cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
rozikinopik@gmail.com
Editorial Address
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Published by UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 20851154     EISSN : 27987663     DOI : 10.15575/vh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan is a periodical scientific journal published by the Law Studies Program, Faculty of Sharia and Law, State University of Sunan Gunung Djati, Bandung. The birth of the VARIA HUKUM journal is inseparable from the transformation of IAIN into UIN. This transformation has encouraged the delivery of faculties/general study programs and strengthened the existing faculties/religious studies programs. One of the general study programs is the law study program. The characteristics developed by the Legal Studies study program at UIN Sunan Gunung Djati Bandung are a legal, educational institution that can integrate the existence of sharia-based legal scholarship. This is a distinct colour in the world of higher legal education. The Journal of Varia Hukum is published every six months, in January and July. The review process in this journal employs a double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 133 Documents
 3   4   5   6   7 
RELEVANSI UU NO 28 TAHUN 2014 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA LAGU ATAS MARAKNYA COVER LAGU DI PLATFORM DIGITAL Dede Yuda Wahyu Nurhuda; Marisa Puspita; Utang Rosidin
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26751

Abstract

Abstract The rapid development of digital platforms both as entertainment media requires humans to be more creative in creating new innovations, especially in the field of music. With the development of social media as a medium for entertainment, starting from Tiktok which is currently popular, YouTube, Instagram, and various other media, apart from having a positive impact, it also has a negative impact, such as copyright infringement with the rise of musicians covering songs on social media who do not know ethics. when using other people's songs that have an impact on the use of songs illegally. Copyright is part of intellectual property rights that should be protected, Indonesia itself has regulations on copyright regulation, namely Law No. 28 of 2014. In this study, the author will delve deeper into the relevance of Law No. 28 of 2014 on "protection of song copyright law on the rise of cover songs on digital platforms (social media)”. The purpose of this research is to find out whether the copyright law no. 28 of 2014 is still relevant or not with current technological developments. The research method used is normative juridical by collecting literary sources, both hard books and digital, such as journals, laws, especially copyright laws.Abstrak Pesatnya perkembangan platfrom digital baik sebagai media hiburan menuntut manusia lebih kreatif dalam menciptakan inovasi baru terutama dalam bidang musik. Dengan berkembangnya media social sebagai media penghibur mulai dari tiktok yang sekarang ini banyak digemari, youtube, Instagram, dan berbagai media lainnya selain memberikan dampak positif pun memberikan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta dengan maraknya bermunculan musisi cover lagu di media sosial yang tidak tau beretika ketika menggunakan lagu ciptaan orang lain sehingga berdampak pada penggunaan lagu secara illegal. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang patut dilindungi, Indonesia sendiri mempunyai regulasi dalam pengaturan hak cipta yaitu UU No 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini penulis akan mengulik lebih dalam terkait relevansi UU No 28 Tahun 2014 terhadap “perlindungan hukum hak cipta lagu atas maraknya cover lagu di platform digital (media sosial)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 masih relevan atau tidak dengan perkembangan teknologi saat ini. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan baik hard book maupun digital seperti jurnal, uu khususnya uu hak cipta.
Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia Muhammad Alwan Fillah
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.23230

Abstract

AbstractThis paper wants to try to provide an overview of the Legal Politics of Amending the Criminal Code in Indonesia, both in legal normative theory and in practice. This research is normative legal research conducted through library research by conducting studies and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. In this writing, researchers also conducted observation activities on Legal Politics in the Changes to the Criminal Code. The problems that will be studied in this research are: (1) How is the politics of criminal law in Indonesia? (2) How is legal politics in criminal law reform in Indonesia? This research is normative legal research using normative case studies in the form of legal behavior products. The results of the research show that it is time to update the criminal law of the Dutch colonial legacy which is still based on the principles and foundations of that time and replace it with a criminal law system and a new criminal law that is more relevant to the lives of Indonesian people.AbstractTulisan ini ingin mencoba memberikan gambaran tentang Politik Hukum Perubahan KUHP di Indonesia, baik secara teori normatif hukum maupun dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan melakukan kajian dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penulisan ini, peneliti juga melakukan kegiatan observasi terhadap Politik Hukum dalam Perubahan KUHP. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Politik Hukum Pidana di Indonesia? (2) Bagaimana Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Hasil penelitinya menunjukkan bahwa Sudah saatnya untuk memperbarui hukum pidana peninggalan kolonial Belanda yang masih berdasarkan asas dan landasan pada masa itu dan menggantinya dengan sistem hukum pidana dan hukum pidana baru yang lebih relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia 
PERBANDINGAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN SINGAPURA Zaihan Harmaen Anggayudha; kayla zevira alfasha
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.27158

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to find out how to compare the eradication of corruption in Indonesia and Singapore. The research methodology used by the author in solving this problem is by using normative legal research. Using normative legal research because in practice, the authors use existing library materials to conduct research. The conclusion of the research results shows that the regulatory regulations related to the eradication of criminal acts of corruption in Singapore differentiate more between the perpetrators, namely officials or private employees. While in Indonesia it is more to the offense he committed. The independent CPIB institution in Singapore was previously part of the police but then separated due to bribery within the police agency. Meanwhile, in Indonesia, the Corruption Eradication Commission exists as an effort to eradicate criminal acts of corruption which replaces previous institutions which were considered less effective in carrying out their duties and powers. Regarding any differences in eradicating corruption in Indonesia and Singapore, it can be seen from various aspects such as laws, sanctions, institutions, culture and politics, the number of employees, the structure of the anti-corruption commission, and the structure of the institution. AbstrakTujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana perbandingan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan Singapura. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam memecahkan permasalahan ini ialah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Menggunakan penelitian hukum normatif karena pada praktinya, penulis menggunakan bahan pustaka yang ada untuk dilakukan penelitian. Kemudian lanjut pada tahap penelitian, penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti, buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dianggap penulis memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang sedang penulis telititi. Karena penulis menggunakan penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara bahan pustaka atau studi dokumen serta untuk menganalisis bahan hukumnya penulis menggunakan teknik dedukasi dan interpretasi yaitu menganalisis bahan hukum yang ada secara umum ke khusus dan melalui penafsiran. Regulasi pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Singapura lebih membedakan kepada pelakunya yaitu pejabat atau pegawai swasta. Sedangkan di Indonesia lebih kepada delik yang dilakukannya. Lembaga independen CPIB yang ada di Singapura sebelumnya merupakan bagian dari kepolisian namun kemudian ia memisahkan diri akibat adanya penyuapan didalam lembaga kepolisian tersebut. Sedangkan di Indonesia KPK hadir sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggantikan lembaga-lembaga sebelumnya yang dianggap kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Terkait perbedaan apa saja terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, Undang Undang, sanksi, lembaga, budaya dan politik, jumlah pegawai struktur komisi anti korupsi, dan struktur lembaga.
HAK WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Megafury Apriandhini; Cici Adelia; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.26822

Abstract

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on complaints of a constitutional nature. 
PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA Janmadika Triwardana Parenanda
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.26558

Abstract

Refusal to become an heir is one of the things that is possible in the Civil Code. The reluctance to take care of the inheritance, the amount of debt left behind, to the desire to give their inheritance to other heirs who need it more is one of the many reasons put forward by the heirs for refusing. However, the concept of refusal of this kind is not found in Islamic inheritance law. Even though the reasons above do not rule out the possibility of being experienced by Muslim heirs. Therefore this paper aims to analyze the refusal to become an heir in the perspective of Islamic law and the Civil Code. This paper uses a normative juridical research method with three (3) approaches namely, statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). The conclusion that the author draws is that the Islamic inheritance system does not recognize any refusal to become an heir because the inheritance system uses the principle of ijbari. While in kuperdata, warus can refuse to become heirs as long as the refusal is made expressly before the court where the inheritance is.AbstrakPenolakan menjadi ahli waris merupakan salah satu hal yang dimungkinkan dalam KUHPerdata. Adanya keengganan mengurus harta waris, besarnya hutang yang ditinggalkan, hingga keinginan untuk memberikan harta waris miliknya kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan merupakan salah satu dari sekian banyak alasan yang diajukan ahli waris untuk melakukan penolakan. Akan tetapi kosnep penolakan semacam ini tidak ditemui dalam hukum kewarisan islam. Padahal alasan-alasan diatas tidak menutup kemungkinan juga dialami oleh pewaris muslim. Oleh karenanya tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penolakan menjadi ahli waris dalam prespektif hukum islam dan KUHperdata. Tulisan ini menggunakan metode penelotian yuridis normatif dengan tiga (3) pendekatan yakni , pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun kesimpulan yang penulsi ambil adalah sitem kewarisan islam tidak mengenal adanya penolakan menjadi ahli waris karen sistem pewrisanya menggunakan asas ijbari. Sementara dalam kuperdata, ahli warus bisa melakukan penolakan menjadi ahli waris selama penolakan tersebut dilakukan secara tegas di hadapan Pengadiln dimana harta warisan tersebut.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU/PILKADA ELEKTRONIK PADA PEMILU/PILKADA SERENTAK 2024 Pirmansyah, Redi; Junaidi, Junaidi; Merta, Martindo
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28130

Abstract

ABSTRACTElection criminal provisions regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections only cover 80 articles of election crimes and do not comprehensively regulate election criminal acts in the electronic field for all applications to be used in the 2024 Election. This can create a legal vacuum or the obscurity of election crimes in the field of electronics in the use of electronic election systems. Although Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions generally regulates electronic crimes, the 11 articles of electronic crimes do not regulate electronic crimes at the time of the election stage. The electronic election crime above will guarantee protection for all applications that will be implemented by the KPU in carrying out the 2024 election stages. In the context of this crime, the "electronic election system" includes all electronic systems used by the KPU in accordance with the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Number 13/TIK.03/14/2022 concerning Plans for Electronic-Based Government Systems. This regulation will provide legal clarity for the prosecution of electronic election crimes in Indonesia  ABSTRAKKetentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya mencakup 80 pasal tindak pidana pemilu dan tidak secara menyeluruh mengatur tindak pidana pemilu di bidang elektronik untuk semua aplikasi yang akan digunakan dalam Pemilu 2024. Ini dapat menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan pidana pemilu di bidang elektronik dalam penggunaan sistem elektronik pemilu. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, secara umum mengatur tindak pidana elektronik, namun 11 pasal tindak pidana elektronik tersebut tidak mengatur pidana elektronik pada saat terjadinya tahapan pemilu. Kejahatan pemilu elektronik di atas akan menjamin perlindungan terhadap seluruh aplikasi yang akan diterapkan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu 2024. Dalam konteks tindak pidana tersebut, "sistem elektronik pemilu" mencakup semua sistem elektronik yang digunakan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/TIK.03/14/2022 tentang Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aturan ini akan memberikan kejelasan hukum bagi penindakan kejahatan pemilu elektronik di Indonesia
EMPOWERING YOUTH: SOCIAL TRANSFORMATION AND ISLAMIC LAW'S IMPACT ON CHILD RIGHTS Karimullah, Suud Sarim
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28209

Abstract

This study aims to understand the role of Islamic law in empowering youth and its impact on protecting children's rights in a social context by analyzing the challenges and opportunities that exist in defending children's rights within the framework of Islamic law. The literature study method is used by collecting information from relevant sources such as books, journals, and related documents. The results show that Islamic law provides a robust framework for each child to contribute to society through values such as Justice, balance, and social responsibility. Implementing children's rights in Islamic law creates holistic growth and positive social change. Educational institutions, families, communities, and the state are essential in upholding the child's rights. Despite challenges such as diverse interpretations, gender imbalances, and social problems, opportunities lie in the flexibility of Islamic law and the involvement of activists and civic organizations. By optimally utilizing the role of Islamic law, involving all parties, and overcoming existing challenges, there can be sustainable social transformation and fulfillment of children's rights within the framework of Islamic law.
TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILU DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA Putra Ahmad, Nurirvan Mulia; Rosidin, Utang; Jaelani, Elan
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.26669

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to measure the possibility of delaying the implementation of the 2024 elections from the perspective of constitutional law in Indonesia. In this study, a normative juridical method was used with a statutory approach to study the legal basis, legal principles, and regulatory processes related to postponing elections in Indonesia. journals or surveys conducted by credible research institutions. The results of the discussion stated that the results of a survey conducted by Indonesia Political Opinion on the postponement of the general election in 2024, the result was that the approval rate was only 23% while the rejection rate was 77%. The details are 31% strongly disagree, 46% disagree. Besides that, through the General Election Commission Decree Number 21 of 2022 the implementation of the elections was set for February 14, 2024. The Central Jakarta District Court decision number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst which required the KPU to postpone the elections has also been annulled by the Jakarta High Court . Furthermore, related to efforts to postpone constitutional and comprehensive elections is by changing the provisions of the articles contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, another way is by issuing a Presidential Decree. The conclusion of this article states that the chance of postponing the election is very small and even if it has to be postponed the correct procedures and procedures are only through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menakar peluang terjadinya penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 dalam perspektif Hukum ketatanegaraan di Indonesia. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mempelajari dasar hukum, prinsip-prinsip hukum, dan proses pengaturan terkait penundaan pemilu di Indonesia, selain itu digunakan juga sejumlah dokumen hasil riset terdahulu dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, baik dalam bentuk jurnal ataupun survei yang dilakukan oleh lembaga peneliti kredibel. Hasil pembahasan menyatakan bahwa hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion terhadap penundaan pemilihan umum di tahun 2024, hasilnya tingkat persetujuan hanya berada pada angka 23% sementara tingkat penolakan sebanyak 77%. Rinciannya 31% sangat tidak setuju, 46% tidak setuju. Disamping itu, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 pelaksanaan pemilu ditetapkan pada tanggal 14 februari 2024. Putusan PN Jakarta Pusat nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst yang mengharuskan KPU untuk menunda pemilu juga telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya, terkait upaya penundaan pemilu secara konstitisional dan komprehensif ialah dengan mengubah ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945, cara lainnya dengan mengeluarkan dekrit Presiden. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang terjadinya penundaan pemilu ialah sangat kecil dan sekalipun harus ditunda prosedur dan tata cara yang benar hanya melalui amandemen UUD NRI 1945.        
DESENTRALISASI ASIMETRIS PROSES PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA Eka Dewi, Natalia Nanda; Hidayat, Rayhan Naufaldi
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28202

Abstract

Penulisan ini bertujuan guna mengetahui pola Desentralisasi Asimetris proses pengisian jabatan Kepala Daerah dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam pembahasan diuraikan bahwa dalam Konstitusi Indonesia Desentralisasi asimetris ditegaskan dan diakui hingga saat ini. Terdapat 4 (empat) daerah yang mempunyai ciri khusus dalam pengisian jabatan kepala daerahnya. Keempat daerah tersebut adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Realita pada pemerintahan daerah, landasan yuridis konstitusional berlakunya desentralisasi asimetris tersebut dapat ditinjau pada Pasal 18A ayat (1), dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Satuan-satuan pemerintahan daerah khususnya keberagaman pengisian jabatan kepala daerah diakui dalam pelaksanaannya.
MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMIKIRAN DAN PENETAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Anwar, Syaiful; bawazir, Fuad; Sakina, Rafika; Lukita, Mince; Hernata, Novan; Miranda, Miranda; Ridwan, Muannif
VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i2.28191

Abstract

AbstractThe Shafi'i school plays a significant role in the thinking and establishment of Islamic law in Indonesia. This article aims to analyze the existence of the Shafi'i School as a paradigm in the thinking and establishment of Islamic law in Indonesia. This research was conducted using a descriptive-analytical approach and referring to various literature sources and related empirical studies. The concepts and principles of the Shafi'i School are presented, including its history and development as well as the contributions of the Shafi'i scholars to Islamic legal thought. Apart from that, the differences between the Shafi'i School and other schools of thought are also studied, especially in the methodology of ijtihad and the approach to sources of Islamic law. This research also highlights the advantages and relevance of the Shafi'i School in the Indonesian context, including its influence in the establishment of Islamic law in this country. However, criticism and challenges to the Syafi’i Mazhab are also considered, such as the limitations of adaptation and the plurality of schools in Indonesia. In order to strengthen the role of the Shafi'i School, this article recommends efforts to understand and further research on the thinking and application of Islamic law based on the paradigm of the Shafi'i School in Indonesia. AbstrakMazhab Syafi'i memainkan peran penting dalam pemikiran dan pembentukan hukum Islam di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan pendirian hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan mengacu pada berbagai sumber literatur dan studi empiris terkait. Dipaparkan konsep dan prinsip Mazhab Syafi'i, termasuk sejarah dan perkembangannya serta kontribusi para ulama Syafi'i terhadap pemikiran hukum Islam. Selain itu juga dipelajari perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab lain, terutama dalam metodologi ijtihad dan pendekatan sumber hukum Islam. Penelitian ini juga menyoroti keunggulan dan relevansi Mazhab Syafi'i dalam konteks Indonesia, termasuk pengaruhnya dalam penegakan hukum Islam di negeri ini. Namun kritik dan tantangan terhadap Mazhab Syafi’i juga diperhatikan, seperti keterbatasan adaptasi dan pluralitas mazhab di Indonesia. Untuk memperkuat peran mazhab Syafi'i, artikel ini merekomendasikan upaya untuk memahami dan meneliti lebih lanjut pemikiran dan penerapan hukum Islam berdasarkan paradigma mazhab Syafi'i di Indonesia.  

Page 5 of 14 | Total Record : 133

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 7 No. 1 (2025): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 2 (2024): VARIA HUKUM Vol. 6 No. 1 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 6, No 1 (2024): VARIA HUKUM Vol 5, No 2 (2023): VARIA HUKUM Vol. 5 No. 2 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 5 No. 1 (2023): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2022): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 3, No 2 (2021): VARIA HUKUM Vol. 3 No. 2 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1 (2021): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 3, No 1 (2021): VARIA HUKUM Vol 2, No 1 (2020): VARIA HUKUM Vol. 2 No. 1 (2020): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 1, No 2 (2019): VARIA HUKUM Vol. 1 No. 1 (2019): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Vol 1, No 1 (2019): VARIA HUKUM More Issue