cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Burham Pranawa
Contact Email
burham_9@yahoo.com
Phone
+6285229050827
Journal Mail Official
burham_9@yahoo.com
Editorial Address
Jl. Pandanaran No. 405 Boyolali 57315
Location
Kab. boyolali,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Bedah Hukum
Published by Universitas Boyolali
ISSN : 25795228     EISSN : 26865327     DOI : https://doi.org/10.36596/jbh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Boyolali merupakan wadah atau sarana yang menerbitkan tulisan ilmiah hasil-hasil penelitian maupun non hasil penelitian di bidang ilmu-ilmu hukum Seperti (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negra, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Islam)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 121 Documents
 4   5   6   7   8 
Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19 Fuadi Isnawan
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.493

Abstract

Pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia membuat pemerintah membuat kebijakan untuk menanggulanginya salah satunya dengan masker. Penggunaan masker ini diharaplan dapat memutus rantai penyebaran virus covid-19 ini. Masyarakat yang belum tertib bermasker ini belum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap aturan pemerintah yang sebenarnya digunakan untuk kebaikan mereka sendiri. Penyebab mereka tidak memiliki kesadaran hukum itu dikarenakan mereka kurang menginternalisasi hukum ke dalam dirinya dan ke dalam kehidupan dirinya dalam kehidupan bermsayarakat. Kesadaran hukum ini bertalian erat dengan kepatuhan hukum. Dengan masyarakat sadar hukum,mereka akan taat hukum. Kesadaran lebih ke hal yang bukan bersifat paksaan, sedangkan ketaatan bersifat paksaan dengan sanksi nyata bagi para pelanggaranya. Peningkatan kesadaran hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa hal, antara lain Tindakan Nyata berupa sanksi, Pendidikan, Kampanye dan Penyuluhan hukum. Dengan keempat hal tersebut akan tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan hukum yang membuat penggunaan masker selama pandemic COVID-19 ini berjalan efektif.
Repatriasi Warga Negara Indonesia Eks-ISIS: Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia Muhammad Iqbal Baiquni; Heni Rosida; Ahsana Nadiyya
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.538

Abstract

Abstrak Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak hanya mengancam Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah bagi dunia. Ketika ISIS mengalami kekalahan, dunia mulai membicarakan bagaimana nasib para militan ISIS dan anggota keluarganya yang pernah bergabung di dalamnya. Mulai dari status kewarganegaraanya, hak-hak fundamental yang masih melekat, hingga bahaya dan ancaman apa yang ditimbulkan jika mereka dipulangkan ke negara asal. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah dengan mempertimbangkan aspek hukum dan situasi yang ditimbulkan khususnya jika Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS dipulangkan ke Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis-normatif, adapun data-data di dalamnya diperoleh dari berbagai sumber baik cetak maupun online. Penelitian ini menegaskan bahwa pemulangan WNI eks-ISIS dapat menimbulkan potensi ancaman masalah dalam segi keamanan negara. Sementara dalam konteks hak asasi manusia negara juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak setiap manusia. Tulisan ini mengajukan bagaimana solusi alternatif agar kepentingan kedaulatan dan hak asasi manusia dapat berjalan dengan beriringan. Kata kunci : Hak asasi manusia; ISIS; Keamanan Abstract The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) does not only threaten Indonesia, but has become a problem for the world. When ISIS suffered defeat, the world began to talk about the fate of ISIS militants and their family members who had joined it. Starting from their citizenship status, the inherent fundamental rights, to the dangers and threats caused if they are returned to their country of origin. The purpose of this research is to find out what policies the government should take by considering the legal aspects and the situation that arises, especially if ex-ISIS Indonesians are returned to Indonesia. The method used in this research is juridical-normative, while the data in it are obtained from various sources, both print and online. This research confirms that the repatriation of ex-ISIS Indonesians can pose a potential threat to problems in terms of state security. Meanwhile, in the context of human rights, the state also has the responsibility to respect, protect and fulfill the rights of every human being. This paper proposes alternative solutions so that the interests of sovereignty and human rights can go hand in hand. Keywords: Human rights; ISIS; Security
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOYOLALI TENTANG HAK WARIS ANAK ANGKAT Putri Defy Atri Rahayu; Nanik Sutarni; Joko Mardiyanto
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.548

Abstract

The research objectives are 1) Knowing the judges' considerations in the Boyolali District Court's Decision Regarding the Right of Inheritance of Adopted Children. 2) Knowing the obstacles faced by the judge in deciding the case of Boyolali District Court's Decision Regarding the Inheritance Rights of Adopted Children. 3) Knowing the efforts made in the judge to decide the case of the Boyolali District Court Decision Regarding the Right to Inheritance of Adopted Children. This type of research used by the author is normative-empirical, namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action on any particular legal event that occurs in society (empirical facts). The collection of legal materials carried out by the authors through field research (field research) and library research (library research). Then, the technical analysis of the data used in this study is qualitative analysis. The results of the study are the position of judges in the trial is an institution that hopes to be a fair decision maker, who can resolve cases without the perception of obstacles or obstacles. The perception of obstacles and obstacles shows that the judge is not ready to be a determinant of justice in the trial. Barriers to judges are when judges must keep guarding the boundaries of the profession as a judge. Limitations for those who work in the profession of law are ethics, is the code of ethics of the legal profession that contains obligations, restrictions and the obligation to take responsibility in carrying out his profession and sanctions for those who do not carry out obligations or violate the prohibition. Efforts can be made to find evidence or juxtapose the evidence of the defendant and the plaintiff. So that the flow of events and sequence of evidence will be clear so that a middle ground can be found. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. 3) Mengetahui upaya yang dilakukan dalam hakim memutus perkara Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Tentang Hak Waris Anak Angkat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris). Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Kemudian, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian yaitu kedudukan hakim dalam persidangan merupakan lembaga yang harapkan sebagai pengambil keputusan yang adil, yang dapat menuntaskan kasus tanpa adanya persepsi hambatan ataupun kendala. Adanya persepsi hambatan dan kendala menunjukkan bahwa hakim tersebut tidak siap untuk menjadi penentu keadilan dalam persidangan. Hambatan bagi hakim adalah ketika hakim harus tetap menjagai batasan - batasan profesi sebagai hakim. Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah etika, adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah menemukan barang bukti atau menyandingkan alat bukti tergugat dan penggugat. Sehingga akan jelas alur kejadian dan runtutan bukti sehingga dapat ditemukan jalan tengahnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN PENGENDARA BERMOTOR YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS Maryani Maryani; Burham Pranawa; Ananda Megha Wiedhar Saputri
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.550

Abstract

This study aims to analyze and find out how the basic application of the law against criminal acts of negligence of motorists that cause death of people (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / PN BYL) and to find out how considerations in sentencing for the defendant in the crime of negligence which caused the death of a person (Case Study of the Decision in Boyolali District Court Number: 9 / Pid.Sus / 2019 / BYL PN). This study is a study of legal materials and an empirical approach, which is an approach that is carried out through gathering information about what is happening in practice and to those who are considered to know issues relating to public information disclosure. Based on the results of research on motor vehicle traffic accident cases causing the death of this person generally occurs accidentally, here there are only elements of negligence or negligence, however the perpetrator must continue to account for his actions before the law, let alone cause another person to die, which should be punished according to his actions. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana dasar penerapan hukum terhadap tindak pidana kealpaan pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 9/Pid.Sus/2019/PN BYL) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman untuk terdakwa dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 9/Pid.Sus/2019/PN BYL). Penelitian ini sebagai pengkajian terhadap bahan-bahan hukum dan penelitian empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil penelitian perkara kecelakaan lalu lintas pengendara bermotor yang menyebabkan matinya orang ini umumnya terjadi tanpa kesengajaan, di sini yang ada hanya unsur kealpaan atau kelalaian, meskipun demikian pelaku harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, apalagi mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang semestinya dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Rekyan Ayu Nawang Wulan; Tegar Harbriyana Putra; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.551

Abstract

Traffic is one of the means of community communication that plays a vital role in facilitating development. Traffic problems are a national problem and are related to community development. Based on the Indonesian Transportation Institute, there are 4 (four) factors that cause accidents, namely vehicle factors, road factors, human factors and natural factors. The purpose of this study is 1) Knowing the process of handling the crime of traffic negligence that causes the loss of the lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 2) Knowing the obstacles faced by Boyolali Police Satlantas personnel in dealing with traffic negligence that causes the loss of lives of others in the Boyolali Police jurisdiction. 3) Determine the efforts of Boyolali Police Traffic Satlantas personnel in handling the crime of traffic negligence that causes the loss of life of others in the Boyolali Police jurisdiction. This type of research is empirical juridical research. This research is a descriptive study using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, gathering, and studying the legislation and other legal materials related to the object of research. The results of this study are knowing the process of handling traffic accident cases ranging from carrying out TPTKP, processing crime scenes, investigations, forced efforts in investigations, examination of witnesses, expert witnesses and suspects, settlement of case files to the collection and reporting of traffic accidents. In this case also can be known obstacles in the form of lack of costs in investigating traffic accident cases that must be borne by Boyolali Police station personnel. So as to handle traffic accident cases, several efforts are needed that are both preventive and repressive. Abstrak Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Tujuan penelitian adalah 1) Mengetahui proses penanganan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. 3) Mengetahui upaya personil Satlantas Polres Boyolali dalam menangani tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di wilayah hukum Polres Boyolali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui proses penanganan perkara kecelakaan lalu lintas mulai dari melaksanakan TPTKP, olah TKP, penyidikan, upaya paksa dalam penyidikan, pemeriksaan saksi, saksi ahli dan tersangka, penyelesaian berkas perkara hingga pendataan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini juga dapat diketahui kendala berupa kurangnya biaya dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang harus ditanggung personel satlantas Polres Boyolali. Sehingga untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas diperlukan beberapa upaya yang sifatnya preventif maupun represif.
DETEKSI DINI OLEH INTELIJEN POLRI DALAM MENGANTISIPASI GANGGUAN KAMTIBMAS PADA PILKADA DI BOYOLALI Ary Purwanti; Burham Pranawa; Purwadi Purwadi
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i1.553

Abstract

Polri is a government institution that has the main task of enforcing law, maintaining security and order and providing protection, protection and services to the community. One of the functions of the police is security intelligence or what is commonly called intelligence. The objectives of the study were 1) To determine the Early Detection System of the National Police Intelligence Against the Development of Social Security Disruptions in the Implementation of Regional Elections in Boyolali. 2) to find out what are the obstacles faced by the National Police on the Development of Security and Security Disturbances in the Implementation of Pilkada in Boyolali. 3) To find out the efforts made by the Police to the Development of Kamtibmas Disruption in the Implementation of the Regional Head Election in Boyolali. This research is descriptive analytical. This research is a field research research. The types of data used are primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. This library research is carried out by searching, collecting, and studying laws and regulations and other legal materials related to the object of research. The results of the research are in realizing orderly demonstrations, the implementation of intelligence gathering needs to be optimized in order to be able to create, create, change a condition in society so as to achieve a favorable condition for the implementation of the main task of the National Police to maintain security and security. In its implementation, the optimization of the implementation of intelligence is still experiencing problems, namely: the number of demonstrations is still an indicator that the implementation of mobilization targeting individuals and groups that often carry out demonstrations is not yet optimal. The method of raising is not well planned and well-directed, the mobilization with target people is carried out openly, the ability to infiltrate is not yet available, the raising tactics are minimal. This is due to the lack of human resources' skills, knowledge and problem-solving abilities. Abstrak Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut salah satunya adalah Intelijen keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui Sistem Deteksi Dini Intelkam Polri Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polri terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas dalam Penyelenggaraan Pilkada di Boyolali. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian field reasearch. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian yaitu dalam hal mewujudkan unjuk rasa yang tertib, penyelenggaraan penggalangan intelijen perlu dioptimalkan agar mampu membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas. Dalam pelaksanaannya optimalisasi penyelenggaraan intelijen masih mengalami persoalan yaitu: masih maraknya unjuk rasa menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan penggalangan dengan sasaran perorangan dan kelompok yang sering melakukan unjuk rasa belum optimal. Metode penggalangan yang dilakukan belum terencana dan terarah dengan baik, penggalangan dengan sasaran orang dilaksanakan secara terbuka, kemampuan penyusupan belum ada, taktik penggalangan yang minim. Hal itu disebabkan kemampuan SDM yang kurang akan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan memecahkan masalah.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Online Burham Pranawa
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.337

Abstract

Belanja di internet/online lebih mudah, dekat, murah dan efisien bagi para pembeli (konsumen). Penjual juga mendapatkan keuntungan dari karakteristik transaksi online yang sama. Dalam karakteristik transaksi online tersebut mereka dapat melakukan transaksi bisnis tanpa perlu melakukan pertemuan dengan konsumen. Memang benar, transaksi online mempunyai potensi yang memungkinkan konsumen mendapatkan barang yang sesuai keinginan mereka, yang didapat dari belahan dunia manapun saat bergerak menuju penjual tersebut, beban pelaksanaan pengiriman dari wilayah paling jauh yang dapat dicapai, biayadan syarat-syarat muatan serta asuransi hanya dilakukan dalam bisnis perdagangan internasional. Namun di sisi lain belanja melalui online mengandung kelemahan yang merugikan terutama pada pihak pembeli/konsumen karena pembeli tidak dapat melihat, menyentuh, merasakan barang yang akan dibeli secara langsung, sehingga barang yang ditawarkan melalui internet/online terkadang tidak sesuai / atau tidak sama dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa yang ditampilkan secara online tersebut.
Fenomena Penggunaan Kata Anjay Dalam Perspektif Kitab Undang – Undang Hukum Pidana di Indonesia Fuadi Isnawan
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.580

Abstract

Pergaulan remaja yang semakin terbuka dan luas memberikan beberapa hal yang bisa bersifat positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya dapat berupa sikap maupun perkataan yang kurang beretika. Salah satu kata yang sedang trend adalah penggunaan kata anjay di dalam pergaulan remaja sekarang ini. Banyak pemerhati anak dan remaja yang menilai hal ini berbahaya dan dapat dikenai pidana. Oleh beberapa orang, kata tersebut harus dikriminalisasikan gara penggunaan kata tersebut akan bisa diminimalisir karena dirasa bertentangan dengan kesopanan. Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), telah mengeluarkan surat himbauan bahwa kata tersebut harus dilihat dari berbagai perspektif yang ada, karena tidak mesti kata tersebut bernada umpatan yang menjurus ke penghinaan yang dapat berujung pidana. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri belum tentu kata tersebut dapat dipidana. Hal ini disebabkan karena sifat subyektifitas orang yang mendapatkan kata tersebut. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kata anjay tersebut dapat mengekspresikan kekaguman, ketakjuban, kesenangan bahkan pujian. Sifat pengaturannya di dalam KUHP sendiri bersifat aduan dan orang yang mendapatkan kata anjay tersebut bisa melaporkan atau tidak, karena itu bisa bersifat penginaan atau tidak tergantung sisi subjektif dari orang yang mendapatkannya.
Kewajiban Badan Hukum Penyelenggara Perumahan Menyediakan Sarana Ibadah Berdasarkan Regulasi Daerah Kabupaten Boyolali Awaliyah Nur Dianasari
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.584

Abstract

Kebutuhan rumah tahun 2020 di Indonesia mencapai 11,4 Juta unit dan ditargetkan kebutuhan akan terpenuhi hingga 50% atau mencapai sekitar 5 Juta unit pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah menjalin dengan penyelenggara perumahan sebagai penyedia rumah siap huni. Penyelenggara perumahan dalam menyediakan lingkungan rumah siap huni harus berpedoman aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang berserta regulasi turunannya, salah satu yang diatur dalam pedoman tersebut adalah fasilitas sarana ibadah. Tujuan dari studi ini membedah kewajiban penyelenggara perumahan dalam menyediakan sarana ibadah sesuai dengan undang-undang beserta regulasi turunannya. Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode normatif melalui pengkajian peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kewajiban badan hukum sebagai penyelenggara perumahan secara eksplisit dan tegas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun bagian dari penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai kelengkapan yang harus direncanakan dan dibangun dalam penyelenggaraan perumahan.
Pelaksanaan Mediasi oleh Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Ratna Sari Pratiwi; Nanik Sutarni; Muhammad Fauzan Hidayat
Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36596/jbh.v5i2.648

Abstract

Acquired land questions that are not as per clear arrangements, bringing about irreconcilable circumstances between families. This is known as a "land debate". Land debates are land questions between people, legitimate substances or organizations that don't have an expansive socio-political effect. The goals of this examination are 1) To decide the execution of intercession by the Office of Spatial Agrarian Affairs/National Land Agency of Boyolali Regency in the settlement of legacy debates. 2) Knowing the hindrances in the execution of legacy question settlement intercession by the Office of Spatial Agrarian Affairs/National Land Agency of Boyolali Regency. 3) Knowing the job of an outsider as a go between. The exploration approach utilized in this examination is an observational juridical methodology. This exploration is clear examination. The sort of information utilized is essential information utilizing essential, auxiliary and tertiary legitimate materials. Strategies for gathering information through interviews, documentation, writing study and other inquiries identified with the object of exploration. The information investigation strategy utilized enlightening subjective. The consequences of the exploration are 1) The most common way of carrying out the intervention completed by the Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Boyolali Regency is as per the arrangements in the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 21 of 2020 concerning Handling and Settlement of Land Cases which incorporate : Case study; Initial case title;' Recorded aftereffects of starting case title; Mediation; Final case degree; Minutes of case settlement. Imperatives looked during the time spent carrying out the intervention The shortfall of the respondent and the whereabouts of the litigant is obscure. 3) The Agrarian and Spatial Planning Office/National Land Agency of Boyolali Regency generally includes an outsider in helping the smooth course of intervention. From the consequences of the investigation, it is suggested that the Division of control and treatment of debates in the Agrarian and Spatial Planning Office/Land Agency of Boyolali Regency should lead an assessment after every intercession is completed so the execution of additional intervention can run as expected and agree and harmony between the gatherings. Memperoleh pertanyaan tanah yang tidak sesuai pengaturan yang jelas, membawa situasi yang tidak dapat didamaikan antara keluarga. Ini dikenal sebagai "debat tanah". Debat tanah adalah pertanyaan tanah antara orang-orang, elemen atau yayasan yang sah yang tidak memiliki efek sosial-politik yang luas. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk memutuskan pelaksanaan intervensi oleh Badan Usaha Pertanahan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Umum Rezim Boyolali dalam penyelesaian sengketa warisan. 2) Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan intervensi penyelesaian debat warisan oleh Badan Penataan Ruang Agraria/Organisasi Pertanahan Umum Rezim Boyolali. 3) Mengetahui pekerjaan orang luar sebagai perantara. Pendekatan pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis observasional. Pemeriksaan ini jelas eksplorasi. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi penting yang menggunakan bahan-bahan yang penting, tambahan dan tersier yang halal. Teknik pengumpulan informasi melalui wawancara, dokumentasi, studi penulisan dan kegiatan lain yang diidentifikasi dengan objek eksplorasi. Strategi investigasi informasi yang digunakan jelas subjektif. Akibat dari penyidikan tersebut adalah 1) Cara pelaksanaan intervensi yang paling umum dilakukan oleh Kantor Pertanahan dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan pengaturan dalam Pedoman Imam Masalah Agraria dan Penataan Ruang/Atas Peraturan Pertanahan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan yang memuat : Analisis kontekstual; Judul kasus awal;' Efek samping dari rekaman judul kasus yang mendasarinya; Perantaraan; gelar kasus terakhir; Berita acara penyelesaian kasus. Keterbatasan yang dialami dalam siklus syafaat Kekurangan termohon dan keberadaan penggugat tidak jelas. 3) Tempat Kerja Penataan Agraria dan Tata Ruang/Pertanahan Umum Peraturan Daerah Boyolali biasanya melibatkan pihak luar dalam membantu kelancaran siklus intervensi. Dari hasil pemeriksaan, direkomendasikan agar pembagian penguasaan dan perlakuan perdebatan di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Rezim Boyolali harus memimpin penilaian setelah setiap syafaat selesai sehingga dapat dilakukan intervensi lebih lanjut. berjalan sesuai harapan dan sepakat serta harmonis antar pertemuan.

Page 6 of 13 | Total Record : 121

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Bedah Hukum Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Bedah Hukum Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Bedah Hukum More Issue