cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 902 Documents
 73   74   75   76   77 
Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Rosadi, Otong; Mardianto
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.496

Abstract

Pasal 2 Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice. kecelakaaan lalu lintas telah diatur didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota terhadap tindak pidana kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang adalah sebagai mediator dalam mekanisme mediasi penal adat dengan berdamai. Proses yang dilalui adalah pelaku biasanya dengan kesadaran sendiri ditemani keluarga dan tokoh adat mendatangi kediaman korban dan/keluarga korban. Adanya ungkapan permintaan maaf dari pihak pelaku dan/atau keluarga, dan kesediaan pelaku untuk membayar ganti kerugian (denda adat). Keluarga korban menyampaikan keinginan/ tanggapannya kepada tokoh adat. Setelah ada kesepakatan tentang pembayaran denda adat antara pelaku dan keluarga korban, lalu ditentukan waktu pembayaran/ pelaksanaan isi dari kesepakatan tersebut. Kehadiran tokoh adat dapat membuat perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak baik itu korban maupun pelaku. Kendala dalam peran tokoh adat dalam mediasi penal oleh Satlantas Polres Solok Kota adalah adanya penafsiran yang berbeda dari masing-masing personel Polri terkait restorative justice dan juga tokoh Masyarakat. adanya benturan kepentingan serta kecurigaan terhadap tokoh adat oleh pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kadangkala orang yang menjadi pelaku tersebut hanyalah orang biasa yang tidak memiliki harta benda, dibandingkan dengan nilai kerugian yang dialami korban semisal luka ringan dan meminta kompensasi puluhan juta rupiah. Sehingga tidak dapat dipenuhi oleh korban dan mengakibatkan pihak pelaku menjalani proses hukum lanjutan atau bahkan dipenjara dan tokoh adat tidak berhasil dalam memediasi masalah ini. Kendala lainnya adalah mediator yang tidak menguasai teknik mendiasi dan meredam emosional para pihak agar berjalan dengan baik. Strategi-strategi tersebut akan mudah untuk mewujudkan Restorative Justice yang memberikan hak dan kepentingan para pihak yang terlibat.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan Faniyah, Iyah; Syurya Alhadi. A
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fpt63m70

Abstract

Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya banyak terjadi penarikan objek jaminan fidusia dari konsumen secara paksa saat konsumen tidak membayar kredit tepat waktu. Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi untuk memperoleh perlindungan hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait penarikan jaminan fidusia oleh debt collector. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penarikan jaimanan fiducia oleh debt collector pada Perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan mencakup: 1) Perlindungan hukum preventif adalah adanya POJK Nomor 6 /POJK.07/2022 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 yang memuat ketentuan penagihan kredit oleh debt collector, yaitu: (1) menunjukkan identitas resmi; (2) memiliki sertifikat profesi; (3) adanya perjanjian tertulis penggunaan jasa debt collector; (4) Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan debitur; (5) dilarang menggunakan kekerasan verbal; (7) dilarang meneror; b) Perlindungan hukum represif yaitu a) adanya sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan dalam perjanjian dengan konsumen; b) eksekusi atas objek jaminan fiduasia yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang dapat membatalkan perjanjian; c) Sanksi pidana terhadap perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa dari konsumen. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector akibat wanprestasi pada perusahaan pembiayaan adalah: a) Ketentuan penarikan objek jaminan fidusia yang kontradiktif satu sama lain dan rumusannya tidak jelas serta tegas, b) Terlalu banyak peranan lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK, c) Tidak ada Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait penarikan objek jaminan fidusia dalam perjanjian yang telah disepakati oleh konsumen dan perusahaan pembiayaan, d) Perusahaan pembiayaan tidak patuh terhadap aturan yang ada, e) perusahaan pembiayaan tidak melaksanakan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dengan sukarela, dan f) pengetahuan konsumen yang rendah terkait perlindungan hukum terhadap dirinya.
Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalulintas Berat Dengan Pendekatan Restoratif Madjid, Neni Vesna; Tegar Ariwibawa
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.500

Abstract

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang jenis kecelakaan lalulintas berat. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan restorative justice sebagai model alternatif penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalulintas di Kepolisian Resort Pesisir Selatan dilakukan dengan saling memaafkan oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menabrak menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan membantu biaya berobat dan perbaikan kendaraan korban. Korban bersedia dilakukan restorative justice karena suatu kecelakaan itu adalah suatu musibah bagi pemakai jalan. Permasalahan ini tidak ada yang menghendaki sehingga penyelesaian tersebut dianggap adil. Para pihak melakukan perdamaian secara tertulis yang telah diketahui oleh Wali nagari dimana korban berdomisili maka surat tersebut diserahkan kepada penyidik laka Lantas bahwa kedua belah pihak dalam perkara kecelakaan lalu lintas ingin diselesaikan secara kekeluargaan. Hambatan dalam penyelesaian kecelakaan lalulintas golongan berat dengan pendekatan Restorative Justice Di Polres Pesisir Selatan adalah pertama, penyelesaian tindak pidana lalu-lintas melalui restorative justice untuk kecelakaan golongan berat belum ada payung hukumnya; kedua, besaran ganti rugi yang diminta korban sering terlalu besar sehingga terkesan dijadikan sebagai alat mencari keuntungan; ketiga, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana lalu-lintas (kecelakaan golongan berat); keempat, keterlibatan pihak-pihak tertentu yang tidak terkait langsung dengan peristiwa kecelakaan sering menjadi hambatan tercapainya kesepakatan antara pelaku dan korban.
Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord Dari Indian Ocean Rim Association (IORA) Mardenis; Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bt9v3a49

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar hingga Yogyakarta dahulu hanya dikenal sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu, kota-kota besar di Indonesia menjadi pasar peredaran narkoba. Secara yuridis, perangkat hukum yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, nyatanya masih jauh dari memadai sebagai landasan pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Namun pada praktiknya, penegakan hukum masih terkesan kurang serius. Saat ini peredaran narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur laut, termasuk Samudera Hindia, sehingga diperlukan kerja sama yang serius antar negara di kawasan ini. Di kawasan ini telah didirikan organisasi bernama Indian Ocean Rim Association (IORA). Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi Ketua Organisasi 21 Negara Samudera Hindia ini. Salah satu isu yang diusulkan Indonesia adalah penguatan kerja sama keamanan maritim sebagai upaya mengurangi peredaran narkoba di Samudera Hindia. Upaya ini masih terkendala oleh model yang dijalankan. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan model regulasi untuk mengurangi peredaran narkoba di kawasan ini, sehingga akan memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota IORA, yang pada gilirannya akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Operasional. Prosedur untuk masing-masing negara. Target khusus yang akan dicapai secara akademis adalah menghasilkan artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi dan dipresentasikan pada seminar internasional terindeks Scopus Q 3. Target khusus lainnya adalah akan terbina kerjasama yang praktis, sistemik, dan berjangka panjang antar anggota. negara-negara di wilayah tersebut. dan Indonesia sebagai Ketua. Untuk Tahun I (pertama) penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu (1), Kajian hukum normatif (normative legal study) juga digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi dan sinkronisasi pembagian ketentuan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia tentang pengendalian atas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. dilarang di Samudera Hindia dengan membandingkannya di beberapa negara IORA, khususnya Singapura dan Malaysia. (2). Kajian hukum empiris (studi hukum sosio). Kajian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan teknik ‘purposive sampling’. Selain itu, observasi dan diskusi kelompok terfokus juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan keabsahan temuan lapangan.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia Ramdhani Devi, Sita Nur; Sulistyo, Al Qodar Purwo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/abavev36

Abstract

"Perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang asing yang terkenal dari pelanggaran di Indonesia" merupakan penelitian yang sangat relevan mengingat pentingnya melindungi merek terkenal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan bahwa sistem pendaftaran berkas pertama di Indonesia dianggap kurang memberikan tingkat kepastian hukum yang dibutuhkan oleh pemilik merek terkenal asing. Keadaan ini dapat menjadi masalah serius, terutama mengingat pentingnya kepastian hukum dalam menjaga Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan terhadap status istimewa dan perlindungan hukum khusus bagi merek terkenal menjadi fokus utama dalam penelitian ini, mencerminkan pemahaman akan nilai ekonomi yang terkandung dalam merek dan upaya yang ditempuh untuk melindunginya. Signifikansi merek dalam dunia bisnis dianggap sangat besar. Merek terkenal dapat menciptakan persaingan yang sehat, tetapi sekaligus dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan peniruan produk. Dalam konteks ini, perlindungan merek dagang asing melibatkan dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif, mencerminkan kebutuhan untuk mencegah pelanggaran merek sekaligus menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini adalah dengan mempertimbangkan peraturan dan norma yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemalsuan merek. Beberapa kendala yang diidentifikasi melibatkan keterbatasan akses informasi masyarakat, kesulitan yang dihadapi pemegang hak merek asing terkemuka dalam mengenali pelanggaran merek, dan adanya tuntutan hukum sosial. Dampaknya terlihat pada kerusakan reputasi produk, di mana pemilik merek asing terkenal dapat mengalami penurunan citra produknya karena dianggap memiliki masalah.
Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya Muhammad Rif'an Baihaky; Muridah Isnawati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4mqgaj17

Abstract

Pendekatan restorative justice merupakan tonggak pembaharuan reformasi sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi penjelasan secara komprehensif mengenai definisi, prinsip, serta penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice di level Undang-Undang dan restorative justice masih dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literasi mengenai pendekatan restorative justice, sehingga konsep restorative justice dapat memberikan kebermanfaatan semaksimal mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual dan historis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam peradilan pidana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor serta restorative justice merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini.
Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam Digital Service Platform Berbasis User Generated Conten Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Agustina, Salma; Bonde, Elsa; Lutfiananda Salsabila, Dea; Murni Deborah Hutabarat, Sylvana; Wahyuni, Ridha
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/d9fgww19

Abstract

Perkembangan fasilitas teknologi mempermudah manusia untuk memanfaatkan berbagai sarana platform digital yang ada termasuk platform User Generated Conten (UCG). Namun, disamping berbagai dampak positif yang ada ternyata juga membawa dampak negatif berupa maraknya pelanggaran hak cipta karya seni musik dan lagu. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas bagi perlindungan karya seni dan lagu yang dimanfaatkan melalui sarana platform digital berbasis UGC ini, hal ini tentu bisa menimbulkan kerumitan dalam penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan karya seni dan lagu. Adapun fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaturan perlindungan hak cipta karya musik dan lagu di dalam digital services platform berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dan bagaimana perlindungan hak cipta karya seni musik dan lagu di dalam digital services platform berbasis UGC berdasarkan UUHC”. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sumber datanya berbasis pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam UUHC masih terdapat kokosongan norma yang mengatur mengenai perlindungan atas pemanfaatan layanan digital platform yang berbasis UGC termasuk pasal-pasal yang mengatur mengenai penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk dapat melakukan revisi dan evaluasi terhadap beberap pasal yang relevan  di dalam UUHC khususnya terhadap pasal 10 dan pasal 114. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap hak ekslusif pencipta dan pemegang hak cipta.
Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Organisasi Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Finalo, Argi Putra; Khairani
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/63j3ng54

Abstract

Notaris merupakan profesi hukum yang hak dan kewajibannya telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut sebagai UUJN). Dimana dalam Pasal 1 UUJN menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Namun dalam hal melaksanakan tugas profesinya tidak jarang seorang notaris dapat tersandung kasus hukum seperti menjadi saksi dalam sengketa akta otentik yang telah dibuatnya akibat pemalsuan identitas oleh para pihak pembuat akta. Oleh sebab itu, keberadaan Notaris sebagai saksi dalam sidang pengadilan membutuhkan perlindungan hukum khususnya dari Majelis Kehormatan Notaris. Persoalan itu maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, Pertama: Bagaimanakah Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap Notaris Sebagai Saksi Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Oleh Para Pihak Pembuat Akta?, Kedua: Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dalam Kasus Pemalsuan Identitas Oleh Para Pihak Pembuat Akta?. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa didalam UUJN telah melahirkan salah satu instrumen perlindungan hukum bagi notaris, yaitu Lembaga Majelis Kehormatan Notaris, yang salah satu tugas utamanya ialah untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Namun, dalam praktiknya hal ini kadang masih sering terabaikan sehingga terdapat banyak notaris yang dirugikan oleh suatu kasus tindak pidana.
Pemenuhan Hak Pekerja (Upah Lembur) Berdasarkan Perjanjian Kerja di CV. X Firensya, Nickita Michaela; Adhitya Widya Kartika
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h7755x45

Abstract

Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi hak upah lembur karyawan ketika memperkerjakan dengan melebihi waktu yang telah ditentukan, yang mana hal tersebut harus dituangkan dalam perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Ditemui bahwa CV. X dalam perjanjian kerja dengan karyawannya tidak menuangkan mengenai hak upah lembur sekaligus dalam pelaksanaannya juga tidak memberikan upah lembur. Tujuan penelitian ini untuk menggali perlindungan hukum dalam pemenuhan hak upah lembur berdasarkan perjanjian kerja di CV. X. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian tipe normatif, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian didapati bahwa adanya pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan pekerjanya di luar jam yang berada dalam perjanjian dan tidak memberikan upah lembur ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum diwujudkan sebagaimana mestinya.
Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang Susi; Anwar Hidayat; Muhamad Abas
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/av1d1q74

Abstract

Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak mempunyai tempat tinggal, dan hidup dalam kondisi kehidupan di bawah standar di masyarakat dianggap gelandangan, Mereka juga hidup dengan berjalan di sekitar tempat umum. Pengemis di sisi lain adalah individu yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan kepada orang lain sambil mengemis di depan umum dengan berbagai cara. Pengemis dan gelandangan bagian dari PMKS, ini  merupakan fenomena sosial yang terkait erat dengan realitas sosial. gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan Masyarakat, Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan ketertiban dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, dan pelindungan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, artinya menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan keadaan nyata dengan menggunakan data lapangan, Penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Satuan Polisi Pamong Praja telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis berdasarkan temuan masalah penelitian  sudah sesuai dengan standar operasional prosedur serta telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan yaitu: Keterbatasan SDA Satpol PP Kabupaten Karawang, Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana, Mindset gelandangan dan pengemis yang selalu menunggu  belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah.

Page 75 of 91 | Total Record : 902

 73   74   75   76   77 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue