cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,219 Documents
 226   227   228   229   230 
Penerapan Sanksi Hukum Pelaku Tindak Kekerasan dan Intimidasi Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Dwi Susanto; Nia Ayu Mayang Sari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4148

Abstract

Abstrak Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya.Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa.4 Perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya. Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Hukum Pidana Abstract Crimes or criminal acts can basically happen to anyone and can also be committed by anyone, be it men, women or children. Children are very vulnerable or prone to become victims of criminal acts of physical violence where children are very weak human beings and still need protection from adults around them. Children are the inheritors and continuation of the future of a nation. Protection of children is an attempt to provide conditions to protect children from carrying out their rights and obligations. Protecting children is protecting the whole person. Keywords: Legal Responsibility, Violence Against Children, Criminal Law
Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Azwardi; Meysita Arum
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4149

Abstract

Abstrak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akta otentik. PPAT dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian guna menghindari pemasalahan hukum yang akan terjadi dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prinsip kehati-hatian dapat diimplementasikan dengan cara: sebelum melaksanakan pembuatan akta, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli, pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak, pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi, PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Adpun akibat hukum jika PPAT tidak menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut, terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan bahkan bisa sampai ke pengadilan. Menurut Ali Yusuf Amin, apabila PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka berpotensi terkena ketentuan Pasal 28 ayat (2) perkaban Nomor 1 Tahun 2006 yaitu diberhentikan secara tidak hormat. Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian, PPAT, Akta. Abstract Land Deed Making Officials (PPAT) are public officials who have been given the authority by laws and regulations to make authentic deeds. PPAT in carrying out a legal action must always apply the precautionary principle in order to avoid legal problems that will occur in the future. This study uses a normativelegal researchwith a statutory approach. The results of the study show that the precautionary principle can be implemented by: before carrying out the making of the deed, the PPAT must first conduct an inspection at the Land Office regarding the suitability of the land rights certificate in question with the lists at the local Land Office by showing the original certificate, making the PPAT deed must be attended by the parties, the making of the PPAT deed must be witnessed by at least two witnesses, the PPAT must read the deed to the parties concerned and provide an explanation of the contents and purposes of making the deed, the PPAT deed must be read/explained its contents to the parties in the presence of at least 2 (two) witnesses before being signed immediately by the parties, witnesses and PPAT. As for the legal consequences if PPAT does not use the precautionary principle, the deed made by PPAT can be canceled by the party who feels aggrieved and can even go to court. According to Ali Yusuf Amin, if the PPAT does not apply the precautionary principle, it will potentially be subject to the provisions of Article 28 paragraph (2) of the Kaban Number 1 of 2006 which is dishonorably dismissed. Keywords: Prudential Principle, PPAT, Deed.
Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Industri yang Mencemarkan Lingkungan (Kasus PT. Pertamina Hulu Energi atas Tumpahan Minyak di Perairan Karawang) Arum Rindani; Erwin Syahruddin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4150

Abstract

Abstrak Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa, karena dilaksanakannya peraturan tersebut, masyarakat justru menjadi resah. Unsur ketiga adalah keadilan. Dalam penegakan hukum lingkungan harus diperhatikan, namun demikian hukum tidak identik dengan keadilan, Karena hukum itu sifatnya umum, mengikat semua orang, dan menyamaratakan. Dalam penataan dan penegakan hukum lingkungan, unsur kepastian, unsur kemanfaatan ,dan unsur keadilan harus dikompromikan, ketiganya harus mendapat perhatian secara proporsional. Sehingga lingkungan yang tercemar dapat dipulihkan kembali. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Industri Pelaku Pencemaran Abstract Environmental laws are made with the aim of protecting environment and benefit society. This means that the regulation is made for the benefit of the community, so it should not happen that, because of the implementation of the regulation, the community will become restless. The third element is justice. In the enforcement of environmental law, attention must be paid to the law, however, the law is not synonymous with justice, because the law is general in nature, binding on everyone, and generalizing. In structuring and enforcing environmental law, the element of certainty, the element of benefit, and the element of justice must be compromised, all three of which must receive proportional attention. So that the polluted environment can be restored. Keywords: Legal Sanctions, Polluting Industry
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst) Winny Merita Sharon Toha; Yana Sukma Permana
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4151

Abstract

Abstrak Salah satu permasalahan ketenagakerjaan adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan buruh atau pekerja. Dalam melakukan pelaksanaan penelitian ini penulis memakai pendekatan yuridis normatif sebab sasaran penelitian ini adalah kaedah atau hukum Masalah yang terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu peristiwa yang tentunya sangat tidak diharapkan akan terjadi, terutama dari kalangan buruh atau pekerja, karena dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja buruh atau pekerja tersebut akan kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya. Menurut hasil penelitian ini diketahui bahwa kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh di PT. Permatagriya Asri sudah melalui proses bipartit dan mediasi, tetapi keduanya tidak mencapai kesepakatan dan buruh atau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. menyatakan bahwa buruh atau pekerja telah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja tetapi pengusaha tetap harus membayarkan kewajibannya membayar kompensasi akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai terhadap pekerja atau buruh. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kewajiban Membayar Kompensasi. Abstract One of the employment problems is the unilateral Termination of Employment carried out by the Company. This study aims to find out the legal considerations of judges in examining and deciding termination disputes caused by violations committed by workers or workers. In conducting this study, the author uses a normative juridical approach because the target of this study is the method or law The problem related to termination of employment (PHK) is an event that is certainly very unexpected to occur, especially from workers or workers, because with the termination of employment the worker or the worker will lose his job which is a source of livelihood to meet his own needs and his family. According to the results of this study, it is known that cases regarding violations committed by workers or laborers in PT. Permatagriya Asri had already gone through a bipartite and mediation process, but the two did not reach an agreement and the workers or workers filed a lawsuit with the Industrial Relations Court. The decision of the Central Jakarta Industrial Relations Court Number 175/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. states that the worker or workers have committed violations that result in termination of employment but the employer still has to pay his obligation to pay compensation as a result of the inappropriate termination of employment of the worker or laborer. Keywords: Termination of Employment (LAYOFFS), Obligation to Pay Compensation.
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan) Hendy Tannady; Siti Annisa Wahdiniawati; Ikhsan Amar Jusman; Nanny Mayasari; Alain Rishi Zacharias; Iwan Henri Kusnadi; Irma M Nawangwulan; Samuel PD Anantadjaya
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4152

Abstract

Abstrak Tujuan pada penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh beban kerja dan lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan yang ada di Sudin Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengolahan data statistik deskriptif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan, guna dapat melihat secara langsung kondisi yang sebenarnya terjadi di Sudin Disnakertrans. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 77 karyawan yang ada di Sudin Disnakertrans. Kesimpulan dari penelitian adalah Beban kerja menunujukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel (0.590 < 1.971) atau Sig <α (0,557 > 0,05) yang mana hal ini menunjukan bahwa beban kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H1 pun ditolak. Lingkungan Kerja Fisik menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (7.940 > 1.971) atau Sig < α (0.000 < 0.05) yang mana hal ini menunjukan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dengan demikian H2 pun diterima. Kata kunci: Beban Kerja, Lingkungan Kerja Fisik, Kinerja Karyawan, Sudin Abstract The purpose of this study was to determine how much influence the work and work environment had on the performance of employees in the South Jakarta Sub-Department of Manpower, Transmigration and Energy Administration. This study uses a quantitative approach with descriptive statistical data processing techniques. This research method uses the type of field research (field research). Researchers made direct observations in the field, in order to be able to see firsthand the actual conditions that occurred in the Manpower and Transmigration Sub- Department. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to 77 employees in the Manpower and Transmigration Sub-Department. The conclusion of the study is that the workload shows the result that the t-count value is smaller than the t-table value (0.590 < 1.971) or Sig <α (0.557 > 0.05) which indicates that the workload does not significantly affect employee performance, Thus H1 was rejected. Physical Work Environment shows that the arithmetic value is greater than the table (7.940 > 1.971) or Sig < (0.000 < 0.05) which indicates that the work environment has a positive and significant effect on employee performanc, and thus H2 is accepted. Keywords: Workload, Physical Work Environment, Employee Performance, Sub-Department
Manajemen Resiko, Tantangan dan Ketidakpastian Regulasi Investasi Cryptocurrency dalam Pandangan Ekonomi Syariah Zayyan Hadhari Bik
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4153

Abstract

Abstrak Teknologi blockchain mendapatkan daya tarik secara global. Blockchain menawarkan mekanisme validasi yang aman dan kolaborasi massal yang terdesentralisasi. Cryptocurrency memanfaatkan teknologi ini sebagai kelas aset baru bagi investor di seluruh dunia. Cryptocurrency sedang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan modal melalui Initial Coin Offering (ICO). Aliran masuk modal yang tidak diatur secara substansial ke dalam industri transaksional dan transnasional telah membangkitkan minat tidak hanya dari investor, tetapi juga sekuritas nasional dan badan pengatur moneter. Penelitian bersifat kualitatif ini meninjau pernyataan awal Komisi Keamanan dan Pertukaran. Selanjutnya pernyataan pada ICO untuk menggambarkan potensi masalah dengan menerapkan kerangka hukum lama menuju ekosistem yang terus berkembang. Adanya ketidakmampuan penegakan dalam peraturan yang ada kerangka kerja, kami membahas pentingnya regulasi aset kripto dan kolaborasi internal antara instansi pemerintah dan pengembang dalam pembentukan ekosistem yang terintegrasi perlindungan investor dan investasi. Serta model harus dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pengoperasian total model harus difasilitasi oleh struktur hibrid yang sesuai dengan syariah. harus mematuhi semua persyaratan hukum Syariah dan harus diterima hanya jika sesuai dengan syariah dalam pembentukan, sistem, operasi dan kode etik dalam lingkup Maqashid al-Shari'ah. Kata Kunci: Manajemen Resiko; Ketidakpastian Regulasi; Investasi Cryptocurrency; Ekonomi Syariah Abstract Blockchain technology is gaining traction globally. Blockchain offers a secure validation mechanism and decentralized mass collaboration. Cryptocurrencies are leveraging this technology as a new asset class for investors around the world. Cryptocurrencies are being used by companies to raise capital through Initial Coin Offerings (ICOs). Substantially unregulated capital inflows into the transactional and transnational industries have aroused interest not only from investors, but also national securities and monetary regulatory bodies. This qualitative study reviews the initial statement of the Security and Exchange Commission. Further statements at the ICO to illustrate the potential problems with applying the old legal framework towards an ever-evolving ecosystem. Given the inability to enforce existing regulatory frameworks, we discuss the importance of crypto asset regulation and internal collaboration between government agencies and developers in the establishment of an integrated ecosystem of investor protection and investment. And the model must be operated based on Sharia principles. The operation of the total model should be facilitated by a hybrid structure that is compliant with sharia. must comply with all the requirements of Sharia law and must be accepted only if it is in accordance with sharia in the formation, system, operation and code of ethics within the scope of Maqashid al-Shari'ah. Keywords: Risk Management; Regulatory Uncertainty; Cryptocurrency Investment; Sharia Economics
Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Danil Siswadi; Feny Windiyastuti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4156

Abstract

Abstrak Kemajuan zaman dalam bidang transportasi sudah ditransformasi dari sistem konvensional menjadi lebih multi-kreatif salah satunya dengan lahirnya transportasi berbasis online yang dapat dimanfaatkan oleh individu-individu maupun oleh kelompok. Saat ini, muncul berbagai macam jenis transportasi berbasis online, salah satunya Go-jek. Dalam penelitan ini digunakan metode penelitian hukum normatif/metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Terdapat dua pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Gojek terhadap konsumen sebagai pengguna jasa transportasi online, yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya (responsibility) dan tanggung jawab ganti rugi (liability), yang diatur dalam Surat Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Gojek tentang Klaim Asuransi. Perlindungan hukumnya adalah kecelakaan, objek pesanan rusak/hilang, objek tidak sampai ke konsumen. Caranya adalah driver Go-jek mendatangi Kantor Perusahaan PT. Go-jek untuk menyampaikan masalah yang dihadapi kepada perwakilan perusahaan dengan membawa dokumen-dokumen bukti pemesanan Go-jek. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila hak-haknya tidak terpenuhi dapat dilakukan melalui dua cara, pertama melalui jalur non litigasi dan kedua melalui jalur litigasi. Jalur non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, maupun konsiliasi yang dapat di fasilitasi dan didampingi oleh LPKSM atau Advokat. Namun apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan penyelesaian yang telah dilaksanakan melalui jalur-jalur tersebut, maka Konsumen dapat menempuh jalur litigasi, yaitu jalur melalui pengadilan yang dapat ditempuh melalui proses hukum pidana maupun proses gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transportasi Online. Abstract The progress of the times in the field of transportation has been transformed from a conventional system to a more multi-creative one, one of which is the birth of online-based transportation that can be used by individuals and by groups. Currently, various types of online-based transportation appear, one of which is Go-Jek. In this research, normative legal research methods/normative juridical methods are used. The results of the study show that there are two responsibilities as the implementation of legal protection provided by PT Gojek to consumers as users of online transportation services, namely responsibilities that must be carried out as well as possible (responsibility) and responsibility for compensation (liability), which are regulated in the Partnership Agreement. PT. Gojek Indonesia with Gojek Partners regarding Insurance Claims. The legal protection is an accident, the object of the order is damaged/lost, the object does not reach the consumer. The trick is the Go-jek driver comes to the PT. Go-jek to convey the problems encountered to company representatives by bringing documents proof of Go-jek orders. Legal remedies that can be taken by consumers if their rights are not fulfilled can be done in two ways, first through non- litigation and secondly through litigation. The non- litigation path is carried out by means of mediation, negotiation, or conciliation which can be facilitated and accompanied by LPKSM or an advocate. However, if one of the parties does not agree with the settlement that has been carried out through these channels, then the consumer can take litigation, namely the path through the courts that can be taken through criminal law processes or civil lawsuits to obtain compensation. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Transportation.
Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Muhamad Indrawan; Pita Permatasari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4157

Abstract

Abstrak Kasus penipuan online korban seringkali lebih menuntut ganti rugi yang berisfat meteril kepada si pelaku agar mendapatkan haknya di kembalikan karena kerugian yang di dapatkan oleh korban itu sendiri dan bentuk pertanggungjawaban pelaku penipuan online. Akan tetapi hal itu belum sepenuhnya terealisasikan karena belum ada yang secara sah mengatur tentang bagaimana ganti rugi kepada korban penipuan online itu sendiri. Pentingnya ganti rugi kepada korban penipuan tranksaksi online merupakan ejahwantah tercapainya hak-hak korban yaitu salah satu bentuk keadilan. Dalam Undang-Undang ITE baik tahun 2008 maupun tahun 2016 dapat dilihat bahwa hanya ada satu pasal pidana pokok dan acaman pidana yang diberikan kepada pelaku tetapi belum menjelaskan bagaimana perlindungan kepada korban, perlindungan apa seperti apa yang bisa di dapatkan korban setelah kasus selesai dengan kerugian materil dan imateril diderita oleh korban. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan merupakan satu perlindungan hukum kepada korban dimana korban dapat mendapatkan kepastian, korban tidak hanya dilindungi dengan saksi hukum tetapi bagaimana tercapainya hak-hak korban setelahnya. Kata Kunci: Jual Beli Online, Penipuan, Perlindungan Korban. Abstract cases of online fraud victims often demand compensationmaterial loss to the perpetrator in order to get his rights returned because of the loss obtained by the victim himself and the form of responsibility for the perpetrator of online fraud. However, this has not been fully realized because no one has legally regulated how to compensate victims of online fraud themselves. The importance of compensation to victims of online transaction fraud is the ejahwantah of achieving the rights of victims, which is a form of justice. In the ITE Law both 2008 and 2016 it can be seen that there is only one main criminal article and criminal threats are given to the perpetrator but it has not explained how to protect the victim, what kind of protection the victim can get after the case is finished with material losses. and immaterial suffered by the victim. Compensation for victims who are harmed is a legal protection for victims where victims can get certainty, victims are not only protected by legal witnesses but how to achieve the rights of victims afterwards. Keywords: Online Buying And Selling, Fraud, Victim Protection
Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn) Fikri Amirulloh; Sugeng Djatmiko
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4158

Abstract

Abstrak Asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan atau kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Dalam hukum Islam telah disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Rumusan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana analisis akad asuransi dalam akan pembiayaan murabahah di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundangan. Hasil dari penelian ini adalah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kata Kunci: Akad, Asuransi, Murabahah Abstract Insurance is a way or method to nurture a human being in avoiding the various risks (threats) of danger that will occur in his life, in the course or activities of his life or in his economic activities. In Islamic law, it has been stated that insurance is an agreement transaction between two parties, where one party is obliged to pay dues and the other party is obliged to provide full guarantee to the dues payer if something happens to the first party in accordance with the agreement made. The research formulation in this article is how is the analysis of insurance contracts in financing murabahah in Indonesia? The type of research used in this research is Normative with a conceptual approach and laws and regulations. The result of this research is that the National Sharia Council of the Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) in its fatwa gave a definition of insurance, according to him, sharia insurance (Ta‟min, Takaful, Tadhamun) is an effort to protect and help each other among a number of people or parties through investments in the form of assets and or tabarru funds that provide a pattern of return to face certain risks through sharia-compliant contracts (perikatan). Keywords: Contract, Insurance, Murabahah
Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kng.) Morten Erick Espana; Amsori
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4159

Abstract

Abstrak Pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musywarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara anak di INDONESIA melalui (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Kng.)? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu Konsep telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perkara Anak, Pidana Abstract In principle, it is a philosophy (basic guideline) in the peace process outside the judiciary by using mediation or deliberation methods in achieving justice expected by the parties involved in the criminal law, namely the perpetrators of criminal acts (their families) and victims of criminal acts (their families) to find the best solution agreed and agreed upon by the parties. The formulation of the problem in this study is the settlement of children's cases in INDONESIA through (Verdict Study Number: 8 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn Kng.)? The type of research used is juridical-normative with a conceptual and statutory approach. The result of the research is that the concept has emerged more than twenty years ago as an alternative to solving child criminal cases. The United Nations Juvenile Justice Working Group defines as a process of all parties dealing with a particular criminal act sitting together to solve a problem and thinking about how to cope with future consequences. This process is basically carried out through discretion (policy) and diversion (transfer from criminal court proceedings to outside formal proceedings to be resolved by deliberation). Settlement through deliberation is actually not new to Indonesia, even customary law in Indonesia does not distinguish between criminal and civil case settlements, all cases can be resolved by deliberation with the aim of obtaining balance or restoration of the situation. Keywords: Restorative Justice, Child Case

Page 228 of 322 | Total Record : 3219

 226   227   228   229   230 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue