cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 299   300   301   302   303 
Prediksi Model PUFF Dalam Mensimulasikan Prediksi Dispersi Debu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Firman Setia Budi; Daryono; Kusuma; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Rajasains E.
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4826

Abstract

Abstrak Indonesia adalah negara yang berada dalam ring of fire, tercatat ada 76 gunung api. Gunung Anak Krakatau (GAK) adalah salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia. Karena letak GAK di Selat Sunda yang merupakan penghubung pulau Jawa dan Sumatera dengan penduduk terpadat di Indonesia, sebaran debu vulkanis GAK dapat mengganggu aktivitas masyarakat. PUFF adalah model tracer polutan dinamik yang dikembangkan untuk mensimulasikan perilaku awan abu vulkanik yang masih baru. Kecepatan simulasi pada model tersebut sangat diperlukan untuk membuat peringatan dini pada operasional meteorologi penerbangan. Model ini berdasarkan bentuk persamaan langrangian dengan asumsi kolom vertikal sumber polutan berdifusi sepanjang distribusi Gaussian dalam ruang 3D. Tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk mengetahui kehandalan model PUFF dalam mensimulasikan prediksi dispersi debu vulkanis GAK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan tinjauan pustaka (literature review) yang penulis kumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan makalah ini. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan analitis berdasarkan data dari literatur. Penulis mensimulasikan prakiraan sebaran debu gunung Krakatau dengan model PUFF. Penulis juga menggunakan teknik red-green-blue (RGB) Himawari8 resep BMKG dan JMA. Hasil RGB tersebut juga dibandingkan dengan true color SNPP. Hasil dalam penelitian ini menunjukan RGB Himawari-8 resep BMKG dapat dijadikan acuan dispersi GAK, Model PUFF mensimulasikan dispersi abu vulkanis GAK yang stabil dalam waktu 4 jam dari awal letusan dan Model PUFF memperlihatkan simulasi dispersi debu GAK yang sama dengan hasil RGB satelit Himawari-8 resep BMKG Kata Kunci: Gunung Anak Krakatau (GAK), PUFF Model, red-green-blue (RGB) Himawari8 resep BMKG dan JMA, true color SNPP, distribusi Gaussian, dispersi
Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional Robbyanandri Pratama; Siswo Hadi Sumantri; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4828

Abstract

Abstrak Klitih merupakan fenomena kejahatan yang mengkhawatirkan di banyak daerah di Jawa Tengah, termasuk di Magelang. Kasus klitih sering kali melibatkan anak sekolah atau remaja yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya. Fenomena ini memiliki dampak yang luas, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menghadapi fenomena klitih dan menjaga keamanan nasional. Dalam penanganan kasus klitih, peran kepolisian sangat penting dalam beberapa aspek. Kepolisian memiliki peran dalam mencegah terjadinya klitih melalui upaya preventif. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari klitih. Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memberikan pendidikan tentang konflik penyelesaian dan keterampilan sosial kepada para remaja. Kata Kunci: Hukum, Klitih, Polisi, Remaja. Abstract Klitih is a concerning phenomenon of crime in many areas in Central Java, including Magelang. Klitih cases often involve schoolchildren or teenagers who engage in acts of violence and other legal violations. This phenomenon has wide-ranging impacts, both for the victims and the society as a whole. It is a form of crime that requires serious attention from law enforcement agencies, including the police. This paper aims to explore the role of the police in facing the klitih phenomenon and maintaining national security. In handling klitih cases, the role of the police is crucial in several aspects. The police have a role in preventing klitih through preventive efforts. This can be done through patrols, surveillance, and community outreach to raise awareness about the dangers and consequences of klitih. The police can also collaborate with schools, families, and communities to identify risk factors and provide education on conflict resolution and social skills to teenagers. Keywords: Law, Klitih, Police, Teenagers.
Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia Cathleen Lie; Natashya; Vivian Clarosa; Yohanes Andrew Yonatan; Mia Hadiati
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4831

Abstract

Abstrak Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian. Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah
Prolematika Pendidikan di Indonesia: Pengaruh Teknologi Dalam Perkembangan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sulistyarini; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4833

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi saat ini semakin maju, hal ini dapat dilihat dari banyaknya inovasi di era sekarang ini, khususnya pembelajaran terus mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman. Dalam pembelajaran saat ini kita sering memanfaatkan teknologi sebagai proses dalam pembelajaran yang diberikan, perkembangan teknologi ini bukan hanya positifnya saja yang kita dapatkan, tapi juga dampak negatif dari perkembangan teknologi tidak dapat kita pungkiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memaparkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan. Didalam bidang Pendidikan Teknologi memberikan proses belajar yang mudah dilakukan. Semenjak berkembangnya IPTEK proses pendidikan menjadi lebih maju. Banyak yang berubah dari waktu ke waktu karna adanya teknologi. Perubahan yaitu seperti; cara guru mengajar, cara siswa belajar dan materi pembelajaran yang selalu di perbaharui. Dari proses pembelajaran dengan cara bertatap muka, serta pembelajaran dapat dilakukan dengan cara dari rumah masing-masing, seperti; aplikasi zoom, google classroom dan media lain yang dapat digunakan. Selain banyak memberikan manfaat, penyalahgunaan Teknologi juga memiliki dampak negatif seperti terjadinya plagiaritas, terancamnya kerahasiaan alat tes, mamanfaatkan teknologi untuk melihat atau mecari sesuatu yang tidak baik, dan lain-laininformasi dan pengetahuan yang bisa dengan mudah kita dapatkan sebaliknya dari sisi negatifnya yaitu perubahan perilaku manusia, norma, dan moral yang bertentangan. Kata Kunci: Problematika Pendidikan, Teknologi, PPKn
Kesadaran Masyarakan dalam Efektivitas Penggunaan Media Sosial Untuk Pengenalan Culture di Indonesia Sulistyarini; Jagad Aditya Dewantara
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4834

Abstract

Abstrak Teknologi merupakan suatu alat yang banyak di gunakan sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, dalam penggunan tekonlogi berbagai macam cara dalam pengembangan tersebut, agar berguna untuk dimiliki. Kehadiran teknologi memungkinkan seseorang untuk saling berinteraski dan berkumunikasi dalam media sosial tanpa memperdulikan batas waktu. Kemudahan penggunan tekonlogi ini membuat perkembangnanya semakin cepat seiring berjalannya waktu. Indonesia adalah negara dengan lebih dari 260 suku dan budaya. Keragaman budaya yang kaya dari bangsa yang beragam ini telah membuatnya mendapatkan julukan 'Gudang Dunia'. Kebudayaan merupakan aspek penting dalam membangun identitas suatu bangsa. Sangat penting untuk melestarikan dan mempromosikan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai unik yang membuat setiap negara unik. Media sosial telah menjadi alat yang berguna untuk mempromosikan kesadaran budaya di kalangan masyarakat umum. Penggunanan media sosial adalah cara terbaik untuk menyebarkan kesadaran tentang budaya di kalangan masyarakat umum. maka dari itu artikel ini akan membahas mengenai bagaimana media sosial dan masyarakat saat ini dan juga bagaimana media sosial membawa perubahan terhadap budaya yang perlahan memudar dan kini di gantikan dengan budaya yang bisa di katakan lebih populer. Metode yang digunakan untuk penelitian kali ini yaitu deskriftif kualitatif dengan tujuan yaitu bisa menjadi informasi seputar topik yang bisa menjadi bahan untuk memperbanyak pengetahuan. Kata kunci: Media Sosial, Masyarakat, Budaya
Kedudukan Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Asiyah; Musaddad Al Basry; Fakinah Herliani; Mubarik; Absor
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4838

Abstract

Abstract The relegion of Islam in Indonesia has been around for a long time since Islam came to Indonesia. Since then, Islam has taken root in Indonesian society. The coming of the Netherlands to Indonesia, although initially acknowledging the existence of Islamic law in the community, has been hampered in its development due to the interests of colonialism. Efforts to restore the position of Islam continued before and after independence. The Indonesian constitutional system relies on Pancasila and the 1945 Constitution. The ideology of Pancasila rests on the Almighty God, and this indicates that there is an obligation on the part of the Indonesian people to carry out God's commands according to Islam to apply Islamic shari’a. Thus Islamic law has a position in the national legal system and can contribute to the development of national law. Keywords: Islam, Constitutional System, Indonesia
Tinjauan Yuridis Eksekusi Barang Sitaan Berstatus Sewa Menyewa Perkara Tindak Pidana pada Putusan Pengadilan yang Telah Inkracht Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Basrawi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4840

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang barang sitaan yang menjadi objek eksekusi pada putusan Pengadilan yang telah inkracht menurut sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht Perkara Nomor: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh dengan amar putusan menyatakan bahwa sejumlah barang bukti dirampas untuk Negara dan selanjutnya akan dilaksanakannya eksekusi, tetapi setelah dilaksanakannya eksekusi terdapat fakta hukum bahwa salah satu barang bukti yang dieksekusi masih berstatus sewa menyewa. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan selaku eksekutor putusan yang telah inkracht antara lain: (a) Pelacakan aset, (b) Perampasan aset, (c) Pelelangan. Adapun tinjauan yuridis barang sitaan yang berstatus sewa menyewa yang telah menjadi objek eksekusi perkara tindak pidana pada putusan yang telah inkracht menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu: Dalam kasus ini pelaksanaan putusan Pengadilan/eksekusi harus tetap dilaksanakan. Dimana Jaksa berdasar pada Pasal 270 KUHAP walaupun terdapat barang sitaan yang statusnya masih sewa menyewa, Kejaksaan tetap melaksanakan putusan pengadilan tersebut jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Kata Kunci: Eksekusi, barang Sewa-menyewa, Putusan inkracht Abstrack This research examines confiscated goods that are the object of execution in Court decisions that have been inkracht according to the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In the implementation of an inkracht court decision Case Number: 115/Pid.B/LH/2020/PN.Unh with the verdict stating that a number of evidence is confiscated to the State and then execution will be carried out, but after the execution there are legal facts that one of the executed evidence is still in lease status. Based on the research results obtained, it shows that the legal efforts made as the executor of the inkracht verdict include: (a) Asset tracking, (b) Asset seizure, (c) Auction. The juridical review of confiscated goods with lease status that have become the object of execution of criminal cases in inkracht decisions according to the criminal justice system in Indonesia, namely: In this case, the implementation of the court decision/execution must still be carried out. Where the Prosecutor is based on Article 270 of the KUHAP even though there are confiscated goods whose status is still leased, the Prosecutor's Office continues to carry out the court's decision if the implementation of a court decision that has obtained permanent legal force is carried out by the prosecutor, for which the clerk sends a copy of the verdict to him. Keywords: Execution, Leasehold goods, Inkracht verdicts
Pengembangan Modul Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Remaja Generasi Z Lilis Suryani Naibaho; Dyoys Anneke Rantung; Lamhot Naibaho
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4841

Abstract

Abstrak Masa remaja merupakan masa yang sangat rentan dengan banyak masalah karena masa remaja masa proses pertumbuhan dari remaja menuju dewasa. Sanagat dibutuhkan penangan dan penjagaan yang ekstra supaya remaja tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. banyak sekolah di daerah Jawa barat yang belum memiliki guru Pendidikan agama Kristen, bahkan yg mengajar agama krsiten guru bidang study yang beragama Kristen, sehingga Pendidikan agama Kristen tidak tersampaikan dengan baik dan banyak sekolah yang memberikan kepercayaan kepada gereja untuk memberikan pengakaran tetapi gereja tidak memiliki modul pembelajaran, gereja hanya memakai khotbah pada hari minggu sebagai bahan ajar pada remaja, generasi Z, supaya remaja atau generasi Z tidak terpokus pada smartphone saja. Dengan adanya modul pembelajaran remaja, generasi Z bisa belajar tentang Firman Tuhan dan kebenara-Nya sebagai bahan ajar. Penelitian ini menggunakan Desain penelitian Research and Development (RnD). RnD merupakan aktivitas riset dasar untuk mendapatkan informasi kebutuhan pengguna (need assessment), kemudian dilanjutkan kegiatan pengembangan (development) untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut Kata Kunci: Pengembangan Modul Pembelajaran, Pendidikan Agama Kristen Remaja, Generasi Z Abstract Adolescence is a very vulnerable period with many problems because adolescence is a period of growth from adolescence to adulthood. It is very necessary to handle and extra care so that teenagers do not fall into promiscuity. Many schools in West Java do not have Christian religious education teachers, even those who teach Christianity are Christian study teachers, so Christian religious education is not delivered properly and many schools trust the church to provide roots but the church does not have a module. In learning, the church only uses sermons on Sundays as teaching materials for teenagers or Generation Z, so that teenagers or Generation Z are not focused on smartphones. With the learning module, youth and generation Z can learn about God's Word and His truth as teaching materials. This research uses Research and Development (RnD) research design. RnD is a basic research activity to obtain information on user needs (needs assessment), followed by development activities to produce products and assess the effectiveness of these products. Keywords: Development of Learning Modules, Youth Christian Religious Education, Generation Z
Penanganan Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tana Toraja Dengan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Moh Ghalib; Anang Puji Utama; M Adnan Madjid; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4844

Abstract

Abstrak Konflik Batas Wilayah antara Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara yang merupakan daerah pemekaran terdeteksi di tiga titik yaitu di daerah Bira’ perbatasan antara kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara (Tana Toraja) dengan Desa Tadongkon Kecamatan Kesu (Toraja Utara), kemudian Daerah Se’ke, Bontongan Perbatasan antara Kelurahan Sarira Kecamatan Makale Utara ( Tana Toraja ) dengan Desa Langda Kecamatan Sopai (Toraja Utara), Serta di Kecamatan Kurra (Tana Toraja) dengan Kecamatan Awan Rante Karua (Toraja Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Perbatasan Kabupaten Tana Toraja dengan Kabupaten Toraja Utara. Pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan studi pustaka. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling yang kemudian melakukan Analisis data menggunakan mode 1 interaktif yang menjelaskan bahwa teknik analisis terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik batas wilayah yang terjadi lebih disebabkan karena belum diterimanya alternatif pemecahan masalah yang diusulkan yakni Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini yaitu faktor Yuridis, Ekonomi, Kultural, Politik & Demografi, Sosial, dan Pemerintahan. Langkah yang telah dilakukan yaitu melaksanakan peninjauan bersama wilayah berbatasan antara kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan dengan menghadirkan Kementerian Dalam Negeri sebagai peninjau dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pihak yang berkompoten dalam pemetaan batas wilayah. Dengan proses penanganan tersebut kedua daerah telah bersepakat menerima hasil apapun keputusan pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah pusat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi keberatan dan keinginan dari setiap daerah. Kata Kunci: Penanganan konflik, batas wilayah Abstract Boundary conflicts between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency, which are newly established areas, have been detected at three points: in the Bira' area, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Tadongkon Village, Kesu District (North Toraja); in the Se'ke area, Bontongan, which is the border between Sarira Village, North Makale District (Tana Toraja), and Langda Village, Sopai District (North Toraja); and in Kurra District (Tana Toraja) with Awan Rante Karua District (North Toraja). This research utilizes a qualitative approach located at the border between Tana Toraja Regency and North Toraja Regency. The data collection method employed is literature review. The sampling technique used is purposive sampling, and the data analysis is conducted using interactive mode 1, which consists of data collection, data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the boundary conflict is mainly caused by the lack of acceptance of the proposed problem-solving alternative, namely the One Map Policy. Based on practical observations, several causes of the boundary conflict have been identified, including juridical, economic, cultural, political and demographic, social, and governance factors. The steps taken include conducting a joint survey of the border area between the two regions facilitated by the South Sulawesi Provincial Government, with the Ministry of Home Affairs as the surveyor and the Geospatial Information Agency (BIG) as the competent party in boundary mapping. Through this handling process, both regions have agreed to accept whatever decision is made by the provincial and central governments, while still considering the objections and desires of each region. Keywords: Conflict resolution, boundary disputes
Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force Yulian Tri Saptono; I Gede Sumertha; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4846

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam menangani masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam mengatasi ancaman terorisme yang semakin meningkat. Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 didasari oleh keinginan untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, prinsip non-intervensi masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun ASEAN telah mengadakan berbagai pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi kasus terorisme masih sering terjadi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Indonesia mengajukan saran kepada ASEAN untuk membentuk ASEAN Peacekeeping Force, namun hal ini tidak mendapat perhatian khusus di antara anggota ASEAN itu sendiri. Baru-baru ini, terjadi serangkaian bom dan serangan teroris di Indonesia yang semakin menguatkan tuntutan untuk ASEAN agar berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. ASEAN diharapkan dapat makin memperkuat kerjasama antar anggotanya khususnya dibidang keamanan kawasan untuk mengatasi tantangan transnasional yang semakin kompleks dan Indonesia dapat berperan sebagai leading sector dalam agenda pembentukan Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force di kawasan ASEAN. Kata kunci : ASEAN, Kerjasama, Kontraterorisme, Indonesia, Leading sector. Abstract This research discusses the role of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) in addressing security issues in the Southeast Asian region, particularly in dealing with the increasing threat of terrorism. The formation of ASEAN in 1967 was driven by the desire to cooperate in various fields, including economy and security. However, the principle of non-intervention remains a constraint in its implementation. Despite ASEAN holding various meetings and producing several agreements, terrorism cases still frequently occur in the region. Therefore, in 2003, Indonesia proposed the establishment of an ASEAN Peacekeeping Force, but this did not receive significant attention among ASEAN members themselves. Recently, there have been a series of bombings and terrorist attacks in Indonesia, further emphasizing the demand for ASEAN to play a larger role in resolving this issue. ASEAN is expected to strengthen cooperation among its members, particularly in the field of regional security, to address increasingly complex transnational challenges, and Indonesia can take the lead in the establishment of the Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force within the ASEAN region. Keywords : ASEAN, Cooperation, Counter-terrorism, Indonesia, Leading sector.

Page 301 of 322 | Total Record : 3213

 299   300   301   302   303 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue