UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
902 Documents
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pengurusan Perizinan Yayasan dalam Sistem Administrasi Hukum Umum dan Online Single Submission ]]>
<![CDATA[Tanzil, Dionisius Ardy]]>;
<![CDATA[Teddy Anggoro]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.479
<![CDATA[Yayasan sebagai sebuah badan hukum mempunyai peran yang penting dalam Masyarakat di Indonesia. Yayasan menjadi suatu wadah bagi Masyarakat untuk dapat melakukan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Pendirian Yayasan melibatkan peran dari seorang Notaris untuk membantuk akta pendirian Yayasan sebagai salah satu bukti didirikannya Yayasan. Yayasan sebagai sebuah badan hukum, atas akta pendirian tersebut perlu dilakukan pendaftaran ke kelembagaan terkait yang ditunjuk oleh pemerintah, dimana dalam hal ini adalah ke Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri. Setelah Yayasan mendapatkan SK Menteri tersebut, maka artinya Yayasan telah terdaftar. Dalam prakteknya, Yayasan memerlukan Nomor Induk Berusaha yang didapatkan melalui pendaftaran dalam sistem Online Single Submission. Pengurusan Nomor Induk Berusaha dilakukan melalui sistem Online Single Submission, dimana dalam NIB terdapat informasi terkait bidang usaha dan data lainnya. Namun kedudukan Yayasan sebagai badan hukum non-profit dengan Nomor Induk Berusaha sebagai tanda suatu badan hukum atau badan usaha melakukan usaha, terjadi ketidaksesuaian penggunaan atau kepemilikan NIB dari Yayasan. Dalam sistem AHU dan sistem OSS juga terdapat perbedaan terkait bidang usaha yang harus dimiliki oleh Yayasan, sedangkan dalam Yayasan yang bersifat non-profit dirasa kurang tepat apabila dikatakan mempunyai bidang usaha. Maka dari itu akan dibahas mengenai Peran dan Tanggung Jawab dari Notaris dalam pengurusan perizinan Yayasan, Urgensi NIB bagi Yayasan, dan terkait pengurusan perizinan bagi Yayasan.Yayasan]]>
<![CDATA[Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut ]]>
<![CDATA[Pradana, Kevin Eka]]>;
<![CDATA[Endah Hartati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.480
<![CDATA[Pernikahan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) pernikahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah 48,46% (empat puluh delapan koma empat enam persen) dari seluruh penduduk Indonesia yang sudah menikah. Sedangkan, pada tahun yang sama, jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai 516 ribu kasus atau terdapat sekitar 1400 kasus baru setiap harinya. Tentunya tidak ada pasangan suami istri yang menginginkan perceraian, namun dengan banyaknya jumlah perceraian dan pernikahan yang ada di Indonesia, membuat perjanjian kawin menjadi sebuah opsi yang banyak digunakan oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri dalam masa pernikahannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Notaris, sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kawin perlu mengenali peran dan batasan kewajiban yang dimiliki dalam membuat perjanjian kawin tersebut.]]>
<![CDATA[Aspek Kontraktual Pelaksanaan Perjanjian Konsorsium Kontraktor Pada Struktur Split Contract ]]>
<![CDATA[Mokoagow, Jody Askabul]]>;
<![CDATA[Rifai, Anis]]>;
<![CDATA[Shebubakar, Arina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.481
<![CDATA[Pada proses penyusunan klausul-klausul yang akan dituangkan ke dalam perjanjian konsorsium pada split contract, harus mempertimbangkan konsekuensi kontraktual yang kemungkinan besar terjadi antara beberapa kontraktor yang menjadi para pihak. Hal ini sehubungan dengan keberadaan Kontrak Onshore dan Offshore pada struktur split contract dimana kontraktor juga akan dibagi menjadi kontraktor onshore (perusahaan nasional) dan kontraktor offshore (perusahaan asing). Dengan memahami ketentuan-ketentuan yang harus di tuangkan dalam perjanjian konsorsium dengan struktur split contract ini, dapat meminimalisir resiko yang timbul akibat tidak jelasnya pembagian tanggung jawab masing-masing anggota konsorsium dalam pelaksanaan kontrak. Dengan pemahaman ini pula maka potensi perselisihan baik antara anggota konsorsium kontraktor EPC, maupun dengan pemilik proyek sejak awal telah diminimalisir sekaligus menentukan forum penyelesaian masalah jika perselisihan benar-benar terjadi antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Kesepakatan penentuan forum penyelesaian sengketa konstruksi menjadi penting mengingat anggota-anggota konsorsium kontraktor EPC terdiri dari perusahaan nasional dan perusahaan asing. Untuk menyusun penelitian ini, penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang permasalahan yang diteliti yang pada akhirnya tidak hanya memahami permasalahan dalam kerangka normatif saja namun juga dapat menguji efektifitas implementasi norma-norma tersebut dalam prakteknya.]]>
<![CDATA[Penerapan Penyimpanan Protokol Notaris dengan Metode Cloud Computing System ]]>
<![CDATA[Putra, Wiradharma Sampurna]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.482
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan penyimpanan protokol notaris dengan metode cloud computing system yaitu suatu metode yang mensubstitusi penyimpanan secara konvensional menjadi ke dalam bentuk dokumen elektronik yang tersimpan di komputasi awan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan penelitian yang beranjak dari adanya kekosongan norma. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan apa yang menjadi pokok permasalahan (deskripsi), menjelaskan masalah tersebut (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa protokol notaris seyogyanya dapat disimpan secara elektronik termasuk salah satunya dengan metode cloud computing system. Dalam proses pengarsipan dokumen secara elektronik Peraturan Kepala ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, dapat dijadikan contoh atau pedoman. Autentikasi dalam peraturan tersebut dapat berupa memberikan tanda dan/atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya yang dapat memberikan tanda bahwa arsip yang dimaksud merupakan arsip yang diambil dari data orisinil atau salinan orisinil, dimaksud agar nilai autentiknya tetap melekat dan tidak berkurang sama sekali.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Darmayenti]]>;
<![CDATA[Khairani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.483
<![CDATA[Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 angka 1 UU aquo menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, ketika terdapat akta yang cacat hukum maka notaris memiliki tanggungjawab hukum terhadap akta yang dibuatnya, namun apabila terdaapat unsur-unsur melawan hukum didalamnya. Maka untuk mengkaji persoalan tersebut, penelitian ini akan membahas masalah berupa, Pertama, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Akta Sewa-Menyewa yang cacat hukum?, Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat hukum?, Ketiga, Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan dari pembuatan akta Sewa-Menyewa yang dianggap cacat hukum?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini ialah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur melawan hukum dalam akta yang dibuatnya, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi Notaris yang membuat kesalahan dalam pembuatan akta sewa menyewa tidak dikenakan sanksi, padahal akta yang dibuatnya ialah akta yang terdapat kecacatan didalamnya. Sehingga dapat dinilai bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong tidak tepat jika merujuk pada bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat bahwa benar Notaris telah melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Susi Irianti, Yuliana Diah Warsiki]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.484
<![CDATA[Kajian Hukum Tentang Ijin Aransemen Lagu Tanah Papua Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Tujuannya untuk mengetahui dan memahami mekanisme hukum tentang aransemen lagu Tanah Papua berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui penjelasan dari para arranger tentang perijinan melakukan aransemen lagu Tanah Papua. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa untuk melakukan ijin aransemen yang perlu diperhatikan adalah Hak Eksklusif pemegang Hak Cipta yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi dari si pencipta Lagu atau pemegang Hak Cipta tersebut sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Moral disini yaitu dengan mencantumkan nama dan lain-lain yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC adanya Lisensi berupa perjanjian tertulis dan membayar Royalti (Hak Ekonomi Pasal 8) sebagai penghargaan atas ciptaan. Ternyata dari dua narasumber yang merupakan pelaku aransemen (arranger) lagu Tanah Papua tidak melakukan ijin kepada pencipta lagu tersebut dikarenakan kurang pengetahuannya tentang aturan dan UUHC. Karena lemahnya pengawasan dan pemantauan pemerintah atau lembaga-lembaga dibidang Hak Cipta mengenai perijinan suatu karya cipta pengetahuan tentang Undang-undang Hak Cipta yang masih kurang dalam masyarakat khususnya (para arranger) dan banyak yang masih kurang menghargai karya seni musik khususnya di Papua karena kurang pemahamannya mengenai Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia ]]>
<![CDATA[Jardan, Gerry]]>;
<![CDATA[Khairani]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.485
<![CDATA[Justice Collaborator merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk membantu mengungkap kejahatan tertentu yang terorganisir, Adapun di Indonesia keberadaannya diatur dalam beberapa peraturan seperti SEMA No 4 Tahun 2011 dan UU LPSK, namun peraturan yang ada belum memberikan kepastian hukum dalam memperlakukan justice collaborator tersebut sehingga terjadi perbedaan respon oleh masing-masing lembaga berwenang. Permasalahan dalam kajian ini yaitu : 1.Bagaimanakah pengaturan hukum justice collaborator dalam hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi pembaharuan hukum terhadap pengaturan justice collaborator di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Adapun hasil yang didapat ialah Pengaturan hukum terhadap Justice Collaborator di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang pada intinya mengatur mengenai syarat untuk menjadi justice collaborator, pedoman memperlakukan justice collaborator dan perlindungan yang berupa perlindungan fisik maupun psikologis serta pemberian reward berupa pengurangan hukum hingga remisi dan bebas bersyarat atas jasanya dalam membantu mengungkap tindak pidana, diperlukan pembaharuan atau reformasi hukum dikarenakan adanya urgensi yakni; kejahatan yang semakin berkembang, keberadaan justice collaborator sangat penting, perlindungan justice collaborator belum pasti dan pengaturan yang ada belum maksimal dan perlu mempertimbangkan restorative justice sebagai salah satu konsep pemidanaan terhadap justice collaborator.]]>
<![CDATA[Kedudukan Saksi Instrumen di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Istiqomah, Ira Nur]]>;
<![CDATA[Rachmi Sulistyarini]]>;
<![CDATA[Dhia Al Uyun]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/8fxk3695
<![CDATA[Notaris adalah pejabat publik yang berhak berwenang dalam membuat akta autentik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu syarat akta autentik adalah adanya saksi, yaitu saksi instrumen, saksi instrumen sebagai orang yang diwajibkan untuk hadir pada saat suatu peristiwa untuk menyaksikan, sehingga bila diperlukan dapat memberikan keterangannya yang membenarkan jika peristiwa tersebut benar terjadi. Terkait dengan hukum saksi instrumen ialah saksi dalam akta notaris yang ikut serta dalam hal pembuatan terjadinya akta yang dibuat notaris, saksi tersebut yang nama-namanya dicantumkan dalam akta notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji urgensi pengaturan hukum saksi instrumen di pengadilan dan kedudukan saksi instrumen di pengadilan. Kedudukan saksi instrumen tidak diatur dalam suatu bentuk peraturan, dimana kedudukan saksi sangat penting dalam akta yang dibuat oleh notaris. Karena saksi turut dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangannya dalam hal akta yang dibuat oleh notaris di perkarakan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian saksi instrumen dalam akta notaris belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Saksi instrumen akan ikut terkena proses penyidikan dan dipanggil untuk dimintai keterangannya. Notaris mempunyai hak ingkar sehingga ia bebas untuk tidak hadir dalam proses pemanggilan terkait akta yang dibuatnya. Sedangkan saksi tidak ada suatu aturan yang mengatur kedudukan, hak dan kewajiban nya sebagai saksi. Tidak diatur nya kedudukan saksi instrumen menimbulkan kekosongan norma hukum, diperlukan pembentukan norma baru, norma ini disebut sebagai ius constituendum atau lege ferenda mengenai hukum yang akan dicita-citakan kelak.]]>
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Penghasutan Dalam Unjuk Rasa Anarkis Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Padang ]]>
<![CDATA[Zahara, Usi]]>;
<![CDATA[Ismansyah]]>;
<![CDATA[Yoserwan Hamzah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.494
<![CDATA[Aksi unjuk rasa anarkis kerap kali dipicu oleh tindakan penghasutan oleh oknum tertentu. Seperti kasus Demonstrasi yang terjadi di depan kantor DPRD Sumatera Barat kota Padang pada tanggal 25 September 2019, yang berakhir anarkis akibat adanya dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Ananda Harahap. Pembuktian tindak pidana ini, sering kali menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, disebabkan mudahnya tindak pidana penghasutan berlindung dibalik hak untuk kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi dokumen dan bahan kepustakaan. Berdasarkan kasus yang menjadi objek penelitian ini ditemukan fakta bahwa, perbuatan Ananda Harahap, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghasutan. Selain itu, terdapat kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar dalam pemenuhan unsur tindak pidana ini pada unjuk rasa anarkis, yaitu: tindak pidana penghasutan merupakan delik materiil, tindak pidana penghasutan dalam Pasal 160 KUHP sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap Pasal 160 KUHP sebagai pasal yang melanggar Hak Asasi Manusia.]]>
<![CDATA[Penerapan Unsur Tindak Pidana Aborsi Oleh Penyidik Berdasarkan Alat Bukti Yang Digunakan ]]>
<![CDATA[Lesmono, Joko Hendro]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v8i1.495
<![CDATA[Sanksi pidana terhadap wanita yang menggugurkan kandungannya tercantum pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan penggunaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Surat berupa rekaman medis, dokumen terkait lainnya dan keterangan ahli berupa penjelasan dari ahli kefarmasian mengenai jenis obat yang digunakan dan akibat dari penggunaan obat tersebut. Pada alat bukti Keterangan Saksi, Penyidik memperoleh informasi terkait cara dilakukan aborsi. Saksi-saksi ini terdiri dari petugas medis, saksi mata, atau orang yang terlibat dalam tindakan tersebut. Keterangan Ahli yaitu Ahli medis atau ahli forensik dapat memberikan keterangan apakah aborsi tersebut ilegal atau tidak. Serta ahli kefarmasiaan yang menerangkan tentang indikasi obat yang digunakan. Kendala Penerapan unsur tindak pidana aborsi oleh penyidik pada Satreskrim Polresta Padang dengan pengunaan alat bukti adalah kurangnya kemampuan Petugas Penyidik dalam menggunakan alat bukti seperti alat bukti rekam medis dan obat-obatan. Sulitnya mencari saksi juga menjadi permasalahan dalam proses penyidikan. Pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi dan mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tidak pidana aborsi, karena aborsi merupakan aib bagi seorang wanita yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka aib mereka sendiri. Sulitnya membuka rahasia medis Pasien yang enggan memberikan keterangan atau alat bukti yang memadai kepada penyidik, karena takut atau karena faktor-faktor pribadi. Aborsi sering dilakukan secara diam-diam, dan bukti fisik mungkin terbatas atau sulit diakses. Ini bisa menjadi kendala dalam memastikan adanya tindakan aborsi ilegal. Hukum dan regulasi yang rumit, setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda terkait aborsi, dan hal ini dapat mempengaruhi cara penyidik mengumpulkan dan menggunakan bukti dalam penyidikan. Pada beberapa kasus, penyidik mungkin menghadapi keterbatasan teknologi dalam mengumpulkan bukti, terutama jika mereka harus mengandalkan rekaman medis atau perangkat lainnya.]]>
