Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan published by The Public Administration Study Progam, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat. JPP is a collection of research articles and studies of lecturers, researchers, lecturers, and students in the scope of Public Management Services, Public Policy and Development Administration that have not been published elsewhere. JPP published two times a year in May and November. JOURNAL INFORMATION Journal Title : Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Initials : JPP Abbreviation : Jur Adm Pub dan Pem DOI : https://dx.doi.org/10.20527 ISSN (print) : 2655-3856 ISSN (online) : 2775-0590 OAI Adress : https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/oai Editor in Chief : Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA Managing Editor : Trisylvana Azwari, S.Sos., M.AP Frequency :2 issues per year Publisher : The Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lambung Mangkurat.
Articles
91 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK USAHA BERSAMA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BANJAR ]]>
<![CDATA[Azki, Nuril]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9511
<![CDATA[The aim of this study; 1) Describe and analyze the effectiveness of the Joint Business Group Productive Economic Enterprises (UEP-KUBE) program in Empowering the Poor in Banjar District. 2) Analyze the inhibiting factors for the Effectiveness of the Joint Business Group Productive Economic Business Program (UEP-KUBE) in Banjar Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Based on the results of research on the Effectiveness of the Joint Business Group Productive Economic Business Program (UEP-KUBE) in Empowering the Poor in Banjar Regency, in reality it can be said to be ineffective, because it has not fulfilled all indicators of effectiveness factors, namely Target Accuracy, Program Outreach, Program Objectives, Program Monitoring. The factors that become obstacles in the Effectiveness of the Joint Business Group Productive Economic Business Program in Empowering the Poor in Banjar Regency are based on the findings of researchers, such as 1) Culture, people tend to have individual characteristics, and do not want to work together in a group. 2) The technology used is still limited or inadequate. 3) The education of the recipient group is still low. 4) Poor social relations, this is because there is no cooperation in one group and each individual is competing to market the results obtained. 5) Economy, people use private funds to add feed. This causes the output to be greater than the input. 6) Natural Factors, is Floods hampered the implementation of the UEPKUBE program. Floods were experienced in several areas in Banjar Regency. Keywords: Effectiveness, Joint Business Group Productive Economic Business Program ]]>
<![CDATA[Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Amri, Ary Dean]]>;
<![CDATA[Rahma, Azizah Nur]]>;
<![CDATA[Ningrum, Prima Indah]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Wahyudi -]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9089
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan perspektif masyarakat. Fokus penelitian ini adalah mengumpulkan data sampel penduduk Kota Jambi untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan penelitian campuran yang merupakan upaya terencana, sistematis, terstruktur, dan terukur yang mengacu pada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan tetap menekan keunggulan masing-masing. Temuan penelitian dapat menjelaskan perspektif masyarakat Kota Jambi terhadap pelayanan PDAM Tirta Mayang yang tergolong baik dan memuaskan. Selanjutnya, para peneliti menemukan hampir tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas layanan dan variabel perspektif masyarakat. Uji kajian t perspektif masyarakat terhadap kualitas pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi terdiri dari 11 soal dan hasil uji t pada variabel X (Kualitas Pelayanan) diperoleh nilai t hitung 39,54938>t tabel, yaitu adalah, 1,965942324 dan sig. 0,0000 < 0,05 menerima HO dan menolak Ha yang berarti variabel X (kualitas pelayanan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (perspektif masyarakat).]]>
<![CDATA[KOLABORASI ANTAR AKTOR PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSLPM) DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ]]>
<![CDATA[Azizah, Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9868
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kolaborasi Antar Aktor Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menganalisis faktor penghambat Kolaborasi Antar Aktor Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat pada Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan informan penelitian. Teknik Pengumpulan data yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kolaborasi antar aktor pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari komponen yangmenjadi proses kolaborasi diantaranya adalah Dinamika kolaborasi, Tindakan-tindakan kolaborasi, dan Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi. Adapun Faktor penghambat dari Kolaborasi antar aktor pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Keterbatasan kemampuan puldatan, perubahan kebijakan pada proses pelaksanaan, kurang lengkapnya berkas dan kurangnya minat masyarakat dalam menyertipikatkan tanahnya.]]>
<![CDATA[Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Program Corporate Social Responsibility PT Indo Muro Kencana ]]>
<![CDATA[June, Dwi Rizkie Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.12438
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepuasan masyarakat bidang kemandirian ekonomi pada program peningkatan kapasitas masyarakat lingkar tambang yang telah diberikan oleh CSR PT Indo Muro Kencana serta untuk melihat kualitas bidang kemandirian ekonomi pada program peningkatan kapasitas masyarakat lingkar tambang yang telah diberikan oleh CSR PT Indo Muro Kencana. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deksriptif dengan populasi sebanyak 55 responden . sampel yang digunakan adalah pusposive sampling terdiri dari 35 orang penerima manfaat dan 20 orang masyarakat bebas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis pertama menggunakan karakteristik responden dan yang kedua penilaian kepuasan masyarakat terhadap Program CSR. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Tingkat kepuasan masyarakat pada program CSR PT Indo Muro Kencana berdasarkan PermenPAN No 14 Tahun 2017 yang telah dikembangkan menjadi 12 unsur, 11 aspek mendapatkan penilaian “BAIK”. Terdapat temuan pada unsur kemampuan menangani tantangan pada proses pelaksanaan program mendapatkan penilaian “Kurang baik”. Namun dengan demikian kinerja CSR PT Indo Muro Kencana secara keseluruhan mendapatkan penilaian “BAIK” dengan nilai indeks sebesar 2.932 atau 73.306 setelah dikonversi. (2) Kualitas dari program dilihat dari perspektif peningkatan kapasitas masyarakat sangat berpengaruh dalam meningkatkan wawasan mereka. Dimana dilihat berdasarkan rekapitulasi pelatihan sejak tahun 2019-2023, pelatihan yang sustainable. Masyarakat merasakan manfaat dan bisa melanjutkan program secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan baik dan dapat diserap dengan baik oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[SMART PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) : LITERATURE REVIEW AND FUTURE RESEARCH ]]>
<![CDATA[Nisa', Khoirun]]>;
<![CDATA[Yunina, Deberina Syurfi]]>;
<![CDATA[Pujianto, Wahyu Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9316
<![CDATA[AbtsrakInisiatif untuk mempercepat pendaftaran, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah di Indonesia dikenal dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuannya agar dapat mengidentifikasi peta bidang tanah dan memberikan sertifikat hak milik kepada masyarakat sebagai bukti kepemilikan tanah.. Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari Smart PTSL. Metode Penelitian yang diterapkan ialah kajian literatur dengan menggunakan beberapa penelitian dari peneliti terdahulu sebagai sumber data utama. Pencarian literature dilakukan baik secara internasional maupun nasional dengan menggunakan database googlescholar dan researchgate. Hasilnya, 20 jurnal yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa program PTSL dibeberapa kota menunjukkan kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan komunikasi antara pegawai dengan masyarakat. Akan tetapi dibalik semua itu Smart PTSL mempunyai manfaat untuk mempercepat proses pendataan pendaftaran tanah masyarakat dan sebagai instrument pengumpulan,pengolah,dan pengintegrisi data fisik dan data yuridis serta menguji akurasi luas, bentuk dan posisi bidang tanah yang dipetakan.Kata Kunci : efektivitas, smart, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Harwanto, Harwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9336
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pemilihan Walikota dan wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yang dilaksanakan dan kendala yang terjadi. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan wawancara yang dilakukan kepada 6 (enam) orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat KPU kota Banjarmasin telah menerapkan SPIP dan secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, namun terdapat beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala ini terjadi pada empat unsur dari 5 (lima) unsur SPIP. Hal ini yang menyebabkan tingkat maturitas SPIP masih berada pada level 2 atau level berkembang. Kendala dalam penerapan SPIP adalah regulasi aturan yang acap kali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, jumlah dan komposisi SDM belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya kepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi serta terdapat kegiatan yang belum di dukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Saran peneliti agar Sekretariat KPU Kota Banjarmasin dalam menerapkan pemahaman SPIP agar melakukan program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan di lingkungan sekretariat KPU Kota Banjarmasin secara berkelanjutan, memaksimalkan anggaran, membangun komunikasi yang efektif, dan membangun komitmen organisasi.]]>
<![CDATA[PERAN EFEKTIF KOMUNIKATOR DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Fitri, Safitri]]>;
<![CDATA[Meiwanda, Geovani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 6, No 1 (2024): JANUARI - JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v6i1.9319
<![CDATA[Komunikasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya peran komunikasi dalam menyampaikan pendapat mereka sebagai warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran komunikator dalam pelayanan publik melalui studi referensi dari sumber-sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memahami situasi dan kondisi dalam pelayanan publik serta dapat mengungkapkan permasalahan mereka dengan berkomunikasi secara baik tanpa diskriminasi terhadap pemerintah daerah. Sayangnya, komunikasi masyarakat dalam pelayanan publik masih belum optimal karena kurangnya responsifitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat, sehingga menjadi masyarakat pasif dalam berkomunikasi dengan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci: Komunikasi, Pelayanan Publik, Berkualitas]]>
<![CDATA[ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BANK SAMPAH DI KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Karyaeni, Alverina Sintia]]>;
<![CDATA[Alza, Nadhya Dianisya]]>;
<![CDATA[Junaidi, Junaidi]]>;
<![CDATA[Tasti, Yolla Sakinah]]>;
<![CDATA[Maharani Asmara, I Gusti Ayu Kharisya Kartika]]>;
<![CDATA[RahmaDita, Mai Ririn]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v7i2.17554
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kelembagaan bank sampah serta menghasilkan alternatif kebijakan yang paling layak untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pengelola Bank Sampah dan DLHK. Observasi lapangan juga dilakukan pada dua unit bank sampah dengan kondisi berbeda yaitu Bank Sampah Kartini sebagai unit yang masih beroperasi dan Bank Sampah Kamboja sebagai unit yang tidak beroperasi Data juga diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bank sampah di Palembang tidak berfungsi optimal akibat lemahnya kapasitas kelembagaan, termasuk SDM terbatas, fasilitas rusak, pencatatan manual, serta ketiadaan SOP seragam sesuai Permen LHK 14/2021. Implementasi kebijakan tidak berjalan konsisten karena minimnya pendampingan dan ketiadaan mekanisme pembinaan berkelanjutan. Hasil evaluasi terhadap 2 alternatif kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan politik, dan kelayakan administratif dari Dunn dan Patton menunjukkan bahwa Alternatif kebijakan penguatan kelembagaan Bank Sampah merupakan opsi paling layak direkomendasikan karena secara langsung menjawab akar permasalahan operasional. Adapun Alternatif kebijakan digitalisasi Sistem Bank Sampah dinilai mendukung tetapi tidak dapat berjalan optimal tanpa fondasi kelembagaan yang kuat. Rekomendasi kebijakan berfokus pada penyusunan SOP standar, pelatihan pengurus, perbaikan fasilitas, pembentukan struktur organisasi yang jelas, serta monitoring rutin oleh DLHK. Digitalisasi disarankan diterapkan bertahap setelah kapasitas dasar terpenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan bank sampah bergantung pada penguatan kelembagaan sebagai prasyarat utama bagi peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah kota.Kata kunci: Analisis Kebijakan, Penguatan Kelembagaan dan Bank Sampah]]>
<![CDATA[Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Website Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILAT) di Universitas Lambung Mangkurat ]]>
<![CDATA[Husna, Hatimatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 1 (2025): JANUARI - JUNI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v7i1.15006
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelayanan publik berbasis digital di ULM dengan fokus pada pelayanan publik berbasis digital melalui website SILAT dan menganalisis elemen kunci dalam keberhasilan menerapkan konsep digitalisasi pelayanan publik di ULM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis dokumen terkait implementasi pelayanan publik di ULM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa website SILAT telah menggantikan sistem manual, memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, serta efektivitas pelayanan publik di ULM. Faktor utama keberhasilan implementasi SILAT adalah dukungan kebijakan pimpinan dan manfaat nyata yang dirasakan pengguna. Selain itu terindentifikasi tantangan seperti keterbatasan SDM yang kompeten dalam pengelolaan sistem, stabilitas sistem yang masih perlu diperbaiki, cakupan layanan yang belum menyeluruh, serta kurangnya sosialisasi kepada pengguna layanan. Pelayanan publik berbasis digital di ULM merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DESA PESISIR TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Silaban, Rouli Margareta]]>;
<![CDATA[Taryono, Taryono]]>;
<![CDATA[Rafita, Fadil]]>;
<![CDATA[Triani, Imelda]]>;
<![CDATA[Zulfita, Nasywa]]>;
<![CDATA[Elia, Yemima]]>;
<![CDATA[Rodiansyah, Yubel]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/jpp.v7i2.16925
<![CDATA[Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai instrumen resmi untuk mengukur kemajuan pembangunan desa di Indonesia.Namun, capaian IDM yang tinggi tidak selalu selaras dengan prinsip pembangunan berlanjutan yang diadopsi melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pembangunan berlanjutan desa pesisir terhadap IDM di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, tahun 2024. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Desa, PDTT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua desa berada pada status Mandiri dan satu desa pada status Berkembang, namun indikator keberlanjutan, terutama terkait aspek lingkungan dan kesiapsiagaan bencana, masih rendah. Temuan ini konsisten dengan penelitian Taryono (2024) yang menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian IDM dan SDGs Desa di wilayah pesisir Bengkalis. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi antara kebijakan IDM dan SDGs Desa agar pembangunan benar-benar berkelanjutan.]]>
