cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 462 Documents
 43   44   45   46   47 
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH ILMU AREK SUROBOYO DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN DI SURABAYA Rischa Yuliani Dwi Pratiwi; M. Kendry Widiyanto; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pendidikan berbasis asrama di Rumah Ilmu Arek Suroboyo (RIAS) dalam mendukung pengembangan anak asuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier yang meliputi kesesuaian keluaran dengan kelompok sasaran, dampak aktual keluaran kebijakan, dampak yang diperkirakan, serta perbaikan peraturan atau kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RIAS telah berjalan cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan anak asuh, terutama dalam aspek pendidikan, pembentukan karakter, dan kedisiplinan melalui sistem pembinaan berbasis asrama. Dampak aktual program terlihat pada perubahan perilaku anak yang lebih disiplin, peningkatan kemampuan akademik, serta berkembangnya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, program ini juga memiliki potensi dampak jangka panjang berupa terbentuknya karakter yang kuat, kemampuan dasar pendidikan yang memadai, serta keterampilan yang mendukung masa depan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam aspek tata kelola, seperti mekanisme pelaporan yang belum optimal, komunikasi internal yang perlu diperkuat, serta belum tersusunnya standar operasional prosedur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan internal, peningkatan kualitas pendampingan, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar implementasi program RIAS dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan anak asuh.
STUDI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN MANGROVE WONOREJO KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR Radjikan; Muhammad Roisul Basyar; Galuh Candra Puspita
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2795

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kawasan Mangrove Wonorejo Surabaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah, pengelola mangrove, komunitas lingkungan, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui kegiatan pengawasan, aksi bersih sampah, edukasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove. Namun, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya volume sampah kiriman dari hulu Sungai Brantas, keterbatasan koordinasi, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor pendukung implementasi meliputi partisipasi komunitas lingkungan, keberadaan regulasi daerah, dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai strategi berkelanjutan dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Surabaya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR Nanda Silfi Diyah Ayu Sulistiyowati; Indah Murti; Adi Susiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2827

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak masih menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam di daerah Tuban. Meskipun sejumlah aturan dan program perlindungan telah diterapkan, aksi kekerasan tetap berlangsung. Salah satu upaya pemerintah adalah Kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), yang bertujuan untuk mengintegrasikan sudut pandang gender dalam setiap tahap pembangunan guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan yang lebih baik untuk wanita dan anak-anak termasuk dalam penanganan kekerasan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PUG diterapkan dalam upaya penanganan kekerasan di wilayah Tuban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui serangkaian langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi PUG di Kabupaten Tuban dilaksanakan dengan melalui sosialisasi, koordinasi anatr lembaga, pemanfaatan data terpilah gender, serta dukungan anggaran responsif gender. Faktor pendukung implementasi mencakup adanya peraturan, komitmen dari pemerintah daerah, serta kerjasama antar lembaga, sedangkan tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga manusia, pemahaman masyarakat yang masih minimal tentang kesetaraan gender, dan adanya budaya patriarki yang masih mendominasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PUG dalam penanganan kekerasan di Kabupaten Tuban telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas bagi pelaksana dan kesadaran masyarakat.
EVALUASI PROGRAM KAMPUNG ZERO WASTE SEBAGAI UPAYA PENURUNAN TIMBULAN SAMPAH DI KOTA SURABAYA: STUDI: RW 08 KELURAHAN KEDURUS, KECAMATAN KARANG PILANG, KOTA SURABAYA Nadia Rensi Ramadhina; Indah Murti; Adi Susiantoro
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2829

Abstract

Permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama di Kota Surabaya yang memiliki tingkat timbulan sampah cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya pengurangan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kampung Zero Waste sebagai upaya penurunan timbulan sampah di RW 08 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Ketua RW, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa belum meratanya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan tertentu, serta masih kurangnya pemerataan sarana pendukung pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pendampingan, serta pemerataan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan keberhasilan program.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PMI BERMASALAH (PERLEVA) DI UPTP2TK JAWA TIMUR Raga Cahya Putra; Supri Hartono; Hasan Ismail
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2833

Abstract

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia, sekaligus mencatatkan angka pengaduan PMI yang cukup tinggi dengan 190 kasus pada tahun 2024. Kondisi ini menempatkan UPTP2TK Jawa Timur pada posisi strategis sebagai pelaksana Program PERLEVA (Pemberdayaan dan Perlindungan PMI Bermasalah). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program PERLEVA di UPTP2TK Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Model Implementasi Kebijakan Winter (2012) yang mencakup tiga dimensi, yaitu perilaku hubungan antar organisasi, perilaku birokrasi garis depan, dan perilaku kelompok sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERLEVA berjalan cukup efektif ditopang oleh kerangka regulasi yang kuat (UU No. 18 Tahun 2017, Perda Jawa Timur No. 2 Tahun 2022, dan Pergub No. 62 Tahun 2018), komitmen tinggi pelaksana yang bersedia melayani 24 jam, serta respons positif dari kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia pada Seksi PERLEVA, kesenjangan pelatihan antara ASN dan non-ASN, keterbatasan anggaran untuk kasus darurat, serta variasi kemampuan administrasi keluarga PMI. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi PERLEVA sangat bergantung pada komitmen pelaksana lapangan yang mampu mengompensasi keterbatasan struktural yang ada.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS PENYANDANG TUNAGRAHITA SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU 2024 – 2025: STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO Wimpi Aulia Ananta; Bambang Kusbandrijo; Rizakya Dwijayanti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2849

Abstract

Penyandang tunagrahita merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemenuhan hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memengaruhi aksesibilitas penyandang tunagrahita dalam menggunakan hak pilihnya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penyandang tunagrahita yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dikaji terkait implementasi kebijakan aksesibilitas bagi pemilih tunagrahita dalam Pemilu 2024–2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas penyandang tunagrahita sebagai pemilih dalam Pemilu 2024–2025 di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang tunagrahita telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi pemilu, pendampingan oleh keluarga dan Rumah Harapan Mulya, pendataan pemilih, serta koordinasi antara KPU Kabupaten Ponorogo, pemerintah desa, dan lembaga pendamping. Faktor pendukung implementasi meliputi kerja sama antar lembaga, dukungan keluarga, dan peran aktif Rumah Harapan Mulya. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita serta belum tersedianya pendamping khusus bagi pemilih tunagrahita. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas telah terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemilu yang lebih inklusif.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA: STUDI PADA PROGRAM KAMPUNGE AREK SUROBOYO RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK (KAS - RPA) Lovi Agvitarina Putri; Endang Indartuti; Muhammad Roisul Basyar
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2850

Abstract

Pemberdayaan perempuan adalah salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat . Di Surabaya, pemerintah meluncurkan Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS–RPA) sebagai bentuk intervensi komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas serta kemandirian perempuan. Namun, ada sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya , termasuk rendahnya partisipasi perempuan dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti aspek pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui program KAS–RPA di Surabaya. Metodologi yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif , dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen . Analisis didasarkan pada teori pemberdayaan perempuan yang dikemukakan oleh Naila Kabeer, meliputi aspek sumber daya, keagenan, dan prestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KAS–RPA berhasil meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya melalui pelatihan serta pendampingan usaha. Program ini juga berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan ,serta mendukung peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan terkait pemerataan akses dan keinginan usaha. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa program KAS-RPA memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan perempuan, meskipun program penguatan masih diperlukan agar dampaknya dapat dirasakan lebih meluas.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN: STUDI DI DESA KALIMATI, KECAMATAN TARIK, KABUPATEN SIDOARJO, JAWA TIMUR Dwi Anggraini; M. Kendry Widiyanto; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2865

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kalimati secara umum telah terlaksana dengan cukup baik. Komunikasi antara pelaksana dan penerima manfaat dilakukan melalui sosialisasi dan pertemuan rutin. Pada aspek sumber daya masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan jumlah pendamping dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas pendampingan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana. Faktor pendukung implementasi PKH meliputi komunikasi yang baik, koordinasi antar pelaksana, serta komitmen pendamping. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana pendukung, dan masih adanya persepsi masyarakat terkait ketepatan sasaran penerima manfaat. Secara umum, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Kalimati.
ANALISIS KERJA SAMA DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM LINK AND MATCH DI SMK KRIAN 2 SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Windy Eka Adelia; Radjikan; M. Kendry Widiyanto
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2866

Abstract

Tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia yang mencapai 8 persen dari total Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan industri. Program link and match yang diimplementasikan melalui formula 8+i berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada capaian formal kerja sama, seperti jumlah MoU, dan belum banyak mengkaji proses kolaborasi yang terjadi di tingkat institusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program link and match antara SMK Krian 2 Sidoarjo dan Gamelab.id dalam perspektif collaborative governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan kerangka Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), yang meliputi starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance berlangsung dengan tingkat keberhasilan yang berbeda pada setiap dimensi. Dimensi facilitative leadership menjadi aspek terkuat, ditandai oleh kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung penyediaan fasilitas dan pembiayaan program. Pada dimensi collaborative process, kepercayaan antarlembaga terbangun dengan baik sehingga kerja sama berlanjut ke angkatan berikutnya, meskipun interaksi langsung antara siswa dan pihak industri masih terbatas. Sementara itu, institutional design menjadi dimensi terlemah karena minimnya partisipasi siswa serta dominasi mitra industri dalam penyusunan kurikulum. Faktor pendukung utama meliputi komitmen kepemimpinan, dukungan regulasi, komunikasi yang responsif, dan integrasi program dalam sistem penilaian sekolah. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, asimetri kewenangan kurikulum, dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses kolaboratif.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN PEMBERDAYAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL USIA PRODUKTIF: STUDI KASUS DI DESA KARANGPATIHAN KABUPATEN PONOROGO Anggi Fatikaningrum; Bambang Kusbandrijo; Rizkya Dwijayanti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v6i03.2867

Abstract

Penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dalam memperoleh pelayanan publik dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo diketahui memiliki jumlah penyandang disabilitas intelektual yang cukup besar, sehingga mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai upaya pelayanan administratif dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Desa Karangpatihan dalam pelayanan administrasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas intelektual usia produktif serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (purpose), pengarahan (direction), tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi dilakukan melalui pendataan penyandang disabilitas intelektual, layanan dokumen kependudukan, dan pendekatan langsung kepada keluarga. Sedangkan pemberdayaan dilakukan melalui Rumah Harapan melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan batik ciprat, pembuatan keset, tasbih, peternakan, buruh tani, dan pembinaan keagamaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Faktor pendukungnya antara lain keberadaan Rumah Harapan, dukungan keluarga, komitmen pemerintah desa, dan peran pendamping. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus, keterbatasan anggaran, dan perbedaan tingkat kemampuan penyandang disabilitas intelektual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Karangpatihan telah memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas intelektual, terutama dalam meningkatkan keterampilan dan kemandirian. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang disabilitas intelektual serta pengembangan program yang lebih sesuai bagi penyandang disabilitas intelektual kategori berat.

Page 45 of 47 | Total Record : 462

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 03 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 02 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue