Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK)
An objective of JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is to promote the wide dissemination of the results of systematic scholarly inquiries into the broad field of migration research. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is intended to be the journal for publishing articles reporting the results of research on migration studies. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian invites manuscripts in the areas: Migration Studies; Social Studies; Border Studies; International Development; Citizenship Studies; Diaspora. JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian accepts articles in any business related subjects and any research methodology that meet the standards established for publication in the journal. The primary, but not exclusive, audiences are academicians, graduate students, practitioners, and others interested in business research. The primary criterion for publication in JIKK: Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is the significance of the contribution an article makes to the literature in business area, i.e., the significance of the contribution and on the rigor of analysis and presentation of the paper. The acceptance decision is made based upon an independent review process that provides critically constructive and prompt evaluations of submitted manuscripts.
Articles
158 Documents
<![CDATA[Solusi Pemenuhan Kesejahteraan Pengungsi Selama Proses Resettlement dari Perspektif Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Diandra Paramita Anggraini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.260
<![CDATA[Status Indonesia sebagai negara nonpihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyebabkan negara ini tidak wajib memenuhi hak pengungsi seutuhnya dalam peraturan nasional, khususnya hak pendidikan dan pekerjaan. Selama ini, penanganan pengungsi di Indonesia salah satunya dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Perpres ini digadang-gadang menjadi solusi kekosongan hukum pengungsi di Indonesia karena belum meratifikasi kedua konvensi pengungsi. Masalahnya, meski Perpres ini sudah lebih komprehensif daripada beberapa peraturan sebelumnya, peraturan ini masih gagal menyelesaikan persoalan utama penanganan pengungsi, yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan akibat minimnya akses pendidikan dan pekerjaan. Padahal, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Bangladesh dan India, kedua negara tersebut telah memiliki skema penanganan pengungsi yang cukup baik di kedua sektor tersebut. Dengan metode yuridis-komparatif, artikel ini akan membahas potensi Indonesia mengizinkan pengungsi untuk mengakses pekerjaan dan pendidikan dalam peraturan nasional di masa yang akan datang dan rekomendasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia berpotensi mampu menyediakan peraturan yang berpihak pada pengungsi. Kata Kunci: pengungsi, Konvensi 1951, Protokol 1967, pendidikan, pekerjaan]]>
<![CDATA[The OPTIMIZATION OF COOPERATION AGREEMENTS BETWEEN IMMIGRATION AND IOM AND UNHCR IN THE HANDLING OF ASYLUM SEEKERS AND INDEPENDENT REFUGEES IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Raihan Pratama]]>;
<![CDATA[Surya Pranata]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.272
<![CDATA[ABSTRACT This research is motivated by the main problem in asylum seekers and refugees in Indonesia, namely the distribution of asylum seekers and independent refugees who are not recorded by the Directorate General of Immigration so that many of their existence and activities are not monitored. This study aims to explore the efforts that have been made by the Directorate General of Immigration in optimizing cooperation with IOM and UNHCR in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and to establish an ideal form of cooperation between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers. and independent refugees in Indonesia. This research method uses Normative-Empirical which is essentially a combination of normative legal approaches with the addition of empirical elements. The normative-empirical legal research category used is Live Case Study. State Sovereignty Theory and International Cooperation Theory are used in this study. The results of this study found the problems faced by the Directorate General of Immigration both from the UNHCR, IOM, and internal DITJENIM itself in handling asylum seekers and independent refugees in Indonesia and forming an ideal cooperation agreement because previously there had never been between the Directorate General of Immigration with IOM and UNHCR in optimizing the handling of asylum seekers and independent refugees in Indonesia. Keywords: Cooperation, Handling, Independent Refugee ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama dalam pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yaitu persebaran pencari suaka dan pengungsi mandiri yang tidak terdata oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehingga banyak dari keberadaan serta kegiatan mereka yang tidak terawasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan kerja sama dengan IOM dan UNHCR dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia dan membentuk bentuk kerja sama yang ideal antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris yang pada hakikatnya penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur empiris, kategori penelitian hukum Normatif-empiris yang digunakan ini adalah Live Case Study. Teori Kedaulatan Negara dan Teori Kerja Sama Internasional digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari peneltian ini menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi baik dari sisi UNHCR, IOM, dan internal DITJENIM itu sendiri dalam melakukan penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia serta membentuk perjanjian kerja sama yang ideal dikarenakan sebelumnya belum pernah ada antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan IOM dan UNHCR dalam optimalisasi penanganan pencari suaka dan pengungsi mandiri di Indonesia. Kata Kunci: Kerja Sama, Penanganan, Pengungsi Mandiri]]>
<![CDATA[ANALISA PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2020 TERHADAP KAPABILITAS INDONESIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Filianto Akbar]]>;
<![CDATA[Muhammad Azzam Alfarizi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.295
<![CDATA[Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan sebuah kebijakan untuk larangan sementara Orang Asing masuk wilayah Indonesia yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020. Adanya kebijakan baru ini secara otomatis menggugurkan kebijakan sebelumnya terkait Pemberian Visa dan Izin Tinggal dan penghentian sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan saat kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal terbatas. Kebijakan merupakan langkah serius pemerintah yang bertujuan untuk pencegahan masuknya virus corona COVID -19 ke wilayah Indonesia. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut muncul sebuah dampak terhadap stabilitas keadaan Indonesia. Imigrasi merupakan bagian dari pemerintah yang merumuskan adanya kebijakan tersebut, adanya kebijakan ini dirasa baik dalam hal penerapannya, namun berdampak negatif terhadap sektor perekonomian Indonesia yang akhirnya menurun pada kisaran 2.5% setengah dari peningkatan ekonomi Indonesia pada Tahun 2019 yaitu 5%. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Adanya penerapan kebijakan pemerintah terhadap pencegahan sementara orang asing masuk ke Indonesia sejalan dengan kebijakan nasional lainnya dalam menghadapi pandemic COVID-19, tanpa melupakan pengaruh terhadap perekonimian nasional dalam mempertahankan stabilitasnya. Kebijakan ini haruslah di dukung dengan pengawasan yang baik sehingga penerapannya mampu berjalan dengan maksimal untuk menjaga keselamatan masyarakat Indonesia yang berdampak pada kemampuan mempertahankan kesejahteraannya pasca pamdemi. Dengan demikian penurunan perekonomian Indonesia dan penyebaran pandemic di tengah-tengah masyarakat dapat ditekan.]]>
<![CDATA[PELAYANAN PENERBITAN PASPOR PELAYANAN PENERBITAN PASPOR DALAM KEADAAN DARURAT (PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)) DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK ]]>
<![CDATA[Ahsanta Maulana]]>;
<![CDATA[Rahmawati Nurul Jannah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.304
<![CDATA[Terdapat dua pokok permasalahan dari skripsi ini, pertama mengenai dampak keadaan darurat dalam hal ini pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Kedua mengenai kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor dalam keadaan darurat (pandemi Covid-19) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berbentuk angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini triangulasi yaitu, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Pelayanan Publik, Teori Kebijakan Publik, dan teori keadaan Darurat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar untuk mencegah penularan Covid-19. Kebijakan tersebut juga didukung oleh Direktur Jenderal Imigrasi mengenai Surat Edaran mengenai Pembatasan Layanan Keimigrasian, masyarakat harus mampu beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid-19 yang disebut dengan masa Tatanan Normal Baru (New Normal). Sehingga dalam hal ini dikeluarkannya Surat Edaran mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatanan Normal Baru. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor di masa pandemi Covid-19 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok.]]>
<![CDATA[IMIGRASI, DIASPORA, DAN TRANSNATIONAL MIGRATION DALAM KAJIAN SOSIOLOGI KEIMIGRASIAN IMMIGRATION, DIASPORA, AND TRANSNATIONAL MIGRATION IN SOCIOLOGY OF IMMIGRATION STUDIES ]]>
<![CDATA[Hanifa Maulidia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.317
<![CDATA[IMIGRASI, DIASPORA, DAN TRANSNATIONAL MIGRATION DALAM KAJIAN SOSIOLOGI KEIMIGRASIAN IMMIGRATION, DIASPORA, AND TRANSNATIONAL MIGRATION IN SOCIOLOGY OF IMMIGRATION STUDIES]]>
<![CDATA[THE ROLE OF IMMIGRATION IN SUPERVISION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS ]]>
<![CDATA[Habbi Firlana]]>;
<![CDATA[Cahyoko Edi Tando]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.319
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penduduk indonesia yang terus bertambah menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, oleh karenanya pemerintah indonesia memberikan kesempatan kepada warga negara indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran, namun hal tersebut perlu diawasi oleh pemerintah melalui direktorat jenderal imigrasi agar mengurangi dampak dari banyaknya pekerja migran yang bermasalah diluar negeri. Penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana peran dari imigrasi dalam pengawasan pekerja migran indonesia, sehingga permasalahan warga indonesia di luar negeri tersebut bisa ditanggulangi dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran dari imigrasi indonesia dalam menanggulangi permasalahan tenaga migran indonesia menggunakan metode kualitatif berbentuk studi pustaka atau Systematical literature review (SLR).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERIAN DAN PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS MELALUI KANTOR IMIGRASI ]]>
<![CDATA[Kristi Wibowo, Pascalis Danny]]>;
<![CDATA[Mastur, Anida Sri Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.320
<![CDATA[Abstract (In English). The purpose of this article is to understand the implementation of e-government in granting and adding limited stay permits through the Immigration Office. The method used is a qualitative approach, data collection through literature study, and data analysis techniques used interactive models to draw conclusions. As a result, the implementation of e-government in the granting and addition of limited residence permits through the Immigration Office is a form of excellent service in the field of immigration. Excellent service supported by professionalism, accountability, synergy, transparency, and innovation through information management. Excellent service that provides assurance in time and convenience.]]>
<![CDATA[Pelayanan Paspor Bagi Penyandang Disabilitas Sensoris di Kantor Imigrasi ]]>
<![CDATA[Anida Sri Rahayu Mastur]]>;
<![CDATA[Catur Susaningsih]]>;
<![CDATA[Pascalis Danny Kristi Wibowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.321
<![CDATA[The purpose of this article is to understand how to provide passport services at the Immigration Office for Persons with Sensory Disabilities. The method used is a qualitative approach, collecting data through desk study, and data analysis techniques using an interactive model to draw conclusions. The result is that passport services for persons with disabilities at the Immigration Office are still limited for persons with physical disabilities, while persons with sensory disabilities have not been able to obtain appropriate services. Therefore, passport services for persons with sensory disabilities can be carried out by providing adequate and friendly facilities for persons with disabilities in the sensory category.]]>
<![CDATA[REFORMULASI SANKSI PIDANA DALAM PASAL 116 JUNCTO PASAL 71 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN ]]>
<![CDATA[Fatwa Fitraziah Desiaz Zein]]>;
<![CDATA[Muhammad Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Tony Mirwanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.326
<![CDATA[Hukum Keimigrasian adalah bagian dari Hukum Administrasi Negara karena pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian banyak mengatur tentang Hukum administrasi. Dalam undang-undang tersebut selain memuat aturan yaitu memuat sanksi, berupa Tindakan Adnimistratif Keimigrasian dan Tindakan pidana dengan Penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Pada perkembangannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan prisip asas Ultimum remedium khususnya pada perbuatan yang sejatinya adalah pelanggaran namun menggunakan Pidana sebagai saran penyelesaian perkaranya. Terdapat pada Pasal 116 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimgirasian. Dalam penerapannya banyak ditemukan pelanggaran pasal tersebut namun dalam penegakannya terkadang dirasa birokrasi yang harus ditempuh terlalu berbelit untuk menyelesaikan perkara yang dapat dikatakan ringan. Seharusnya perkara Pasal 116 dapat diselesaikan dengan Tindakan Administratif Keimigrasian melalui biaya beban, deportasi, dan lainnya. Sehingga Penegakan Hukum Pasal 116 dapat dilakukan secara maksimal.]]>
<![CDATA[A Study on Immigration Cooperation Between Indonesia and Taiwan ]]>
<![CDATA[Seno Setyo Pujonggo]]>;
<![CDATA[Mila Rosmaya]]>;
<![CDATA[Gunawan Ari Nursanto]]>;
<![CDATA[Virra Wirdhiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Imigrasi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52617/jikk.v5i1.351
<![CDATA[Indonesia adheres to the One China Policy in its view of the relationship between China and Taiwan so that Indonesia doesn’t have diplomatic relation with Taiwan. However, this did not stop the cooperation between Indonesia and Taiwan due to the interdependence of interests between the two countries. Starting in the fields of trade and economy, followed by other fields such as agriculture and education, the movement of people between the two parties is increasing. This makes them feel the important need to also work together in meeting the needs of their citizens and it is an obligation for the government to provide facilities and protection for them abroad. By using the concept of international cooperation, this paper tries to discuss the cooperation in the field of immigration in facilitating the interests of the two countries in the form of a strategic and sectoral non-governmental organization of IETO and TETO. The agreement of immigration cooperation results in the matters that must be provided by the state to protect their respective citizens by technical frameworks and the method about how to achieve these goals in the implementation level. The agreement itself remains valid and the subject of international law bond between the two parties.]]>
