Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PENILAIAN PRODUK,SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI PRODUK ONLINE DI TIKTOK SHOP PADA KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Linda; Ferawati, Rofiqoh
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.65152

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Produk (X1) tidak berpengaruh terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai Thitung 0,956 > Ttabel 1,661 dan nilai Sig 0,342 > 0,05 yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. Sistem Pembayaran COD (X2) menunjukan terdapat pengaruh signifikan terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai Thitung 4,009 > Ttabel 1,661 dan nilai Sig 0,000 < 0,05 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Kepercayaan Konsumen (X3) menunjukan terdapat pengaruh signifikan terhadap Minat Beli (Y) dengan nilai Thitung 5,529 > Ttabel 1,661 dan nilai Sig 0,000 < 0,05 Jadi dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Secara bersamaan (X1), (X2), dan (X3) secara simultan menpengaruhi (Y) sebesar 0,000 < 0,005 dan nilai Fhitung > Ftabel 123,639 > 2,704. Kata Kunci: Penilaian Produk, Sistem Pembayaran COD , Kepercayaan Konsumen, Minat Beli Abstract This research aims to determine and analyze the influence of independent variables on the dependent variable. The method used in this research is quantitative. The sample consists of 96 students from the Faculty of Economics and Islamic Business at UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. The results show that Product Assessment (X1) has no significant effect on Purchase Intention (Y) with a T-count value of 0.956 < T-table 1.661 and a Sig value of 0.342 > 0.05, meaning Ho is accepted and Ha is rejected. The COD Payment System (X2) has a significant influence on Purchase Intention (Y) with a T-count value of 4.009 > T-table 1.661 and a Sig value of 0.000 < 0.05, meaning Ho is rejected and Ha is accepted. Consumer Trust (X3) has a significant influence on Purchase Intention (Y) with a T-count value of 5.529 > T-table 1.661 and a Sig value of 0.000 < 0.05, meaning Ha is accepted and Ho is rejected. Simultaneously, (X1), (X2), and (X3) significantly influence (Y) with a Sig value of 0.000 < 0.005 and an F-count value > F-table 123.639 > 2.704. Keywords: Product Assessment, COD Payment System, Consumer Trust, Purchase Intention.

REKONSTRUKSI REGULASI SELF DECLARE DALAM EKOSISTEM JAMINAN PRODUK HALAL 4.0 ANTARA KEMUDAHAN UMKM DAN KEPASTIAN HUKUM Ramadhani Alfin Habibie; Siti Asyiah; Citra Bunga Aulia
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.65628

Abstrak Skema Self-Declare dalamkerangka Jaminan Produk Halal (JPH) dirancang sebagai instrumen untuk mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, implementasinya pada era Halal 4.0 menghadirkan tantangan baru dalam menyeimbangkan kemudahan akses dengan tuntutan kepastian hukum dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan regulasi Self-Declare serta menawarkan model rekonstruksi regulasi yang ideal dalam konteks sistem jaminan halal nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan pengumpulan data melalui studi regulasi dan wawancara mendalam dengan Pendamping Proses Produk Halal, pelaku UMKM, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Self-Declare masih menghadapi risiko hukum yang signifikan akibat adanya kesenjangan literasi digital di kalangan pendamping, lemahnya sistem verifikasi terintegrasi, serta mekanisme pengawasan pascasertifikasi yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi kekuatan pembuktian dan akuntabilitas hukum terhadap status kehalalan produk. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi Self-Declare yang mengintegrasikan prinsip kepastian hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem pengawasan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada usulan model rekonstruksi regulasi Self-Declare yang berbasis pada bukti empiris implementasi di tingkat lokal, sehingga menjembatani dilema antara kemudahan akses bagi UMKM dan penguatan pengawasan dalam kerangka Halal 4.0. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis bagi para pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola sistem jaminan produk halal di Indonesia. Kata kunci: Self-Declare, Jaminan Produk Halal, Rekonstruksi Regulasi. Abstract The Self-Declare scheme within the Halal Product Assurance (JPH) framework was designed as an instrument to accelerate halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its implementation in the Halal 4.0 era presents new challenges in balancing ease of access with demands for legal certainty and accountability. This study aims to analyze gaps in the implementation of Self-Declare regulations and offer an ideal regulatory reconstruction model within the context of the national halal assurance system. The method used is a normative-empirical legal approach with data collection through regulatory studies and in-depth interviews with Halal Product Process Facilitators, MSMEs, and the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) in Palangka Raya City. The results show that the implementation of Self-Declare still faces significant legal risks due to disparities in digital literacy among facilitators, a weak integrated verification system, and a suboptimal post-certification oversight mechanism. These conditions have the potential to reduce the strength of evidence and legal accountability for product halal status. Therefore, this study recommends a reconstruction of Self-Declare regulations that integrates the principles of legal certainty, the use of digital technology, and a continuous monitoring system. The novelty of this research lies in its proposal of a Self-Declare regulatory reconstruction model based on empirical evidence of local implementation, which bridges the dilemma between facilitating access for MSMEs and strengthening oversight within the Halal 4.0 framework. These findings are expected to serve as a strategic reference for policymakers in strengthening the governance of the halal product assurance system in Indonesia. Keywords: Self-Declare, Halal Product Guarantee, Regulatory Reconstruction

ANALISIS PENERAPAN NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PELAYANAN HOTEL LATANSA NUANSA SYARIAH KOTA BENGKULU Lisa Triani; Desi Isnaini; Andi Cahyono
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.65978

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam pelayanan Hotel Latansa Nuansa Syariah Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap manajemen, karyawan, serta tamu hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hotel telah menerapkan beberapa nilai etika bisnis Islam, seperti keadilan dalam pelayanan, tanggung jawab dalam menjaga kualitas kebersihan dan kenyamanan tamu, serta penerapan prinsip ihsan melalui keramahan dan sikap profesional karyawan. Namun, terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, seperti belum terpisahnya area wudhu laki-laki dan perempuan, serta belum tersedianya kantin halal di dalam lingkungan hotel. Faktor kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman sebagian karyawan baru mengenai prinsip etika bisnis Islam. Meskipun demikian, pihak hotel melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap nilai-nilai syariah. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis Islam di hotel ini sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek fasilitas dan sertifikasi halal. Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Pelayanan Hotel Syariah, Nilai-Nilai Syariah. Abstract This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics values in the services of Hotel Latansa Nuansa Syariah in Bengkulu City. This research employs a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation with hotel management, employees, and guests. The findings indicate that the hotel has implemented several Islamic business ethics values, such as fairness in service, responsibility in maintaining cleanliness and guest comfort, and the principle of ihsan through the hospitality and professionalism of its staff. However, several aspects have not fully met sharia principles, such as the non-separated ablution areas for men and women and the absence of an internal halal-certified canteen. Another challenge is the limited understanding of sharia-based ethics among newly employed staff. Nevertheless, the hotel regularly conducts training sessions to enhance employee competence regarding Islamic ethical values. Overall, the implementation of Islamic business ethics at the hotel is considered good, although improvements are still needed, particularly in the area of facilities and halal certification. Keywords: Islamic Business Ethics, Sharia Hotel Services, Sharia Values.

PERKEMBANGAN DAN POTENSI PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA PADA ERA DIGITAL Indra Saemona; Evan Stiawan; Kustin Hartini
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66364

Abstrak Perkembangan pasar saham syariah di Indonesia menunjukkan tren positif seiring kemajuan digitalisasi yang mempermudah akses investasi. Namun, pemanfaatan teknologi digital di daerah, termasuk Kota Bengkulu, masih menghadapi tantangan literasi dan partisipasi investor. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan, peran digitalisasi, serta peluang dan tantangan pasar saham syariah di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar saham syariah berkembang signifikan ditandai peningkatan kapitalisasi, jumlah saham syariah, volume transaksi, dan investor. Teknologi digital berperan sebagai katalis utama melalui aplikasi trading online yang meningkatkan akses dan partisipasi investor, khususnya generasi muda. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, kesulitan investor pemula, serta keterbatasan variasi saham syariah. Disarankan agar pemerintah, BEI, dan perusahaan sekuritas memperluas edukasi ke masyarakat umum, meningkatkan kualitas platform digital, serta menambah variasi saham syariah guna mendorong pertumbuhan pasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Pasar Saham Syariah, Perkembangan, Potensi. Abstract The development of the Islamic stock market in Indonesia shows a positive trend, as digitalization advances, simplifying investment access. However, the use of digital technology in regional areas, including Bengkulu City, still faces challenges in terms of investor literacy and participation. This study aims to analyze the development, role of digitalization, and the opportunities and challenges of the Islamic stock market in Bengkulu City. The method used was descriptive qualitative with purposive sampling, with the researcher acting as the key instrument through observation and interviews. The results indicate that the Islamic stock market has grown significantly, indicated by increases in capitalization, the number of Islamic stocks, transaction volume, and investors. Digital technology acts as a key catalyst through online trading applications, increasing investor access and participation, particularly among the younger generation. However, obstacles remain, including low Islamic financial literacy, difficulties for novice investors, and a limited variety of Islamic stocks. It is recommended that the government, the Indonesia Stock Exchange (IDX), and securities companies expand public education, improve the quality of digital platforms, and increase the variety of Islamic stocks to encourage more inclusive and sustainable market growth. Keywords: Islamic Stock Market, Development, Potential.

Minat Adopsi Teknologi Keuangan: Tinjauan atas Kesadaran Riba, Persepsi Keamanan Data, dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66363

Abstrak Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis peran kesadaran riba, persepsi keamanan data, dan kemudahan penggunaan yang dirasakan dalam membentuk minat untuk mengadopsi teknologi keuangan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik mengikuti prosedur tinjauan literatur sistematis. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran riba berfungsi sebagai filter keagamaan yang menentukan apakah suatu aplikasi dianggap halal dan layak digunakan, dengan tingkat pengaruh yang bervariasi tergantung pada pemahaman dan komitmen keagamaan individu. Persepsi keamanan data berfungsi sebagai prasyarat mendasar yang membangun kepercayaan pengguna pada penyedia aplikasi, yang dibentuk oleh reputasi, pengalaman masa lalu, dan fitur keamanan yang terlihat. Kemudahan penggunaan yang dirasakan bertindak sebagai katalis yang mempercepat adopsi melalui pengalaman positif dan kepuasan pengguna, berinteraksi dengan dua faktor lainnya dalam menciptakan evaluasi holistik terhadap aplikasi. Ketiga penentu ini saling memengaruhi dan secara kolektif membentuk keputusan individu untuk mengadopsi atau menolak teknologi keuangan tertentu. Pemahaman komprehensif tentang dinamika ini sangat penting bagi pengembang aplikasi, regulator, dan akademisi dalam mempromosikan adopsi teknologi keuangan yang sehat dan inklusif yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Studi ini memberikan kontribusi teoritis untuk memperkaya model adopsi teknologi dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan dimensi kepercayaan, serta secara praktis memberikan landasan reflektif untuk mengembangkan aplikasi keuangan yang berpusat pada pengguna. Kata kunci: kesadaran riba, persepsi keamanan data, kemudahan penggunaan yang dirasakan, niat adopsi, teknologi keuangan, keuangan Islam, kepercayaan pengguna Abstract This literature study aims to analyze the role of riba awareness, data security perception, and perceived ease of use in shaping interest in adopting financial technology. The method used is qualitative library research with a thematic synthesis approach following systematic literature review procedures. The results indicate that riba awareness functions as a religious filter determining whether an application is considered halal and worthy of use, with varying influence levels depending on individual religious understanding and commitment. Data security perception serves as a fundamental prerequisite building user trust in application providers, shaped by reputation, past experiences, and visible security features. Perceived ease of use acts as a catalyst accelerating adoption through positive experiences and user satisfaction, interacting with the other two factors in creating a holistic evaluation of the application. These three determinants influence each other and collectively shape an individual's decision to adopt or reject a particular financial technology. A comprehensive understanding of these dynamics is essential for application developers, regulators, and academics in promoting healthy, inclusive financial technology adoption that aligns with societal values. This study contributes theoretically to enriching technology adoption models by integrating religious values and trust dimensions, and practically provides reflective foundations for developing user-centered financial applications. Keywords: riba awareness, data security perception, perceived ease of use, adoption intention, financial technology, Islamic finance, user trust

ZAKAT SEBAGAI KEUANGAN PUBLIK ISLAM : REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66376

Abstrak Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis peran zakat serta kegunaannya sebagai instrumen keuangan publik Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan fungsinya sebagai pendukung dalam mengurangi tingkat kemisikinan di Indonesia, dengan meninjau aspek regulasi serta tata kelola zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penlitian kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi literatur, yang dimana sumber yang didapat yaitu melalui berbagai jenis buku atau sumber ilmiah terkait, serta data resmi dari pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasannya zakat berperan sanagat besar serta memiliki potensi juga yang sangat besar terutama dalam upaya pengurangan tingkat kemiskinan serta kesejahteraan umat. Di Indonesia sendiri sudah ada regulasi yang mengatur terkait lembaga pengelola zakat seperti BAZNAZ dan juga LAZ. Namun dibalik regulasi yang sudah ada optimalisasi dalam peran zakat ini masih mengalami beberapa tantangan seperti, kesenjangan antara potensi dan realisasi dalam penghimpunannya, kemudian masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat dan masih banyak lagi. Sehinngga diperlukan adanya penguatan regulasi serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat. Kata Kunci: Keuangan Publik Islam, Regulasi Zakat, Tata Kelola Zakat, Pembangunan Berkelanjutan. Abstract This study aims to analyze the role of zakat and its usefulness as an Islamic public finance instrument in supporting sustainable development and its function as a means of reducing poverty in Indonesia, by reviewing aspects of zakat regulation and governance. The research method used in this study is a qualitative approach with a literature study, where the sources obtained are through various types of books or related scientific sources, as well as official data from zakat management in Indonesia. The results of this study show that zakat plays a very large role and has enormous potential, especially in efforts to reduce poverty and improve the welfare of the people. In Indonesia itself, there are already regulations governing zakat management institutions such as BAZNAZ and LAZ. However, despite the existing regulations, the optimization of the role of zakat still faces several challenges, such as the gap between potential and actual collection, the low level of public awareness regarding zakat payment, and many others. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and raise public awareness regarding zakat payment. Keywords: Islamic Public Finance, Zakat Regulation, Zakat Governance, Sustainable Development.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISFUNGSI EREKSI SUAMI SEBAGAI FAKTOR PEMICU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66895

Abstrak Disfungsi ereksi pada suami merupakan salah satu gangguan kesehatan yang tidak hanya berdampak pada fungsi biologis seksual, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, dan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, tekanan psikologis yang timbul akibat disfungsi ereksi dapat berkembang menjadi perilaku agresif dan kekerasan terhadap pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis disfungsi ereksi suami sebagai salah satu faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disfungsi ereksi dapat diposisikan sebagai salah satu faktor pemicu konflik rumah tangga yang berpotensi berkembang menjadi kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Namun demikian, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan penghapus pertanggungjawaban hukum pelaku. Dalam perspektif hukum kesehatan, persoalan ini harus dipahami sebagai irisan antara kondisi kesehatan seksual, dampak psikologis, relasi perkawinan, perlindungan korban, dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui pelayanan kesehatan, konseling, dan edukasi relasi rumah tangga yang sehat. Kata Kunci: disfungsi ereksi, kekerasan dalam rumah tangga, hukum kesehatan, perlindungan hukum, relasi perkawinan. Abstract Erectile dysfunction in husbands is a health disorder that not only affects biological sexual function, but may also trigger psychological pressure, relational conflict, and tension in marital life. In certain circumstances, psychological distress arising from erectile dysfunction may escalate into aggressive behavior and violence against a spouse. This study aims to juridically analyze erectile dysfunction in husbands as one of the triggering factors of domestic violence from the perspective of health law. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that erectile dysfunction may be positioned as one of the triggering factors of domestic conflict that potentially develops into psychological, physical, and sexual domestic violence. However, such condition cannot be used as a justification or legal excuse to eliminate criminal or civil responsibility. From the perspective of health law, this issue must be understood as an intersection between sexual health conditions, psychological consequences, marital relations, victim protection, and legal accountability. Therefore, a legal approach is needed that is not merely repressive, but also preventive through health services, counseling, and education on healthy marital relations. Keywords: erectile dysfunction, domestic violence, health law, legal protection, marital relations.

ANALISIS ASPEK MENS REA DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU BLIND COURIER PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66898

Abstrak Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku blind courier dalam tindak pidana narkotika menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan (mens rea). Blind courier merujuk pada individu yang membawa atau mengantarkan suatu barang tanpa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkotika. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya unsur kesengajaan atau pengetahuan sebagai bagian dari mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aspek mens rea dalam putusan pengadilan terhadap pelaku blind courier pada tindak pidana narkotika serta menilai pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur kesalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait tindak pidana narkotika, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan dalam perkara yang melibatkan blind courier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan, pembuktian unsur mens rea terhadap pelaku blind courier cenderung lebih menitikberatkan pada penguasaan fisik terhadap barang bukti narkotika tanpa analisis mendalam terhadap unsur pengetahuan dan kehendak terdakwa. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila terdakwa benar-benar tidak mengetahui keberadaan narkotika yang dibawanya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai unsur kesalahan dengan mempertimbangkan keadaan subjektif pelaku, termasuk tingkat pengetahuan, niat, serta konteks perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan aspek mens rea secara tepat diharapkan dapat mewujudkan putusan pengadilan yang lebih adil dan proporsional dalam penanganan perkara blind courier pada tindak pidana narkotika. Kata kunci: mens rea, blind courier, pertanggungjawaban pidana, putusan pengadilan, tindak pidana narkotika. Abstract The issue of criminal liability for blind couriers in narcotics crimes has generated debate in judicial practice, particularly regarding the proof of the element of culpability (mens rea). A blind courier refers to an individual who carries or delivers an item without knowing that the item contains narcotics. This condition raises questions regarding the fulfillment of the elements of intent or knowledge as part of mens rea in determining criminal responsibility. This study aims to analyze the application of the mens rea aspect in court decisions against blind couriers in narcotics crimes and to examine the judges’ considerations in proving the element of fault. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary legal sources such as legislation and court decisions related to narcotics crimes, as well as secondary legal materials including legal literature, academic journals, and other supporting documents. Data analysis is conducted qualitatively by examining judicial reasoning in assessing the element of culpability in cases involving blind couriers. The results of the study indicate that in several court decisions, the proof of mens rea against blind couriers tends to focus more on the physical possession of narcotics evidence without an in-depth analysis of the defendant’s knowledge and intent. This situation may lead to potential injustice when the defendant genuinely lacks awareness of the narcotics being carried. Therefore, a more comprehensive approach is required in assessing the element of culpability by considering the subjective circumstances of the offender, including the level of knowledge, intent, and the context of the act committed. Accordingly, the proper application of the mens rea principle is expected to produce more just and proportionate court decisions in handling blind courier cases in narcotics crimes. Keywords: mens rea, blind courier, criminal liability, court decisions, narcotics crimes.

DETERMINAN KINERJA SDM: KAJIAN TENTANG PENGALAMAN KERJA, RELIGIUSITAS, DAN KEPEMIMPINAN SPIRITUAL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66906

Abstrak Studi literatur ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengalaman kerja sebagai aspek kuantitatif, religiusitas sebagai aspek personal, dan kepemimpinan spiritual sebagai aspek struktural dalam membentuk kinerja sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka kualitatif dengan pendekatan sintesis tematik mengikuti prosedur tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan kearifan praktis yang memungkinkan karyawan untuk melaksanakan tugas secara kompeten dan efisien. Religiusitas memberikan motivasi internal, kompas moral, dan kerangka makna yang membuat karyawan bekerja dengan integritas, dedikasi, dan etos kerja yang kuat. Kepemimpinan spiritual menciptakan lingkungan organisasi yang memungkinkan nilai-nilai keagamaan diwujudkan dan pengalaman kerja dimanfaatkan secara optimal, melalui penciptaan makna, pemupukan rasa memiliki, dan pembangunan budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai luhur. Ketiga faktor ini saling memperkuat dan secara kolektif membentuk ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan kinerja yang unggul dan berkelanjutan. Karyawan berpengalaman dengan religiusitas tinggi yang dipimpin oleh pemimpin spiritual akan mencapai tingkat kinerja yang jauh lebih tinggi jika masing-masing faktor bekerja secara independen. Studi ini memberikan kontribusi teoritis untuk memperkaya literatur manajemen sumber daya manusia dengan mengintegrasikan dimensi kuantitatif, personal-spiritual, dan struktural, serta secara praktis memberikan landasan reflektif bagi organisasi dalam merancang kebijakan pengembangan SDM yang komprehensif. Abstract This literature study aims to analyze the relationship between work experience as a quantitative aspect, religiosity as a personal aspect, and spiritual leadership as a structural aspect in shaping human resource performance. The method used is qualitative library research with a thematic synthesis approach following systematic literature review procedures. The results indicate that work experience provides the foundation of knowledge, skills, and practical wisdom enabling employees to perform tasks competently and efficiently. Religiosity provides internal motivation, moral compass, and meaning framework that makes employees work with integrity, dedication, and strong work ethic. Spiritual leadership creates an organizational environment that allows religious values to be actualized and work experience to be optimally utilized, through creating meaning, fostering belonging, and building organizational culture based on noble values. These three factors reinforce each other and collectively form a conducive ecosystem for the growth of superior and sustainable performance. Experienced employees with high religiosity led by spiritual leaders will achieve performance levels far beyond if each factor worked independently. This study contributes theoretically to enriching human resource management literature by integrating quantitative, personal-spiritual, and structural dimensions, and practically provides reflective foundations for organizations in designing comprehensive HR development policies. Keywords: work experience, religiosity, spiritual leadership, employee performance, human resources, organizational culture, value-based management

STUDI PUTUSAN No.9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN BNA TENTANG KEABSAHAN HAK PEKERJA PASCA PHK PADA PT. BERSAMA SUKSES BAHAGIA MENURUT KONSEP IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.66975

Abstrak Penelitian ini mengkaji keabsahan serta pemenuhan hak pekerja setelah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Bersama Sukses Bahagia berdasarkan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, dengan pendekatan hukum ketenagakerjaan nasional dan konsep akad ijārah ‘alā al-‘amāl. Permasalahan PHK pada pekerja berstatus PKWT masih menjadi isu krusial, khususnya ketika hak normatif tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan PKWT secara berulang untuk pekerjaan tetap menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan perlindungan pekerja pasca hubungan kerja. Hal ini tampak dalam kasus PT BSB, di mana pekerja yang telah lama bekerja tetap berstatus kontrak dan tidak memperoleh hak pasca PHK secara layak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis putusan, regulasi, dan literatur fikih muamalah. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim menilai hubungan kerja berdasarkan fakta keberlanjutan, bukan sekadar kontrak formal, sehingga status PKWT berubah menjadi PKWTT. Putusan ini mencerminkan perlindungan melalui pemenuhan hak pekerja, baik finansial maupun non-finansial, sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam ijārah. Kata Kunci: Hak Pekerja, ijārah ‘ala al-‘amāl, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Abstract This study examines the validity and fulfillment of workers’ rights following termination of employment at PT Bersama Sukses Bahagia, based on Decision Number 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna, using both national labor law and the concept of ijārah ‘alā al-‘amāl. Termination involving fixed-term contract workers (PKWT) remains a critical issue, particularly when statutory rights are not properly fulfilled. The repeated use of PKWT for permanent work creates legal uncertainty and weakens post-employment protection. This is reflected in the PT BSB case, where long-serving workers remained classified as contract employees and did not receive adequate post-termination rights. This research applies a qualitative method with a normative juridical approach, analyzing court decisions, regulations, and Islamic jurisprudence literature. The findings show that judges prioritized the factual continuity of the employment relationship over formal contractual status, resulting in the conversion of PKWT into permanent employment (PKWTT). The decision reflects the protection of workers through the fulfillment of both financial and non-financial rights, in line with the principles of justice and trustworthiness in ijārah. Keywords: Workers’ Rights, Ijārah ‘Alā Al-‘Amāl, Termination Of Employment, Legal Protection, Industrial Relations Court Decisions

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA