cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutia Budi
Contact Email
ijlf.jurnal@universitasbosowa.ac.id
Phone
+62411-452901
Journal Mail Official
ubpostgradjournal@gmail.com
Editorial Address
Program PascaSarjana Universitas Bosowa Jl. Urip Sumoharjo KM.4 Makassar 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Legality of Law
Published by Universitas Bosowa
ISSN : -     EISSN : 2477197x     DOI : https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Indonesian Journal of Legality of Law is a peer-review scholarly Law Journal issued by Postgraduate Bosowa University which is purported to be an instrument in disseminating ideas or thoughts generated through academic activities in the development of legal science (jurisprudence). Indonesian Journal of Legality of Law accepts submissions of scholarly articles to be published that cover original academic thoughts in Legal Dogmatics, Legal Theory, Legal Philosophy and Comparative Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 264 Documents
 9   10   11   12   13 
ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH Bobi Erianto; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1903

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan kelangsungan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kekejaman terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning the Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton toward What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. The approach of dealing with viciousness against ladies in the Focal Buton Regime done by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security; it just so happens there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI WILAYAH POLDA SULAWESI SELATAN Didik Yusianto; Baso Madiong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan, dan Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax) di wilayah Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Hasil yang penulis peroleh dari penelitian ini, yaitu (1) Peranan Kepolisian dalam memberantas berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan Perlindungan, Pengayom dan Pelayanan Pada Masyarakat. (2) Penghambat pemberantasan berita bohong (Hoax) di wilayah hukum Polda Sulsel yaitu Faktor hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya This study aims to determine the role of the Police in efforts to eradicate the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police and the factors that hinder the implementation of the Police in eradicating the crime of spreading fake news (Hoax) in the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the South Sulawesi Regional Police of the Republic of Indonesia (Polda Sulsel). The research method used is a combined normative and empirical (sociological) law research that utilises secondary data or data obtained through library materials and empirical facts taken from human behaviour, both verbal behaviour obtained through interviews and natural behaviour through observation. Direct. The results that the authors obtained from this study, namely (1) the role of the Police in eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely maintaining security and order in society, enforcing the law, providing protection, protection and service to the community. (2) The inhibiting factors for eradicating fake news (Hoax) in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors
EFEKTIVITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEPOLISIAN RESOR PINRANG Madina Madina; Marwan Mas; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1905

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan kepolisian memiliki efektivitas untuk menurunkan tindak pidana kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian resor pinrang dan untuk mengetahui Faktor-Faktor dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian dalam menangani perkara pencurian kendaraan bermotor di wilayah kepolisian resor pinrang. Desain penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif dan dianalisis dengan teknik analisa desktriptif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penyidikan Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada kepolisian resor pinrang mengupayakan pendekatan restoratif. Hasil dari penelitian Pelaksanaan penyidikan kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum efektif menurunkan kejadian pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pinrang, hal tersebut terbukti dengan persentase penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Pinrang masih sekitar rata-rata 38% selama tiga tahun. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Resor Pinrang terbagi atas dua yatiu faktor Internal yang terdiri dari kurangnya anggaran, dan Kurangnya Sumber Daya Manusia di Resor Pinrang, sedangkan faktor eksternal terdiri atas kurangnya dukungan masyarakat, faktor alat bukti dan barang bukti (Pembuktian), sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai dan kurang koordinasi. This study aims to determine the effectiveness of police investigations in reducing motor vehicle crime in the Pinrang Resort Police area and the factors in carrying out police investigations in handling motor vehicle theft cases in the Pinrang Resort Police area. The design of this research is normative-empirical research. Data was collected through interviews and documentation. Analysis of the data used is qualitative and analyzed by qualitative descriptive analysis techniques and then presented descriptively. The results showed that the effectiveness of the investigation of the crime of motor vehicle theft at the Pinrang resort police sought a restorative approach. The results of the research. The implementation of police investigations into criminal cases of motor vehicle theft has not been effective in reducing the incidence of motor vehicle theft in the Pinrang area. This is proven by the percentage of completion of motorcycle theft crimes in the Pinrang area is still around an average of 38% for three years. And the factors that become obstacles in police investigations in handling cases of motor vehicle theft at Pinrang Resort are divided into two, namely Internal factors consisting of a lack of budget, and Lack of Human Resources at Pinrang Resort, while external factors consist of a lack of community support, factors of evidence and evidence, supporting facilities at the crime scene are inadequate and lack of coordination.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN RESTORATIV JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Hasnur Alfitrah; Ruslan Renggong; Mustawa Nur
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1906

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanakan dan faktor penghambat restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, khususnya pada Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas. Metode yang digunakan adalah wawancara, obesrvasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Pelaksanaan restortative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan secara optimal berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bersandar pada dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersbut diantaranya tidak adanya perdamaian kedua belah pihak yang menjadi syarat formil sehingga menjadi tidak terpenuhinya syarat materil untuk memenuhi adanaya kata sepakat. Faktor yang menghambat kepolisian khususnya Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Makassar terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal berupa sarana dan prasarana dan hukum dan faktor eksternal berupa Kesadaran hukum dan budaya This study aims to determine the implementation and inhibiting factors of restorative justice in resolving traffic accidents at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach carried out at the Makassar City Police Resort, especially in the Traffic Unit Accident Unit. The method used is interview, observation and documentation. Research Results from The implementation of restorative justice in settlement of traffic accidents at the Makassar City Police Resort has not run optimally based on the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice by relying on two conditions, namely formal requirements and material requirements. The two conditions include the absence of peace between the two parties, which is a standard requirement that the content requirements are not fulfilled to fulfil the agreement. The factors that hinder the police, especially the Makassar Polrestabes Investigators, in investigating traffic violations that cause traffic accidents in the Makassar Polrestabes area consist of two factors, namely internal factors in the form of facilities and infrastructure and law and external factors in the state of legal and cultural awareness.
ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP E-TILANG DALAM PENERTIBAN LALU LINTAS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT PANGKAJENE DAN KEPULAUAN I Made Suarma; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1907

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk memilih penggunaan e-pass kepada pelanggar lalu lintas di Polres Pangkep, Sulawesi Selatan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pemanfaatan e-pass untuk mengelola pelanggar di wilayah Pangkep, Sulawesi Selatan. Metode penilaian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang paling terkenal untuk menerapkan pedoman E-Tilang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas dikoordinasikan oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sungai adalah tempat di mana polisi telah memberi label sebenarnya (buat pada tilangnya clear), selanjutnya Polisi memasukkan kembali data tersebut ke dalam aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone polisi yang berjaga-jaga dan telah difasilitasi dengan server E-Tilang Polri Korlantas (Mabes Polri) sesuai data pelanggar termasuk nomor tilang. Faktor penghambat yang mempengaruhi kecukupan aplikasi pelabelan antara lain Sumber Daya Manusia, Intensitas Sosialisasi E-Ticket, Mekanisme Pelayanan Aplikasi E-Ticketing, dan Sarana dan Prasarana. This study intends to choose the usage of e-passes to traffic violators at the Pangkep District Police, South Sulawesi and what factors hinder the utilization of e-passes to manage violators Pangkep region, South Sulawesi. The assessment method used is Empirical Normative Law research. The results show that the most well-known approach to applying the E-Tilang guideline in settling criminal traffic offenses is coordinated by Law Number 29 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the stream is the place where the police have labeled actually (create on the ticket clear), then, then, The police enter the data back into the E-Tilang application which is contained in the cellphone of the cop who is by and by watchful and has been facilitated with the E-Tilang server of the National Police Korlantas (Police Headquarters) according to the transgressor's data including the ticket number. Frustrating factors that impact the sufficiency of labeling applications, including Human Resources, Intensity of E-Ticket Socialization, Service Mechanism for E-Ticketing Applications, and Facilities and Infrastructure
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Muh. Iqram Andi Saputra; Ruslan Renggong; Baso Madiong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1908

Abstract

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol, membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Kima 3 kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, karena kecelakaan tersebut korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Mks sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungakan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia. Penerapan sanksi telah sesuai dengan Pasal 310   ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hokum The large number of traffic accidents involving fatalities is a serious concern for the public and the government. The lack of driving discipline and control has made many drivers less disciplined and less careful in driving, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents.The accident case that the author studied in this study was an accident that occurred in Jalan Kima 3 Makassar city on Wednesday, December 19 2018; because of the accident, the victim was injured and died at the scene, the objectives to be achieved in writing this thesis is to find out the element of negligence in the case of traffic accidents in the decision No. 347/PID.sus/2019/PN.Mks and to find out the application of criminal sanctions in decision No. 347/Pid.Sus/2019/PN.Mks following article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic accidents and road transportation. The element of negligence in the case of traffic accidents in this decision is based on adequate evidence. The evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant, which in the investigation is still the testimony of the suspect. Based on the information from the suspect in the case discussed, Then if it is connected with other evidence, it can be concluded that the suspect has fulfilled the element of negligence, which caused a traffic accident and resulted in the victim's death. The application of sanctions follows Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009, that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfil the formulation of the criminal act committed by the defendant. Thus, the implementation of the crime, starting from the indictment to the prosecution of the defendant, has been carried out as a form of the apparatus' efforts to ensure legal certainty, order and protection
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL TERHADAP PENGGUNA JASA Muh Nur Parawansyah; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1909

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui jenis tanggung jawab perusahaan yang memberikan administrasi kursus mengemudi kendaraan kepada klien pendukung kursus jika terjadi kecelakaan dan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas klien administrasi jika terjadi kecelakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk memberikan layanan kursus mengemudi untuk mendukung klien (siswa belajar) dengan asumsi kecelakaan yang terjadi selama persiapan adalah bahwa pembeli tidak menanggung risiko kerugian properti yang memiliki tempat dengan perusahaan. Jenis kewajiban guru meliputi kewajiban menafkahi klien dan kewajiban terhadap korban jika terjadi kemalangan karena kecelakaan selama persiapan, kewajiban pendidik adalah membayar kerugian kendaraan, misalnya membawanya ke studio atau memotong membayar langsung oleh lembaga yang memberikan manfaat kursus, kewajiban tetap ditanggung oleh guru oleh koperasi spesialis. This exploration plans to find out the type of liability of the establishment giving vehicle driving course administrations to course support clients in case of a mishap, to figure out who is answerable for administration clients in case of a mishap. The result of this research show that the obligation of the establishment to give driving course administrations to support clients (understudies learning) assuming a mishap happens during preparing is that shoppers don't bear the gamble of harm to property having a place with the establishment. The type of the teacher's liability incorporates liability to support clients and obligation to the casualty in case of a misfortune because of a mishap during preparing, the educator's liability is to pay for vehicle harm, for example, taking it to a studio or deducting pay straight by the establishment that gives course benefits, obligation remains borne by the teacher by the specialist co-op.
ANALISIS PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP KEABSAHAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN Reski Ospiah; Marwan Mas; Ruslan Renggong
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1910

Abstract

Pada perkara Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS, hakim telah melakukan “perluasan” objek peradilan yang mana pada perkara tersebut kejaksaan Negeri Makassar menerbitkan lagi surat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan telah lengkap (P.21) Nomor B-134/P.4.10/Epp.1/01/2020 dan pemberitahuan susulan hasil penyidikan lengkap atas Nama Hengky Lisady Alias Ucok sudah lengkap (P.21 A) dengan nomor: B- 951/P.4. 10/Eoh. 1/03/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang artinya permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon bukanlah lingkup (obyek) Praperadilan, Sedangkan secara tidak langsung putusan hakim pada putusan Putusan Nomor 8/PID.PRA/2020/PN.MKS secara tidak langsung menganulir putusan Nomor: 06/Pid. Pra/2020/PN-MKS. Dalam perkara Praperadilan, putusan hakim merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, diantaranya adalah kepaka putusan, idnetitas para pihak, pertimbangan dan amar putusan. Sehingga demikian pertimbangan hakim adalah salah satu bagian yang terdapat didalam setiap putusan hakim termasuk dalam perkara Praperadilan. Didalam muatan Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi bahwa : “ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang ; Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan”. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa, Putusan PN Makassar Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena putusan PN a quo telah menerapkan sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang merupakan turunan dari UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara melalui Due Process Of Law yang berkeadilan dan bermanfaat.
ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA Sahrul Gunawan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1911

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Menggali hak-hak masyarakat hukum adat Ammato Kajang atas hutan adat di Kabupaten Bulukumba, memahami sejauh mana hak-hak masyarakat sampai sejauh mana hukum adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional. hukum dan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang dilakukan di bawah kewenangan Ammatoa atas dasar “pasangan rikajang” yang merupakan sumber hukum untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. masyarakat adat Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat bergantung pada “Pasang Rikajang”, pertimbangan ini efektif menyelesaikan permasalahan dan hasil musyawarah yang menjadi sumber Perda 9 Tahun 2015 oleh Bupati Birkumba tentang pengukuhan, pengakuan hak dan perlindungan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang. This study aims to find out: To find out the implementation of the rights of the Ammato Kajang Indigenous Peoples towards Customary Forests in Bulukumba Regency To find out how far the rights of the Ammatoa Kajang Customary Law Communi tiesare protectedby national law and customary law.The research method used informative law research. The results of the study show The implementation of the rights of the Ammatoa Kajang indigenous community is carried out under the authority of Ammatoa based "pair of rikajang" which is the source of the law to regulate all aspects of the life of the Ammatoa Kajang indigenous people that are related to God (Turiek Arakna). Ammatoa Kajang customary law is very dependent on “Pasang Rikajang”, this deliberation effectively resolves problems, and the results of the deliberation became the source of the Birkumba Regency Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning Inauguration, Recognition of Rights, and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Indigenous Peoples and Ministerial Decrees.
ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN: STUDI PUTUSAN PA BAU-BAU Nomor 0298/pdt/2019/PA.Bb Sariati Sariati; Baso Madiong; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i1.1912

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tetap sama setelah perceraian, dan bahwa anak mempertahankan haknya sebagai seorang anak, terutama biaya hidup anak, yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp. 250.000 per bulan, di samping hak atas pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas sandang, papan, dan pangan yang layak, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak.Penilaian hakim terhadap penghasilan orang tua dalam mencapai penetapan tanggung jawab orang tua adalah sepenuhnya tepat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan This study aims to find out and examine how the changes in the obligations of parents towards their children after divorce and determine and examine how parents' responsibilities towards their children change after divorce. To learn the factors that the court considers in resolving divorce cases. The study's findings show that parental responsibilities remain the same after divorce and that the child retains his rights as a child, particularly the child's living expenses, which are charged to his father at Rp. 250,000 per month, in addition to the right to good care, guidance, and affection from their parents, the right to education, adequate clothing, housing, food, and other rights that support a child's development. The judge's assessment of the parent's income in determining parental responsibility is entirely appropriate, based on the information presented at the trial

Page 11 of 27 | Total Record : 264

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025 Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2024 Vol. 6 No. 1 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023 Vol. 5 No. 1 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022 Vol. 4 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2021 Vol. 3 No. 1 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2020 Vol. 2 No. 1 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2019 Vol. 1 No. 1 (2018): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2018 More Issue