cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
rozikinopik@gmail.com
Editorial Address
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20851154     EISSN : 27987663     DOI : 10.15575/vh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan is a periodical scientific journal published by the Law Studies Program, Faculty of Sharia and Law, State University of Sunan Gunung Djati, Bandung. The birth of the VARIA HUKUM journal is inseparable from the transformation of IAIN into UIN. This transformation has encouraged the delivery of faculties/general study programs and strengthened the existing faculties/religious studies programs. One of the general study programs is the law study program. The characteristics developed by the Legal Studies study program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung are a legal, educational institution that can integrate the existence of sharia-based legal scholarship. This is a distinct colour in the world of higher legal education. The Journal of Varia Hukum is published every six months, in January and July. The review process in this journal employs a double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 128 Documents
 2   3   4   5   6 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA Ahmad Jamaludin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.16687

Abstract

AbstractFreedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.AbstrakKebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih menghawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penangananya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidaananya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.
PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT DALAM PERATURAN DAERAH NO. 12 TAHUN 2015 N Santi Novia; Vienka Rahmannillah
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.27114

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out the passage of Garut Regency regional regulations No. 12 of 2015 which one of them discusses controlling street vendors, also discusses the obstacles faced by the local government as well as the community, especially traders, and what solutions have been carried out. government to deal with this. The method that the author will use in this research is normative and descriptive juridical methodology. From this research, the author provides the results of his research in the form of data on the percentage of street vendors in the urban area of Garut, and field facts regarding the disappointment of traders with relocations that are considered unreasonable, with the location of the building being not strategic and the systematics are not clear. Where this is able to have a real impact on the income of every street vendor, which can experience significant losses from selling before being relocated. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berjalannya peraturan daerah Kabupaten Garut No.12 Tahun 2015 yang salah satunya membahas mengenai penertiban pedagang kaki lima, juga membahas mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah juga masyarakat terutama adalah pedagang, dan solusi apa yang sudah dilakukan pihak Pemerintah untuk menangani hal tersebut. Metode penelitian ini adalah dengan metodologi yuridis normatif dan deskriptif. Dari penelitian memberikan hasil penelitian berupa data persentase pedagang kaki lima di daerah perkotaan garut, dan fakta lapangan mengenai kekecewaan para pedagang dengan relokasi yang dianggap tidak masuk akal, dengan lokasi Gedung yang tidak strategis dan sistematika yang tidak jelas. Dimana hal tersebut mampu memberikan dampak yang nyata bagi penghasilan setiap pedagang kaki lima, yaitu dapat mengalami kerugian yang signifikan dari berjualan sebelum di relokasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS Udin Saripudin; Suci Nurlaeli; Fenny Fatriany
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26980

Abstract

Abstract This research was conducted to identify various factors that cause a lecturer to commit sexual violence and to find out the criminal responsibility of perpetrators of sexual violence who are lecturers based on statutory regulations. For this reason, this research was conducted using a normative juridical method that refers to Law Number 12 of 2022 (TPKS Law) which is the new legal basis for criminal responsibility for sexual violence and is supported by various relevant literature studies. The results and discussion obtained are the main factors causing lecturers to commit sexual violence, namely the existence of power relations and gender relations between themselves and the victims, the majority of whom are students. Apart from that, the absence of a university policy to deal with sexual violence is another factor. In the TPKS Law, lecturers who become perpetrators of sexual violence are subject to criminal sanctions plus 1/3 of the principal sentence and are required to make restitution against victims for certain forms of sexual violence. However, in order to be able to impose criminal sanctions against him, the panel of judges must first consider the reasons for forgiveness, justification reasons and whether his actions were intentional or negligent, which in turn will affect his ability to be criminally responsible or not and also affect the severity of the sentence that will be imposed on him. In conclusion, the TPKS Law is progress for the development of sexual violence criminal law, so it is hoped that its implementation will be truly effective in providing justice, especially for victims.AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penyebab seorang dosen melakukan kekerasan seksual serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual yang merupakan seorang dosen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang menjadi dasar hukum baru bagi pertanggungjawaban pidana kekerasan seksual serta didukung dari berbagai studi literatur yang relevan. Hasil dan pembahasan yang didapat yakni faktor penyebab utama dosen melakukan kekerasan seksual yakni adanya relasi kuasa dan relasi gender antara dirinya dengan sang korban yang mayoritas merupakan mahasiswa. Selain daripada itu, tiadanya kebijakan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual menjadi faktor lainnya. Dalam UU TPKS, dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual dikenakan sanksi pidana dengan ditambah 1/3 dari pidana pokok serta diwajibkan untuk melakukan restitusi terhadap korban untuk bentuk kekerasan seksual tertentu. Namun untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, majelis hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan alasan pemaaf, alasan pembenar serta perbuatannya itu merupakan kesengajaan atau kelalaian, yang nantinya akan mempengaruhi kemampuan dirinya untuk bertanggungjawab secara pidana atau tidak serta berpengaruh juga pada berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Kesimpulannya, UU TPKS menjadi suatu kemajuan bagi perkembangan hukum pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan implementasinya dapat benar-benar efektif memberikan keadilan khususnya bagi korban.
Legalitas Pernikahan Dini Melalui Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan Yusna Zaidah; Muhammad Fahmi al-Amruzi; Anwar Hafidzi
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.23895

Abstract

AbstractThe high number of early weddings in South Kalimantan, including both hand-arranged marriages and those performed formally with court-provided marriage dispensation services, is the subject of this study. to more thoroughly investigate the legal factors that South Kalimantan religious court judges take into account while handling cases of marriage dispensation. This study attempts to address the issue of early marriage in relation to the court's ability to grant dispensation from marriage as a requirement for legalizing marriage for those who have not reached the legal marriageable age through a constitutional approach, legal sociology, and legal anthropology. The review revealed that the majority of the dispensation petitions submitted had been approved. The judge uses procedural and substantive factors based on laws and regulations to decide the marriage dispensation case, taking into account the facts of the case while also paying attention to the fiqh and the guiding principles of Islamic law, which are derived from the verses of the Koran and hadith. Although there is a perception that judges are quick to grant requests or are thought to play a role in South Kalimantan's legalization of early marriage.AbstrakFokus kajian ini adalah mengenai tingginya pernikahan dini di Kalimantan Selatan baik yang dilakukan dibawah tangan maupun yang dilakukan scara resmi dengan fasilitas dispensasi kawin dari pengadilan. Untuk selanjutnya menelaah secara mendalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam memproses perkara dispensasi Kawin. Melalui pendekatan konstitusional dan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum penelitian ini  mencoba menjawab persoalan pernikahan dini dikaitkan dengan kewenangan pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin sebagai syarat untuk melegalkan perkawinan bagi  mereka yang belum mencapai usia minimal kawin. Dari telaah yang dilakukan mendapatkan temuan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi yang diajukan adalah dikabulkan. Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin didasarkan kepada fakta persidangan dengan menggunakan pertimbangan prosedural dan substansial yang di dasarkan peraturan perundangan dengan tetap memperhatikan prinsip Hukum Islam yang bersumber dari ayat ayat al Quran dan hadis serta kaidah kaidah fikih. Walaupun ada kesan hakim begitu gampang mengabulkan permohonan atau dianggap ikut terlibat dalam legalitas pernikahan dini di Kalimantan Selatan.
LEGALITAS PENJUALAN AKUN NETFLIX PREMIUM MELALUI BLACK MARKET velvi Arsita suandi; Elan Jaelani; muhamd Kholid
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26703

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to find out the legality of selling Netflix premium accounts and to identify black market regulations in Indonesia. In this study, the authors used normative legal research methods. The black market results in economic losses for the affected countries and industries. Governments lose tax revenue, while legitimate manufacturers or service providers also experience reduced sales due to competition from cheaper, illegal products or services. But now what is being sold illegally is not only goods but also social media accounts such as netflix premium accounts. The sale of illegal Netflix premium accounts will result in significant financial losses for Netflix as a company.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penjualan akun Netflix premium serta mengidentifikasi regulasi black market di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Black market mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan industri yang terkena dampaknya. Pemerintah kehilangan pendapatan pajak, sementara produsen atau penyedia layanan sah juga mengalami penurunan penjualan akibat persaingan dari produk atau layanan ilegal yang lebih murah. Namun kini yang dijual secara illegal tidak hanya barang – barang saja tetapi juga akun – akun social media seperti akun netflix premium. Penjualan akun Netflix premium ilegal akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Netflix sebagai perusahaan. 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 Dadang Komara; Muhammad Fauzan; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26725

Abstract

Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENCEMARAN AIR BERASAL DARI USAHA FLOATING RESTO TANPA INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH Rena Yulia; Novita Ardiyanti Ningrum; Dian Rachmat Gumelar
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26696

Abstract

AbstractEveryone who commits a crime must be given a sanction commensurate with his actions, including the imposition of criminal sanctions on someone who pollutes the environment, either on purpose or negligence. The purpose of this study is to determine criminal liability for water pollution originating from floating restaurant businesses without wastewater management installations and efforts to tackle water pollution originating from floating restaurant businesses. The method in this writing uses the juridical-normative legal research method which is analyzed qualitatively. The approach used is the legal approach. Criminal responsibility is the imposition of sanctions or penalties on perpetrators who violate a prohibition which can be in the form of imprisonment or fines. Perpetrators of water pollution can be criminalized if the impact really harms many people. Indonesia already has laws and regulations that specifically regulate and protect the environment, namely Law Number 32 of 2009, so every floating restaurant business or restaurant business must have a Wastewater Management Installation (IPAL) to minimize water pollution originating from the waste. However, in practice there are still restaurant businesses that have not been equipped with WWTP. So that it still causes a lot of water pollution that endangers the people around it.AbstrakSetiap orang yang melakukan suatu tindak pidana, maka harus diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya, termasuk penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang mencemari lingkungan hidup, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran air berasal dari usaha floating resto tanpa instalasi pengelolaan air limbah dan upaya untuk menanggulangi pencemaran air yang berasal dari usaha floating resto. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif yang dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang. Pertanggungjawaban Pidana adalah penjatuhan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat berupa sanksi pidana penjara atau sanksi pidana denda. Pelaku pencemaran air dapat dipidanakan apabila dampaknya benar-benar membahayakan banyak orang. Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka termasuk setiap usaha floating resto atau usaha restoran harus mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk meminimalisir pencemaran air yang berasal dari limbah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat usaha restoran yang belum dilengkapi dengan IPAL. Sehingga masih banyak menimbulkan pencemaran air yang membahayakan warga disekitarnya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MINIMARKET YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENCANTUMAN HARGA BARANG Ramdani Ramdani; Lintang Bunda yanti; Ikhwan Aulia Fatahillah
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26758

Abstract

This study aims to identify and understand how Consumer Protection Regulations can protect consumers from misinformation regarding the price of goods. The author uses a normative approach to analyze legal issues based on existing laws and literature. The results of the study show that until now consumers have not been fully protected in several mini markets. There is still a lot of wrong information from business people regarding the price of goods that can make consumers pay more than they should. Therefore, it is important for business people in good faith to provide accurate information to avoid consumer losses caused by misleading information, in accordance with Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana Peraturan Perlindungan Konsumen dapat melindungi konsumen dari informasi yang salah terkait harga barang. Penulis menggunakan metode pendekatan normatif untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan hukum dan literatur yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini konsumen belum sepenuhnya dilindungi di beberapa Mini market. Masih banyak informasi yang salah dari pelaku bisnis terkait harga barang yang dapat membuat konsumen membayar lebih dari yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis beritikad baik untuk memberikan informasi yang akurat untuk menghindari kerugian konsumen yang disebabkan oleh informasi yang menyesatkan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION) Heri Herdiawanto; Matahari Yonagie; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26774

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Ania Oktaliana; Elan Jaelani; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.

Page 4 of 13 | Total Record : 128

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 2 (2024): VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM Vol. 5 No. 1 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan More Issue