cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 259 Documents
 22   23   24   25   26 
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA Ivana Barnesa; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3111

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedar narkotika serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perkara yang dikaji, Majelis Hakim menerapkan Pasal 114 ayat (1) karena unsur tindak pidana terbukti berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, dan fakta hukum persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00. Penelitian ini menunjukkan pentingnya ketepatan kualifikasi perbuatan dan penguatan pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMPUNGAN PASIR TIMAH ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Istiyanda Iqbal Fatullah; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3112

Abstract

Pertambangan timah merupakan kegiatan ekonomi penting di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi kegiatan pertambangan tanpa izin dan penampungan hasil tambang ilegal menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rufiadin alias Sarwa dan Bong Sun Loy alias Asun terbukti turut serta menampung mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rufiadin berperan menyediakan tempat penyimpanan dan terlibat dalam persiapan pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy memiliki keterlibatan lebih luas sebagai pemilik pasir timah, pihak yang mengatur pemindahan dan pengangkutan, serta pelaku penambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana berbeda berdasarkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa. Rufiadin dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00, sedangkan Bong Sun Loy dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10.000.000,00. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penampungan pasir timah ilegal perlu mempertimbangkan asal-usul mineral, bentuk keterlibatan, kesalahan, serta tingkat kontribusi setiap pelaku secara individual.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF HUKUM TERHADAP UNSUR-UNSUR PENGANIAYAAN ANAK Gersong Fernando; Mas Agus Priyambodo; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum terhadap pelaku, serta pengaturan tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, pembuktian, dan pemeriksaan di persidangan. Dalam perkara yang diteliti, unsur tindak pidana terpenuhi melalui pembuktian identitas terdakwa, status korban sebagai anak, adanya tindakan penganiayaan, serta akibat berupa luka berat. Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, Visum et Repertum, Visum Psychiatricum, dan barang bukti. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pengaturan khusus melalui Pasal 76C dan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum khusus terhadap anak serta membedakan ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap penganiayaan anak harus dilakukan berdasarkan pemenuhan unsur delik secara menyeluruh sekaligus memperhatikan perlindungan dan pemulihan hak anak sebagai korban.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN AYAH TERHADAP ANAK TIRINYA Fitriana Sari; Muh. Amin Saleh; Bahori Ahoen; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki dasar pengaturan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kedudukan pelaku sebagai ayah tiri menjadi aspek penting karena terdapat hubungan keluarga dan kepercayaan yang seharusnya digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, termasuk terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, hubungan pelaku dan korban, dampak terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum dalam perkara pencabulan anak perlu memperhatikan keseimbangan antara pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan serta pemulihan hak anak sebagai korban.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN ADANYA KORBAN JIWA Fakhry Rozi Mujoko; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sunarno
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Perbuatan tersebut bermula dari maksud terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa menggunakan senjata tajam ketika aksinya diketahui dan korban melakukan perlawanan. Kekerasan tersebut menimbulkan luka serius yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan dakwaan pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP tidak terbukti karena tidak ditemukan dasar yang cukup mengenai adanya niat awal untuk menghilangkan nyawa korban. Selanjutnya, dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 365 ayat (3) KUHP dinyatakan terbukti. Hakim mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, hubungan sebab akibat, kemampuan bertanggung jawab terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR Andri Dedi Kurniawan; RR Lyia Aina Prihadiati; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan dan kesengajaan, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara Baben Andriansah alias Baben bin Bastoni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti serta aspek nonyuridis berupa keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan hukum pidana yang konsisten dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap korban serta terdakwa.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERZINAHAN Aditya Dwi Laksono; Mas Agus Priyambodo; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana perzinaan dan pemidanaannya dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perzinaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana perzinaan mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, penerapan ketentuan pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam perkara yang dikaji, perbuatan terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional sehingga ketentuan Pasal 284 KUHP digunakan sebagai dasar hukum. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Aspek yuridis mencakup terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, serta fakta persidangan, sedangkan aspek non-yuridis mencakup keadaan terdakwa, dampak terhadap keluarga, sikap terdakwa selama persidangan, dan nilai kesusilaan dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pemidanaan yang berlandaskan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS JUAL BELI ONLINE Rengga Chrisetio Sadewo; FX Suyud Margon; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3118

Abstract

Perkembangan transaksi elektronik memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, tetapi juga menciptakan peluang terjadinya penipuan dengan memanfaatkan media digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dengan modus jual beli online serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berupa penyebaran informasi bohong atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pertanggungjawaban juga didukung oleh kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, sifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Selain itu, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan hakim didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti elektronik, dokumen transaksi, dan fakta penggunaan dana konsumen. Putusan tersebut menunjukkan pentingnya pembuktian digital dan ketelitian dalam menghubungkan informasi elektronik dengan kerugian konsumen.
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENERIMA PENGAKUAN BERSALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Dinda Desna Waldi; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) serta mengetahui mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan hukum acara pidana melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota, sehingga kewenangan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan umum untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka. Penyidik berwenang menerima dan mencatat pengakuan bersalah dalam berita acara serta wajib berkoordinasi dengan penuntut umum. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Dengan demikian, mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mendukung efektivitas penyelesaian perkara, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip diferensiasi fungsional, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.
ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 989/Pid.sus/2021/PN.Bdg DAN PUTUSAN NOMOR 86/Pid.sus/2022/PT.Bdg MENGENAI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Sindi Triana; Lola Yustrisia
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3080

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bandung dan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bandung mengenai pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam perkara Herry Wirawan. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengaturan normatif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Meskipun sistem peradilan pidana telah mengalami pergeseran paradigma dari yang berorientasi pada pelaku menuju perlindungan yang lebih berpusat pada korban, implementasi pemenuhan hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan, masih belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan hakim. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, dan perkembangan pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian perlindungan korban kekerasan seksual, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemenuhan hak dan pemulihan korban secara lebih optimal.

Page 25 of 26 | Total Record : 259

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 06 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 04 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 03 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue