Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.683
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Journal of Law, Poliitic and Humanities Riau Law Journal Mahadi : Indonesia Journal of Law DIGIBE: Digital Business and Entrepreneurship Journal Ekasakti Legal Science Journal Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI) Computer & Science Industrial Engineering Journal
Ferdi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia Yumardi, Arif; Ferdi; Bisma Putra Pratama
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/zejwxp20

Abstract

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjelaskan Pendaftaran tanah adalah rangakaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang –bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud akan melahirkan sebuah kepastian dan perlindungan hukum bagi orang yang namanya tertera pada hak kepemilikan bidang tanah maupun kepada orang yang mempunyai kepentingan terhadap objek tanah tersebut. Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana di dalam peraturan tersebut ada hubungan yang sangat erat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pada bagian asas terbuka (publisitas). Data pendaftaran tanah tersebut merupakan produk dari kegiatan pendaftaran tanah yang diperoleh melalui prosedur tertentu mulai dari pengumpulan dan pengolahan data hingga penerbitan tanda bukti hak serta penyimpanan dan penyajiannya.
Peran Pendidikan Ibadah Untuk Akhirat Bagi Para Pemuda Pada Zaman Sekarang Ferdi; Mila; Novia Ayu Gayatry; Dwi Noviani
Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI) Vol. 1 No. 3 (2023): Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/pjpi.v1i3.466

Abstract

Sebagai umat islam mengerjakan ibadah merupakan bentuk ketaatan pada allah swt terutama ibadah wajib,seperti sholat.namun masih banyak orang-orang yang tidak disiplin dan malah meningalkan kewajiban untuk melaksanakan sholat.kedisiplinan untuk melaksanakan sholat ini harus ditanamkan sejak masih muda,agar terus tertanam dalam menjalani kehidupan.hal ini menarik untuk dibahas,dengan judul “manfaat ibadah dalam akhirat”dengan rumusan masalah manfaat ibadah untuk semua umat islam dalam mengejar akhirat. Penelitian ini mengunakan metode dengan cara mencari dari sumber buku dan mengamati sekitar serta mengambil dari sumber al-quran dan hadis. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari mengerjakan sholat dan menekunkan ibadah
Pengaturan Dwelling Time Dalam Hukum Internasional Kepelabuhanan dan Penerapannya di Pelabuhan Teluk Bayur Elvardi, Jean; Ferdi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/j9ctfb51

Abstract

Upaya penerapan pengurangan waktu tunggu (dwelling time) telah dilakukan di beberapa pelabuhan di Indonesia. Salah satu penyebab tingginya Dwelling Time di pelabuhan adalah tumpang tindih peraturan yang terjadi. Saat ini Pelabuhan Indonesia akan dikurangi dari 200 izin di pelabuhan menjadi hanya beberapa izin yang sangat penting. Pelabuhan Singapura yang relatif kecil dan sempit misalnya, telah menggunakan pola perizinan yang ringkas seperti ini. Pelabuhan Singapura rata-rata hanya mempunyai waktu tunggu 1 (satu) hari, sedangkan Pelabuhan Tanjung Priuk sampai dengan 6 (enam) hari. Penerapan serupa juga dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur, sebagai contoh lokasi percontohan. Uji coba ini dilakukan dengan pola mematuhi aturan hukum internasional dan nasional serta menetapkan aturan Pelabuhan yang mengurangi waktu tunggu tersebut. Pengaturan yang tumpang tindih selama ini berdampak signifikan terhadap penambahan waktu tunggu pelabuhan Indonesia. Padahal kedudukan tersebut dapat dikurangi dengan melakukan modifikasi pelaksanaan dan penyempurnaan aturan hukum yang ada. Hukum dapat menjadi sarana perbaikan pelabuhan melalui teori hukum pembangunan Mochtar Kusumatmadja bahwa hukum dapat menjadi sarana pembangunan. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa pelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang dan mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang. Pada tahun 2017 Indonesia telah memasuki era kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Salah satu isu yang dapat dikedepankan Indonesia adalah penguatan pelabuhan anggota agar mampu meningkat daya saingnya setara dengan pelabuhan utama anggota. Negara-negara Anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia dapat berbagi pengalamannya dalam mengelola pelabuhan sehingga dapat memicu pengurangan waktu tunggu (dwelling time) di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
Upaya Penerapan Kerjasama Pengaturan Pengawasan Peredaran Narkotika Hasil Jakarta Concord Dari Indian Ocean Rim Association (IORA) Mardenis; Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/bt9v3a49

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar hingga Yogyakarta dahulu hanya dikenal sebagai daerah transit peredaran narkoba, namun seiring berjalannya waktu, kota-kota besar di Indonesia menjadi pasar peredaran narkoba. Secara yuridis, perangkat hukum yang mengaturnya, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, nyatanya masih jauh dari memadai sebagai landasan pemberantasan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Namun pada praktiknya, penegakan hukum masih terkesan kurang serius. Saat ini peredaran narkoba lebih banyak dilakukan melalui jalur laut, termasuk Samudera Hindia, sehingga diperlukan kerja sama yang serius antar negara di kawasan ini. Di kawasan ini telah didirikan organisasi bernama Indian Ocean Rim Association (IORA). Sejak tahun 2015 Indonesia menjadi Ketua Organisasi 21 Negara Samudera Hindia ini. Salah satu isu yang diusulkan Indonesia adalah penguatan kerja sama keamanan maritim sebagai upaya mengurangi peredaran narkoba di Samudera Hindia. Upaya ini masih terkendala oleh model yang dijalankan. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah menghasilkan model regulasi untuk mengurangi peredaran narkoba di kawasan ini, sehingga akan memberikan dampak penting bagi negara-negara anggota IORA, yang pada gilirannya akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan Standar Operasional. Prosedur untuk masing-masing negara. Target khusus yang akan dicapai secara akademis adalah menghasilkan artikel yang akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi dan dipresentasikan pada seminar internasional terindeks Scopus Q 3. Target khusus lainnya adalah akan terbina kerjasama yang praktis, sistemik, dan berjangka panjang antar anggota. negara-negara di wilayah tersebut. dan Indonesia sebagai Ketua. Untuk Tahun I (pertama) penelitian ini akan mengangkat dua permasalahan pokok, yaitu (1), Kajian hukum normatif (normative legal study) juga digunakan untuk mengkaji bentuk-bentuk harmonisasi dan sinkronisasi pembagian ketentuan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional Indonesia tentang pengendalian atas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. dilarang di Samudera Hindia dengan membandingkannya di beberapa negara IORA, khususnya Singapura dan Malaysia. (2). Kajian hukum empiris (studi hukum sosio). Kajian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan berbagai ketentuan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan pengendalian narkotika dan obat-obatan terlarang. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan yang ditentukan dengan teknik ‘purposive sampling’. Selain itu, observasi dan diskusi kelompok terfokus juga dilakukan sebagai sarana untuk memastikan keabsahan temuan lapangan.
PERANCANGAN GAME PLATFORMER PEMBURU KOIN MENGGUNAKAN GODOT ENGINE Ferdi; Arnomo, Sasa
Computer Science and Industrial Engineering Vol 6 No 4 (2022): Comasie
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Video game applications as software require a development process. The research objective is to build and design a platformer type video game using Godot Engine. The supporting software used in the development of video games in this study uses the Godot Engine. The results of the research entitled Coin Hunter, where players control a character named blanc to collect coins scattered in a remote forest. Design and development can use Godot Engine as a tool from other game engines. The design process includes the use of assets and programming on the Godot Engine game engine. Godot Engine was chosen for the reason that it is not subject to royalty fees. Assets can be created using free and open-source applications so that the design does not require exorbitant application purchases.
Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan Sutrisno, Arfan Syarif; Ferdi
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 2 (2025): April
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/993mkb02

Abstract

Hakim dalam menangani perkara kepailitan harus memperhatikan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang KPKPU dalam penerapan pembuktian sederhana terhadap perkara kepailitan serta dalam penerapannya dikaitkan dengan prinsip utang dan hubungan hukum antara kreditor dan debitor pada putusan Pengadilan Niaga Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50.Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst. Pada kedua putusan tersebut pertimbangan hakim cenderung terfokus pada pembuktian formal keberadaan utang dan kreditor. penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian yang in-concreto terhadap Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50.Pdt.Sus-Pailit/20224/Pn Niaga Jkt.Pst. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa, pada Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2024/Pn Niaga Jkt.Pst mengambarkan keseimbangan antara keadilan substantif dan kepatuhan hukum, dengan mempertimbangkan dampak sosio-ekonomi dan ketentuan undang-undang. Pertimbangan tersebut memberikan wawasan tentang komunikasi yang efektif dalam proses hukum, selaras dengan teori Hoefijzer tentang penyelesaian sengketa.
Pendaftaran Tanah Sebagai Aset Pemerintah yang Dipergunakan untuk Sekolah (Studi Kasus MAN 2 Kota Padang Panjang) Allifa Amelia; Ferdi; Yussy Adelina Mannas
Riau Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/rlj.8.2.224-236

Abstract

The land for the MAN 2 School in Padang Panjang City as a Government Asset has not yet had all its land certificates registered. Based on this, the problem formulation in this thesis is How to acquire MAN 2 Padang Panjang City school land as a government asset (Ministry of Religion), How is the process of registering MAN 2 Padang Panjang City land as a government asset (Ministry of Religion). This type of research can be classified as empirical juridical research. The results of the research and discussion show that the acquisition of land for the MAN 2 Padang Panjang City School based on documentary evidence owned by Man 2 Padang Panjang City was through a Use Rights Agreement made in 1967 and some through a sale and purchase process. However, the next generation of land owners with the Right to Use did not recognize the letter so that the school could not use the letters as proof and the basis for rights and land registration originating from buying and selling did not have complete conditions so that the implementation of school land registration as a Government Aset (ministry of religion) at BPN Tanah Datar Regency.
Notary Authority in Apostille Documents to be Used Abroad Through Apostille: Realizing the Ease of Document Legalization in Border Areas, Especially in Indonesia Saskia Nabilah; Ferdi; Syofirman Syofyan
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.938

Abstract

The legalization of notary authority in Indonesia is a complex problem, with the issuance of an Apostille certificate to certify the authenticity of the signature, the ability of the person who signed it, as well as the identity of the stamp and seal. This is in line with Article 3 of the Convention on the Elimination of Requirements for the Legalization of Foreign Public Documents or the 1961 Hague Convention (Apostille Convention). The authority of Indonesian notaries to conduct apostille on Notary Deeds used abroad is related to the application of the Apostille Convention. The research used is normative juridical research, focusing on the relationship between the arrangement of apostille on documents used abroad and the application of the Apostille Convention. The authority to issue an apostille certificate depends on the individual country's regulations and the nature of the document. The allocation of authority to grant an Apostille depends on the legal nature of the document and the authority or institution that issued it. The proposed amendment to Permenkumham No. 6 of 2023 aims to delegate the authority to affix signatures on Notarus documents used abroad to notaries.
MODELING PRICE REVERSALS IN THE INDONESIAN EQUITY MARKET USING SUPERVISED MACHINE LEARNING Wingdes, Irawan; Ferdi
Digital Business and Entrepreneurship Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Digital Business and Entrepreneurship Journal
Publisher : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS KUNINGAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/digibe.v3i2.323

Abstract

This study aims to develop a classification model using the random forest approach to identify mean reversion events in stock prices within the Indonesian capital market, which applies a long-only trading system and prohibits short selling. A mean reversion event is defined as a condition in which the price deviates from the average—specifically, the 50-period Simple Moving Average (SMA)—and subsequently moves back toward the average within a certain timeframe. The model is trained on historical data from three of the most liquid stocks in the financial sector: BBCA, BMRI, and BBNI. The features used include technical indicators such as SMA, Relative Strength Index (RSI), oscillators, and price autocorrelation. Two models were developed with variations in parameters including the reversal window, number of estimators, maximum depth, class weight, threshold, and classification probability. Evaluation was conducted using the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve and precision-recall metrics, and further tested on out-of-sample data from cross-sector stocks to assess the model’s generalization capability across various market conditions. In addition, the buy-sell strategy was tested through simulations and validated using Monte Carlo methods to evaluate the model’s robustness in actual trading conditions and under random data variations. The results indicate that mean reversion events can be effectively modeled, yielding high reliability—particularly in models that are more selective or less responsive to short-term price fluctuations. The model also demonstrated strong simulation performance, especially when implemented with appropriate filtering methods.
Tsunami Disaster Mitigation Based on Eco-Action and Community Participation in Katapiang Village, Pariaman Tarigan, Vita Cita Emia; Mulyadi, Mahmud; Hafizhul Khair AM; Yulida, Devi; Ferdi; Zimtya Zora
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 (2025): Vol. 04 NO. 02 (2025): August Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Katapiang Village faces a high risk of tsunami disaster, given its location on the Indo-Australian and Eurasian plate subduction zones. The majority of Katapiang Village residents depend on the fisheries and agriculture sectors, which makes them vulnerable to the impacts of tsunamis, especially if infrastructure and livelihoods are damaged. Although the government has attempted physical mitigation such as evacuation routes, public and official awareness of the importance of environmental conservation as part of disaster mitigation is still low. One solution offered is an ecosystem-based approach, such as planting mangroves that can function as natural protection against tsunamis. This study aims to examine tsunami disaster mitigation efforts in Katapiang Village, Padang Pariaman Regency, through an eco-action approach and community participation. This study uses a literature study method, with data sources in the form of journals, activity reports, news articles, and documents from local organizations such as JEMARI Sakato and publications from the Regional Disaster Management Agency (BPBD). Eco-action-based mitigation through planting and maintaining mangrove forests is considered potential to strengthen coastal protection against tsunamis, while increasing environmental awareness and economic empowerment of residents. The combination of ecological and participatory approaches is considered relevant and necessary as a locally based adaptive strategy in building the resilience of Nagari Katapiang to disasters.
Co-Authors Allifa Amelia Arnomo, Sasa Bisma Putra Pratama Dwi Noviani Elvardi, Jean Hafizhul Khair AM Irawan Wingdes, Irawan Mahmud Mulyadi Mardenis Mila Novia Ayu Gayatry Saskia Nabilah Sutrisno, Arfan Syarif Syofirman Syofyan Tarigan, Vita Cita Emia Yulida, Devi Yumardi, Arif Zimtya Zora