, pengabaian akhlak dapat merusak citra dan mengancam keberlanjutan bisnis. Kesimpulannya, penerapan etika bisnis Islam bukan hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi keberlanjutan yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar Kata Kunci: Akhlak Produsen, Etika Bisnis Islam, Kepercayaan Konsumen, Keberlanjutan Usaha Abstract This study examines the application of Muslim producers’ ethics within the framework of Islamic business ethics as a strategy to build consumer trust and ensure business sustainability. Fraudulent practices in production and marketing that neglect moral values often reduce consumer confidence. Islamic business ethics emphasizes justice, honesty, trustworthiness, transparency, and social responsibility principles that are both spiritual and strategic. Using a qualitative library research method, this study finds that implementing Islamic ethical values positively influences consumer trust, loyalty, and satisfaction, while enhancing business reputation and competitiveness. Conversely, neglecting ethics undermines public trust and threatens sustainability. Thus, Islamic business ethics functions not only as a moral guideline but also as a strategic approach to face globalization and market competition. Keywords: Islamic Business Ethics, Producer Ethics, Consumer Trust, Sustainability

ANALISIS KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH AKAD WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI BSI KCP JAMBI SIPIN BAKARUDDIN) Dendy Nurrokhim; Rafiqi; Arfah; Ridhwan
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62025

Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan nasabah memilih tabungan akad Wadiah di BSI KCP Jambi Sipin Bakaruddin, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi bank, serta merumuskan strategi peningkatan minat nasabah dengan analisis SWOT. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan nasabah dan pihak BSI serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk Wadiah diminati karena bebas biaya administrasi, aman, dan sesuai prinsip syariah. Tantangan internal relatif tidak ditemukan, sedangkan tantangan eksternal berasal dari kondisi ekonomi dan persaingan dengan bank konvensional serta platform digital. Strategi yang disarankan meliputi peningkatan edukasi literasi keuangan, promosi digital, dan program hadiah untuk menarik minat masyarakat. Kata Kunci: Akad Wadiah, BSI, Keputusan Nasabah, Strategi Pemasaran, SWOT Abstract This study aims to analyze the internal and external factors influencing customers’ decisions to choose Wadiah savings accounts at BSI KCP Jambi Sipin Bakaruddin, identify the challenges faced by the bank, and formulate strategies to increase customer interest using SWOT analysis. The research employed a qualitative approach through interviews with customers and BSI staff as well as a review of relevant literature. The results indicate that Wadiah savings are preferred because they are free of administrative fees, secure, and compliant with Sharia principles. Internal challenges were not identified, while external challenges include economic conditions and competition from conventional banks and digital platforms. Recommended strategies include improving financial literacy education, enhancing digital promotion, and providing reward programs to attract potential customers. Keywords: BSI, Customer Decision, Marketing Strategy, SWOT Analysis, Wadiah Contract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA