cover
Contact Name
Trisylvana Azwari
Contact Email
publikajurnal@gmail.com
Phone
+6282153546888
Journal Mail Official
jpublik.pembangunan@ulm.ac.id
Editorial Address
Jalan Bridgen Hasan Basri Kayu Tangi Komplek Perkampusan UNLAM, Banjarmasin - Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP)
ISSN : 26553856     EISSN : 27750590     DOI : https://dx.doi.org/10.20527
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan published by The Public Administration Study Progam, Faculty of Social Science and Political Science, Universitas Lambung Mangkurat. JPP is a collection of research articles and studies of lecturers, researchers, lecturers, and students in the scope of Public Management Services, Public Policy and Development Administration that have not been published elsewhere. JPP published two times a year in May and November. JOURNAL INFORMATION Journal Title : Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Initials : JPP Abbreviation : Jur Adm Pub dan Pem DOI : https://dx.doi.org/10.20527 ISSN (print) : 2655-3856 ISSN (online) : 2775-0590 OAI Adress : https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp/oai Editor in Chief : Dr. Muhammad Riduansyah Syafari, S.Sos., MPA Managing Editor : Trisylvana Azwari, S.Sos., M.AP Frequency :2 issues per year Publisher : The Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Lambung Mangkurat.
Articles 98 Documents
EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL RANTANG KASIH BAGI KUALITAS HIDUP LANSIA DI KOTA BONTANG Apriani, Fajar; Widiarsih, Sunyk; Supriadi, Supriadi; Rizka, Romy; Nurhayati, Nurhayati
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 7, No 2 (2025): JULI - DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v7i2.16736

Abstract

Program Rantang Kasih merupakan salah satu bentuk Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini dilakukan untuk tujuan menganalisis pelaksanaan bantuan pangan Rantang Kasih bagi Lansia di Kota Bontang pada aspek efektivitasnya dan mengidentifikasi dampaknya terhadap kualitas hidup Lansia penerima manfaat. Pendekatan metode campuran dipergunakan sesuai peruntukkan pengumpulan data dan tujuan penelitian. Observasi, survei, wawancara, Focus Group Discussion dan studi dokumen menjadi sejumlah teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data. Analisis deskriptif secara kualitatif maupun kuantitatif dari penggunaan statistik deskriptif digunakan untuk menguraikan pelaksanaan Program Rantang Kasih oleh para pelaksana. Program Bantuan Sosial Rantang Kasih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup Lansia, terutama dalam aspek pangan dan psikologis. Namun, beberapa tantangan seperti kendala distribusi, ketergantungan penerima manfaat dan keterbatasan anggaran memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program Rantang Kasih. Maka implikasi dari hasil penelitian ini adalah dengan mengukur secara mendalam perkembangan pelaksanaan dan dampak program, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa Rantang Kasih tidak hanya hadir sebagai program pemenuhan gizi bagi peningkatan kesejahteraan Lansia, melainkan juga sebagai model layanan sosial terpadu yang mengedepankan nilai kepedulian, kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat.
PENGUATAN KOMPETENSI SDM DALAM SISTEM PENGAWASAN PASAR OLEH BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL Antoni Ludfi Arifin
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18464

Abstract

Pengawasan pasar memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan, kualitas, dan transparansi informasi. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, efektivitas kebijakan perlindungan konsumen sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan lembaga pengawas serta kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penguatan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan pasar yang dijalankan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan berbagai publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, serta laporan organisasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan manajemen sumber daya manusia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan konseptual mengenai pengembangan kompetensi aparatur dalam sistem pengawasan pasar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kompetensi SDM merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pasar. Aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai mampu memahami regulasi, menganalisis dinamika pasar, serta mengidentifikasi potensi risiko terhadap barang dan jasa yang beredar. Selain itu, pengembangan kompetensi juga berkontribusi dalam meningkatkan koordinasi kelembagaan, memperkuat advokasi konsumen, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perlindungan konsumen.
Analisis Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata dan Implikasinya terhadap Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Magetan (2019-2024) Nadya Ayunda Pramesty; Fika Aulia Nidasari; Mashur Hasan Bisri
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18660

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sektor pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana hal ini berdampak pada pemberdayaan anggaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Magetan dari tahun 2019 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti laporan APBD, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan yang relevan. Studi dokumentasi, observasi tidak langsung, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data; data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 mengubah jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan, sebagai destinasi unggulan, ada tren pemulihan yang signifikan setelah pandemi. Meskipun sektor pariwisata mempunyai potensi besar untuk meningkatkan PAD, pengelolaannya belum optimal karena kurangnya sistem pengelolaan, kurangnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak terintegrasi antar lembaga. Selain itu, peningkatan PAD di sektor pariwisata belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengeluaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa belanja yang dialokasikan pada sektor umum masih dominan dibandingkan dengan program pemberdayaan yang secara langsung menyasar komunitas di sekitar destinasi wisata. Studi ini menemukan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah wisatawan; peningkatan tata kelola PAD dan integrasi kebijakan belanja daerah yang lebih fokus diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat menghubungkan strategi sumber penerimaan daerah dengan alokasi belanja yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA DP3AP2KB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Nurlita Triani
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.17578

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model Van Meter dan Van Horn, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan dari DP3AP2KB dan Yayasan Lentera Kartini. Temuan menunjukkan bahwa meskipun jaringan kerja lintas sektor dan Standar Operasional Prosedur telah terbentuk, implementasi masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia ahli (psikolog, pekerja sosial, analis hukum), defisit anggaran, tidak tersedianya rumah aman dan ruang mediasi, serta tantangan geografis yang menghambat jangkauan layanan ke daerah terpencil. Stigma sosial yang menganggap kekerasan sebagai aib keluarga sangat menghambat pelaporan kasus. Meskipun sikap pelaksana positif dan komunikasi antar organisasi berjalan efektif, kesenjangan antara desain kebijakan ideal dengan kelayakan operasional mengakibatkan capaian kinerja di bawah target. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya manusia, peningkatan alokasi anggaran, dan intensifikasi program peningkatan kesadaran masyarakat.
Implementasi Program Home Care Bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru Andini Jantisa Maharati; Muhammad Nur Iman Ridwan; Widyakanti Widyakanti; Trisylvana Azwari
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Home Care bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Program Home Care merupakan bentuk pelayanan sosial yang diselenggarakan pemerintah daerah bagi kelompok rentan agar tetap memperoleh pendampingan dan perawatan di lingkungan tempat tinggalnya, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banjarbaru, tim pelaksana program, masyarakat penerima manfaat, serta masyarakat non-penerima. Untuk menganalisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Van Meter & Van Horn yang mencakup standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta faktor lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Home Care telah dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran, tetapi pelaksanaannya masih sedikit mengalami tantangan karena dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi, kendala komunikasi antaraktor pelaksana, informasi dan data yang kurang memadai, serta pengaruh faktor lingkungan sosial dan kondisi alam, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, koordinasi, dan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan program ke depan.
PERAN AIMI KALIMANTAN SELATAN DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Irma Oktavianita
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalimantan Selatan dalam mendukung keberhasilan program ASI eksklusif serta mengidentifikasi strategi yang digunakan organisasi dalam menghadapi tantangan internal. Analisis data menggunakan teknik analisis Miles, Huberman dan SaldaƱa, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AIMI Kalimantan Selatan menjalankan empat peran utama yang dinilai signifikan dalam mendukung keberhasilan ASI eksklusif, yaitu peran edukatif, pendampingan, kolaboratif dan advokasi. Peran edukatif tampak melalui pelaksanaan kelas menyusui, konseling laktasi, penggunaan alat peraga dan demonstrasi praktik langsung. Peran pendampingan tercermin dari dukungan emosional dan komunikasi empatik yang diberikan relawan untuk menguatkan kepercayaan diri ibu menyusui. Peran kolaboratif terwujud melalui kemitraan strategis dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, DP3A Provinsi Kalimantan Selatan serta RRI Banjarmasin. Selain itu, peran advokasi ditunjukkan melalui penyampaian informasi mengenai hak ibu menyusui, dorongan penyediaan ruang laktasi dan partisipasi dalam forum perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga menemukan bahwa AIMI Kalimantan Selatan menerapkan berbagai strategi adaptif untuk mengatasi kendala internal. Strategi tersebut meliputi optimalisasi peran relawan berdasarkan kompetensi, pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi, penguatan jejaring kolaborasi demi menutupi keterbatasan pendanaan serta peningkatan kredibilitas organisasi melalui kerja sama dengan pemerintah dan media publik. Strategi-strategi ini efisien dalam membantu AIMI menjalankan programnya di tengah keterbatasan struktur organisasi.Kata kunci: ASI Eksklusif, AIMI Kalimantan Selatan, Governance, Governance Networks, Collaborative Governance, Edukasi Menyusui
ANALISIS KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TAMAN MENANTI LABURAN DI DESA PADANG PANJANG KABUPATEN TABALONG Heni Suparti; Muhammad Noor
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18694

Abstract

Pengembangan desa wisata menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan ekonomi lokal, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah desa dalam pengembangan Taman Wisata Menanti Laburan di Desa Padang Panjang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa berkembang secara multidimensional. Dari aspek manajerial, perencanaan dilakukan secara partisipatif dan inovatif melalui pengembangan konsep wisata edukatif yang terintegrasi. Dari aspek keuangan, pengelolaan mengalami perubahan dari ketergantungan menjadi kemandirian. Kapasitas sumber daya manusia diperkuat melalui pelatihan dan kolaborasi, meskipun masih menghadapi keterbatasan. Selain itu, kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dan keberhasilan pengelolaan wisata. Kesimpulannya, kapasitas pemerintah desa menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan partisipasi masyarakat.
TATA KELOLA SUMBER DAYA MATA AIR BERBASIS KOMUNITAS DI DESA PANTI KABUPATEN JEMBER Eka Septia Pratiwi; M. Hamdi HS
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18333

Abstract

Pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas menjadi isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam tata kelola Mata Air Sumber Tunjung di Desa Panti, Kabupaten Jember. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan mata air didominasi oleh kapasitas sosial masyarakat yang bertumpu pada modal sosial, kearifan lokal, dan kelembagaan informal yang efektif dalam kerangka common pool resources. Partisipasi kolektif masyarakat mampu menjaga keberlanjutan ekologis dan mencegah konflik pemanfaatan sumber daya air. Namun, keterbatasan peran regulatif dan kelembagaan pemerintah desa menyebabkan kolaborasi yang terbentuk bersifat informal dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan desa. Temuan ini memperluas diskursus collaborative governance dengan menunjukkan bahwa praktik governing without government dapat berjalan secara sosial dan ekologis, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan formal untuk menjamin legitimasi, integrasi kebijakan, dan keberlanjutan tata kelola sumber daya air berbasis komunitas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi desa dan integrasi pengelolaan mata air ke dalam perencanaan pembangunan desa sebagai strategi menuju good environmental governance.

Page 10 of 10 | Total Record : 98