cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding
Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Phone
+6221-8091908
Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
ISSN : 20899009     EISSN : 25802364     DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 365 Documents
 31   32   33   34   35 
PENERAPAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP PERIZINAN PANAS BUMI PASCA PEMBENTUKAN HOLDING DAN SUBHOLDING BADAN USAHA MILIK NEGARA PANAS BUMI (STUDI KASUS: PENUGASAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DI WILAYAH KERJA PAN Khojanah, Tintin
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1613

Abstract

Pemberian izin pengusahaan panas bumi sangat terkait dengan hak penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di Indonesia. Sebagai bentuk penguasaan Negara, UU No. 21 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah dalam melakukan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugasi badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi”. Lebih lanjut bahwa Penugasan Pengusahaan Panas Bumi berlaku sebagai Izin Panas Bumi yang dilarang dialihkan kepada Badan Usaha lain. Berdasarkan hal itu telah dilakukan penugasan pengusahaan panas bumi kepada PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara melalui Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020. Namun melalui Keputusan Menteri ESDM No. 14.K/EK.01/MEM.E/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/36/MEM/2020 PT Pertamina (Persero) dapat menunjuk afiliasi PT Pertamina (Persero) yang berusaha di bidang panas bumi dalam melaksanakan penugasan pengusahaan panas bumi, karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keputusan Menteri dimaksud merupakan diskresi yang telah memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kemanfaatan, asas kepentingan umum, dan asas kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa diskresi ini sudah memenuhi AUPB yaitu asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, namun tidak sesuai dengan asas kepastian hukum bila ditelisik dari pelaksanaanya. Oleh sebab itu perlu adanya revisi pengaturan mengenai pengelolaan panas bumi, agar kepastian hukumnya dapat tercapai.
GAGASAN PENGATURAN AUDITOR HUKUM DI DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN RULE OF LAW INDEX INDONESIA Anand, Ghansham; Nugraha, Xavier; Wibisono, Berardus Bilyarto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1608

Abstract

In Indonesia, there are legal auditors whose job is to conduct legal audits, so that they can improve Indonesia's RoL indicators, considering that one of the indicators is Regulatory Enforcement. However, it turns out that there is a legal vacuum (leemten in het recht) related to this legal auditor in Indonesia, so it is necessary to regulate this legal auditor in the law to fill the legal vacuum. The formulation of the problem in this article: First, what is the urgency of regulating legal auditors in law? Second, how is the formulation of legal auditor arrangements in statutory regulations? This legal research is a legal research with a statutory and conceptual approach. The legal data of this research is secondary data with primary and secondary legal materials. The results of this research. As for the results of this study, first, the urgency of regulating legal auditors in law, there are at least 4 (four):  1) Improving the Rule of Law Index (RoI) in Indonesia; 2) The realization of the function of law as a tool of social control (law as a tool of social engineering); 3) Provide standardized standards and criteria for auditors; and 4) Provide legal protection and realize legal certainty for business actors. Related to the formulation of legal auditor arrangements in this law is qualified into 2 (two), namely in terms of material and formal.
KEDUDUKAN KONSTITUSI ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Widyastuti, Lina; Anam, Saiful
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1593

Abstract

Eksistensi dan kedudukan konstitusi adat keberadaannya semakin tidak jelas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi adat merupakan kekayaan bangsa yang harus tetap dijaga keberadaannya bahkan dapat dijadikan ruh dan pedoman dalam pembentukan hukum nasional. Guna mengingatkan kembali tentang semangat kebudayaan dan memberikan kepercayaan diri bangsa terhadap peradaban bangsa perlu menempatkan Konstitusi Adat pada posisi yang sejajar dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang eksis dan diakui di Indonesia. Untuk itu perlu kiranya memberikan tempat tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya hukum adat sebagai bagian dari kekayaan bangsa dan sebagai referensi dalam pembentukan hukum nasional sehingga dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan akan selalu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam adat-istiadat bangsa utamanya yang berhubungan dengan hukum dasarnya yaitu Konstitusi adat yang ada di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif sosiologis yang akan memberikan penjabaran tentang posisi dan kedudukan Konstitusi Adat dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga diharapkan melalui penulisan jurnal ini diharapkan memberikan pemahaman betapa pentingnya posisi Konstitusi Adat dalam pembangunan hukum di era modern.
MENGEMBALIKAN SUPREMASI PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMBERIKAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Anggoro, Teddy
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1579

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 membuka upaya hukum berupa kasasi bagi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dibatasi oleh dua syarat formil yaitu PKPU yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Namun, aturan baru yang dihasilkan MK justru menimbulkan masalah baru. Penelitian ini menganalisis permasalahan bagaimana hilangnya supremasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 serta bagaimana seharusnya MK memutusnya. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis-normatif, ditemukan bahwa MK memutus dengan terlarut pada alur permohonan dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 serta tidak menggali lebih dalam sejarah hukum, aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari PKPU dan kasasi itu sendiri. Akibatnya, amar Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 belum mampu menciptakan perlindungan dan jaminan hukum sebagai amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu ujinya. Dalam hal ini, perlu diajukan judicial review kembali untuk mengembalikan supremasi dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
PURIFIKASI KONSEP DISKRESI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Mahasin, Agil
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1606

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menambah perspektif dalam diskursus mengenai konsep diskresi pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Perspektif yang akan diulas dalam penelitian ini ialah 1) pembahasan mengenai posisi konseptual diskresi dan peraturan perundang-undangan dan 2) interpretasi hukum terhadap pengaturan diskresi dalam UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode doktrinal, dengan melakukan studi literatur serta penelaahan norma peraturan perundang-undangan untuk menemukan esensi norma hukum yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa pengaturan diskresi yang terdapat dalam UU Cipta Kerja merupakan bentuk purifikasi dari konsep diskresi yakni kembali menempatkan diskresi sebagai instrumen yang berporos pada dimensi doelmatigheid dan tidak mempertentangkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berporos pada dimensi wetmatigheid. Hal ini sangat diperlukan untuk mengaktifkan kembali konsep dan fungsi diskresi dalam pemenuhan fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum
LEGAL AUDIT SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN DISHARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aris, Mohammad Syaiful; Putri, Dita Elvia Kusuma
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1588

Abstract

Saat ini, upaya mengatasi disharmonisasi peraturan-perundang-undangan masih memiliki kekurangan yakni, pengharmonisasian hanya dilakukan saat penyusunan peraturan perundang-undangan, tidak menggunakan teknologi, dan evaluasi maupun pemantauan peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan secara berkala. Hal demikian menyebabkan adanya urgensi cara baru untuk mengatasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan, yakni melalui legal audit peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah di dalam artikel ini 1) urgensi pelaksanaan legal audit untuk mengatasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan 2) formulasi penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mekanisme legal audit. Metode penelitian di dalam artikel ini adalah penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil temuan artikel ini adalah pertama, terdapat urgensi pelaksanaan legal audit untuk mengatasi disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni  1) legal audit akan menekan obesitas dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, 2) legal audit dapat menganalisis sesuai dengan fakta dan kebutuhan masyarakat, 3) legal audit dapat berupa pemantauan/pengawasan dan evaluasi secara berkala,  4)pelaksanaan legal audit dapat mengurangi beban keuangan. Kedua, formulasi penyelesaian disharmonisasi peraturan perundang-undangan dengan mekanisme legal audit dalam ius constituendum adalah dengan pengaturan legal audit dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, yang memuat  tata cara pelaksanaan legal audit yang dapat dilakukan sebelum penyusunan, saat penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan maupun setelah pengundangan, serta kerangka kelembagaan pelaksana legal audit.
NAFAS KONSTITUSI: KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL SEBAGAI PARADIGMA JUDICIAL REVIEW DI INDONESIA Maizaroh, Muthi'ah Muti; -, Andriansyah Andri
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1577

Abstract

Kerugian konstitusional sebagai legal standing judicial review sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan diperkuat dengan PMK 2/2021 jelas menghambat Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan bagi hak konstitusional. Fakta bahwa banyaknya perkara yang tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional namun memiliki urgensitas secara norma untuk diperbaiki menimbulkan pertanyaan realisasi hukum. Fokus tulisan ini adalah paradigma konstitusi tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional serta keterkaitannya dengan konsep kepentingan konstitusional sebagai Legal Standing Judicial Review. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Perbandingan akan dilakukan di dua negara yakni Amerika Serikat dan Jerman. Temuan yang dihasilkan yaitu perubahan paradigma dari kerugian konstitusional menjadi kepentingan konstitusional sebagai syarat terpenuhinya legal standing akan bersesuaian dengan nilai konstitusional. Untuk menjamin pelaksanaannya memenuhi aspek keabsahan dan efektivitas hukum, maka perlu dilakukan ketentuan hukum yang mengatur syarat legal standing judicial review.
IUS CONSTITUENDUM HARMONISASI KONTROL YUDISIAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN Anggoro, Firna Novi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1591

Abstract

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan PTUN untuk melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi persinggungan terhadap kewenangan Peradilan Tipikor dalam memeriksa dugaan penyalagunaan kewenangan berdasar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bagaimana secara ius constituendum kondisi ideal atas kontrol yudisial terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan?  Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Diperlukan harmonisasi kontrol yudisial terhadap pengujian penyalahgunaan wewenang oleh PTUN dan Peradilan Tipikor untuk menciptakan kepastian hukum. Hal ini sebagai konsekuensi penggunaan secara bersama konsep penyalahgunaan wewenang oleh dua rezim hukum yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana (tipikor). Perlu dilakukan perbaikan dan harmonisasi regulasi baik pada lingkup perundang-undangan maupun peraturan sektoral. Diperlukan pembinaan dan sosialisasi secara sistematis dan berkesinambungan kepada APH, para hakim PTUN dan peradilan Tipikor untuk menyamakan persepsi terkait konsepsi penyalahgunaan wewenang dan pengujiannya. Pejabat Pemerintahan juga perlu mendapatkan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pejabat pemerintahan atas hak pengujian penyalahgunaan wewenang.
Smart Regulation As A New Approach In Regulatory Reform In Indonesia Uz Zaman, Muhamad Nafi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i1.1594

Abstract

The regulatory reform hasn’t yet effective results. Because the strategy is still pragmatic and hasn’t addressed root of the problem. Through a conceptual study, it is found that regulatory arrangements in Indonesia still use a centralistic approach, where the government becomes the main subject of regulation and places state regulation as the only instrument. Meanwhile, the smart regulation approach emphasizes the combination of regulatory instruments that not only focus on the centralization of authority in the government but also decentralize it to other non-governmental subjects. The goal is to produce efficient, agile, and egalitarian regulations. The implementation is starting from promoting regulatory decentralization, determining the priority scale for regulatory formation, and establishing a scheme for combining various regulatory instruments
IMPLEMENTASI E-TAX COURT DAN PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK OPTIMASI KINERJA HAKIM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA Suharsono, Agus; Prasetyoningsih, Nanik
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v13i2.1787

Abstract

This study analyzes the implementation of the E-Tax Court and proposes the development of using Artificial Intelligence to optimize the performance of Tax Court Judges in Indonesia to make decisions. This doctrinal research uses a legislative, conceptual, and interpretation approach, the data studied in the form of secondary data including primary and secondary legal sources are collected by observation and literature study, which is analyzed using content analysis to make conclusions and recommendations. The study results show that the Supreme Court has already implemented E-Court, which has been proven to simplify and speed up the judicial process and provide legal certainty for justice seekers. In the past year, the Tax Court has also implemented the E-Tax Court to accelerate the process of resolving tax disputes, which from year to year is very large compared to the number of judges, so the performance targets to decide are also huge. This research proposes the development of an E-Tax Court using Artificial Intelligence because, with the right prompt, it can quickly and accurately summarize the long text of the written opinions of the parties to make a judge's opinion in a decision. However, this study does not recommend the use of Artificial Intelligence to make judgments because it is unethical. This research proposal needs further testing before being integrated into the E-Tax Court.

Page 33 of 37 | Total Record : 365

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2025): Perkembangan Perlindungan Hukum Keamanan Siber Vol 14, No 1 (2025): Penguatan Landasan Hukum Hilirisasi Komoditas Vol 13, No 3 (2024): Peran Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Mewujudkan Produk dan Kepatuhan Hukum Y Vol 13, No 2 (2024): Masa Depan Profesi Hukum di Indonesia Vol 13, No 1 (2024): Fenomena Kepatuhan Hukum di Indonesia Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue