cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,219 Documents
 225   226   227   228   229 
Efektifitas Saringan Pasir Lambat (Downflow) dalam Pengukuran Kualitas Air sebagai Dampak Penurunan Kekeruhan Air Sungai Sebagai Air Bersih di Kabupaten Sumba Timur Denisius Umbu Pati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4138

Abstract

Abstrak Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhan maupun menopang hidupnya secara alami. Saringan pasir lambat ini sangat efektif karena hanya menggunakan satu macam pengolahan mampu menghasilkan kualitas yang baik. Pada saringan pasir lambat terjadi pengurangan kekeruhan air sampai pada tingkat yang dapat ditoleransi untuk air bersih. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pH, Temperatur, Oksigen terlarut, Amoniak dan kekeruhan menggunakan saringan pasir lambat. Penelitian dilakukan menggunakan saringan pasir lambat dengan ketebalan 80 cm, 100 cm dan 120 cm. Penelitian dilakukan selama 14 hari. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pada pengukuran air sungai menggunakan saringan Pasir lambat mampu mengurangi kekeruhan, hasil penelitian menunjukkan sebelum 5,0-6,4 sesudah 5,0-5,5, pada pengukuran pH saringan pasir lambat berhasil menaikkan pH menjadi sebelum 5,5-6,4 pH sesudah 6,4 -6,8 pH. Hasil Pengukuran Temperatur (suhu) adalah pada ketebalan pasir 100 cm dan 120 cm lebih efektif dalam menaikkan suhu air sungai menjadi sebelum 28,5-28,9 sesudah 28,7-29,2. Hasil pengukuran oksigen terlarut (desolved oxygen) mengalami kenaikkan dengan pengukuran menggunakan saringan pasir lambat menjadi sebelum 3,2-36,7 sesudah 3,6-6,9. Hasil Pengukuran Amoniak (NH3) pada penelitian penggunaan saringan pasir lambat sangat efektif dalam mengatasi Amoniak dan menurunkan nilai amonik menjadi sebelum 5-10 sesudah 3-8. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini air sungai menjadi tidak berbau, berasa dan mengurangi kekeruhan. Kata Kunci: Saringan Pasir Lambat, Kualitas Air, Kekeruhan Air. Abstract Water is a resource that is needed by living things both to meet their needs and sustain life naturally. This slow sand filter is very effective because it only uses one type of processing to produce good quality. The slow sand filter reduces the turbidity of the water to a tolerable level for clean water. The purpose of this study was to determine pH, temperature, dissolved oxygen, ammonia and turbidity using a slow sand filter. The study was conducted using a slow sand filter with a thickness of 80 cm, 100 cm and 120 cm. The study was conducted for 14 days. Based on the results of the study, it was found that the measurement of river water using a slow sand filter was able to reduce turbidity, The results showed that before 5.0-6.4 after 5.0-5.5, the slow sand filter pH measurement succeeded in raising the pH to before 5.5-6.4 after 6.4-6.8 pH. The results of the Temperature Measurement (temperature) are that the thickness of the sand is 100 cm and 120 cm is more effective in increasing the temperature of the river water to before 28.5-28.9 after 28.7-29.2 The results of the measurement of dissolved oxygen (desolved oxygen) increased with measurements using a slow sand filter to before 3.2-36.7 after 3.6-6.9. The results of Measurement of Ammonia (NH3) in research using a slow sand filter is very effective in overcoming Ammonia and reducing the ammonia value to before 5-10 after 3-8. So the conclusion from this research is that the river water becomes odorless, tasteless and reduces turbidity. Keywords: Slow Sand Filter, Water Quality, Water Turbidity
Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Desy A. Sitaniapessy; Denisius Umbu Pati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4139

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang wajib mendapat perhatian semua pihak, mulai keluarga sampai kepada pemerintah. Jumlah kasus kekerasan seksual yang cukup tinggi tentu menjadi tanggung jawab semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Seringkali yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual adalah kurangnya pemahaman para pendamping atau orang tua dalam memahami dampak yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual sehingga pendampingan yang diberikan kepada anak tidak secara holistic dan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikososial anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan mengetahui dampak psikososial pada anak korban kekerasan seksual, maka akan menolong pendamping dan juga orang tua dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual dengan cara dan metode yang tepat. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah anak korban kekerasan seksual yang berada di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini bentuk pengumpulan data yang akan dilakukan adalah teknik snowball sampling. Hasil penelitian ini merumuskan bahwa dampak psikososial yang dirasakan oleh anak korban kekerasan seksual yaitu anak merasakan ketakutan, sikap tidak percaya pada orang dan cenderung tertutup, anak korban kekerasan seksual sulit diajak berkomunikasi, merasa bersalah, Kecemasan, Korban juga merasa malu, mengalami rasa regresi/kemunduran yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosi seusianya karena sering mengalami ketegangan, depresi, sehingga anak menjadi pendiam, rendah diri, menarik diri dari pergaulan sosialnya. Mengalami kemarahan yang mendalam karena kehilangan kepercayaan terhadap orang dewasa yang dipercayainya sehingga dia menjadi kasar, agresif dan nakal bahkan dapat pula melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri sebagai bentuk pelarian diri dari permasalahan yang dihadapinya. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Psikososial, Anak Abstract Sexual violence against children is a form of crime that must receive the attention of all parties, from the family to the government. The high number of cases of sexual violence is certainly the responsibility of all parties in resolving this problem. Often the problem in solving cases of violence is the understanding of assistants or parents in understanding the impact felt by child victims of violence so that the assistance provided by children is not holistic and not on target. The purpose of this study was to determine the psychosocial impact of children who were victims of sexual violence. By knowing the psychosocial impact on child victims of sexual violence, it will help assistants and parents to accompany child victims of sexual violence in the right ways and methods. This study will use a descriptive method with a qualitative approach. The subjects of this study were child victims of sexual violence who were in Waingapu City District, East Sumba Regency and were willing to become subjects in the research conducted. In this study, the form of data collection to be carried out is the snowball sampling technique. The results of this study formulate that the psychosocial impact felt by child victims of sexual violence, namely children feeling fear, distrust of people and tend to be closed, child victims of sexual violence are difficult to communicate with, feel guilty, anxiety, victims also feel ashamed, experience a sense of regression. setbacks that are not in accordance with the mental and emotional development of their age because they often experience tension, depression, so that the child becomes quiet, has low self-esteem, withdraws from his social interactions. Experiencing deep anger because of losing trust in an adult whom they trust so that they become rude, aggressive, and naughty and can even commit acts that are self-defeating as a form of escape from the problems they face. Keywords: Sexual Abuse, Psychosocial,Children.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg) Rifqi Afrianto; August Hamonangan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4140

Abstract

Abstrak Tindak Pidana Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, dimana perbuatan cabul tersebut tidak terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi terhadap anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak menjadi korban kejahatan pencabulan dan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik. Adapun tujuan dari penilitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur; Kedua kebijakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur; ketiga dasar pertimbanga hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk mengetahui penerapan asas-asas serta norma-norma yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah bahan kepustakaan, buku-buku, dokumen-dokumen serta sumber terotis lainnya dan hasil dari penelitian ini sebagai dasar penyelesaian pokok masalah di dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kuantatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian di analisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengemukakan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis Tindak Pidana Pencabulan Anak dibawah Umur atas nama terpidana Heri Wirawan alias Heri bin Dede pada tingkat Pengadilan Negeri Bandung menghukum pelaku dengan pidana penjara, denda dan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak Abstract Criminal offence is a part of crimes against morality, where the obscene action does not occur in adults but also happens to minors. Either directly or indirectly the children fall victim to the crime of fornication and experience various disorders against him both physically and non-physically. The objectives of this study are as follows: first, to know the criminal liability of the perpetrators of the minors; Both legal policies against criminal acts of child abuse of minors; The three fundamental judges in the punishment of the perpetrators of criminal acts of abuse under minors. The author uses normative juridical method of approach, to determine the application of the principles and norms contained in the legislation. The source of the legal material used consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The tools used in the research are the literature, books, documents and other Tertid sources, and the results of this research as a basis for solving the underlying problems in this research. Data analyzed in a quantatif will be presented in the form of a systematic description by explaining the relationship between different types of data, hereinafter all data selected and processed later in the analysis descriptively so that besides Describing and submitting answers to the problems expressed are expected to provide solutions to the problems in this research. In this study the author examines and analyzes the criminal offence of minors under the name of the convicted Heri Wirawan at the Bandung state court to punish perpetrators with imprisonment, fines and has been shown to be legitimate and Convince the guilty of committing a criminal offence based on the testimony, instruction and description of the defendant. Keywords: Crime, Obscenity, Child
Konsep Formulasi Bank Tanah untuk Reforma Agraria dalam Perspektif Perbandingan Hukum Roby Guntoro; Meysita Arum Nugroho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4141

Abstract

Abstrak Landasan filosofis dan yuridis pembentukan bank tanah yaitu bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warganya seperti pekerjaan, penghidupan yang layak, tempat tinggal, sumber makanan hingga lingkungan yang memadai. Salah satu sumber daya yang dapat mewujudkan tujuan tersebut melalui pemanfaatan tanah secara produktif dan optimal di seluruh wilayah NKRI. Pemanfaatan tanah yang produktif dapat dilakukan melalui pembentukan bank tanah yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum di dalam amanat pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Pengaturan bank tanah menurut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat dalam Bab VIII tentang Pengadaan Tanah, Bagian Keempat tentang Pertanahan sesuai Pasal 125-135, antara lain memuat tentang tugas dan fungsi bank tanah, kewenangan bank tanah, hak atas tanah, sumber kekayaan bank tanah, struktur/kelembagaan bank tanah, jaminan ketersediaan tanah. Kata Kunci: Bank Tanah, Reforma Agraria, Perbandingan Hukum Abstract The philosophical and juridical basis for the formation of a land bank is that the state has an obligation to fulfill the basic rights of its citizens such as employment, decent livelihood, shelter, food sources to an adequate environment. One of the resources that can realize this goal is through productive and optimal land use throughout the territory of the Republic of Indonesia. Productive land utilization can be done through the establishment of a land bank aimed at the prosperity and welfare of all Indonesians. This is in line with the provisions contained in the preamble mandate and Article 33 of the 1945 NRI Constitution. Land bank regulation according to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is contained in Chapter VIII on Land Acquisition, The Fourth Part on Land in accordance with Article 125-135, among others, contains the duties and functions of land banks, land bank authorities, land rights, sources of land bank wealth, land bank structure/institutions, guarantees of land availability. Keywords: Land Bank, Agrarian Reform, Legal Compariso
Karena Pembelaan Paksa Sehingga Pelaku Tindak Pidana Tidak Dipidana Irvandi Saputra; Heri Qomarudin
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4142

Abstract

Abstrak Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Berdasarkan pasal tersebut, jika seseorang menerima ancaman serangan, serangan atau tindakan kejahatan yang melanggar hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap tindakan tersebut. Hal tersebut dibenarkan walaupun dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman. Beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai alasan pembelaan diri seseorang yang merasa terancam akan ancaman serangan atau serangan tidak dapat dihukum dan dijadikan alasan pembenar. Salah satu pendapat yang paling terkenal dikemukakan oleh van Hamel, seorang ahli hukum pidana. Menurut Van Hamel, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Dan atas perbuatan tersebut dapat dilakukan diskresi dengan tidak diproses hukum. Kata Kunci: Pembelaan Paksa, Tidak Dipidana, Diskresi Abstract Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code states: “Whoever is forced to act in defense, because there is an attack or threat of attack at that time which is against the law, against himself or others; against the honor of decency (eerbaarheid) or own property or that of others, shall not be punished". Based on the article, if someone receives a threat of attack, attack or unlawful crime from another person, then basically that person can be justified to make a defense against that action. This is justified even though it is carried out in a way that is detrimental to the legal interests of the attacker, which in ordinary circumstances is a prohibited act where the perpetrator has been threatened with a punishment. Some opinions that explain the reasons for the self-defense of someone who feels threatened by the threat of attack or attack cannot be punished and used as justification. One of the most famous opinions was put forward by van Hamel, a criminal law expert. According to Van Hamel, self- defense is a right, so people who exercise this right cannot be punished. And for these actions, discretion can be done without being processed by law. Keywords: Forced Defense, Not Convicted, Discretion
Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan Melalui Desain Pesan Pembelajaran Bagi Guru di Daerah Perbatasan Kabupaten Bengkayang Warneri; Endang Purwaningsih; Maria Ulfah; Heni Kuswanti; Iwan Ramadhan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i4.4143

Abstract

Abstrak Dalam kegiatan pembelajara, agar pembelajaran dirasa menyenangkan dan dapat diserap oleh peserta didik, hendaknya guru dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat mencerna setiap isi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, guru dituntut agar mampu berinovasi dalam proses pembelajarannya agar peserta didik memiliki ketertarikan tersendiri sehingga kegiatan dan suasana pembelajaran lebih bermakna dan hidup. Dalam hal ini, dosen dan tim PkM melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 1 Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dengan menggunakan LCD Proyektor dan media penyuluhan, kegiatan penyuluhan dilaksanakan kepada guru-guru tersebut dengan diiringi tanya jawab dalam penyuluhan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan harapan agar guru dapat memiliki inovasi dan mengembangkan kemampuan di dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan melalui desain pesan pembelajaran bagi guru khususnya di daerah perbatasan kabupaten Bengkayang. Kata Kunci: Pembelajaran kreatif, Desain Pembelajaran
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Domestic Violence) Menurut Hukum Positif yang Berlaku Bobby Andreansyah; M Rizal Rustam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4144

Abstract

Abstrak Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto masih sangat ringan, mengingat tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan luka pada korban dan akan mengakibatkan trauma dimana korban tersebut adalah istri dan anak terpidana sendiri. Meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Heryanto alias Anto tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya. Adanya ketentuan teori pemidanaan yang tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat teori pemidanaan relatif yang mempunyai tiga macam sifat yaitu, bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan membinasakan. Kata Kunci: Hukum Pidana, KDRT, Hukum Positif Abstract The criminal sanctions imposed on the convictEd Heryanto alias Anto are still very light, considering that the criminal acts committed by the perpetrator result in injuries to the victim and will result in trauma where the victim is the wife and child of the convict himself. Although in the presence of reasons that alleviate his criminal conviction. The criminal sanctions imposed on the convictEd Heryanto alias Anto are not enough to cause a deterrent effect that provides fear for the convict in particular, and the general public in general, as the criminal function should be. The existence of a provision of the theory of punishment about criminal threats known to the general public is what can make everyone afraid to commit a crime because they see the theory of relative punishment which has three kinds of traits, namely, it is scaremongering, improving and destroying. Keywords: Criminal Law, Domestic Violence, Positive Law
Rekonstruksi Mengenai Pengaturan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Dwi Jayanti Putri; Yasarman
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4145

Abstract

Abstrak Pelanggaran hukum terkait ujaran kebencian di dunia maya sangat marak sekali dilakukan oleh masyarakat terbukti dari data yang diperolehpenerapan dari Direktorat Tindak Pidana Siber Polri bahwa kejahatan dunia maya semakin tahun semakin meningkat. Ketentuan pidana juga telah diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Selain itu, penegakan hukum telah dilaksanakan secara maksimal dengan melibatkan tim khusus siber Polri guna meminimalisir kejahatan dunia maya terkait dengan ujaran kebencian. Para pelaku ujaran kebencian wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Pertanggungjawaban pidana telah diatur secara terperinci di dalam undang-undang. Hal yang mendasar adalah perbuatan ujaran kebencian merupakan perbuatan kejahatan di dunia maya yang menimbulkan dampak negatif. Kejahatan ini dilakukan oleh orang tanpa memandang usia selama mereka memiliki dan mampu menggunakan media sosial pada jejaring internet. Hal ini telah diatur di dalam undangundang untuk menentukan seseorang yang telah melakukan ujaran kebencian dapat dipidana atau tidak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Ujaran Kebencian, Media Sosial Abstract Violations of the law related to hate speech in cyberspace are very widely carried out by the public, as evidenced by data obtained from the Directorate of Cyber Crimes of the National Police that cybercrime is increasing year by year. Criminal provisions have also been regulated in the Electronic Information and Transaction Law, where people who are found guilty will be sentenced to a maximum of 6 (six) years in prison or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000,00 (One Billion Rupiah). In addition, law enforcement has been implemented optimally by involving the National Police's cyber special team to minimize cybercrime related to hate speech. Perpetrators of hate speech must be held accountable for their actions before the law. Criminal liability has been regulated in detail in the legislation. The basic thing is that hate speech is a crime in cyberspace that has a negative impact. These crimes are committed by people regardless of age as long as they have and are able to use social media on internet networks. This has been regulated in the law to determine whether or not a person who has committed hate speech can be convicted of his or her actions before the law Keywords: Accountability, Hate Speech, Social Media
Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Kebencian Melalui Media Sosial La Ode Muhammad Karim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4146

Abstract

Abstrak Penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis, yang dilakukan penelitian di wilayah hukum kota Baubau tepatnya di Pengadilan Negeri Baubau. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebar Kebencian SARA di Jejaring Sosial (Studi Putusan No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hate Speech (Ucapan Penghinaan/ atau kebencian) dapat diancam dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Undang-undang No.40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Pasal 16, Undang-undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik sosial, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, dan Undang-undang no 11 tahun 2018 tentang Informasi dan transaksi eloktronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 ayat (2). Kata Kunci: Sanksi Pidana, Hate Speech, Media Sosial Abstract Submission of information, communication and/or data electronically, especially in terms of evidence and matters related to legal actions carried out through the electronic system. This study uses a normative juridical research, which was conducted in the jurisdiction of the city of Baubau, precisely at the Baubau District Court. The author's consideration in choosing the research location, because there is sufficient relevant data on the application of the law to the perpetrators of the crime of Spreading SARA Hate in Social Networks (Study of Decision No. 38/Pid.Sus/2018/PN Bau). The results of the study show that Hate Speech can be threatened with Law No.1 of 1964 concerning the Criminal Code, in Article 156 of the Criminal Code, Article 310 of the Criminal Code, Article 311 of the Criminal Code, Law No. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination in Article 16, Law No. 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflicts, Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2013 concerning Technical Handling of Social Conflicts, and Law No. 11 of 2018 concerning Information and Transactions electronics Article 28 paragraph (1) and (2) and Article 45 paragraph (2). Keywords: Criminal Sanctions, Hate Speech, Social Media
Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia Ernia Duwi Saputri; Itok Dwi Kurniawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4147

Abstract

Abstrak Perempuan merupakan penggerak arah perkembangan suatu negara dan penentu arus generasi penerus bangsa. Sebuah negara perlu meningkatkan kesetaraan gender untuk meningkatkan daya saing negara dan pembangunan, dengan cara meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Tentunya hal itu harus terimplementasi dari keadilan gender dalam system hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaiamana sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 3 macam bahan hukum yakni : Bahan Hukum Primer berupa semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis seperti Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sistem hukum berkeadilan gender sebagai arah pembangunan di Indonesia terbagi menjadi 3 sistem yaitu struktur pembuat regulasi harus kredibilitas, kompeten dan independen sesuai asas umum penyelengaraan Negara. Subtansi hukum harus sesuai dalam penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 huruf G yaitu “asas keadilan” dan pada huruf H “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” tentunya juga harus terkonsep . Kultur hukum yang tidak tergolong patriarki, dimana memposisikan laki-laki jauh di atas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangatlah penting karena perempuanlah pihak yang melahirkan serta mendidik generasi-generasi pembangun Negara Kata Kunci: Sistem Hukum Berkeadilan Gender, Pembangunan Indonesia   Abstract Women are the drivers of the direction of development of a country and determine the flow of the next generation of the nation. A country needs to improve gender equality to improve state competitiveness and development, by increasing equal rights, responsibilities, capabilities and opportunities for women and men. Of course, it must be implemented from gender justice in the legal system. The formulation of the problem in this study is how the gender justice legal system as a development direction in Indonesia. This research uses qualitative research methods with 3 kinds of legal materials, namely: Primary Legal Materials in the form of all legal materials / materials that have a juridically binding position such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations, Secondary Legal Materials in the form of doctrines in books, law journals and the internet,  Tertiary legal materials are the Big Indonesian Dictionary and the Legal Dictionary. This research uses a statutory approach and a case approach. The gender-just legal system as the direction of development in Indonesia is divided into 3 systems, namely the structure of regulators must be credible, competent and independent according to the general principles of state governance. The legal substance must be in accordance with the preparation of laws and regulations referring to Law number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations mentioned in article 6 paragraph 1 letter G, namely "the principle of justice" and in letter H "the principle of equality of position in law and government" of course must also be conceptualized. A legal culture that is not classified as patriarchal, which positions men far above women. This shows that the role of women in development is very important because women are the ones who give birth and educate generations of State builders Keywords: Gender Justice Legal System, Indonesia's Development

Page 227 of 322 | Total Record : 3219

 225   226   227   228   229 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue