Garuda - Garba Rujukan Digital

INOVASI TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Mochammad Yuda AdiPradana; Muhammad Risna Munandar; Muhammad Nurjati; Dini Selasi
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.62829

Abstrak Perkembangan teknologi digital dalam sepuluh tahun terakhir memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia. Perubahan digital melalui hadirnya aplikasi investasi syariah , sistem perdagangan online syariah (SOTS), layanan e- IPO syariah , serta digitalisasi sukuk dan reksa dana syariah membantu meningkatkan kemudahan akses , efisiensi dalam transaksi, dan transparansi informasi bagi para investor . Inovasi teknologi ini tidak hanya memperluas partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan bunga, penerbitan, dan kesempatan beruntung dengan menggunakan sistem penapisan syariah, blockchain, dan kontrak cerdas. Meski demikian, digitalisasi pasar modal syariah masih menghadapi beberapa tantangan yaitu rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi dan pengetahuan investasi syariah, keterbatasan instrumen syariah yang tersedia, serta kebutuhan regulasi yang bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis bentuk inovasi teknologi, peluang, dan hambatan dalam pengembangan pasar modal syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran penting sebagai penggerak utama dalam mengembangkan pasar modal syariah yang modern, inklusif , dan berkelanjutan, didukung oleh regulasi yang baik dan penerapan prinsip syariah secara konsisten. Top of Form Bottom of Form Kata kunci : Inovasi Teknologi, Pasar Modal Syariah, Digitalisasi, SOTS, E-IPO Syariah, Sukuk Digital, Prinsip Syariah. Abstract The development of digital technology over the past decade has significantly influenced the growth of the Islamic capital market in Indonesia. Digital transformation through the emergence of Sharia-compliant investment applications, the Sharia Online Trading System (SOTS), Sharia-based e-IPO services, and the digitalization of sukuk and Sharia mutual funds has enhanced accessibility, transactional efficiency, and information transparency for investors. These technological innovations not only expand public participation but also strengthen the implementation of Sharia principles—such as the prohibition of interest, uncertainty, and speculation—through the use of Sharia screening systems, blockchain technology, and smart contracts. However, the digitalization of the Islamic capital market still faces several challenges, including low digital literacy and Sharia investment literacy, limited availability of Sharia-compliant instruments, and the need for adaptive regulations in response to technological advancements. This study employs a descriptive qualitative method with a literature review approach to analyze various forms of technological innovation, opportunities, and barriers in the development of the Islamic capital market. The findings indicate that technology plays a crucial role as a primary driver in advancing a modern, inclusive, and sustainable Islamic capital market, provided that it is supported by robust regulation and consistent adherence to Sharia principles. Keywords : Technology Innovation, Islamic Capital Market, Digitalization, SOTS, Sharia E-IPO, Digital Sukuk, Sharia Principles.

PENDEKATAN FAMILY GROUP CONFERENCE DALAM MENANGANI KASUS PERADILAN ANAK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN NEW ZEALAND Medi Terania; Shannon Megane Sulistio; Laurencia Kathleen Lie; Rugun Romaida Hutabarat
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63079

Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta mengevaluasi relevansi model Family Group Conference (FGC) di New Zealand sebagai acuan reformasi. Meskipun UU SPPA dan PERMA Diversi telah memberikan dasar normatif yang komprehensif, implementasi diversi di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hambatan utama terletak pada kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terbatas, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, minimnya keterlibatan korban, inkonsistensi koordinasi antar-penegak hukum, serta lemahnya pemantauan pasca-kesepakatan. Sebaliknya, FGC di New Zealand terbukti mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara substantif melalui konferensi multipihak yang melibatkan keluarga, korban, komunitas, dan pekerja sosial dalam merumuskan rencana pemulihan yang mengikat dan terstruktur. Model ini juga berhasil mengurangi penggunaan penahanan, menurunkan residivisme, serta mencegah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan melakukan perbandingan substantif, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah elemen Family Group Conference seperti fasilitator independen, legitimasi keluarga dalam pengambilan keputusan, partisipasi korban, dan mekanisme pemantauan berkelanjutan—dapat diadaptasi secara selektif tanpa mengubah struktur hukum Indonesia secara fundamental. Studi ini merekomendasikan reformasi diversi menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Family Group Conference , Peradilan Anak, Bapas. Abstract This study analyzes the effectiveness of diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and evaluates the relevance of the Family Group Conference (FGC) model in New Zealand as a reference for reform. Although the SPPA Law and PERMA Diversion have provided a comprehensive normative basis, the implementation of diversion in Indonesia shows a very low success rate. The main obstacles lie in the limited capacity of the Correctional Center (Bapas), the high workload of Community Counselors, the lack of victim involvement, inconsistent coordination between law enforcement agencies, and weak post-agreement monitoring. In contrast, FGC in New Zealand has proven capable of substantively applying the principles of Restorative Justice through multi-party conferences involving families, victims, communities, and social workers in formulating binding and structured recovery plans. This model has also succeeded in reducing the use of detention, lowering recidivism, and preventing overcrowding in correctional institutions. By conducting a substantive comparison, this study found that a number of elements of the Family Group Conference , such as independent facilitators, family legitimacy in decision-making, victim participation, and continuous monitoring mechanisms, can be selectively adapted without fundamentally changing the structure of Indonesian law. This study recommends reforming diversion toward a model that is more restorative, participatory, and responsive to the best interests of the child. Keywords: Diversion, Restorative Justice, Family Group Conference , Juvenile Justice, Bapas.

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KREATIF LOKAL MELALUI INOVASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN DIGITAL MARKETING BERBASIS EKONOMI ISLAM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KOMUNITAS UMKM Ary Dean Amri; Arfah; Dian Mala Fithriani Aira; Widya Sari Wendry; Sisilia Putri Ningsi
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63092

Abstrak Pemberdayaan industri kreatif lokal melalui inovasi artificial intelligence (AI) melalui unit usaha mikro di bidang sablon dan bordir di jl. Marsda abdurahman saleh rt.11 paal merah, jambi selatan, kota jambi, bertujuan mendorong pelaku umkm untuk mengadopsi teknologi ai dalam operasional dan dapat mendukukung efisiensi produksi, membantu personalisasi desain, serta meningkatkan pemahaman pelaku umkm dalam digital marketing termasuk manajemen media sosial, content strategy dan penggunaan e-commerce untuk memperluas pasar. Hasilnya, mitra mampu menghasilkan 10 desain produk dengan ai, terwujudnya sistem pencatatan keuangan digital serta mitra mampu memahami dan mengaplikasikan 3 prinsip ekonomi islam dalam usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan penggunaan artificial intelligence (AI) terhadap mitra umkm menghasilkan dampak yang cukup memuaskan. Kata Kunci: Industri Kreatif Lokal, Ekonomi Islam, UMKM, AI, Kota Jambi Abstract Empowering the local creative industry through artificial intelligence (AI) innovation through a micro-business unit specializing in screen printing and embroidery on Jl. Marsda Abdurahman Saleh RT. 11 Paal Merah, South Jambi, Jambi City, aims to encourage MSMEs to adopt AI technology in their operations. This technology can support production efficiency, assist with design personalization, and enhance MSMEs' understanding of digital marketing, including social media management, content strategy, and the use of e-commerce to expand their market. As a result, partners were able to produce 10 product designs using AI, a digital financial recording system was established, and partners were able to understand and apply three principles of Islamic economics in their businesses. This demonstrates that training in the use of artificial intelligence (AI) for MSME partners has had a quite satisfactory impact. Keywords: Local Creative Industry, Islamic Economy, MSMEs, AI, Jambi City

TINGKAT LITERASI KEUANGAN DIGITAL PADA MAHASISWA EKONOMI SYARIAH: STUDI DESKRIPTIF Amallya Syahirah; Misi Kartika; Herlina Yustati; Andi Harpepen
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63131

Abstrak Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem keuangan modern, termasuk pada layanan keuangan digital seperti e-wallet, mobile banking, dan fintech. Kondisi ini menuntut masyarakat, termasuk mahasiswa Ekonomi Syariah, memiliki tingkat literasi keuangan digital yang memadai baik dari aspek teknis, regulatif, keamanan, maupun kesesuaian syariah. Penelitian ini bertujuan memetakan tingkat literasi keuangan digital mahasiswa Ekonomi Syariah melalui empat dimensi utama: pengetahuan dasar, keterampilan penggunaan aplikasi, pemahaman risiko dan keamanan, serta kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sampel 120 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen berupa kuesioner skala Likert 1–4 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan dasar berada pada kategori tinggi dengan persentase 78%, keterampilan penggunaan aplikasi juga tinggi dengan 84%, pemahaman risiko dan keamanan berada pada kategori sedang sebesar 61%, dan kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah berada pada kategori sedang sebesar 66%. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek regulatif, keamanan digital, dan pemahaman fikih muamalah digital. Penelitian ini merekomendasikan integrasi kurikulum teknologi finansial syariah, pelatihan keamanan digital, serta penguatan literasi fikih muamalah kontemporer untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi perkembangan industri keuangan digital syariah. Kata Kunci: literasi keuangan digital, ekonomi syariah, fintech, keamanan digital, syariah Abstract The development of information technology has driven significant transformations in the modern financial system, including digital financial services such as e-wallets, mobile banking, and fintech. This condition demands that the public, including Islamic Economics students, have an adequate level of digital financial literacy in terms of technical, regulatory, security, and Sharia compliance. This study aims to map the level of digital financial literacy of Islamic Economics students through four main dimensions: basic knowledge, application usage skills, understanding of risks and security, and the compliance of digital transactions with Sharia principles. The research method used a quantitative descriptive approach with a sample of 120 students selected through a purposive sampling technique. The instrument was a Likert scale questionnaire 1–4 that has been tested for validity and reliability. The results showed that the basic knowledge dimension was in the high category (78%), application usage skills were also high (84%), understanding of risks and security was in the medium category (61%), and the compliance of digital transactions with Sharia principles was in the medium category (66%). These findings indicate that students possess good technical skills, but still require strengthening in regulatory aspects, digital security, and understanding of digital muamalah jurisprudence. This study recommends integrating the Islamic financial technology curriculum, digital security training, and strengthening contemporary muamalah jurisprudence literacy to improve students' readiness for the development of the Islamic digital financial industry. Keywords: digital financial literacy, sharia economics, fintech, digital security, sharia.

INOVASI DAN KREATIVITAS DALAM PEMASARAN PRODUK HALAL: Analisis Hadis Tematik dalam Perspektif Ekonomi Syariah Wahida Rahim; Muhammadiyah Amin; La Ode Ismail Ahmad; Muhammad Ikhlas Supardin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63214

Abstrak Perkembangan industri halal global yang semakin pesat menuntut strategi pemasaran yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep inovasi dan kreativitas dalam pemasaran produk halal melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ yang berkaitan dengan etika bisnis, kejujuran, amanah, serta larangan penipuan dalam perdagangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis tematik hadis (maudhu‘i) melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi ﷺ mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan berkreasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi, selama tidak menyimpang dari prinsip kehalalan, keadilan, dan kejujuran. Penerapan nilai-nilai hadis dalam pemasaran produk halal meliputi tiga dimensi utama: etik (moral foundation), kreatif (value innovation), dan spiritual (barakah-oriented). Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dalam membentuk model pemasaran halal yang tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga mewujudkan keberkahan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa pemasaran halal berbasis nilai-nilai hadis dapat menjadi sarana dakwah ekonomi Islam serta kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan studi empiris guna menguji implementasi nilai-nilai hadis dalam praktik pemasaran produk halal. Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hadis, Inovasi, Kreativitas, Pemasaran Produk Halal. Abstract The rapid growth of the global halal industry demands marketing strategies that are not only competitive but also grounded in Islamic ethical values. This study aims to examine the concept of innovation and creativity in halal product marketing through a thematic analysis of the Prophet Muhammad’s ﷺ hadiths related to business ethics, honesty, trustworthiness, and the prohibition of deceit in trade. The research employs a qualitative approach using the thematic hadith (maudhu‘i) analysis method through a literature study of primary and secondary sources. The results indicate that the Prophet’s ﷺ hadiths encourage entrepreneurs to innovate and act creatively in economic activities, as long as these efforts do not violate the principles of halal, justice, and honesty. The application of hadith values in halal marketing encompasses three main dimensions: ethical (moral foundation), creative (value innovation), and spiritual (barakah-oriented). These three dimensions are interrelated in forming a model of halal marketing that not only enhances competitiveness but also promotes economic blessing (barakah) and social welfare. This study concludes that hadith-based halal marketing serves as both a form of Islamic economic da’wah and a tangible contribution to building a just and sustainable Islamic economy. Future research is recommended to conduct empirical studies to examine the implementation of hadith values in the practice of halal product marketing. Keywords: Creativity, Hadith, Halal Product Marketing, Innovation, Islamic Economic.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MAṢLAHAH MURSALAH Filla Raudhotul Jannah; Ratnasari Fajariya Abidin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63217

Abstrak Penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui Facebook Marketplace ditinjau dari perspektif maslahah mursalah. Marketplace ini semakin diminati masyarakat karena kemudahan akses dan biaya yang relatif rendah. Namun, lemahnya sistem regulasi menimbulkan potensi kerugian konsumen, seperti penipuan, barang tidak sesuai, dan tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang memadai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, khususnya dalam transaksi online, masih belum optimal. Dalam perspektif maslahah mursalah, perlindungan konsumen merupakan kebutuhan daruriyyah untuk menjaga harta dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait mekanisme perlindungan konsumen pada transaksi melalui platform digital seperti Facebook Marketplace. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Facebook Marketplace, Maṣlahah Mursalah. Abstract This study examines consumer protection in buying and selling transactions via Facebook Marketplace from the perspective of maslahah mursalah. This marketplace is increasingly popular due to its ease of access and relatively low costs. However, a weak regulatory system creates the potential for consumer losses, such as fraud, non-conforming goods, and the absence of adequate dispute resolution mechanisms. The research method used is normative-juridical research with a legislative and conceptual approach. The results indicate that consumer protection regulations in Indonesia, particularly in online transactions, are still suboptimal. From the perspective of maslahah mursalah, consumer protection is a daruriyyah (essential) requirement to safeguard property and the public interest. Therefore, clearer and more stringent regulations are needed regarding consumer protection mechanisms in transactions via digital platforms like Facebook Marketplace. Keywords: Consumer Protection, Facebook Marketplace, Maṣlahah Mursalah

MENCEGAH LEGALISASI TINDAKAN ULTRA VIRES MELALUI STRUKTUR HIERARKIS: HUBUNGAN PRESUMPTIO IUSTAE CAUSA DAN PRINSIP LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI INDONESIA Joshua Steven Ongaran; Ade Adhari
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63250

Abstrak Penelitian ini mengkaji posisi hierarkis asas Presumptio Iustae Causa terhadap Prinsip Legalitas dalam hukum administrasi Indonesia dengan menggunakan struktur teori hukum Gabriel Hallevy. Permasalahan muncul akibat penerapan presumption yang mengesampingkan uji legalitas, yang mengakibatkan legalisasi tindakan ultra vires dalam praktik pengadilan tata usaha negara (PTUN). Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif yuridis, dengan analisis putusan PTUN dan kajian literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Presumptio Iustae Causa harus dipahami sebagai prinsip sekunder di bawah Prinsip Legalitas sebagai prinsip fundamental. Penempatan hierarkis yang benar ini penting untuk mencegah pengesampingan legalitas, menjaga koherensi sistem hukum administrasi, dan memperkuat supremasi hukum. Rekomendasi penelitian ini mencakup penerapan prinsip “uji legalitas terlebih dahulu, baru presumption” dalam praktik PTUN dan pengkodifikasian hierarki prinsip untuk mempertegas kedudukan asas tersebut. Kata Kunci: Hukum Administrasi, Presumptio Iustae Causa, Prinsip Legalitas, Struktur Hierarkis, Ultra Vires. Abstract This study examines the hierarchical position of the Presumptio Iustae Causa principle in relation to the Principle of Legality within Indonesian administrative law using Gabriel Hallevy’s legal theory framework. Problems arise from the application of presumption overriding legality tests, resulting in the legalization of ultra vires acts in administrative court (PTUN) practice. The research employs normative juridical methods with analysis of court decisions and relevant literature. Results show that Presumptio Iustae Causa should be understood as a secondary principle subordinate to the fundamental Principle of Legality. Correct hierarchical positioning is crucial to prevent the overriding of legality, maintain coherence in the administrative law system, and strengthen the rule of law. Recommendations include applying the principle of "legality test first, then presumption" in PTUN practice and codifying the hierarchy of principles to clarify the position of the doctrine. Keywords: Administrative Law, Hierarchical Structure, Presumptio Iustae Causa, Principle of Legality, Ultra Vires,

PENGARUH PERKEMBANGAN ZAMAN TERHADAP PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM ISLAM Muhammad Masruhin; Nita Triana
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63311

Abstrak Penelitian ini membahas konsep dan dinamika perubahan hukum Islam dalam konteks kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Hukum Islam, yang terbagi menjadi kategori tetap (syariat) dan elastis (fikih), mengalami transformasi seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Proses perubahan ini diatur melalui mekanisme ijtihad, yang memungkinkan reinterpretasi hukum sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian pustaka. Artikel ini mengulas peran ijtihad dalam mengakomodasi perubahan hukum, mekanisme perubahan hukum Islam, serta pendekatan lembaga-lembaga seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum baru. NU menggunakan metode qauli, ilhaqi, dan manhaji dalam istinbath hukum, sedangkan Muhammadiyah mengedepankan metode bayani, ta’lili, dan istishlahi dalam ijtihadnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam memungkinkan keberlanjutannya sebagai pedoman hidup umat Muslim di era modern. Kata Kunci: Perkembangan Zaman, Perubahan Penetapan Hukum Islam

ANALISIS YURIDIS PRINSIP FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT (FPIC) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PERTAMBANGAN DI WILAYAH ADAT Putri Mei Lestari Lubis; Dwiki Putra Perkasa
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63392

Abstract The mining sector in Indonesia holds significant economic potential but often generates social, environmental, and legal issues, particularly for indigenous peoples. Agrarian conflicts and human rights violations frequently arise due to mining permits granted without adequate protection of indigenous peoples’ rights over their customary lands. The principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serves as a crucial mechanism to ensure that indigenous communities can freely grant or withhold consent—prior to any activity—based on clear and comprehensive information regarding policies or development projects affecting their lands, territories, and natural resources. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach to analyze the position and implementation of FPIC within Indonesia’s national legal framework, especially in relation to mineral and coal mining activities. The findings reveal that national regulations, including Law No. 3 of 2020 and Law No. 11 of 2020, have yet to fully accommodate FPIC, potentially leading to human rights violations and legal conflicts. Strengthening the legal foundation and effective implementation of FPIC are essential to prevent human rights abuses, promote social justice, and safeguard environmental sustainability in indigenous territories. Keywords: Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), Human Rights, Indigenous Peoples, Mining Abstrak Sektor pertambangan di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering menimbulkan persoalan sosial, lingkungan, dan hukum, khususnya terhadap masyarakat adat. Konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia kerap muncul akibat pemberian izin pertambangan yang tidak disertai perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) hadir sebagai mekanisme penting untuk memastikan masyarakat adat dapat memberikan persetujuan atau penolakan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang jelas terhadap setiap kebijakan atau proyek pembangunan yang berdampak pada tanah, wilayah, serta sumber daya mereka. Penelitian pada karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis posisi dan penerapan FPIC dalam kerangka hukum nasional, khususnya terkait pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, belum sepenuhnya mengakomodir prinsip FPIC, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan konflik hukum. Penguatan dasar hukum dan implementasi FPIC menjadi urgensi untuk mencegah pelanggaran hak masyarakat adat, menjaga keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kata Kunci : Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, Pertambangan

POLITIK HUKUM PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA PENAMBANGAN PASIR DAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH Andi Iskandar; Sulbadana; Gunawan Arifin
El-Iqthisadi Vol 7 No 2 (2025): Desember
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.v7i2.63393

Abstrak Politik Hukum Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Penambangan Pasir dan Batuan dalam Perspektif Otonomi Daerah. Tujuan dalam penelitian ini ialah menganalisis politik hukum pendelegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan dalam perspektif otonomi daerah, menganalisis penyelenggaraan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum nasional dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pendelegasian kewenangan perizinan penambangan pasir dan batuan telah bergeser secara fundamental dari paradigma desentralisasi (otonomi penuh) menuju paradigma sentralisasi kewenangan substansi (kontrol pusat), di mana fungsi Pemerintah Daerah kini direduksi menjadi pelaksana teknis dan administratif. Penyelenggaraan pendelegasian kewenangan perizinan berusaha penambangan pasir dan batuan yang diimplementasikan melalui mekanisme delegasi kepada Gubernur belum sepenuhnya selaras dengan prinsip otonomi daerah. kiranya Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & Kemendagri) dapat merevisi Peraturan Presiden (Perpres) 55/2022 atau peraturan teknis terkait untuk memperjelas batas kewenangan gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM), dapat meningkatkan Kualitas Verifikasi Teknis dan Pengawasan di tingkat daerah agar sesuai dengan NSPK Pusat, sehingga mengurangi kesenjangan kualitas antara Pusat dan Daerah. Kata kunci : Politik hukum, perizinan berusaha, otonomi daerah. AbstractThe Legal Politics of Delegating Licensing Authority for Sand and Rock Mining Businesses in the Perspective of Regional Autonomy. The purpose of this study is to analyze the legal politics behind the delegation of licensing authority for sand and rock mining businesses within the framework of regional autonomy, as well as to examine the implementation of such delegated authority. This research employs a normative legal method, encompassing an examination of fundamental principles contained in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and national laws, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the legal politics of delegating mining business licensing authority for sand and rock extraction have undergone a fundamental shift from a decentralization paradigm (full autonomy) toward a paradigm of centralized substantive authority (central control), wherein the role of Regional Governments has been reduced to technical and administrative executors. The implementation of delegated licensing authority for sand and rock mining businesses through delegation to Governors has not been fully aligned with the principles of regional autonomy. It is recommended that the Central Government (the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Home Affairs) revise Presidential Regulation No. 55 of 2022 or related technical regulations to clarify the boundaries of gubernatorial authority as both autonomous regional heads and representatives of the central government. The Central Government (the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Investment/BKPM) should also enhance the quality of technical verification and supervision at the regional level to align with national standards (NSPK), thereby reducing disparities in quality between the central and regional governments.Keywords: legal politics, business licensing, regional autonomy.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA