PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Articles
437 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERWALI SURABAYA NOMOR 29 TAHUN 2011 SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN PELANGGAN PENYALURAN AIR DI PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Dwi Oktaviani, Clarisa]]>;
<![CDATA[Ibnu Rochim, Achluddin]]>;
<![CDATA[Rahmadanik, Dida]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencurian air pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya masih menjadi suatu permasalahan yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian kehilangan air. Dengan hal tersebut Walikota Surabaya menerbitkan Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 guna untuk membantu perusahaan dalam menangani pelanggan penyaluran air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 sebagai upaya menertibkan pelanggan penyaluran air di PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Fokus penelitian ini dengan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin yaitu Perspektif Kepatuhan, Perspektif Kelancaran keberhasilan, dan Perspektif Kepuasan Implementasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun Teknik pengambilan data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh ialah Perwali Surabaya Nomor 29 Tahun 2011 telah berhasil di implementasikan oleh perusahaan dalam penertiban pelanggan sehingga dengan adanya Peraturan Walikota ini sangat membantu perusahaan dalam mengurangi jumlah pelanggan pada setiap tahunnya dan menciptakan banyak manfaat untuk perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGENTAS KEMISKINAN MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Adinda Febriyanti, Nur Lisya]]>;
<![CDATA[Sukristyanto, Agus]]>;
<![CDATA[Yusuf, Yusuf]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dalam mengentas kemiskinan di Kota Surabaya melalui pemberdayaan ekonomi keluarga yang disebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang hanya berfokus pada kelompok Akseptor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitataif studi kasus. Melaui kelompok UPPKA, sekelompok anggota keluarga akseptor terhubung satu sama lain sebagai bagian dari program UPPKA dalam rangka meningkatkan fungsi ekonomi keluarga dan mencapai kemandirian ekonomi keluarga. Namun, masih ditemukan kendala dalam penelitian ini seperti memahami karakter masyarakat kurang mampu dan memahami pola pikir bahwa jika pemerintah melakukan intervensi pada masyarakat kurang mampu, pemerintah datang dengan bantuan uang tunai. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman karakter dengan edukasi tentang kegiatan program UPPKA dan menyampaikan kepada kelompok UPPKA bahwa pemerintah datang mengintervensi mereka bukan dengan membawa bantuan dana, tetapi dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN UNTUK MENYAJIKAN DATA PEMERINTAHAN YANG AKURAT: (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Intan Pratiwi, Ananda]]>;
<![CDATA[Radjikan, Radjikan]]>;
<![CDATA[Murti, Indah]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam era globalisasi ini pengelolaan data kependudukan yang ada di Indonesia sudah harus mulai menggunakan teknologi di dalamnya. Dengan adanya penggunaan teknologi dalam Pengelolaan data penduduk ini maka akan lebih mempermudah lagi kerja dari pemerintah. Pengunaan teknologi dalam melakukan semua kegiatan di pemerintahan merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menerapkan E Government/ Electronic Government. Di pemerintah, Dispendukcapil memiliki tugas untuk membantu pemimpin daerah dalam pelaksanaan urusan kepemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan juga pencatatan sipil. Saat ini dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil kota Surabaya terdapat beberapa inovasi di dalamnya, salah satunya yaitu Klampid New Generation (KNG). Klampid New Generation ini merupakan aplikasi dan juga web yang digunakan untuk membantu dalam kepengurusan administrasi kependudukan secara online yang di dalamnya mencakup perkawinan, kelahiran, kematian, pindah dan juga datang. Di Surabaya sendiri dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi selain dapat di lakukan pribadi tetapi juga bisa di lakukan di kelurahan maupun kecamatan yang ada di Surabaya, Adanya Inovasi ini, bisa meningkatkan kinerja Dispenduk dalam memberikan pelayanan kepada warga. Selain menggunakan aplikasi KNG, dalam proses pengelolaan Administrasi kependudukan juga menggunakan aplikasi SIAK. meskipun sudah menggunakan teknologi, tetapi dalam masyarakat masih terdapat beberapa masalah dalam proses pengelolaan data kependudukan yang perlu untuk dibahas lagi supaya terdapat solusi untuk mengatasi masalah itu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Cahyaningrum, Anggraeni]]>;
<![CDATA[Widodo, Djoko]]>;
<![CDATA[Soesiantoro, Adi]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kekerasan seksual pada anak dan perempuan merupakan sebuah fenomena yang hampir terjadi di semua Negara. Pemerintah Republik Indonesia sangat berupaya dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) yang bertugas untuk memimpin, koordinasi pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan dalam kegiatan dinas. Pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo terdapat kasus kekerasan seksual yang dimana kasus ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 162 kasus pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal sebelumnya. Metode Penilitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi dari kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN DALAM PENGURUSAN CETAK AKTE KELAHIRAN PADA PROGRAM KLAMPID NEW GENERATION ]]>
<![CDATA[Febrianto Febrianto]]>;
<![CDATA[Rachmawati Novaria]]>;
<![CDATA[Indah Murti]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pengurusan akta kelahiran pada program klampid new generation di kelurahan krembangan selatan, pada dasarnya masalah pembuatan akta catatan sipil sudah merupakan perhatian yang sangat mendasar bagi publik khusunya di Kota Surabaya, karena masyarakat belum merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, yang berdampak masih ada sebagaian masyarakat tidak memiliki akta kelahiran. dalam melaksanakan penelitian penulis melakukan Wawancara dengan masyarakat di wilayah krembangan selatan metode ini salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi secara langsung, Metode wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat diketahui masalah kesediaan petugas dalam melayani masyarakat sudah baik dengan banyaknya tanggapan masyarakat yang menyatakan cukup baik. Pemberian pelayanan kesediaan aparat dalam memberikan informasi merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Kesediaan pegawai dalam menberikan informasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dapat memperbaiki cara pelayanan di mata masyarakat. Sehinngga dalam menciptakan pelayanan prima masyarakat perlu didukung dengan adanya pegawai yang berempati dalam membantu kebutuhan masyarakat yang butuh informasi]]>
<![CDATA[PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA DI KOTA MADIUN: (Studi Pada Objek Wisata Taman Sumber Umis) ]]>
<![CDATA[Rifanda Hermawan]]>;
<![CDATA[Djoko Widodo]]>;
<![CDATA[Adi Soesiantoro]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian yang peneliti sajikan merupakan peneitian kualitatif dengan pendekan deskriptif yang berlokus di Kota madiun dengan berfokus untuk menjelaskan peran dari Dinas pariwisata Kota Madiun dalam mengembangkan poensi pariwisata Taman Sumber Umis dengan 3 peran yakni peran pengaturan, peran pemberdayaan, dan peran pelayanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Madiun dalam pengembangan wisata Taman Sumber Umis adalah (1)Dalam Peran Pengaturan, Dinas Kebudayaan menjalankan peran untuk mempromosikan, menyusun strategi pengembangan dan memberikan dukungan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Sumber Umis. (2)Dalam Peran Pemberdayaan, Dinas Pariwisata Sudah melakukan peltihan dan pendampingan bagi masyarakat sekitar Tman Sumber Umis. (3)Dalam Peran Pelayanan, Dinas Pariwisata melakukan pengembangkan Taman Sumber Umis dengan fasilitas penunjang dan spot foto yang terus dikembangkan dengan trend kekinian dan berkolaborasi dengan Satpol PP dan Kepolisian Resort Madiun Kota demi menjaga stabilitas dan keamanan di area Taman Sumber Umis.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PSC (PAHLAWAN STREET CENTER) SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA BARU DAN IKON BARU DI KOTA MADIUN JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Rifandi Hermawan]]>;
<![CDATA[Djoko Widodo]]>;
<![CDATA[Radjikan Radjikan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian yang peneliti sajikan merupakan peneitian kualitatif dengan pendekan deskriptif yang berlokus di Kota madiun dan bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan strategi yang tepat dalam proses pengembangan wisata PSC (Pahlawan street center) sebagai destinasi wisata dan ikon baru di Kota Madiun. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa prioritas strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan Pahlawan Street Centre sebagai wisata dan ikon baru Kota Madiun adalah (1)Strategi S-O, yakni meningkatkan kualitas dan mempertahankan originalitas destinasi wisata, memasifkan promosi potensi wisata melalui media cetak maupun online dan website Pemkot Madiun. (2)Strategi W-O, yakni penambahan dan perluasan area parker, pengadaan transportasi terintegrasi dengan area wisata lain di Kota Madiun. (3)Strategi S-T, yakni melakukan pendampingan dan peningkatan kualitas SDM terkait kepariwisataan, menghadirkan dan menawarkan produk wisata local dan atraksi kearifan lokal yang unik dan menarik. (4)Strategi W-T, yakni mengandeng influencer local sebagai tourism ambassador untuk memperkenalkan dan branding wisata Kota Madiun, penambahan fasilitas wisata dengan tetap mempertahankan originalitas dari area Pahlawan Street Center.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LIPONSOS KEPUTIH SURABAYA ]]>
<![CDATA[Laurensya Enjelita]]>;
<![CDATA[Djoko Widodo]]>;
<![CDATA[Adi Soesiantoro]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di Provinsi Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk terpadat, dengan padatnya jumlah penduduk yang ada di Kota Surabaya membuat masyarakat kurang mendapatkan perhatian sehingga menimbulkan masalah kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Surabaya salah satunya yaitu maraknya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial oleh sebab itu dengan hadirnya instansi pemerintah yaitu UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih untuk melakukan pemberdayaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar dapat meningkatkan potensi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan PMKS yang dilakukan oleh UPTD Liponsos Keputih Surabaya dan untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam pemberdayaan PMKS di UPTD Liponsos Keputih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Di UPTD Liponsos Keputih menunjukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dinilai belum maksimal karena dinilai dengan menggunakan 5 indikator menurut Suharto yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyongkongan, dan pemeliharaan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang dilakukan belum berjalan maksimal karena terbatasnya pendamping yang membuat kurangnya pengawasan saat pelatihan, hasil karya yang dihasilkan belum maksimal meskipun sudah dipasarkan melalui E-Peken dan kurangnya pemenuhan dari segi papan untuk klien PMKS.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI MBKM PADA KEGIATAN PENDAMPING PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA DI KELURAHAN KEBRAON ]]>
<![CDATA[Muhammad, Andre]]>;
<![CDATA[Hariyoko, Yusuf]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud yang bertujuan untuk mengimplementasikannya dengan mendorong mahasiswa/i Indonesia untuk memperoleh berbagai keterampilan dan pengetahuan yang berguna untuk mengetahui dan memahami dunia kerja. Salah satu dari bentuk pembelajaran MBKM adalah Magang/Praktik kerja. Magang MBKM ini bertujuan untuk memberikan peluang atau kesempatan dalam mengimplemantasikan suatu teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan danmenerapkan keterampilan atau kemampuan umum dan khusus dalam profesional kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah implementasi program MBKM ini pada kegiatan pendamping pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan dengan melayani masyarakat yang akan melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Dan kemudian artikel ilmiah yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi pemahaman awal kepada masyarakat dalam pelayanan sehari-hari, sehingga diharapkan dapat tertata dengan baik.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKRETARIAT DAERAH SIDOARJO GUNA MENDUKUNG DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Kurniasari, Miranda]]>;
<![CDATA[Handoko, V. Rudy]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Eddy]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen sumber daya manusia guna mendukung disiplin kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi role model bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui lima prinsip manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan disiplin kerja para pegawai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan lima prinsip manajemen sumber daya manusia yang meliputi: (1) pembagian tugas yang setara melalui rotasi pegawai serta pembagian bobot tugas dan beban kerja yang berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, (2) pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang jelas dan tegas melalui penyusunan perjanjian kerja yang didasarkan Peraturan Kepala BKN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, (3) kesatuan perintah melalui perintah atasan langsung, (4) disiplin melalui rekapitulasi kehadiran dan evaluasi, (5) kesatuan arah melalui e-buddy sebagai poros aktivitas surat-menyurat dan agenda kerja. Sedangkan pada aspek disiplin kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengacu pada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin kerja dan Perbup Nomor 81 Tahun 2018 tentang disiplin kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.]]>
