cover
Contact Name
Anita Herlina
Contact Email
jikk.poltekim@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jikk.poltekim@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Gandul No. 4, Cinere, Depok, Jawa Barat, Indonesia 16514
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK)
Published by Politeknik Imigrasi
ISSN : 26224828     EISSN : 27749592     DOI : https://doi.org/10.52617/jikk
An objective of JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Social Studies; Border Studies; International Development; Citizenship Studies; Diaspora. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 158 Documents
DISHARMONI PELAKSANAAN ANTARA EKSTRADISI DAN DEPORTASI DALAM HAL PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA bakhtiar, masdar; Kadriah, Awaluddin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.305

Abstract

Abstract The extensibility of law enforcement, in the international arena, enters the modern worldview, which is influenced by the increasingly easy flow of human migration, causing many criminals to move to other countries to avoid punishment in the country where they committed the crime. So law enforcement requires that law enforcement be possible against crimes outside the territorial country where the crime occurred, or the return of the perpetrator to the country where the crime was committed by him. The formulation of the problem under study is how the conflict of norms between the extradition instrument and the deportation instrument in terms of law enforcement in Indonesia. The research method is normative research. The conclusion is that there is a conflict of norms between the extradition instrument and the deportation instrument in terms of law enforcement in Indonesia that in cases that should have been extraditioned but carried out deportation, English translation. so that it is inconsistent with the principle of Lex Superior derogat legi inferiori in terms of substanceThe Extradition Regulation is superior where in article 36 paragraph (2) of the Extradition Law the authority to carry out extradition is in the hands of the president, while in general immigration arrangements in the Immigration-Law including deportations are within the authority of the Minister. English translation. In the level of authority, of course, the authority of the President can be considered superior to the authority of the Minister.English translation. Keywords: Norms, Conflagration, Extradition, Deportation,
SAMBUT G20 DENGAN TRANSFORMASI PARADIGMA GLOBAL PADA KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN Melina Tri Asmara
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.329

Abstract

KTT G20 tentunya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar terhadap ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Dengan tema yang diusung Indonesia pada tahun ini yaitu “Recover Together, Recover Stronger”. Dasar adanya tema tersebut adalah pemerintah Indonesia berupaya untuk mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya G20 sendiri diharapkan dapat memberi kesempatan Indonesia untuk dapat bekerja sama dengan berbagai negara. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik bagi para investor asing yang lebih bersifat terbuka dan kompetitif, Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmennya dalam Paket Kebijakan Ekonomi dimana pada segi Keimigrasian yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, Imigrasi menunjang Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dengan membuat sebuah kebijakan baru untuk menunjang kemudahan Warga Negara Asing dalam melakukan investasi di Indonesia, Kebijakan Warga Negara Asing dalam melakukan Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 maupun kebijakan terkait Warga Negara Asing yang melaksanakan kegiatan pada event G20. Adanya pembaharuan kebijakan tersebut, menjadikan kesadaran akan adanya perubahan paradigma atau perubahan perlahan pola pikir Keimigrasian mengenai kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.
E-PERDIM INNOVATION'S EFFECT ON WORKLOAD EMPLOYEES AT THE TPI SURAKARTA CLASS I IMMIGRATION OFFICE Rahmawati Nurul Jannah; Gunawan ari nursanto; Muhamad Dafaburhani Rifan
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.364

Abstract

Penerapan e-Government pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta salah satunya adalah inovasi Elektronik Perdim yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemohon paspor dikarenakan tidak perlu lagi mengisi perdim secara manual pada kertas yang disediakan. Namun, digantinya perdim menjadi E-Perdim mengakibatkan pegawai bekerja lebih berat dibanding dengan sebelumnya, dikarenakan pengisian EPerdim dilakukan melalui komputer secara manual oleh pegawai setelah itu juga E-Perdim dicetak secara print out yang dimana tidak berbeda jauh dengan perdim sebelumnya. Sehingga dengan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari inovasi E-Perdim terhadap beban kerja pegawai pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pegawai. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan total 60 pegawai yang pernah menggunakan inovasi E-Perdim. Data didapatkan dengan menggnakan uji validitas, uji reliabilitas, transformasi data, uji linearitas, uji normalitas, uji regresi linier sederhana, uji statistik t, dan uji koefisien determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS 25.0. hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya pengaruh antara inovasi E-Perdim terhadap beban kerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dengan signifikansi pengaruh sebesar 61,6% sehingga sisanya 38,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WNA TERHADAP PNBP DI BIDANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR) Seno Setyo Pujonggo
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.367

Abstract

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dioptimalkan dalam pengelolaanya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (OA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Hal ini tentunya harus bisa diatasi salah satunya dengan melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Indonesia harus bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, dan jika kegiatan Warga Negara Asing tersebut tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggalnya di Indonesia maka harus dilakukan upaya preventif agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
IMPLEMENTASI VISA RUMAH KEDUA UNTUK MEMPERMUDAH INVESTASI DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID 19 (IMPLEMENTATION OF SECOND HOME VISA TO FACILITATE INVESTMENT IN INDONESIA IN ORDER OF ECONOMIC RECOVERY POST COVID-19 PANDEMIC) Muhadzib Rezki Hilmy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.370

Abstract

Abstract (Bahasa). Penelitian ini berfokus pada pengkajian kepustakaan untuk menganalisis manfaat dan konsekuensi dari implementasi kebijakan visa rumah kedua dalam melayani investor asing. Penelitian ini bertujuan dalam mensosialisasikan urgensi implementasi kebijakan rumah kedua sebagai strategi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif secara kualitatif dengan mengidentifikasi kepustakaan (tulisan & hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan lainnya yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan visa rumah kedua memiliki potensi yang besar dalam memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi melalui pemanfaatan investasi asing. Kebijakan visa rumah kedua memberikan banyak dampak positif, namun tetap perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kebijakan ini terimplementasi secara optimal. Kata kunci: Visa rumah kedua; investor asing; ekonomi; pasca pandemi
ABO: AS A PREVENTIVE AND INNOVATIVE STRATEGY FOR THE RECONSTRUCTION OF NEW NORMAL IMPLEMENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE IMMIGRATION SERVICE FUNCTION Ferdyan Samuel Karunia; Muhammad Rezki Hilmy
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.379

Abstract

The increase in the intensity of the occurrence of disasters coupled with the presence of the Covid-19 pandemic caused problems in the process of Examination Reports (BAP) at the Immigration Office Class I Non TPI Bekasi. The problem is in the form of a ban on queues at BAP services due to the increased intensity of passport BAP applicants. This study aims to provide ideas in solving problems including BAP queues. The data collection technique used is pursosive sampling (destination sample). The primary data and secondary data that have been collected are then examined qualitatively to then draw conclusions. The results of this study are that it is necessary to use the Immigration Management Information System (SIMKIM) in creating an online queuing system for the BAP process at the Immigration office, namely through ABO (Online BAP Queue Application).
REFUGEES : A HUMANITARIAN PROGRAM THAT IS BENEFICIAL FOR LONG TERM ECONOMIC DEVELOPMENT Anita Herlina
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.392

Abstract

Refugees often portrayed in a negative light. However, Refugees are an asset for the host countries, in particular over longer term. This research explores to what extent refugees contribute an economic benefit for the hosts. In particular, this research’s specific research question is as follows: Do refugees harm or benefit host countries’ local jobs? This research uses a method of literature review. This research reviews the literatures to understand the key questions in the comprehension of host country benefits. It argues that refugees contribute an economic benefit for the receiving countries and do not harm the local jobs of the host countries. The findings in the research are as follows: first, the specific benefits refugees offer for the longer-term economic development of the host countries. Second, most of the refugees work in low-skilled jobs and do not harm local people’s jobs. Conversely, refugees can assist low-skilled local workers lift their skills and work into a higher wage and occupation set. Third, politicians together with the media have the most significant role in shaping the public’s perspective towards refugees. Fourth, the proper approach of integration policy leads to empowerment of refugees. Access to employment is the most significant government input to benefit the national economy. Finally, refugees can be an asset rather than a burden in the longer term. This effect is particularly the case in the second and third generations.
Effectiveness of M-Paspor Applications in Aspects of Public Service and E-government Pratama, Reza Akbar; Utami, Dana Alya
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.380

Abstract

Utilization of technology in public services promises effectiveness and efficiency to help all human work lines because it can accelerate the work process done. The embodiment of e-government can be manifested as a form of utilizing technology in the public service sector. The M-Passport app is one of the implementations of e-government in the immigration field. The implementation of M-passport apps will be reviewed effectively whether they can realize effectiveness in public-e-government services. This can be seen from the implementation of passport applications which are getting easier and faster with the help of technology and systems that exist in the M-Paspor Application. This also supports the implementation of e-government-based public services and helps oversee social distancing policies during the Covid-19 pandemic in Indonesia so that we can continue to provide optimal immigration
PENYESUAIAN IMIGRASI TERKAIT PERALIHAN STATUS PANDEMI KE ENDEMI TERHAHAP WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Kantor Imigrasi TPI Kelas I Malang pratama, muhammad ardiansyah; Zahidi, M.Syaprin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.387

Abstract

Kemunculan isu Covid-19 menjadi titik utama dari segala perubahan dan penyesuaian yang terjadi di segala dimensi baik di level negara ataupun individu,salah satunya adalah instansi negara yaitu imigrasi.Covid-19 mengharuskan keimigrasian di seluruh negara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi terutama kepada lalu lintas warga negara asing baik yang ingin menetap atupun pulang ke negara mereka.Banyak peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pemerintah negara salah satunya Indonesia.Seiring berjalannya waktu status pandemic beralih status menjadi endemic yang berarti terdapat penyesuaian kebijakan baru terhadap para warga asing.Penelitian ini akan menggunakan metode komparasi guna mengkomparasikan kebijakan ketika terjadi peralihan status dari pandemic menuju endemic dengan studi kasus pada kantor imigrasi kelas I di kota Malang.
GOVERNANCE OF PASSPORT ISSUANCE SERVICES DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A CASE STUDY AT THE IMMIGRATION OFFICE CLASS I CHECKPOINT YOGYAKARTA Fitriyono, Junaidul -; Puspita, Intan Sari; Yuni, Farikah; Marthalia, Virgin
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i1.393

Abstract

Passport issuance at the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office during the COVID-19 pandemic experienced various fluctuations. At the beginning of the pandemic, it experienced a very significant decline with a closure then continued with restrictions until the implementation of the new normal. The response made by the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office by implementing innovations derived from the Directorate General of Immigration’s policies in the form of the M-Passport application and the Eazy Passport program, as well as internally created innovations such as Karyo Sepakat, Bilang Karyo and Mas Karyo is enough to encourage an increase in passport applications. Networking in order to increase passport applications is also carried out with the Eazy Passport program and cooperation with institutions including in education, business and government sectors. The establishment of UKK at the UGM International Office, ULP at Lippo Plaza Mall and MPP in Wates Kulon Progo are part of network development in expanding passport issuance services outside the Yogyakarta Class I Checkpoint Immigration Office. System development and socialization are important factors in order to maintain the sustainability of innovation and efforts to maintain the networking that has been established.

Page 10 of 16 | Total Record : 158