cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 2 Januari 2024" : 13 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN AMANAH UMROH DI BANK PENGKREDITAN RAKYAT HASAMITRA CABANG GOWA Herawati; Hadi Daeng Mapuna; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37810

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa dan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Hasamitra tidak berlabel syariah tapi produk produknya ada yang berbasis syariah contohnya produk amanah umroh yang bekerja sama dengan travel. Terkait dengan program Amanah Umroh di Bank Hasamitra ini dikarenakan produknya masih baru sehingga belum ada nasabah yang pernah menggunakan produk tersebut. BPR Hasamitra ini Semua mekanisme atau skema pemberangkatan itu BPR bukan penyelenggaraan melainkan hanya menyediakan biaya talangan terkait dengan mekanisme penyelenggaraannya itu diserahkan kepada pihak Travel yang ditemani bekerja sama yakni Travel Al Jawisiyah. Implikasi dari penelitian ini adalah: BPR Hasamitra ini diharapkan lebih sering lagi melakukan promosi mengenai adanya pembiayaan produk Amanah Umroh. dan Jika produk pembiayaan Amanah Umroh ini dikenal oleh masyarakat luas maka masyarakat juga lebih mudah menjalankan ibadah umroh secara sehat wal-Afiat. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa”. Kata Kunci: Pembiayaan, Dana Talangan, Umroh. Abstract This study aims to explain how the mechanism of the Umrah mandate program is at BPR Hasamitra Cab Gowa. And how is the mechanism for the Umrah mandate program at BPR Hasamitra Cab Gowa. opportunity to obtain complete and valid data. The results of this study indicate that Bank Hasamitra is not labeled sharia but has sharia-based products, for example, the Umrah mandate product that works with travel. Hasamitra Bank also has no units yet, but bailout funds for those who have income such as employees, employers etc. related to the Umrah Amanah program in This Hasamitra Bank is because the product is still in its infancy, no customers have ever used the product. This Hasamitra BPR All of the departure mechanisms or schemes of the BPR are not implementation but only provide bailout fees related to the implementation mechanism that are handed over to the Travel party that is accompanied by working together, namely Travel Al Jawisiyah. The implications of this research are: BPR Hasamitra is expected to carry out promotions more frequently regarding the existence of Amanah Umroh product financing. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on Umrah Financing at Hasamitra People's Credit Bank, Gowa Branch". Keywords: Umrah, Bailout, Financing.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT SECARA SEDERHANA DAN EKONOMIS DI DESA BONTO BIRAO, KECAMATAN TONDONG TALLASA, KABUPATEN PANGKEP Ramadhani, Rahmat; M. Thahir Maloko; Erlina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37833

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat secara Sederhana dan Ekonomis di Desa Bonto Biro, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep” dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan hokum syar’i. Sumber data dalam penelitian yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, teknik analis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep penyelesaian sengketa tanah ulayat dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Di mana para pihak terlebih dahulu bersepakat untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana dan ekonomis (non litigasi), setelah para pihak yang bersengketa sepakat menempuh jalur sederhana dan ekonomis (non litigasi) maka selanjutnya memilih mediator yang dianggap mampu menjembatani kepentingan para pihak. Kemudian, mediator yang telah dipilih akan berusaha membangun komunikasi dengan para pihak yang bersengketa sehingga diharapkan dapat memberikan solusi/jalan keluar dari permasalahan tersebut. Adapun penyelesaian sengketa tanah ulayat secara sederhana dan ekonomis (non litigasi) seperti yang dilakukan masyarakat Bonto Birao merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dan perdamaian. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Non Litigasi Abstract This research raises the subject of "Review of Islamic Law on Simple and Economic Settlement of Customary Land Disputes in Bonto Biro Village, Tondong Tallasa District, Pangkep Regency" using historical approaches, sociological approaches, and syar'i legal approaches. Data sources in research are derived from primary and secondary data. To obtain the data needed in this study, data reduction, data presentation, comparison analysis techniques, and conclusions are carried out. The results of this study show that the concept of customary land dispute resolution is implemented in several stages. Where the parties first agree to resolve the dispute simply and economically (non-litigation), after the disputing parties agree to take a simple and economical path (non-litigation), they then choose a mediator who is considered capable of bridging the interests of the parties. Then, the chosen mediator will try to build communication with the parties to the dispute so that it is expected to provide solutions to the problem. The settlement of customary land disputes in a simple and economical manner (non-litigation), as carried out by the Bonto Birao community, is one of the dispute settlements allowed in Islam because it contains elements of help and peace. Keywords: Dispute Resolution, Customary Land, Non-Litigation
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ARRUM BPKB (Studi Kasus PT Pegadaian Syariah Unit Pembantu Syariah Pattallassang Kabupaten Gowa) Reski Nur Afiah; Muhammadiyah Amin; Mahmudah Mulia Muhammad
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38378

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian Syariah, Dari Permasalah pokok tersebut maka melahirkan Sub-sub masalah atau pertanyaan penelitian yaitu: 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana implementasi ketentuan gadai syariah pada pembiayaan Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang Kabupaten Gowa? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pengelolah Unit PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang. Selanjutnya, metode pengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: klarifikasi data, reduksi data dan editing data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang menggunakan Akad Rahn pada produk pembiayaan ARRUM yang ditawarkan kepada Nasabah. Di dalam akad Rahn ini PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang yang Pemberian pembiayaan disertai jaminan, atas pinjaman yang diterimanya pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Pembiayan ARRUM BPKB telah memenuhi syarat Hukum Islam yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Produk-produk pada PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang khususnya Produk ARRUM tersebut hendaknya sosialisasikan ke masyarakat khususnya masyarakat muslim, agar kiranya mengetahui secara detail mengenai mekanisme yang digunakan untuk pinjaman usaha dengan jaminan kendaraan bermotor.2) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam hal praktek muamalah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan daya saing dengan Lembaga lainnya. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Pegadaian Syariah Abstract The main problem of this research is how the Islamic Law Review of ARRUM BPKB financing at PT. Sharia Pawnshops, From these main problems, it gives birth to sub-problems or research questions, namely: 1) What is the financing mechanism for Arrum BPKB PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian, Gowa Regency?,2) How is the implementation of the sharia pawn provisions on Arrum BPKB financing PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop, Gowa Regency?This type of research is classified as qualitative with the research approach used is empirical juridical. The data sources for this research are the Leaders and Operational Managers of PT. UPS Pattallassang Sharia Pawnshop. Furthermore, the data collection methods used were interviews, documentation and observation. Then, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data clarification, data reduction and data editing. The results of this study indicate that PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian uses the Rahn Contract for the ARRUM financing product offered by PT. UPS Pattallassang Sharia Pegadaian to Customers. Under Rahn's contract, PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang, which provides financing accompanied by collateral, for loans received, the party withholding obtains guarantees to take back all or part of their receivables.The implications of this research are: 1) Products at PT. Pegadaian Syariah UPS Pattallassang especially the ARRUM product should be disseminated to the community, especially the Muslim community, so that they know in detail about the mechanism used for business loans secured by motor vehicles. 2) Improvement of competent Human Resources (HR) in terms of muamalah practice so that they can improve performance and competitiveness with other institutions. Keywords: Islamic Law, Financing, Sharia Pawnshops
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA TAMADAMPENG KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR Risdayanti; Sohrah; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39232

Abstract

Abstrak Tanah sebagai tempat kita berpijak dan menopang sebagian besar kehidupan kita. Dalam praktiknya jual beli tanah tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar jual beli tanah di bawah tangan di ddesa tamadampeng kecamatan galesong kabupaten takalar yang di mana penjual dan pembeli ini melakukan transaksi bukan di depan notaris/ppat, tak berupa surat di bawah tangan ini menimbulkan masalah di kemudian hari. Rumusan masalah dalam yaitu : bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah di bawah tangan yang terjadi didesa tamadampeng , kecamatan galesong, kabupaten takalar dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong, kabupaten takalar. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Jual beli tanah di bawah tangan di desa tamadampeng, kecamatan galesong kabupaten takalar hukumnya tidak sah tidak memenuhi syarat, rukun jual beli dan banyak yang di rugikan di kemudian hari karna tidak melibatkan notaris dalam transaksi yang di lakukan di mana hanya selembar kwitansi yang bukan akta outentik yang hanya berdasar atas kepercayaan dan prosesnya tidak di lanjut ke badan pertanahan menurut masyarakat cukup keberatan karena biayanya yang relatif tinggi dan memakan waktu yang banyak untuk mengurusnya dan di hadapan kepala desa sudah cukup. Kata Kunci: Di bawah Tangan, Hukum Islam, Jual Beli. Abstract Land as a place where we stand and sustains most of our lives. In practice, buying and selling land does not always run smoothly. Buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, where the seller and buyer do the transaction is not in front of a notary/ppat, not in the form of underhanded letters. This creates problems in later. The formulation of the internal problem is: what is the process of carrying out the sale and purchase of land under the hands that took place in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district and what is the view of Islamic law on buying and selling land under the hands in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district. This research is a field research (field research) and uses observation research methods, interviews, documentation. Buying and selling land privately in Tamadampeng village, Galesong sub-district, Takalar district, is illegal, does not meet the requirements, the pillars of sale and purchase and many losers in the future because they do not involve a notary in the transaction carried out where only a receipt is not an authentic deed which is only based on trust and the process is not forwarded to the land agency according to the community is quite objectionable because the costs are relatively high and it takes a lot of time to arrange it and it is sufficient in the presence of the village head. Keywords: Under Hand, Islamic Law, Buying and Selling.
JUAL BELI SALAM (PESANAN) SECARA ONLINE PADA TOKO SISY SHOP KAB. GOWA PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH Hasmita; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39374

Abstract

Abstrak Praktik jual beli salam (pesanan) pada toko Sisy Shop Kab. Gowa merupakan kegiatan jual beli dimana pembeli melakukan pembayaran di awal dan barangnya akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kepakatan. Mengenai pembayaran di awal toko Sisy Shop menerapkan sistem pembayaran yaitu dengan transfer antar bank. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana praktik jual beli salam (pesanan) pada toko Sisy Shop Kab. Gowa dan Bagaimana peirspeiktiif fiiqh muamalah teirhadap jual beilii salam (peisanan) seicara onliinei pada toko Siisy Shop Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obervasi dan dokumentasi. Praktek jual beli salam secara online pada toko Sisy Shop sebagian telah memenuhi rukun dan syarat jual beli salam, dan sebagian pula adanya syarat yang tidak terpenuhi yaitu akibat dari kelalaian penjual mengenai penyerahan barang kepada pembeli yang tidak tepat waktu. Sehingga menimbulkan kekecewaan dan mengakaibatkan adanya kerugian salah satu pihak. Dalam proseis jual beilii diipeirlukan seibuah iitiikad baiik seipeirtii jujur, adiil dan tanggung jawab. Adapun tanggung jawab seiorang peinjual tiidak hanya pada saat meineiriima peimbayaran teitapii sampaii barang teirseibut diiteiriima oleih peimbeilii. Kata Kunci: Jual Beli Salam, Online, Perspektif Fiqh Muamalah Abstract The practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa is a buying and selling activity where the buyer makes an initial payment and the goods will be delivered at a later date according to the agreement. Regarding payment at the start of the shop, Sisy Shop implements a payment system, namely by bank transfer. The internal problem formulation is: How is the practice of buying and selling greetings (orders) at the Sisy Shop Kab. Gowa and How is the perspective of muamalah fiqh on buying and selling greetings (orders) online at the Sisy Shop Kab. Gowa. This research is a field research using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of buying and selling greetings online at the Sisy Shop store has partially fulfilled the pillars and conditions for buying and selling greetings, and partly there are conditions that are not met, namely the result of the seller's negligence regarding the delivery of goods to buyers who are not on time. So that it causes disappointment and results in a loss to one of the parties. In the buying and selling process, good faith is needed, such as honesty, fairness and responsibility. The responsibility of a seller is not only when receiving payment but until the goods are received by the buyer. Keywords: Buying and Selling Salam, Online, Fiqh Muamalah Perspective
ANALISIS HUKUM DALAM MELACAK JEJAK DIGITAL DAN MEMAHAMI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM ERA TEKNOLOGI Iqbal, Muhammad; Ardie , Heru Juli; Hasan, Zainudin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43802

Abstract

Abstrak Informasi menjadi sebuah kebutuhan sangat primer bagi masyarakat. Saat ini dengan memanfaatkan fasilitas media dan jaringan internet, masyarakat dapat menerima dan menyebarkan informasi melalui media digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki konsekuensi yang berdampak pada perubahan pola produksi dan konsumsi informasi yang dilakukan oleh khalayak umum. Sehingga peneliti tertarik dalam melakukan ini guna untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melakukan transaksi dan privasi data sehingga dapat mengurangi Tindakan kriminal yang berkaitan dengan data atau cybercrime. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam era digital ini, fungsi perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dan pengetahuan pun berubah. Perpustakaan harus berubah paradigma menjadi berbasis teknologi dan lebih mengembangkan diri, agar sebagai sumber pembelajaran perpustakaan tetap menjadi tulang punggung bangsa dalam memperoleh pengetahuan dan memperdalam keilmuan, Dinamika tindak pidana yang terus berkembang dengan cepat adalah alasannya, dan Big Data juga menjadi salah satu tools mereka menjalankan aksinya. Kata Kunci: Alat bukti elektronik; Jejak digital; cybercrime. Abstract Information has become a very primary need for the community. Currently, by utilizing media facilities and internet networks, people can receive and disseminate information through digital media. The rapid development of technology and communication has consequences that have an impact on changing patterns of production and consumption of information by the general public. So that researchers are interested in doing this in order to increase awareness in conducting transactions and data privacy so as to reduce criminal acts related to data or cybercrime. The results showed that in this digital era, the function of the library as a provider of information and knowledge services has changed. Libraries must change their paradigm to become technology-based and develop themselves more, so that as a source of learning the library remains the backbone of the nation in gaining knowledge and deepening knowledge, the dynamics of criminal acts that continue to grow rapidly are the reason, and Big Data is also one of the tools they carry out their actions. Keywords: Electronic evidence; Digital footprint; cybercrime.
PENIPUAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET BERUPA JUAL-BELI ONLINE Rusdiyanto, Dheny; Siwi , Dwi Raka; Fitriana, Galuh; Fitri, Astria; Jainah, Zainab Ompu
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43808

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum di Indonesia mengenai perjudian online dan peraturan khusus yang digunakan oleh otoritas terkait untuk mengatur perjudian online. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menyimpulkan bahwa arbitrase online sama dengan arbitrase konvensional. Penggunaan Sistem Elektronik (komputer, internet, telekomunikasi) adalah salah satu perbedaannya. KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas. Pengadilan yang akan memutuskan nasib penipuan yang sulit. Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang mengatur tentang iklan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen. Secara terpisah, atau dalam hubungannya dengan pasal kedua, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kata Kunci: Penipuan, Internet, Jual-beli online. Abstract This study aims to shed light on the legal regulations in Indonesia regarding online gambling and the specific regulations used by the relevant authorities to regulate online gambling. This article uses normative legal research to conclude that online arbitration is equivalent to conventional arbitration. Use of Electronic Systems (computers, internet, telecommunications) is one of the differences. The KUHP and UU No. 11, 2008, on Electronic Information and Transactions, contain the aforementioned provisions. A court of law will decide the fate of the sulit penipuan. This provision can be compared to Article 378 KUHP or Article 28 ayat (1) UU ITE, which deals with misleading advertising and consumer protection. Separately, or in conjunction with the second of these passages, 378 KUHP jo Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 concerning the payment and nonpayment of ITE. Keywords: Fraud, Internet, Online buying and selling.
KONSEP DAN PERMASALAHAN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH Amin, Muhamad; Jajuli, Sulaeman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44061

Abstract

Abstrak Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pihak kedua dalam rangka membantu permodalan untuk mengembangkan usahanya. Dengan kata lain pembiayaan menjadi jembatan penghubung antara nasabah dan pihak penyedia modal dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Disisi lain pembiayaan syariah mampu memberikan nilai-nilai kesepakatan dan tanpa paksaan dalam melakukan akad transaksi yang di inginkan. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana konsep pembiayaan syariah diterapkan di masyarakat serta di implemntasikan oleh Lembaga pembiayaan syariah sebagai wujud aturan agama. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik wawancara secara mendalam kepada para nasabah Lembaga pembiayaan syariah dalam melihat sejauh mana penerapan akad-akad sesuai kesyariatan yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah dan konsep pembiayaan syaraiah yang sudah ada. Temuan peneliitaian ini adalah masih banyak nasabah tidak taat dan tidak ada kemauan dalam melunasi kewajiban pembayaran yang telah diberikan pihak penyedia modal sementara didalam tuntunan syariah nasabah wajib melunasi dan membayar sesuai kesepakatan atau akad yang telah di putuskan secara bersama-sama, juga masih ditemukan nasabah tidak sesuai dengan peruntukan yakni, dipakai untuk konsumsi padahal sudah jelas pembiayaan syariah ini meng cover mereka yang kekurangan modal usaha untuk dapat terbantu dari segi permodalan dalam mengembakan usaha. Kata Kunci: Konsep pembiayan syariah, permasalahan, kesesuaian. Abstract Financing is funding provided by a second party in order to assist with capital to develop the business. In other words, financing becomes a bridge between customers and capital providers in providing credit access to the public. On the other hand, sharia financing is able to provide agreed values and without coercion in carrying out the desired transaction agreement. The aim of this research is to see to what extent the concept of sharia financing is applied in society and implemented by sharia financing institutions as a form of religious rules. This research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques with customers of sharia financing institutions to see the extent to which contracts are implemented in accordance with predetermined sharia law so that they are in accordance with existing sharia financing rules and concepts. The findings of this research are that there are still many customers who are disobedient and do not have the will to pay off the payment obligations that have been given by the capital provider, while according to sharia guidelines, customers are obliged to repay and pay according to the agreement or contract that has been decided jointly, it is also still found that customers do not according to its intended purpose, namely, it is used for consumption, even though it is clear that this sharia financing covers those who lack business capital to be helped in terms of capital in developing their business. Keywords: Sharia financing concept, application, suitability.
PENGELOLAAN INFAQ ZAKAT DAN SEDEKAH Haikal, Fikri; Misbahuddin; Nur Taufiq Sanusi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44098

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana pengelolalan zakat infaq dan sedekah. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proses pengelolaan zakat infaq dan sedekah dan bagaimana peran zakat infaq dan sedekah dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Infaq merupakan pengeluaran sebagian harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah adalah pemberian secara suka rela harta atau bahan makanan untuk kebutuhan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan masalah kemiskinan adalah dengan memberdayakan ummat melalui infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan edekah merupakan cara untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Infaq zakat dan sedekah mempunyai potensi besar jika digunakan untuk memberdayakan ummat. Dengan adanya infaq zakat dan sedekah menjadi salah satu instrumen ekonomi untuk pembukaan lapanngan pekerjaan yang baru dan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Pengelolaan infaq zakat dan sedekah dikelola oleh badan khusus yang ditunjuk negara sebagai pengelola infaq zakat dan sedekah. Infaq zakat dan sedekah dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang berdiri secara independen yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat infaq dan sedekah pada tingkat nasional. Kata Kunci: Pengelolaan, Infaq, Zakat, Sedekah Abstract The main problem in this research is how to manage zakat and alms infaq. From this main problem, the following sub-problems were formulated: What is the process of managing zakat and alms infaq and what is the role of zakat and alms infaq in the Indonesian economy. This research is of a library research nature, namely examining several book journals and several opinions of legal experts and ulama relating to the management of zakat and alms infaq. Infaq is the expenditure of part of one's assets or income for purposes ordered by the Islamic religion. Zakat is property that must be released by muzakki in accordance with sharia provisions and given to people who are entitled to receive it. Alms is the voluntary giving of property or foodstuffs for the needs of others. One way to improve the economy and alleviate the problem of poverty is to empower the community through infaq zakat and alms. Zakat and alms donations are a way to reduce economic problems such as poverty. Zakat and alms donations have great potential if used to empower the community. With the existence of infaq, zakat and alms become an economic instrument for opening new job opportunities and encouraging the growth of the people's economy. The management of zakat and alms infaq is managed by a special agency appointed by the state as the manager of zakat and alms infaq. Zakat and alms infaq are managed by the National Zakat Amil Agency which is established independently and is tasked with collecting and distributing zakat infaq and alms at the national level. Keywords: Menjament, Infaq, Zakat, Alms
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mik Imbah Arbaina; Fadoilul Umam
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.44212

Abstract

Abstrak Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan elemen penting dalam mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibutuhkan dalam mencari solusi yang efektif dan adil untuk para pihak yang bersengketa. Perbedaan metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia menciptakan kebutuhan untuk memahami lebih dalam tentang dua sistem hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian sengketa dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, model penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibagi menjadi dua yaitu: melalui kekuasaan kehakiman dan di luar kekuasaan kehakiman. Dalam hukum positif Indonesia juga ada dua model penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di pengadilan dengan hasil akhir penyelesaian yang memenangkan salah satu pihak (win-lose solution). Kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dengan mengambil kesepakatan para pihak sehingga hasil yang diperoleh dari penyelesaian sengketanya adalah win-win solution. Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Sengketa Ekonomi Syariah. Abstract Sharia economic dispute resolution is an important element in developing the financial sector in Indonesia. Sharia economic dispute resolution is needed to find effective and fair solutions for the disputing parties. The differences in sharia economic dispute resolution methods in Islamic law and Indonesian positive law create the need to understand more deeply about these two legal systems. This research aims to examine dispute resolution models within the framework of Islamic law and positive law in Indonesia. The research method used is qualitative research with a literature study approach. The research results show that in Islamic law, the sharia economic dispute resolution model is divided into two, namely: through judicial power and outside judicial power. In Indonesian positive law there are also two models of sharia economic dispute resolution. First, dispute resolution through litigation is carried out in court with the final result being a settlement that wins one of the parties (win-lose solution). Second, non-litigation dispute resolution is carried out outside of court by taking an agreement between the parties so that the results obtained from resolving the dispute are a win-win solution. Keywords: Islamic Law, Positive Law, Sharia Economic Disputes.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue