cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI MATA UANG ASING DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Abdul Samad; Ruslan Renggong; Almusawir Almusawir
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1396

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan Investasi mata Uang Asing di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata Uang Asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi khususnya yang berkaitan dengan kriminologis penipuan terhadap investasi mata uang asing di Kabupaten Sidrap. Dan Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) pada lokasi penelitian melalui wawancara penulis dengan Penyidik Polres Sidrap dan pihak Kantor Pengadilan Negeri Sidrap. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, yaitu data Putusan Nomor berkas 132/Pid.Sus tanggal, 22 Mei 2017 tentang penipuan terhadap Investasi Uang Dinar Iraq di Kabupaten Sidrap, buku literatur, buku bacaan lainnya yang relevan dengan pembahasan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di kabupaten sidenreng rappang yaitu faktor keimanan, faktor keinginan atau niat, faktor ekonomi, dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di kabupaten sidenreng rappang adalah peraturan perundang-undangan, kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis keuangan sejenisnya, dan aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah. This study aims to determine the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency and to find out the obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against criminals in Sidenreng Rappang Regency. The type of research used in this study is normative legal research, which uses a statute approach and a case approach. The legislative approach is to review all laws and regulations especially those related to criminological fraud against foreign currency investments in Sidrap Regency. The primary data were obtained directly from the first source (respondents) at the research location through the author's interview with the Sidrap Police Investigator and the Sidrap District Court Office. The Secondary data were obtained at the Sidrap District Court Office, namely Decision data file Number 132/Pid.Sus dated May 22, 2017, regarding fraud against Iraqi Dinar Money Investments in Sidrap Regency, literature books, other reading books relevant to the discussion of the problem in this research. The results of the study show that the factors that cause foreign currency investment fraud in Sidenreng Rappang Regency are the faith factor, the desire or intention factor, the economic factor, and the community factor. The obstacles that arise in law enforcement of foreign currency investment fraud against perpetrators of criminal acts in the Sidenreng Rappang Regency are laws and regulations, public awareness that is reluctant to provide reports and testimonies, facilities and infrastructure, namely in disseminating information/socialization about investments/financial businesses and the like, and law enforcement officers whose quantity is still lacking, such as the investment alert task force team that only exists in the regions.
ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Jumanto Agung; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukan kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Eror) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtif Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.
ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA : STUDI DI DESA JAMBUIYA, KECAMATAN BONTOMANAI, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Hardianti Hajrah Syamsuddin; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1469

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar serta faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian yang menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sumber bahan dan data yang digunakan berupa bahan hukum dan data primer melalui studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan data sekunder yang diambil dari bahan pustaka terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan dan data yang ditemukan selanjutnya dikaji dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga berdampak pada proses pengelolaan keuangan desa yang belum optimal. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kurangnya intensitas sosialisasi/publikasi anggaran desa terhadap masyarakat, serta terlambatnya perencanaan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pencairan dan tahap pelaksanaan. This study aims to identify and describe the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency, and the factors that hinder the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. This research using normative-empirical research with a qualitative approach was carried out in Selayar Islands Regency, South Sulawesi. Sources of materials and data used were in the form of legal materials and primary data through literature studies, documentation, interviews, and secondary data taken from library materials consisting of 3 sources of legal materials, namely primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials and data found were then studied and analyzed descriptively qualitative. The results show that the application of the principles of transparency, accountability and community participation in the Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency has not gone well and there are still several stages of village financial management that are not in accordance with the laws and regulations, so that it has an impact on the village financial management process which is not optimal. The inhibiting factors in Village Financial Management in Jambuiya Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency include the lack intensity of socialization/publication of village budgets to the community, as well as delays in budget planning resulting in delays in disbursement and implementation steps.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 Mudassir Hasri Gani; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1470

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjaringan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari seslisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan subtantif. This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.
ANALISIS HUKUM TUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PERUSAHAAN DAERAH KOTA MAKASSAR Rukmayanti Rukmayanti; Marwan Mas; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1471

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispenerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, dan untuk mengetahui dan menganalisisdasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dan pendekatan konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa penerapan hukum pidana materil tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, terkait dengan penerapan hukum pidana materil, yakni unsurnya adalah perbuatan yang murni merugikan keuangan negara serta perbuatan pelaku adalah penyelenggara negara yang menyalahkan wewenangnya yang dilakukannya dengan cara melakukan pemerasan dan penyerobotan dan/atau penggelapan dan turut serta melakukan korupsi.Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana perusahaan daerah kota makassar, didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada keyakinan hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi. Direkomendasikan bahwa hendaknya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi, pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan. Diharapkan para aparat penegak hukum khususnya hakim dapat memberikan putusan yang membuat pelaku tindak pidana korupsi tidak mau lagi mengulangi kesalahannya serta memperhatikan aspek-aspek yang tidak merugikan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi. This research aims to: 1) find out and analyze the application of the material criminal law of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar, and 2) find out and analyze the basis for the judge's consideration in deciding on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar. This type of research is normative. The approach used in this research is a statutory approach, court decisions and conceptual approach, then analysis of description, argumentation, interpretation, and systematization are carried out. The results of the study found out that: The application of material criminal law for criminal acts of corruption against the misuse of company funds in Makassar City area is related to the application of material criminal law, namely the elements of acts that are purely detrimental to state finances and the actions of the perpetrators that are state administrators who blame their authority by extortion and robbery and/or embezzlement and participate in corruption. The basis for the judge's consideration in making a decision on a criminal act of corruption against the misuse of company funds in the city of Makassar is based on the laws and regulations and is based on the judge's belief in examining cases of criminal acts of corruption. It is recommended that: In an effort to eradicate corruption, it is necessary to make a correction, take action in the form of increasing the supervisory function, developing the apparatus, controlling administration, fostering discipline and increasing transparent honesty. It is hoped that law enforcement officers, especially judges, can give decisions that make perpetrators of corruption crimes no longer willing to repeat their mistakes and pay attention to aspects that do not harm the rights of perpetrators of corruption.
ANALISIS PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA PELANGGAR LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA Achmad Aridha Wirawan; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1472

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa di Polrestabes Makassar, dan 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.Tipe penelitian ini adalah empiris, Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui metode pustaka (library research), wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian.Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa : (1) Terkait dengan penyelesaian perkara, hanya sebagian kecil perkara yang dilimpahkan ke kejaksaan. Sebagian besar perkara diselesaikan melalui proses mediasi penal/ Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian kota Makassar dalam penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Direkomendasikan bahwa :(1) Kepala Satuan Lalu Lintas diharapkan untuk menambah jumlah personil penyidik kecelakaan lalu lintas dan juga dengan menambah berbagai fasilitas atau sarana/ prasarana yang dibutuhkan seperti mobil TPTKP untuk efektivitas penanganan terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. (2) Pihak kepolisian sebaiknya memberikan sosialisasi terkait dengan upaya penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas agar masyarakat menjadi lebih sadar hukum dan nantinya diharapkan akan menjadi lebih patuh hukum. This research aims: 1) To find out the investigation of suspected traffic violators that resulted in fatalities at the Makassar Police Station, and 2) To analyze the obstacles faced by Makassar Police Station investigators in investigating traffic violations that resulted in fatalities. This type of research is empirical. Data collection is carried out in this study through the method of literature, interviews, and documentation, then analysis is carried out using descriptive analysis methods by describing phenomena or facts obtained from research results. The results found out that: (1) Regarding the settlement of cases, only a small number of cases were delegated by the prosecutor's office. most are resolved through a penal mediation process /Alternative Dispute Resolution (ADR). (2) The obstacles experienced by the Makassar city police in law enforcement against traffic accidents consist of two factors, namely internal factors, and external factors. It is recommended that: (1) The Head of the Traffic Unit is expected to increase the number of traffic accident investigators and also by adding various facilities or infrastructure needed such as TPTKP cars for handling traffic accidents that could result in fatalities. (2) The police are expected to provide socialization related to law enforcement efforts against traffic accidents so that the public is more aware of the law and will later become more obedient to the law.
ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN : STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESORT BONE M. Syahruddin H; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1473

Abstract

Tujuan mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan dan faktor-faktor yang menghambat penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Bone, dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resort Bone. Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone telah dilakukan dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni dengan cara dimulai penyelidikan dan setelah ada bukti permulaan yang cukup, ditingkatkan ke tahap penyidikan, penetapan tersangka, serta penyerahan Berita Acara Penyidikan (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum setelah BAP lengkap (P21), kemudian penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun. Faktor-faktor yang mengahambat pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bone adalah sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan masyarakat. Faktor tersebut menjadi penghambat dikarenakan sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai, serta faktor sumber daya manusia masih kurang dan masih banyak yang belum berpendidikan sarjana. Sementara faktor masyarakat, masih ada masyarakat yang memiliki ketaatan dan kesadaran hukum yang rendah, sehingga ada yang menjadi pelaku pencurian, ada yang enggan untuk melaporkan apabila terjadi tindak pidana pencurian, ada yang berusaha menyembunyikan tersangka dan bahkan ada yang berusaha melawan dan melukai aparat Kepolisian. The purposes of this study are to know and analyze the implementation of the investigation and the factors that hinder the investigation by the police of the crime of theft at the Bone Resort Police, carried out at the Bone Resort Police Office. This research is normative-empirical research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the investigation into the criminal act of theft at the Bone Police has been carried out based on the existing legal rules, namely by starting the investigation and when there is sufficient initial evidence, it is moved to the stage of investigation, determination of suspects, and submission of Investigation Reports (BAP) to the Public Prosecutor. After the BAP is complete (P21), then the next step is the submission of the suspect and evidence. The factors that hinder the implementation of the investigation into criminal acts of theft at the Bone Police are facilities and infrastructure, human resources, and the community. These factors become obstacles because the supporting facilities and infrastructure are still inadequate, as well as the human resource factor is still lacking and there are still many who have not had a bachelor’s degree. Meanwhile the community factor is that there are still people who have low legal compliance and awareness, so that some become perpetrators of theft, some are reluctant to report a crime of theft, some try to hide suspects, and some even try to fight and injure the police.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG NOMOR PERKARA 217/Pdt.G./2020/PA.Ek SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN Masdin Masdin; Baso Madiong; Yulia A. Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1474

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum setelah terjadinya perceraian Nomor Perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupaten Enrekang. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan kasus kejahatan dalam rumah tangga di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian nomor perkara 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek di Kabupeten Enrekang yaitu: a. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri adalah jika suami istri bercerai maka hak suami terhadap istri sudah terputus, artinya suami tidak berkewajiban menafkahi istri, tetapi suami tetap menafkahi anak-anaknya sampai mandiri atau menikah, b. Akibat Hukum  Terhadap Anak, c. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama, d. Akibat Hukum Terhadap Nafkah. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Memutuskan Kasus Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Enrekang yaitu Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tentunya melihat dari segi isi gugatan penggugat terhadap penggugat, kemudian   mengajukan bukti, baik berupa surat maupun saksi, dan mendengarkan keterangan dua orang saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat. This study aims to determine the legal consequences after the divorce Case Number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency, To find out the considerations of religious court judges in deciding cases of domestic crimes in Enrekang Regency. The type of research used is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically. The primary data is from field research, secondary data Primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study show that the legal consequences after the divorce case number 217/Pdt.G/2020/Pa.Ek in Enrekang Regency are: a. The legal consequences for husband and wife are that if husband and wife divorce, the husband's rights to his wife have been cut off, meaning that the husband is not obliged to provide for his wife, but the husband continues to provide for his children until they are independent or married, b. Legal Consequences on Children, c. Legal Consequences on Joint Assets, d. Legal Consequences on Livelihoods. The consideration of the Religious Court Judges in Deciding the Case of Domestic Violence in Enrekang Regency, namely the Panel of Judges in considering a case, of course, looks at the content of the plaintiff's lawsuit against the plaintiff, then submits evidence, both in the form of letters and witnesses, and listens to the statements of two witnesses both from the plaintiff and the defendant.
ANALISIS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULAWESI SELATAN Roy Oka Mahendra; Ruslan Renggong; Yulia. A Hasan
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1475

Abstract

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian Tindak Pidana Perzinahan dan faktor penghambat bagi Penyidik dalam tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan cara menelaah dan mengkaji suatu ilmu untuk mengungkap kasus Tindak Pidana Perzinahan fungsi penyelidik dan penyidik digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah dan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yakni : fungsi penyidik dalam mengungkap pelaku Tindak Pidana Perzinahan dengan mengumpulkan barang bukti dan alat yang di gunakan yang berada di TKP, sehingga memudahkan penyidik untuk menentukan status tersangka dalam kasus perzinahan. tempat kejadian perkara (TKP) tidak dalam status quo lagi atau TKP sudah dalam keadaan rusak sehingga penyidik sulit dalam mengidentifikasi kasus tindak pidana perzinahan.  Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus tindak pidana perzinahan di Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. The purpose of this study was to determine the process of proving the crime of adultery and the inhibiting factors for investigators in the crime of adultery at the General Crime Directorate of South Sulawesi Regional Police. This study uses a qualitative research type, by examining and reviewing a science to uncover cases of the Criminal Act of Adultery, the function of the investigator and investigator is used as a basis for solving problems and analyzing qualitatively. The results obtained are the function of the investigator in uncovering the perpetrators of the crime of adultery by collecting evidence and tools used at the crime scene and making it easier for investigators to determine the status of suspects in adultery cases. The crime scene (TKP) is no longer in the status quo or the TKP is in a damaged condition so that investigators find it difficult to identify cases of adultery. This can be seen in the case of the crime of adultery at the General Crime Directorate of the South Sulawesi Regional Police.
ANALISIS HUKUM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN : STUDI KASUS KECAMATAN PANGKAJENE Asmirawaty Asmirawaty; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1476

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , khususnya di Kecamatan Pangkajene, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di Kecamatan Pangkajene.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan orang-orang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dan Dinas Pertanian serta studi Pustaka yang bersumber dari bahan hukum, primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disimpulkan bahwa (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah merupakan salah satu usaha pencegahan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan, (2) Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah pertanian di kecamatan pangkajene antara lain Kendala koordinasi, Kendala Pelaksanaan kebijakan dan Kendala konsistensi perencanaan. This study aims (1) to find out how the implementation of a land use change permit for the conversion of agricultural land use to non-agricultural use in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District, (2) to find out the obstacles in the implementation of agricultural land use change permits become non-agricultural in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District. The type of research used in this study is empirical legal research. The collection of data and information was carried out at the Agriculture Office of Pangkajene and Islands Regency and the Land Office of Pangkajene and Islands Regency. The data in this study were sourced from interviews with people at the National Land Agency of Pangkep Regency and the Department of Agriculture as well as library studies sourced from legal, primary, secondary, and tertiary materials. Based on the results of research at the Land Office of Pangkajene and Islands Regency, it was concluded that (1) Land Use Change Permit is one of the efforts to prevent uncontrolled changes in land use from agricultural to non-agricultural land by referring to the Spatial and Regional Planning of Pangkajene and Kepuluan Regencies, (2) Obstacles or challenges  in the implementation of permits to change the use of agricultural land into agricultural land in Pangkajene District include coordination constraints, policy implementation constraints and planning consistency constraints

Page 9 of 27 | Total Record : 264

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue