cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 298   299   300   301   302 
The Impact of Text to Speech Software on Pronounciation for Students Senior High School Silvia Qorunnada; Abd. Aziz Wahab; Shofiatul Hasanah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4805

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjutuan untuk mengetahui pengaruh ucapan siswa melalui software text-to-specch ini dikembangkan di electrotechnical laboratiry, jepang pada tahun 1968. Penelitian inin menggunakan penelitian kuantitatif. Ini terdiri dari tiga langkah, yaitu pre-test, treatment, dan post-test. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas x sirojut thalibin senior high school. Tesnya adalah pengucapan kata yang terdiri dari 20 kata pre-test dan post-test. Temuan penelitian menunjukkan bahwa text-to-speech signifikan dalam meningkatkan pengucapan siswa. Hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata sebelumnya adalah 49,33 dan skor rata-rata setelah diberikan perlakuan adalah 78,67. Presentase peningkatannya adalah 59.47%. Artinya ada peningkatan terhadap pengucapan siswa. Kata Kunci: Perangkat Lunak Text-To-Speech, Pengucapan, Diphtong   Abstract The purpose of this research is to find out the effect of the student's pronunciation using text-to-speech software. This software was developed in an electrotechnical laboratory in Japan in 1968. This study used quantitative research. It consisted of wooden stairs for pre-, treatment and post-testing. The subjects of this study were all x scattered students of Thalib High School. The test was a spoken word consisting of 20 words for a pretest and a posttest. The result of the study showed that the text-to-speech function is important to improve students' pronunciation. This was demonstrated by the mean score before treatment 9.33 and after treatment 78.67. The recovery rate was 59. 7%. This means that the student's pronunciation will improve. Keywords: Speech Conversion Software, Pronunciation, Diphthong
Upaya meningkatkan pendidikan indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila Mona lisa; Heri Kurnia
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4807

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama, yang tercermin dalam falsafah negara Pancasila. Namun, masih banyak permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya kualitas pendidikan, ketidak merataan akses pendidikan dan tingginya angka putus sekolah. Oleh karena itu, perbaikan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan penguatan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan. Penanaman nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan dapat dimulai dengan memperkuat peran pendidikan dalam membentuk karakter siswa yang nasionalis, religius, mandiri, kooperatif, dan demokratis. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melibatkan seluruh komponen pendidikan seperti guru, orang tua dan masyarakat untuk memantapkan penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Selain itu, pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan para siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keterampilan siswa adalah dengan mengembangkan program pendidikan yang lebih menitikberatkan pada pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa berpikir kritis, kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, memberikan siswa akses ke sumber belajar yang lebih kaya lagi. Simpulannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat membentuk karakter siswa yang nasionalis, religius, mandiri, kooperatif, dan demokratis. Selain itu, kualitas pendidikan dan keterampilan peserta didik dapat ditingkatkan dengan mengembangkan program pendidikan yang terfokus pada pembelajaran aktif, kreatif dan inovatif dengan penguatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Kata Kunci: Pendidikan, Pancasila, Implementasi
Strategi Pemerintah NTB Dalam Mencegah Konflik WNA dan Masyarakat Provinsi NTB Guna Mendukung Keamanan Nasional Shelvy Nujuliyani; Djayeng Tirto S.; Yulian Azhari; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4808

Abstract

Abstrak Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terkenal dengan keindahan alam yang memukau, sehingga menjadikannya sebagai destinasi wisata populer baik dalam skala nasional maupun internasional. Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu tujuan wisata favorit bagi wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan sektor pariwisata di NTB memberikan dampak positif, seperti peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi bagi masyarakat NTB. Namun, kedatangan wisatawan asing juga dapat menimbulkan konflik yang disebabkan oleh perubahan perilaku sosial oleh warga asing pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi yang tepat dan efektif untuk mencegah potensi konflik antara warga negara asing dan masyarakat NTB. Para peneliti telah meneliti lebih dalam tentang strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam mencegah konflik melalui teori CEWERS. Kata Kunci: Ancaman, Konflik, Warga Negara Asing, Masyarakat NTB, Pemerintah. Abstract Indonesia is an archipelagic country renowned for its stunning natural beauty, making it a popular tourist destination both nationally and internationally. West Nusa Tenggara (NTB) is one of the favorite tourist destinations for both domestic and foreign visitors. The growth of the tourism sector in NTB has had a positive impact, such as increasing regional income and improving the economy for the NTB community. However, the arrival of foreign tourists can also cause conflicts due to changes in social behavior by foreign citizens towards the local community. Therefore, the government needs to develop appropriate and effective strategies to prevent potential conflicts between foreign nationals and the NTB community. Researchers have studied in more depth the strategies used by the NTB Provincial Government and the Foreigner Supervision Team (TIMPORA) in preventing conflicts through the CEWERS theory. Keywords: Threat, Conflict, Foreign Nationals, NTB Society, Government.
Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 Elsa Kristina Hutapea; Puguh Santoso; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4811

Abstract

Abstrak Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik. Keywords: politik identitas, tantangan, upaya Abstract Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors. Keywords: identity politics, challenge, effort
Peningkatan Ketahanan Keluarga (Family Resilience) Sebagai Bagian dari Perwujudan Ketahanan Nasional Avida Mileaningrum; Eri Radityawara Hidayat; Endro Legowo; Pujo Widodo; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4812

Abstract

Abstrak Dalam usaha mencapai tujuan nasional tak luput dari Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), sehingga diperlukan suatu kekuatan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah strategis dalam keamanan Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan dan mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia. Pada tahun 2020, ketahanan nasional Indonesia mengalami kelemahan dan penurunan. Banyak orang yang menjadi cemas akibat wabah covid, hal tersebut dapat memicu atau memperburuk masalah kesehatan mental yang jauh lebih serius. Melalui unit kelompok sosial terkecil yaitu keluarga, ketahanan dalam keluarga menggambarkan interaksi dan komunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun psikis. Keluarga dengan ketahanan yang baik berdampak pada resiliensi atau ketahanan diri sebagai individu. Ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar atau penyanggah berdirinya ketahanan nasional. Pendapat dari para ahli di bidang ketahanan nasional juga mengatakan bahwa ketahanan keluarga adalah tumpuan ketangguhan sebuah negara. Bangsa Indonesia harus memiliki tiga syarat ketahanan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Diantaranya Ketahanan Militer, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Jiwa. Ketiga harapan tersebut menggambarkan akan kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi aspek kehidupan nasional yang terintegrasi di dalam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman, Terororisme, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Dengan begitu, semakin tangguh ketahanan yang dimiliki keluarga, maka akan semakin tangguh ketahanan nasional Indonesia. Kata Kunci: Ketahanan Keluarga (Family Resilience) ; Ketahanan (Resilience) ; Ketahanan Nasional Abstract In an effort to achieve national goals, threats, terrorism, obstacles and disturbances (ATHG) are not spared, so a force that contains the ability to develop national resilience is needed. National Resilience is a strategy in Indonesian security which functions as a tool to prepare for and overcome all forms of threats, challenges, obstacles and disturbances (ATHG) that can destroy the Indonesian nation. In 2020, Indonesia's national resilience will experience weakness and decline. Many people are worried that due to the COVID-19 outbreak, it can trigger or exacerbate much more serious mental health problems. Through the smallest social group unit, namely the family, resilience in the family describes interaction and communication between individuals who are harmonious and prosperous physically and psychologically. Families with good resilience have an impact on resilience or resilience as individuals. Family resilience is considered a pillar or buffer for the establishment of national resilience. Opinions from experts in the field of national security also say that family resilience is the foundation of a country's resilience. The Indonesian nation must have three conditions of resilience to become a great nation. Among them are Military Resilience, Economic Resilience, and Mental Resilience. These three hopes describe the dynamic conditions of the Indonesian nation including aspects of national life that are integrated in facing and overcoming all Threats, Terrorism, Obstacles, and Disturbances (ATHG). That way, the stronger the family's resilience, the stronger Indonesia's national resilience will be. Keywords: Family Resilience; Resistance (Resilience); National defence
Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Marina Yetrin Sriyati Mewu; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4814

Abstract

Abstrak Membeli produk secara online telah menjadi aktivitas yang semakin populer di Indonesia. Namun, pembelian produk secara online sering kali menimbulkan permasalahan terkait perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, hasil akhir dari pembuatan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perspektif pembeli atau konsumen di Indonesia tentang perlindungan konsumen saat membeli barang secara online. Metode analisis yang dipakai dalam pembuatan penelitian ini adalah pendekatan normatif yang menganalisi regulasi-regulasi dan literatur mengenai perlindungan konsumen dalam pembelian produk online. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan terkait hukum di Indonesia yang memberikan perlindungan kepada konsumen ketika mereka membeli barang secara online. Perlindungan ini mengatur tentang hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk, mendapatkan produk sesuai deskripsi, dan mendapatkan jaminan atas kualitas dan keamanan produk. Meskipun demikian, masih ada yang masalah hukum tertentu dalam pembelian produk online di Indonesia. Beberapa kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan bahwa konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pihak berwenang dan fluktuasi kemungkinan kendala tersebut antara lain fluktuasi kemungkinan konsumen akan berperilaku tidak terduga, kurangnya pengawasan pemerintah dan fluktuasi kemungkinan sanksi yang ditawarkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Kata Kunci: pembelian produk online, perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan, fluktuasi Abstract Buying products online has become an increasingly popular activity in Indonesia. However, purchasing products online often raises issues related to consumer protection. Therefore, the end result of making this research is to understand how the perspective of buyers or consumers in Indonesia about consumer protection when buying goods online. The method of analysis used in making this research is a normative approach that analyzes regulations and literature regarding consumer protection in online product purchases. The results of the study show that there are several provisions related to the law in Indonesia that provide protection to consumers when they buy goods online. This protection regulates the right to obtain accurate and clear information about products, obtain products according to descriptions, and obtain guarantees for product quality and safety. Nonetheless, there are still certain legal issues in purchasing products online in Indonesia. Some of these obstacles include fluctuations in the possibility that consumers will behave unpredictably, lack of supervision by the authorities and fluctuations in the possibility of sanctions offered to business actors who commit violations. Keywords: online product purchase, consumer protection, legislation, fluctuation
Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital Gde Arya Surya Dharma; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4815

Abstract

Abstrak Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. Sanksi berupa denda atau bahkan penjara dapat dikenai kepada mereka yang melanggar hak cipta. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam menjaga hak cipta di industri musik digital di Indonesia, seperti kesulitan mengenali pelanggar dan memperoleh bukti yang memadai, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia. Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif dan tegas. Meningkatkan perlindungan hak cipta dapat dilakukan oleh industri musik digital dengan melisensi atau memberikan hak penggunaan atas musik yang dimiliki oleh pemilik hak cipta. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penggunaan musik dalam platform mereka sesuai dengan regulasi hak cipta yang berlaku. Terwujudnya industri musik yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak di Indonesia diharapkan melalui peningkatan perlindungan hak cipta dalam industri musik digital. Kata Kunci: Industri musik digital, perlindungan hak cipta, undang-undang hak cipta, sanksi hukum, pelanggar hak cipta, tantangan, penegakan hukum, pihak industri musik digital, lisensi, dan regulasi hak cipta. Abstract The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright infringements in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution, and publication without the permission of the copyright owner. Sanctions in the form of fines or even imprisonment can be imposed on those who infringe copyright. However, there are still some obstacles in safeguarding copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties in recognizing infringers and obtaining sufficient evidence. Efforts are needed to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia, therefore efforts need to be made to improve copyright protection in the digital music industry in Indonesia. To overcome copyright infringement, one solution is to implement more effective and firm law enforcement. Improving copyright protection can be done by the digital music industry by licensing or granting usage rights to music owned by copyright owners. In addition, they also ensure that the use of music on their platforms is in accordance with applicable copyright regulations. The realization of a fair and sustainable music industry for all parties in Indonesia is expected through increased copyright protection in the digital music industry. Keywords: Digital music industry, copyright protection, copyright law, legal sanctions, copyright infringers, challenges, law enforcement, digital music industry parties, licenses, and copyright regulations.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online di Indonesia Gusti Agung Rama Arya Diptha; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4816

Abstract

Abstrak Pada saat ini, kecanggihan akan aplikasi berbasis android maupun ios tengah banyak dimanfaatkan oleh individu-individu yang ingin merintis bisnis, tidak luput juga dalam bidang transportasi. Ojek merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat dalam mobilisasi. Berdasarkan Undang-Undang, Perlindungan konsumen diartikan sebagai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam perlindungan kepada pengguna jasa dan barang, dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat, baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui regulasi yang jelas dan pasti kebenarannya. Kepastian hukum ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang ditujukan kepada para konsumen, baik itu berupa perlindungan terhadap hak-hak maupun esensi dari konsumen itu sendiri, agar pelaku usaha maupun penyedia layanan tidak bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak konsumen. Kata kunci: perlindungan konsumen, konsumen, kepastian hukum, jasa transportasi online Abstract At this time, the sophistication of Android and iOS-based applications is being widely used by individuals who want to start a business, not to be spared in the transportation sector. Ojek is one of the needs that is needed by the community in mobilization. Based on the law, consumer protection is defined as various efforts made by the government aimed at ensuring legal certainty in the protection of users of services and goods. circulating in the community, both for themselves, their families and others. Consumers must be legally protected through clear and certain regulations. This legal certainty is a form of protection aimed at consumers, both in the form of protecting the rights and essence of the consumers themselves, so that business actors and service providers do not act arbitrarily which can harm consumers. Keywords: consumer protection, consumers, legal certainty, online transportation services
Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris Anak Agung Ngurah Mahendra Wahyu Laksana; Kadek Julia Mahadewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4817

Abstract

Abstrak Perjanjian dibuat para pihak adalah hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan menjamin keabsahan perjanjian, para pihak seringkali membuat akta perjanjian terkandung dalam dokumen tertulis. Namun, akta perjanjian dibuat oleh masyarakat secara mandiri dan tanpa bantuan pejabat yang berwenang (akta dibawah tangan) Ini sering dianggap lebih ekonomis daripada membuat akta resmi. Untuk mengatasi hal tersebut, para pihak dapat memperoleh payung hukum dengan cara mengesahkan akta-akta pribadinya di hadapan notaris. Namun, dalam hal terjadi perselisihan kontrak, salah satu pihak dapat menyangkal telah menandatangani kontrak melalui tindakan pribadi yang disahkan oleh notaris. Dalam konteks ini, kita perlu mengetahui sejauh mana akta notaris memiliki nilai pembuktian. Studi yang dipakai menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber informasi seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal akademik, surat kabar, artikel hukum, pendapat ahli hukum, dan website. Penelitian ini bertujuan melakukan identifikasi serta melakukan analisis nilai pembuktian dokumen pribadi yang diaktakan dari perspektif hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat di hadapan hukum. Hal ini karena akta tersebut diaktakan oleh notaris yang memiliki kewenangan sebagai pejabat yang diakui negara. Oleh karena itu, pihak-pihak yang membuat kontrak melalui akta dibawah tangan yang disahkan oleh notaris mendapat jaminan hukum lebih kuat. Kata Kunci: Perjanjian, Akta Dibawah Tangan, Notaris, Kekuatan Pembuktian, Hukum Abstract Agreements made by the parties are important in human life. By guaranteeing the validity of the agreement, the parties often make a deed of agreement contained in a written document. However, the deed of agreement is made by the community independently and without the help of an authorized official (underhand deed) It is often considered more economical than making an official deed. To overcome this, the parties can obtain a legal umbrella by legalizing their personal deeds before a notary. However, in the event of a contract dispute, either party can deny having signed the contract through a private act notarized by a notary. In this context, we need to know the extent to which notarial deeds have evidentiary value. The study used a normative legal research method using sources of information such as laws, law books, academic journals, newspapers, legal articles, legal expert opinions, and websites. This research aims to identify and analyze the evidentiary value of notarized personal documents from a legal perspective. The results of this research show that notarial deeds have a very strong evidentiary value before the law. This is because the deed is notarized by a notary who has the authority as a state-recognized official. Therefore, parties who make a contract through an underhand deed notarized by a notary get stronger legal guarantees. Keywords: Agreement, Deed Under Hand, Notary, Evidentiary Power, Law.
Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Armed Robbery di Area Berlabuh Jangkar Muhammad Fajar Romdhon; Surya Wiranto; Yusnaldi; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4823

Abstract

Abstrak Sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan di perairan, Kepolisisan Perairan bertanggung jawab atas terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif diwilayah perairan guna dapat mendukung terlaksana dan berjalannya program prioritas pemerintah terkait sektor kemaritiman. Kepolisian Perairan melaksanakan aksi pencegahan Armed Robbery di Perairan di sejumah titik rawan pada area berlabuh jangkar dan sandar di perairan teritorial Indonesia sejak tahun 2014-2019. Hal tersebut dilaksanakan karena menjadi salah satu penjabaran arahan dan kebijakan Kabaharkam Polri pada tahun 2014 serta didasari oleh data kasus pencurian di kapal yang terjadi di perairan Indonesia yang sangat tinggi berdasarkan laporan International Maritime Beureu (IMB). Kata Kunci: Kepolisian Perairan, Pencegahan, Armed Robbery. Abstract As one of the agencies that have authority in the waters, the Marine Police is responsible for creating a conducive Kamtibmas situation in the territorial waters in order to support the implementation and running of the government's priority programs related to the maritime sector. The Maritime Police carried out Armed Robbery prevention actions in the waters at a number of vulnerable points in anchoring and mooring areas in Indonesian territorial waters from 2014-2019. This was implemented because it became one of the elaborations of the Kabaharkam Polri directives and policies in 2014 and was based on data on ship theft cases that occurred in Indonesian waters which were very high based on reports by International Maritime Beureu (IMB) Keywords: Marine Police, Prevention, Armed Robbery.

Page 300 of 322 | Total Record : 3213

 298   299   300   301   302 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue