cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 259 Documents
 22   23   24   25   26 
PERBANDINGAN MEKANISME PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Rahul Sang Fajar; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3081

Abstract

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan yang bertujuan mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. Pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kejahatan modern serta kebutuhan terhadap kepastian prosedur dan perlindungan hak pihak yang terkena penyitaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mempertahankan prinsip dasar penyitaan dalam KUHAP 1981, tetapi menyempurnakan mekanismenya melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai permohonan izin, batas waktu pemeriksaan pengadilan, keadaan mendesak, kewajiban saksi dan dokumentasi, akibat penolakan izin, perluasan objek penyitaan, pengelolaan, serta batas waktu pengembalian benda sitaan. Dengan demikian, KUHAP 2025 memperkuat pengawasan yudisial, akuntabilitas penyidik, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan penyitaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAMA PROSES PENAHANAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BUKITTINGGI Sukma Annisa Mulya Rizki; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses peradilan. Walaupun tingkat penahanan anak di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi tercatat hanya sebanyak dua kasus, evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukumnya tetap esensial untuk dilakukan. Rendahnya angka penahanan tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal keberhasilan perlindungan hukum. “Parameter keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana hak-hak anak diakomodasi selama tahap penyidikan, serta tingkat konsistensi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyidik pembantu yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan perkara anak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hak anak selama proses penahanan di tingkat penyidikan telah terimplementasi dengan berpedoman pada UU SPPA dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan tersebut direalisasikan melalui penyediaan pendampingan hukum, kepatuhan terhadap batas waktu penahanan, pemberian layanan kesehatan, serta perlakuan yang manusiawi. Kendati demikian, pada tahun 2023, ditemukan kendala berupa ketiadaan fasilitas ruang tahanan yang memisahkan anak dari tahanan dewasa. Sebagai bentuk perbaikan, Polresta Bukittinggi telah mengupayakan pemenuhan hak pemisahan tersebut melalui pengadaan sel khusus anak pada tahun berikutnya. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada kendala eksternal, khususnya terkait minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme diversi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan telah berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaannya masih menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
ANALISIS PENGATURAN KEJAHATAN SIBER ATAS PENAYANGAN KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI (CYBER PORNOGRAPHY) DI MEDIA SOSIAL MENURUT KUHP NASIONAL DAN UU ITE Dhea Nabila Batuah; Lola Yustrisia
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3084

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memudahkan akses dan penyebaran informasi lewat media sosial. Namun di sisi lain, kemajuan ini juga membuka peluang munculnya kejahatan siber, termasuk penayangan konten pornografi (cyber pornography). Penyebaran materi pornografi lewat platform digital menjadi lebih mudah karena jangkauan internet yang luas, penggunaan media sosial yang masif, dan kecepatan distribusi informasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait pengaturan dan penerapan hukum pidana bagi orang yang menyebarkan video seksual melalui media sosial. Penelitia ini di gunakan untuk menganalisa aturan hukum tentang penampilan video pornografi di media sosial Menurut KUHP baru dan UU ITE, serta mengetahui sejauh mana kedua nya menanggulangi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang‑undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang‑undangan fokus pada analisis ketentuan hukum tertulis, sedangkan pendekatan konseptual menelaah konsep dan prinsip hukum yang mendasari masalah yang diteliti. Sumber hukum yang dipakai meliputi hukum primer berupa peraturan perundang‑undangan, hukum sekunder seperti buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkait kejahatan siber dan pornografi, serta bahan tersier pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyebaran konten pornografi lewat media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan tentang penayangan konten pornografi di media sosial tercantum dalam KUHP Baru dan UU ITE. Kedua peraturan memiliki cakupan dan unsur tindak pidana yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. UU ITE fokus pada penyebaran melalui sistem elektronik, sementara KUHP Baru mengatur tindak pidana yang menyangkut kesusilaan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan kedua ketentuan tersebut harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar penanggulangan cyber pornography di media sosial berjalan efektif.
ANALISIS INDEPENDENSI PEGAWAI KPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA KELUARNYA UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK Vajri De Reiner
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3085

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK terhadap independensi pegawai KPK dalam menjalankan fungsi penegakan dan pemberantasan korupsi. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebabkan manajemen kepegawaian KPK tunduk pada sistem birokrasi pemerintahan dan ketentuan ASN. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi, profesionalitas, dan objektivitas pegawai KPK dalam menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara atau aktor dengan pengaruh politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak perubahan regulasi tersebut terhadap independensi pegawai KPK serta implikasinya terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan terkait KPK dan ASN, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, kajian akademik, dan penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan status pegawai menjadi ASN berimplikasi terhadap pola pengelolaan kepegawaian KPK dan berpotensi memengaruhi ruang independensi pegawai dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Ketergantungan pada sistem birokrasi pemerintahan juga menimbulkan tantangan terhadap profesionalitas dan objektivitas pegawai dalam melaksanakan kewenangan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme yang menjamin independensi KPK dan pegawainya agar pelaksanaan fungsi penegakan hukum tetap profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG Aldo Rivaldo; Sukmareni
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3087

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa oli bekas tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 722/Pid.Sus/LH/2019/PN Pdg, khususnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa, kesesuaian penerapan sanksi pidana dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta efektivitas putusan dalam memberikan efek jera dan mendukung perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam pengelolaan limbah B3 berupa oli bekas tanpa izin telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta alat bukti yang terungkap dalam persidangan, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti. Penerapan sanksi pidana pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dan asas hukum pidana lingkungan serta menunjukkan adanya upaya memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, belum konsistennya penegakan hukum, rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3, serta belum terlaksananya pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penerapan sanksi yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
KEARIFAN LOKAL HUKUM ADAT MELAYU RIAU DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN HUTAN ULAYAT Nadiha Indira Riani; Suci Ramadhani; Tri Wulansari; Karina; Muhammad Asfi Ranza; Muhammad Fatwa Alghifar
COURT REVIEW Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i06.3142

Abstract

Penelitian ini menganalisis kearifan lokal hukum adat Melayu Riau dalam pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat, khususnya mengenai nilai dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, peran hukum adat dalam pelestarian lingkungan, serta tantangan dan upaya pelestariannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen relevan, kemudian dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal hukum adat Melayu Riau berperan penting sebagai pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan sumber daya alam, membatasi kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, menerapkan larangan dan sanksi adat, serta membangun tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian hutan ulayat. Praktik pengelolaan Hutan Adat Imbo Putui di Kenegerian Petapahan, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa aturan adat dapat mendukung pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan manfaatnya bagi masyarakat. Namun, penerapan dan pelestarian hukum adat masih menghadapi tantangan, antara lain belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, konflik wilayah ulayat, tekanan ekonomi terhadap sumber daya alam, serta perubahan sosial yang memengaruhi pewarisan nilai adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum, pendokumentasian aturan adat, pelibatan generasi muda, serta kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah agar pengelolaan lingkungan dan hutan ulayat tetap berkelanjutan.
HUKUM SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE DAN HUKUM PROGRESIF E. Ariswandi Sugianto; Asmak Ul Hosnah; Hotma P. Sibuea
COURT REVIEW Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i06.3143

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbedaan konseptual antara sociological jurisprudence Roscoe Pound dan hukum progresif Satjipto Rahardjo dalam memahami hukum sebagai sarana rekayasa sosial, serta merumuskan sintesis yang relevan bagi pembangunan hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelusuran asumsi teoretis, perbandingan konseptual, dan evaluasi terhadap implikasinya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pound menekankan penataan dan penyeimbangan kepentingan melalui hukum yang efektivitasnya dinilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat (law in action), sedangkan Rahardjo menekankan orientasi hukum pada manusia, keadilan substantif, dan keterbukaan penafsiran terhadap konteks sosial. Perbedaan keduanya terletak terutama pada penekanan terhadap perencanaan perubahan melalui institusi hukum dan koreksi terhadap penerapan hukum dalam perkara konkret. Di Indonesia, adaptasi pemikiran Pound melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memberikan landasan bagi penggunaan perundang-undangan sebagai instrumen pembaruan masyarakat, tetapi berisiko menjadi instrumentalisme kekuasaan apabila tidak disertai kriteria perubahan yang jelas, partisipasi publik yang bermakna, dan evaluasi independen. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan koreksi terhadap formalisme, tetapi memerlukan akuntabilitas argumentatif untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengusulkan rekayasa sosial yang dialogis melalui pembagian fungsi legislasi untuk perubahan struktural dan peradilan untuk koreksi kontekstual, dengan tetap menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi publik, dan pertanggungjawaban institusional. Sintesis ini menempatkan hukum sebagai instrumen perubahan sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus terkendali oleh prinsip keadilan dan akuntabilitas.
AKTUALISASI KONSEP LIVING LAW DALAM PASAL 2 KUHP NASIONAL SEBAGAI MANIFESTASI SOSIOLOGI HUKUM: ANTARA OTORITAS NEGARA DAN OTONOMI MASYARAKAT Hani Witjaksono; Asmak Ul Hosnah; Hotma P. Sibuea
COURT REVIEW Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i06.3144

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan merekonstruksi aktualisasi konsep living law dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sebagai manifestasi sosiologi hukum, dengan menempatkan ketegangan antara otoritas negara dan otonomi masyarakat sebagai fokus. Latar belakangnya adalah pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari positivisme formal menuju pengakuan pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 2 KUHP Nasional merupakan pengejawantahan teori living law Eugen Ehrlich, hukum progresif Satjipto Rahardjo, sociological jurisprudence Roscoe Pound, dan rekayasa sosial Mochtar Kusumaatmadja, yang memposisikan hukum sebagai produk interaksi sosial, bukan sekadar perintah negara. Namun, konstruksi normatif Pasal 2 memperlihatkan tiga lapis norma yang tidak setara, yaitu rekognisi dalam ayat (1), limitasi melalui empat syarat kumulatif dalam ayat (2), dan delegasi tata cara serta kriteria penetapan kepada Peraturan Pemerintah dalam ayat (3), sehingga aktualisasi living law bersifat terbatas dan terkondisikan. Batasan tersebut memunculkan risiko kooptasi negara (state co-optation) yang berpotensi mereduksi otonomi masyarakat menjadi sekadar norma yang "diizinkan hidup". Dengan demikian, secara struktural Pasal 2 menganut weak legal pluralism yang mereduksi otonomi living law. Rekonstruksi yang diusulkan menekankan penguatan kriteria material melalui indikator operasional turunan teori Ehrlich dan mekanisme prosedural yang partisipatif serta periodik, agar otoritas negara dan otonomi masyarakat berada dalam relasi dialogis yang seimbang, tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dengan rekonstruksi tersebut, Pasal 2 KUHP Nasional dapat berfungsi sebagai jembatan antara law in books dan law in action dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural.
ANALISIS NORMATIF SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP NORMA HAK KESEHATAN DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN Irvan Nur Fauzy; Asmak Ul Hosnah; Hotma P. Sibuea
COURT REVIEW Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i06.3145

Abstract

Penelitian ini menganalisis norma hak kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif sosiologi hukum secara normatif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hak kesehatan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 telah memenuhi kelengkapan formal dan sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Namun, norma tersebut masih lebih dekat pada karakter hukum otonom daripada hukum responsif karena lemahnya mekanisme akuntabilitas, indikator pemerataan, dan keberpihakan eksplisit terhadap kelompok rentan. Analisis normatif sosiologi hukum mengarahkan penguatan melalui penambahan indikator pemerataan yang terukur, prinsip affirmative action, penguatan partisipasi masyarakat, serta mekanisme audit sosial. Penguatan tersebut diperlukan agar norma hak kesehatan tidak hanya lengkap secara tekstual, tetapi juga mampu diarahkan menuju keadilan substantif bagi masyarakat rentan.

Page 26 of 26 | Total Record : 259

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue