cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 3,213 Documents
 296   297   298   299   300 
Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia Nurhidayat; Kusuma; Arifuddin Uksan; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4759

Abstract

Abstrak Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan apparat pemerintah masih kerap terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik menunjukkan bahwa Pemerintah masih cenderung menggunakan pendekatan keamanan yang masih menunjukkan hasil yang belum signifikan. Untuk itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi berbagai macam pihak di Papua dengan harapan pendekatan ini mampu menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua. Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua. Kata Kunci: Konflik, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), demokratis, perdamaian. Abstract Conflicts in Papua involving the Armed Criminal Group (KKB) and government officials are still common. Based on the results of the research, it was found that conflict resolution in the land of Papua since the Old Order regime to the Reform regime for more than fifty years in terms of conflict resolution aspects shows that the Government still tends to use a security approach which still shows insignificant results. For this reason, the Government is required to use a new approach in resolving conflicts in Papua. A new approach that accommodates the aspirations of various parties in Papua with the hope that this approach will be able to bring peace, justice and equality to the land of Papua. Learning from the past, the Government of Indonesia is required to resolve prolonged conflicts in ways that uphold democratic values, not in coercive-repressive ways. Dialogue between the Government of Indonesia and parties in Papua is expected to result in conflict resolution in the form of political recognition for indigenous Papuans, sustainable economic development, withdrawing the military, and upholding law and human rights so as to create a consensus that brings peace to the land of Papua. Keywords: Conflict, Armed Criminal Group (KKB), democracy, peace.
Penerapan Keselamatan Pelayaran pada Fast Boat di Pelabuhan Sanur dalam Menunjang Keamanan Maritim Nur Habibatus Sholichah; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Bayu Asih Yulianto
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4760

Abstract

Abstrak Keselamatan pelayaran merupakan satu hal yang diutamakan dalam menggunakan transportasi laut. Tidak hanya transportasi darat saja yang harus diperhatikan. Akan tetapi jika seorang individu ingin menggunakan kendaraan laut, maka harus diperhatikan pula keselamatan pelayaran. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis terkait penerapan keselamatan pelayaran pada fast boat di pelabuhan sanur dalam menunjang keamanan maritim. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah dalam penggunaan fast boat harus diperhatikan terkait keselamatan pelayaran. Ada berbagai contoh, penerapan keselamatan saat menggunakan fastboat untuk menunjang keamanan maritim diantaranya adalah selalu berhati-hati dalam mengendari, tidak bergurau, memperhatikan saat seseorang mengalami mabuk perjalanan, minum jahe, tidak disarankan bagi wanita hamil, selalu menyediakan pelampung, memperhatikan cuaca, memilih posisi duduk yang nyaman, dan lain sebagainya. Para wisatawan di Pelabuhan Sanur memaparkan bahwa mereka lebih rilex saat menggunakan fast boat dibandingkan dengan berjalan santai di pinggir pantai. Kata Kunci: Fastboat, Maritim, Pelayaran Abstract Sailing safety is one of the things that is prioritized in using sea transportation. Not only land transportation that must be considered. However, if an individual wants to use a sea vehicle, then shipping safety must also be considered. The purpose of this paper is to analyze the implementation of shipping safety on fast boats at the port of Sanur in supporting maritime security. The writing of this article uses a qualitative type. The data used are primary data and secondary data. The results of the research conducted are that the use of fast boats must be considered related to shipping safety. There are various examples, the application of safety when using fastboats to support maritime security including always being careful when driving, not joking, paying attention when someone experiences motion sickness, drinking ginger, not recommended for pregnant women, always providing life jackets, paying attention to the weather, choosing a position comfortable sitting, and so on. The tourists at Sanur Harbor explained that they were more relaxed when using a fast boat compared to walking leisurely on the beach. Keywords: Fastboat, Maritime, Shipping
Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional Ary Randy; Surya Wiranto; Endro Legowo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4761

Abstract

Abstrak Penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari implementasi P4GN oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman dan bahaya narkoba serta mempertahankan keamanan nasional yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini termanifestasi melalui berbagai sub program dan pemberdayaan dengan pendekatan direktif. Realisasi desa bersinar, pelaksanaan pemberdayaan alternatif dan peningkatan lifeskill, dan pemanfaatan media oleh pemerintah daerah dengan asistensi BNNK Bone secara langsung memberikan dampak pada penurunan angka penggunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Penentuan Informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis hingga ditarik kesimpulan dan sudah diverifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang terarah dan tersistemasisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba. Program yang dilakukan berjalan dengan intervensi berbagai pihak seperti Pemkab Bone, BNNK Bone, Polres Bone, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa hingga masyarakat sebagai kader IBM. Selain mengubah mindset masyarakat, implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, Pemkab Bone, Keamanan Nasional Abstract Tackling drug abuse is part of the implementation of P4GN by the Bone District Government. This program is part of efforts to increase public awareness of the threats and dangers of drugs and maintain national security which directly impacts the improvement of people's welfare. This program is manifested through various sub-programs and empowerment with a directive approach. The realization of shining villages, the implementation of alternative empowerment and improvement of lifeskills, and the use of media by local governments with the assistance of BNNK Bone directly have an impact on reducing the number of drug use. This research uses a qualitative approach, of descriptive type, with the location of the study in Bone Regency. Determination of Informants by purposive techniques. Data collection uses interviews and literature studies which are then analyzed until conclusions are drawn and have been verified. Test the validity of the data using source triangulation. The results showed that national policies in the form of P4GN regulations implemented through the role of the Bone Regency Government were collaboratively implemented with several real activities that were directed and systemized. Various anti-drug activities and campaigns with the use of media are BNNP instruments in changing people's mindset to stay away from drugs. The program runs with the intervention of various parties such as the Bone Regency Government, BNNK Bone, Bone Police, Education Office, and Village Community Empowerment Office to the community as IBM cadres. In addition to changing the mindset of the people, the implementation of the P4GN policy can increase productivity which leads to welfare and a conducive state of the country to assist the government in maintaining national security. Keywords: Policy Implementation, P4GN, Bone Regency Government, National Security
Peran TNI AL Dalam Pengamanan Pulau Terluar Berhala Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keamanan Maritim Chehafni Damanik; Panji Suwarno; Bayu Asih; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4763

Abstract

Abstrak Kebijakan Pertahanan Indonesia Indonesia diakui oleh internasional sebagai negara kepulauan terbesar di dunia melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan jumlah lebih dari 17.506 pulau. Menurut Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dari 92 pulau-pulau kecil terluar yang ada di Indonesia , ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Peran dari Lembaga Pemerintah dalam Pengamanan Pulau Terluar sangatlah penting. Dalam mencapai mencapai tujuan yang lebih maksimal, dengan mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI AL dan kementerian dan lembaga pemerintahan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan di wilayah maritim. Permasalahan yang sering kerap muncul di wilayah pulau-pulau terluar sagat perlu mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah dan lembaga terkait.. Salah satunya adalah Komando dan Pengendalian pangkalan Militer yang berada dibawah Komando Daerah Militer Kodam di Pulau Berhala Serdang Bedagai. Peran satgas TNI AL dalam pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada tulisan ini, peneliti akan membahas di wilayah Sumatera tepatnya di pulau terluar berhala yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Pulau pulau terluar yang ada di indonesia tidak akan lepas lagi dari NKRI apabila kekayaan alam dan kemanan di pulau terluar dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman, maka akan memudahkan bagi satgas TNI AL untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar. Kata Kunci: Pengamanan Pulau Terluar, Pertahanan, Kedaulatan, Keamanan Maritim.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Mencegah Aksi Terorisme di Indonesia Herwist Simanjuntak; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Achmed Sukendro
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4764

Abstract

Abstrak Teorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional. Indonesia terbukti rawan terhadap kegiatan terorisme dengan serangkaian peristiwa bom yang terjadi. Kecenderungan aksi teror di Indonesia meningkat, terutama karena kondisi bangsa dan negara yang rentan terhadap konflik dan sedang mengalami krisis multidimensi. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai tindakan preventif yang penting untuk mencegah munculnya tindakan terorisme di Indonesia. Studi pustaka dilakukan untuk memahami konsep dan teori pemberdayaan masyarakat dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui kemitraan terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan masyarakat secara organisatoris maupun individual. Sasaran yang harus dicapai adalah mewujudkan pemahaman masyarakat tentang terorisme, kemampuan masyarakat dalam deteksi dini, partisipasi masyarakat dalam pencegahan, dan ketahanan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan krisis. Sehingga dapat disimpukan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia merupakan tindakan preventif yang penting dan harus dilakukan secara terpadu, intensif, dan komprehensif. Kata Kunci: Terorisme, Ancaman, Keamanan, Pemberdayaan, Masyarakat
Peran Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dalam Implementasi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Prayogi Aprilianto; Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4765

Abstract

Abstrak Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk perlindungan segeap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berangkat dari dasar-dasar Konstitusi Indonesia, dibentuklah sebuah sistem pertahanan, yang biasa disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sishankamrata merupakan konsep yang bersifat semesta dengan melibatkan kekuatan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pancagarta yang dianut dalam konsep mobilisasi rakyat semesta adalah ekonomi. Ekonomi memegang peranan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga terciptanya keamanan dan ketentraman. Pertahanan negara yang kuat harus didukung oleh ekonomi yang kuat, sehingga peran ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pertahanan negara.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dari pertumbuhan ekonomi pada implementasi sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan sebagai sumber data utama yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur referensi berupa buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi memiliki peranan penting dalam implementasi Sishankamrata. Dalam implementasinya sendiri Sishankamrata memiliki permasalahan yaitu kurang berkualitasnya sumber daya masnusi dan lemahnya ekonomi di Indonesia. Pada permasalahan pertama, ekonomi dapat membawa pengaruh positif pada perbaikan sumberdaya manusia dan selanjutnya menunjang implementasi Sishankamrata. Berperan pertumbuhan ekonomi dapat menstimulus untuk meningkatkan pembangunan di sektor-sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, serta sebagai kekuatan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya Pada permasalahan kedua, untuk mengatasi lemahnya ekonomi Indonesia peran pertumbuhan ekonomi adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan dan merangsang bergeraknya ekonomi kelas bawah melalui subsisidi atau insentif dari pemerintah. Ekonomi menjadi instrumen dasar dalam memperkuat sendi-sendi Sishankamrata sebagai sistem pertahanan Indonesia. Ekonomi mendorong terwujudnya Sishankamrata yang lebih partisipatif dan berkualitas. Kata Kunci: Sishankamrata, Ekonomi, Pertahanan, Sumber Daya Nasional, dan Disparitas Abstract The 1945 Constitution has mandated the protection of the entire Indonesian nation and all Indonesian blood spilled. Departing from the basics of the Indonesian Constitution, a defense system was formed, commonly called the Universal People's Defense and Security System (Sishankamrata). Sishankamrata is a concept that is universal in nature by involving people's power as a reserve and supporting component of national defense. One very important aspect of the pancagarta adopted in the concept of universal people's mobilization is the economy. The economy plays an important role in supporting the welfare of the community at large so as to create security and peace. A strong national defense must be supported by a strong economy, so the role of the economy cannot be separated in supporting national defense. The research method used in this research is a descriptive model research method with a qualitative approach. This research uses the literature study method as the main data source, namely secondary data obtained from reference literature in the form of books, research results, scientific journals and articles related to the topic of discussion in this study. The results of this study indicate that the influence of the economy in improving the implementation of Sishankamrata. In its own implementation, Sishankamrata has problems, namely the lack of quality of human resources and the weak economy in Indonesia. In the first problem, the economy can have a positive influence on the improvement of human resources and further support the implementation of Sishankamrata. Economic growth can stimulate development in other sectors such as education and health, as well as being a major force to overcome socio-economic disparities. Furthermore, in the second problem, to overcome the weakness of the Indonesian economy, one of the real solutions provided by the government is the provision of subsidies or assistance to the community. The function of this subsidy is to stimulate the lower-class economy to develop so that it can reduce economic disparities. The economy is a basic instrument in strengthening the joints of Sishankamrata as Indonesia's defense system. The economy encourages the realization of a more participatory and quality Sishankamrata. Keywords: Sishankamrata, Economy, Defense, National Resources, and Disparities
Optimalisasi Perawatan Rubber Seal Tutup Palka Guna Melancarkan Proses Kegiatan Bongkar Muat Agar Terciptanya Keselamatan Pelayaran di MV. Tanto Terima Teguh Prasetyo; Pujo Widodo; Herlina Juni Risma Saragih; Panji Suwarno; Budiman Djoko Said
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4766

Abstract

Abstrak Semua pengguna jasa transportasi laut di Indonesia khususnya dan di dunia pelayaran, senantiasa sangat mengutamakan persoalan keselamatan dan keamanan, Dalam kegiatan perawatan kapal bermuatan curah, perawatan rubber seal sangatlah penting karena digunakan untuk menutup palka dan melindungi muatan yang berada di dalamnya dari berbagai macam bahaya dan air laut. Pada dasarnya perawatan bertujuan untuk menjaga agar kondisi muatan selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sehingga tidak menghambat dalam proses persiapan bongkar muat, yang selanjutnya baru diikuti dengan aspek lain seperti biaya yang terjangkau, kecepatan dan ketepatan waktu, serta aspek kenyamanan. Terjadinya kecelakaan kapal seperti tenggelam atau air laut masuk kedalam muatan kering yang berisi gandum,jagung dll adalah permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut lndonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik lndonesia. Kata Kunci: Keselamatan, Rubber Seal Abstract All users of sea transportation services in Indonesia, especially and in the world of shipping, always prioritize safety and security issues. In maintenance activities for bulk-loaded ships, maintenance of rubber seals is very important because they are used to close holds and protect the cargo inside from various kinds of hazards and sea ​​water. Basically maintenance aims to keep the cargo in good condition and ready for use so that it does not hinder the loading and unloading preparation process, which is then followed by other aspects such as affordable costs, speed and timeliness, as well as convenience aspects. The occurrence of ship accidents such as sinking or seawater entering bulk cargo containing wheat, corn etc. is a problem related to the safety and security of sea transportation. Maritime safety and security here, is the main policy that must get priority on shipping in supporting the smooth sea transportation of Indonesia as an archipelagic country. Indonesia has sovereignty over the entire Indonesian sea area, so that the sea has a significant role both for uniting the nation and for the territory of the Republic of Indonesia. Keywords: Safety, Rubber Seal
Model Airship Moda Transportasi Jabodetabek Guna Mengatasi Kemacetan Dengan Menggunakan CFD Shidqi Divreda Sulaeman; Sovian Aritonang; Sjafrie Sjamsoeddin; Gita Ampeiawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4767

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kemacetan yang terjadi di JABODETABEK. Menurut data milik BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2021 penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2021 mencapai 10,61 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 0,45% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 10,56 juta. Kendaraan di Jakarta menurut jenisnya di bagi menjadi 4 kendaraan bermotor diantaranya; mobil penumpang, bus, truk, speda motor. Menurut data yang dikumpulkan oleh BPS terdapat 21,7 juta kendaraan di Jakarta(BPS Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021, 2021). Merujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan judul “potensi penggunaan airship untuk mendukung pembangunan dengan efisien dan ramah lingkungan”(Subagyo, 2011) penelitian ini bertujuan untuk menambahkan potensi dari penggunaan airship, yaitu sebagai solusi kemacetan transportasi masal. Dewasa ini para peneliti sedang mencari solusi dari kemacetan yang ada di Jakarta. tujuan tersebut diperlukan analisis terhadap aerodinamis dari design platform dengan menggunakan metode computation fluida dynamic (CFD). Penelitian ini menggunakan pendekatan Metode kuantitatif sebagai perhitungan dari aerodinamis pada airship yang dikombinasikan dengan Metode Pendekatan Parent Design (Parent Design Approach) dengan bantuan software Ansys R2 2022. Pendekatan tersebut menghasilkan karakteristik airship yang beroperasi saat ini. Kata Kunci: Aerodinamika, Airship, Computational Fludia Design Abstract This research is motivated by the traffic congestion problem in Indonesia, specifically in Jakarta. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the population of Jakarta as of September 2021 is estimated to be 10.61 million people per year. This is an increase of 0.45% compared to the previous year, which had a population of 10.56 million. Road users in Jakarta are divided into four types of motor vehicles: passenger cars, buses, trucks, and motorcycles. According to data collected by the BPS, there are 21.7 million vehicles in Jakarta. Referring to previous research titled "The Potential of Using Airships to Support Development in an Efficient and Environmentally Friendly Manner" (Subagyo, 2011), the authors aim to explore the potential of using airships as a solution to mass transportation congestion. Currently, researchers are looking for solutions to the congestion in Jakarta. In this paper, the authors aim to contribute to finding the best solution to the current problem by providing input on the use of air accommodation using balloons. Specifically, the authors are using the Airlander 10 type balloon being developed in Hamburg. In order to achieve this goal, this research aims to conduct an analysis of the aerodynamics of the platform design using computational fluid dynamics. In order to achieve this goal, this research uses a quantitative method as a calculation of the aerodynamics of the airship combined with the Parent Design Approach method. This approach produces the characteristics of the airship currently in operation. Therefore, the authors would like to present this research to the city of Jakarta as an alternative solution to the traffic congestion problem itself. Keywords: Aerodynamics, Airship, Computational Fludia Design
Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong Elsa Kristina Hutapea; Achmed Sukendro; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4770

Abstract

Abstrak Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku. Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan Abstract Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators. Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
Prospects of Artificial Intelligence Criminal Liability Regulations in Indonesian Criminal Law Gregorius Widiartana; Vincentius Patria Setyawan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4780

Abstract

Abstrak Kecerdasan buatan adalah hasil dari perkembangan teknologi yang demikian pesat di era revolusi industri 4.0. Kehadiran kecerdasan buatan memberikan banyak manfaat dan memudahkan pekerjaan manusia sehingga lebih efektif dan efisien. Selain dampak positif dari kecerdasan buatan, ternyata terdapat potensi permasalahan dari kehadiran kecerdasan buatan yakni jika kecerdasan buatan melakukan tindak pidana dan menimbulkan korban. Hukum positif Indonesia belum mengatur mengenai pengaturan pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan ketika melakukan tindak pidana. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prospek pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kecerdasan buatan bukanlah subjek hukum dalam hukum pidana, dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kecerdasan buatan dibebankan kepada pembuat kecerdasan buatan, dan pengguna kecerdasan buatan. Kata Kunci: kecerdasan buatan; pertanggungjawaban pidana; subjek hukum. Abstract Artificial intelligence is the result of such rapid technological developments in the era of the industrial revolution 4.0. The presence of artificial intelligence provides many benefits and facilitates human work so that it is more effective and efficient. Apart from the positive impact of artificial intelligence, it turns out that there are potential problems with the presence of artificial intelligence, namely if artificial intelligence commits crimes and causes victims. Indonesia's positive law does not yet regulate the regulation of accountability for actions committed by artificial intelligence when committing a crime. This article aims to find out the prospects for setting criminal liability for acts committed by artificial intelligence. The method used in writing this article is a normative legal research method with a conceptual approach. The results of this study are that artificial intelligence is not a legal subject in criminal law, and criminal responsibility for crimes committed by artificial intelligence is borne by artificial intelligence makers and artificial intelligence users. Keywords: artificial intelligence; criminal liability; legal subject.

Page 298 of 322 | Total Record : 3213

 296   297   298   299   300 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Juni 2026 Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025 Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4 No 2 (2020): Desember 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue