cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 191 Documents
 12   13   14   15   16 
Bibliometric Analysis: Forest Fire Controlling Policy in Indonesia Rahmah, Mutia
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14353

Abstract

This study aims to identify and analyze the intensity of research developments with the topic of forest fire controlling policy in Indonesia in the last five years from 2017 to 2021 through bibliometric analysis. The research method uses a literature review with data collection through the publish or perish software from the google scholar database with the keywords “forest fire Indonesia,” “forest fire management, Indonesia,” forest fire control, Indonesia,” and “forest fire policy, Indonesia.” Data analysis using the VOSviewer application. The results showed 154 journal articles discussing forest fire controlling policy in Indonesia between 2017 and 2021 accessed on December 18, 2021. The term "implementation" became the most central and widely discussed term in previous studies. As a comparison, in 2021, the terms "coordination policy" and "annual forest fire” will be the last issues to be discussed. The limitation of this study is research using the Google Scholar database. It is open to all articles, including journals, reports, papers assignments, and articles that have been uploaded to the Google database. In addition, incomplete metadata such as year and source of publication become undetectable when filtered. Following research, more analysis will be conducted using other indexing databases like Scopus or Web of Science.
Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Polres X Tahun 2021 Ardiyanti, Ardiyanti; Triputro, R. Widodo
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14466

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pelayanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polres X, Polda Y. Pelayanan SIM selalu ditingkatkan karena SIM merupakan alat kontrol dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai identitas diri para pengemudi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan mampu mengemudikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang ingin memiliki SIM harus memenuhi prosedur dalam pembuatan SIM. Kesadaran hukum masyarakat yang telah terbentuk harus dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan penerbitan SIM yang baik Meskipun peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, masih terdapat kendala, serta faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan SIM Polres X selalu ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan ruang pelayanan SIM Polres X menyebabkan adanya hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM oleh Satpas SIM Polres X. Selanjutnya data tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah kemampuan petugas Satpas Polres X dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM di Polres X sudah sangat baik. Petugas di Polres X sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Empati dan simpati yang ditunjukkan oleh petugas di Polres X dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan maupun penerbitan SIM baru.
Penerapan Kewenangan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman Timur, Fendi; Triputro, R Widodo
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.14861

Abstract

Kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Pada kenyataannya, ia menghadapi beberapa masalah seperti: sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya dana, dan penggunaan yayasan lain yang tidak memadai. Rumusan masalah adalah: bagaimana implementasi kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Banyuraden, Kapanewon, Gamping, Sleman dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambatnya? Metode penelitian: penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif, dan objeknya adalah perangkat desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden. Untuk pemilihan informan digunakan teknik purposive, dengan jumlah informan 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. pelaksanaan kewenangan desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di desa Banyuraden dilakukan dengan baik karena berdasarkan konstitusi yang ada melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perencanaan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat mengikuti peraturan yang ada. Namun pelaksanaannya belum sempurna karena ada refocusing anggaran, pengetahuan pemangku kepentingan cukup tetapi perlu peningkatan kualitas SDM, peran aktif masyarakat dalam mengikuti program, monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, ia menghadapi beberapa masalah seperti: kurangnya dana dan sumber daya manusia yang terbatas.
RELASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA BERAP, DISTRIK NIMBOKRANG, KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 Wutoy, Grein George Theodoron; Nugroho, Tri
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.14891

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisa data.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tahapan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Berap pada tahun 2022 adalah Bentuk relasi pemerintah, swasta dan masyarakat output dan outcome yang dihasilkan dari relasi tersebut berupa perbaikan ekonomi, sosial bahkan politik dengan dikembangkannya Kampung Berap sebagai kampung wisata output  yang telah dihasilkan adalah fasilitas-fasilitas pondok di objek wisata Kalibiru, untuk sampai pada outcome yaitu pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Kampung Berap Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengembangan kampung Berap sebagai kampung wisata belum terlaksanakan dengan baik karena  2 faktor pertama objek wisata belum dikelola oleh pihak yang tepat dan kedua masyarakat masih sangat tertutup dan tidak percaya dengan pihak pemerintah maupun swasta.
KOORDINASI BPD DENGAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERDES DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG Mahmuda, Diana; Darmawan, Wawan Budi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15054

Abstract

Dalam hakikatnya desa menjalankan dua fungsi, yakni sebagai local self government dan self governing community. Sehingga hal ini desa mendapat pemberian dan kewenangan dalam merumuskan serta memutuskan masa depan-nya yang kemudian dituangkan dalam kebijakan sebagai produk hukum (Peraturan Desa) berdasar pada kebutuhan dan kepentingan bagi seluruh masyarakat desa. Peraturan Desa (Perdes) menjadi suatu produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yang kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD. Demi terciptanya suatu kebijakan yang berdasar pada proses penyelesaian masalah secara empiris, maka diperlukan suatu kondisi yang menunjukan adanya suatu koordinasi yang baik antara BPD selaku pemegang legitimasi masyarakat dengan Kepala Desa beserta jajarannya untuk menghasilkan outcomes kebijakan yang baik bagi masyarakat serta menunjukan bahwa sinegritas diantara keduanya telah berjalan dengan semestinya dalam proses pembuatan Perdes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menekankan pada teori koordinasi yang terdiri dari kerja sama, kesatuan tindakan, dan komunikasi beserta penekanan teori political will menurut Brinkerhoff. Hasil penelitian yang ditemukan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara BPD dan Kepala Desa dalam proses pembentukan Perdes di Desa Cileles serta mengetahui political will atau komitmen seperti apa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi fenomena masalah yang terjadi sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGRAJIN GRABAH KASONGAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Irma, Tiza; Atmojo, Muhammad Eko
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15271

Abstract

This study aims to see community empowerment in strengthening MSMEs for pottery craftsmen in Kasongan, Bantul in the midst of the COVID-19 pandemic. Because as is known that the COVID-19 pandemic is enough to cause a multidimensional crisis that has a very significant impact on economic movements. So that this economic sector feels a considerable impact from the COVID-19 pandemic, coupled with the various policies carried out by the Indonesian government. One of the affected sectors is the MSME sector located in Kasongan, Bantul.  During the COVID-19 pandemic, MSME players, especially the pottery craftsmen MSME group, were also affected where there was a decrease in pottery sales turnover and also a decrease in pottery production. However, the pottery craftsman MSME group was able to survive amid the uncertainty of the covid-19 pandemic. This is certainly influenced by several things, one of which is the efforts of the village government itself in empowering the community in strengthening MSMEs. Therefore, to determine community empowerment in strengthening MSMEs in the midst of the COVID-19 pandemic, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis. So that it can see the social phenomena that occur directly and more deeply. From this study, the results were obtained that if you look at the empowerment of the three phases of empowerment, namely the Initial Phase, the Participatory Phase, and the Emancipatory Phase, then the empowerment of the community in Bangunjiwo for pottery MSME actors can be said to be successful. So that with these 3 phases, it can strengthen Kasongan pottery craftsmen to survive in the midst of the COVID-19 pandemic
Policy Formulation of Community-Based Sanitation Programs in Indonesia Apriansyah, Apriansyah; Kurnianingsih, Fitri; Mahadiansar, Mahadiansar
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 3 No. 3 (2022): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i3.15275

Abstract

Cleanliness is an inseparable part that is the obligation of every individual for survival; in the conditions of the COVID-19 pandemic, stakeholders have prepared policies in the health sector so that people get their right to live healthily. This study intends to evaluate the role of the government in managing sanitation programs during the COVID-19 pandemic, where policies previously needed to formulate solid policies. This research method uses a literature study where data analysis uses relevant secondary data so that it can be analyzed in depth using the concept of the policy implementation process. The results show that in the sanitation program during the COVID-19 pandemic, the government's role in setting agendas must refer to existing problems in the form of community group routines. Furthermore, the government's policy formulation must take a community-based approach that provides insight into the importance of sanitation program involvement and legitimacy. Finally, an evaluation of government policies must make breakthroughs and program initiations in each regional stakeholder by prioritizing innovations that can happen by the Indonesian people.
Strategi Pemenangan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2019 Firmansyah, Joni; Kariyani, Leni Nurul; Rizkia, Gita
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 4 No. 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.16181

Abstract

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dijalankan calon kandidat legilatif perempuan untuk memperoleh kursi di parlemen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat penelitian serta menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indept interview) dan metode observasi serta analisis dokumen. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua kandidat perempuan dapat memanfaatkan dirinya sebagai produk politik yang butuh untuk dipromosikan dengan pesan-pesan politik yang tepat sasaran. Kandidat perempuan tersebut juga melakukan strategi ofensif, yakni upaya untuk memperoleh suara dengan memperluas target pemilih. Hal ini dilakukan dengan cara membangun tim pemenangan, melakukan kampanye langsung, serta memanfaatkan segala jenis media kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Temuan di dalam penelitian ini juga menjelaskan hampir semua kandidat politik tidak dapat menjelaskan biaya politik yang dikeluarkan selama pemilu. Namun hal ini dapat dianalisa melalui mobilisasi kandidat tersebut serta rekam jejaknya. Semakin tinggi mobilitas kandidat, maka akan semakin tingggi biaya politiknya, serta semakin baik rekam jejak kandidat, maka semakin rendah biaya atau cost politiknya.
Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Rahadianti, Ayu; Muslim, Azis
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 4 No. 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i2.16198

Abstract

Abstrak: Dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kenyataannya pernikahan dini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kuliatatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan literature yang mendukung penelitian. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.Abstract: The Marriage Law Number 16 of 2019 states that the minimum age for marriage is 19 years for both men and women. However, child marriage still occurs in the community, especially in the Karangpawitan District, Garut Regency. Child marriage prevention needs greater attention from all parties, both the community and the government, in this case, the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to determine the strategy and impact of the KUA policy in suppressing the number of child marriages in Karangpawitan District, Garut Regency. The method used was qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques used interviews and literature. The results revealed that the KUA policy strategy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, included marriage certificates, counseling and socialization, services in marriage registration administration, and marriage guidance. The impacts of KUA's policy in suppressing the number of early marriages in the Karangpawitan sub-district, Garut district, were nikah siri (unofficial, unregistered marriage), cohabiting, and identity manipulation.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum di Kelurahan Lebak Bulus Valentina, Adinda; Rahman, Abdul; Mawar, Mawar; Amalia, Tasya
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 4 No. 1 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v4i1.16345

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) di Kelurahan Lebak Bulus Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan teknik sampling jenuh, menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, karena populasinya relatif kecil yaitu berjumlah 89 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji-t). Berdasarkan hasil analisis bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi terhadap kinerja dengan nilai R square sebesar 0,559 atau 55,9% kontribusi motivasi terhadap kinerja berada pada kategori kuat, sedangkan 44,1% dipengaruhi oleh faktor lain tidak. diamati dalam penelitian ini. Hasil persamaan regresi linier sederhana adalah Y = 15,357 + 0,759X, artinya peningkatan motivasi sebesar 1% akan meningkatkan kinerja sebesar 0,759. Kemudian hasil uji hipotesis nilai signifikansi 0,00 < 0,05 disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai PPSU di Kelurahan Lebak Bulus.

Page 14 of 20 | Total Record : 191

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2026): April Vol. 7 No. 1 (2025): December Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol. 5 No. 3 (2024): August Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol 5, No 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2023): December Vol 5, No 1 (2023): December Vol. 4 No. 3 (2023): August Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2022): December Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol. 3 No. 3 (2022): August Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol. 3 No. 1 (2021): December Vol. 2 No. 3 (2021): August Vol 2, No 3 (2021): August Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): December Vol. 2 No. 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): August Vol. 1 No. 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol. 1 No. 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): December Vol. 1 No. 1 (2019): December More Issue