cover
Contact Name
Rendika Vhalery
Contact Email
rendikavhalery31@gmail.com
Phone
+6281271777755
Journal Mail Official
focus@neolectura.com
Editorial Address
Graha Mampang 3rd Floor Suite 305 Mampang Prapatan Raya Kav-100 Pancoran, South Jakarta 12760
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
FOCUS: Journal of Social Studies
Published by Neolectura
ISSN : -     EISSN : 27982181     DOI : https://doi.org/10.37010/fcs
FOCUS is a Journal of Social Studies Manuscripts for FOCUS must fall into one of the following categories: 1. Sociology 2. Anthropology 3. Psychology 4. Economy 5. Social Geography 6. Politics 7. History 8. Other Social Issues
Articles 133 Documents
Studi Komparatif Sebelum dan Saat Pandemi Covid 19 Analisis Kinerja Keuangan PT Tempo Scan Pacific Tbk Tiwi Herninta; Evy Roslita; Andi Yoshendy Djoko; Yudhistiro Ardy; Ferdinand Siahaan
FOCUS Vol 3 No 2 (2022): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v3i2.1302

Abstract

Pada awal Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona yang disebabkan oleh virus Covid-19. Seluruh sektor perekonomian pun turut terpuruk akibat Covid-19, termasuk sektor kesehatan. PT Tempo Scan Pacific, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis kinerja keuangan PT Tempo Scan Pacific, Tbk dengan membandingkan sebelum dan pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data keuangan sekunder kemudian menganalisisnya menggunakan analisis rasio keuangan yaitu likuiditas, aktivitas, kemampuan solvabilitas dan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Tempo Scan Pacific, Tbk dibandingkan sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan rasio profitabilitas meningkat pada masa operasional dan rasio profitabilitas menurun. Secara umum kinerja keuangan PT Tempo Scan Pacific, Tbk sangat baik, meskipun terjadi pandemi namun tetap menghasilkan kinerja yang tinggi. Bisa dirasakan di masa pandemi, kebutuhan obat sangat tinggi sehingga bisnis perusahaan sangat baik.
Pengaruh Kinerja Lingkungan, Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Lingkungan pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian Albertus Karjono
FOCUS Vol 3 No 2 (2022): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v3i2.1309

Abstract

Penelitian untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan, karakteristik perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik terhadap pengungkapan lingkungan. Sampel penelitian adalah perusahaan pertambangan dan pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Purposive sampling digunakan untuk pilihan sampelnya dan diambil sebanyak 16 perusahaan. Analisis penelitian menggunakan pengujian statistik deskriptif, pengujian data panel, pengujian hipotesis klasik. Alat ukur yang digunakan untuk analisis ini adalah program Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kinerja Lingkungan dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Lingkungan.       Sedangkan variabel seperti Umur perusahaan, Dewan Komisaris, Komisaris Bebas dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Lingkungan.
Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta terhadap Bisnis Melalui Arbitrase Rr Lyia Aina Prihadiati
FOCUS Vol 2 No 2 (2021): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v2i2.1329

Abstract

Di dalam dunia bisnis sering kerap kali terjadi permasalahan terkait adanya sengketa pelanggaran Hak Cipta. Suatu pelanggaran hak cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakan sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jika terjadi hal demikian maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat membawa sengketanya untuk diselesaikan melalui melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase. Namun, uuhc 2014 tidak mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui arbitrase tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui arbitrase dan mekanisme pembatalan putusan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Selanjutnya pemohon membuat surat tuntutan dan dilanjutkan dengan pemilihan dan penunjukkan arbiter. Kemudian acara pemeriksaan arbitrase. Tahap terakhir persidangan di arbitrase adalah penyampaian putusan kepada para pihak, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Putusan arbitrase dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional diawali dengan mendaftarkan
Penerapan Hukum Responsif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat Panjaitan, Aleks Leo; Setiawan, Puguh A.J.; Hartana, Hartana
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1330

Abstract

Transportasi sepeda motor dengan aplikasi menjadi moda transportasi penumpang yang digemari masyarakat perkotaan, seperti: di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukan hanya tarif yang relatif terjangkau, tetapi juga efisiensi waktu sangat ditunjang. Selain itu moda tranportasi ini kontekstual dengan preferensi masyarakat modern dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hanya dengan handphone android pengguna bisa menggunakan dan memanfaatkan moda transportasi ini, salah satunya adalah PT. Grab Indonesia. Dasar hukum yang dipergunakan di antaranya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Bagaimana penerapan hukum responsif dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Sepeda Motor berbasis aplikasi? merupakan pokok permasalahan yang dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang diolah dan dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bersifat responsif tetapi tetap bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penegakan Hukum dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Penipuan melalui Media Internet: Studi di POLRES Metro Kota Depok Harunullah, Alvian; Gunawan, Yusuf
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1331

Abstract

This research aims to assess how investigation and law enforcement are used to uncover cases of fraud committed via electronic media. This research was conducted at the Depok Metro Police. This research applies qualitative methods in its process with a focus on empirical research. Data collection was carried out through primary data sources and secondary data. Primary data was collected through interviews with investigators, while secondary information was obtained through the use of books and scientific publications. journals. The research results show that investigators at the Depok Metro Police face several obstacles in tracking fraud perpetrators via electronic media. These obstacles include difficulties in tracking criminals because they often use fake identities, obstacles in accessing perpetrators' account identity information because of the bank's bureaucratic process which takes quite a long time, as well as the lack of a special unit that handles fraud cases using electronic media and a lack of adequate equipment. to carry out searches for criminals using electronic media.
Pertanggungjawaban Ayah Tiri dalam Melakukan Perbuatan Tindak Pidana terhadap Anak Tiri Asuhannya Bimantoro, Putra; Israd , Agri Chairunnisa
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1332

Abstract

Because child molestation is a serious societal issue, the community must work to stop it, find those responsible, and provide victims with the best possible care. The goals of this research are to (1) ascertain whether the Bandung District Court Panel of Judges' Decision No. 862/Pid.Sus /2020/PN. Bdg. is in accordance with the laws and regulations, and (2) to examine the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts based on Law No. 35 of 2014 against perpetrators of criminal acts of sexual immorality against children. This research used a qualitative legal methodology, namely a methodical normative-jurisdictional of relevant sources. Analysis is used as a method of data collection. Researchers collect facts, details with a constitutional and conceptual approach. The study's primary finding is that (1) Indonesian Criminal Law's provisions for protecting children from sexual crimes are essentially provisions for protecting children from sexual crimes. 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg is the panel judge number for the Bandung District Court's decision. is in accordance with the laws and regulations. The considerations of the Panel of Judges as above are also in line with existing laws and regulations in Indonesia and are based on evidence at trial.
Perlindungan Hak Terdakwa dan Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Nugraha, Muhammad Iqbal; Priyambodo, Mas Agus
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1333

Abstract

Almost all criminal law experts and criminologists say that the crime of terrorism is an extraordinary crime and the judicial process is different from ordinary crimes. Due to the extraordinary nature of this crime, almost all countries use special laws to deal with criminal acts of terrorism. The criminal act of terrorism is an extraordinary crime which is not easy to disclose, besides that terrorism is one of the crimes that has penetrated the territorial boundaries of a country and is a crime of violating human rights (extra ordinary crime). However, in eradicating criminal acts of terrorism, law enforcement officers must uphold human rights. Terror suspects or suspects are human beings who have human rights that we must respect. This means that they must also be treated like other human beings, whose rights as human beings must be fulfilled.
Analisis Asas Legalitas dalam Kewenangan Presiden Menunda Eksekusi Hukuman Mati Terpidana Mary Jane Veloso Fiddin, Mohamad Fahmi; Karli, Karli
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1334

Abstract

Clemency is very important for the government of a country because it can reduce the risks arising from a judge's decision, especially for maximum punishment such as death penalty, which allows the execution of innocent people. Problems arise when a death row convict asks for clemency and the President rejects it. However, when the executions were to be carried out, the President issued an order to postpone the executions, causing legal uncertainty regarding the denial of clemency. As a result, law enforcement on narcotics crimes becomes ineffective. This happened when the execution of Mary Jane Veloso was postponed. In this study, delaying the implementation of decisions that have permanent legal force through clemency is not a legal remedy, but it is the right of the Head of State to grant pardons to citizens who have been sentenced by a court. Apart from that, there is a legality principle in the presidential policy in delaying the execution of convict Mary Jane Veloso which has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 1 of 2006 concerning Mutual Assistance. In Criminal Matters and Law Number 15 of 2008 concerning Ratification of the Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters). Setting the provisions of the law is an effort to realize the principle of checks and balances, so that the use of this authority has been limited, that is, before the President decides to grant a postponement of the execution of the death penalty, the President must first obtain consideration from the Supreme Court.
Transformasi Pola Pikir Kewirausahaan: Dampak pada Kinerja Karyawan dan Pertumbuhan Organisasi di PT ARMS dan Divisinya Alianny, Alin
FOCUS Vol 4 No 2 (2023): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v4i2.1347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan pola pikir kewirausahaan terhadap kinerja karyawan dan pertumbuhan organisasi di PT ARMS dan divisi-divisinya. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini menginvestigasi perubahan dari fixed mindset menjadi growth mindset setelah pelatihan kewirausahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi pola pikir ini membawa dampak positif yang signifikan. Karyawan yang telah mengadopsi pola pikir kewirausahaan lebih efektif dalam mengatasi tugas rutin, mengalokasikan waktu dengan lebih efisien, serta berinovasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Mereka juga terlibat lebih aktif dalam pemasaran produk, memperluas jaringan, dan merasa lebih terikat dengan perusahaan. Pola pikir kewirausahaan juga menginspirasi karyawan untuk berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan melalui kreativitas dan inovasi. Pola pikir ini menciptakan budaya organisasi yang adaptif, proaktif, dan kolaboratif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mengkultivasi pola pikir kewirausahaan di kalangan karyawan sebagai respons terhadap dinamika bisnis yang cepat dan kompleks. Dalam konteks lembaga pemerintahan, pola pikir kewirausahaan juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana perubahan pola pikir kewirausahaan dapat membentuk lingkungan kerja yang inovatif dan mendukung pertumbuhan organisasi di berbagai konteks bisnis.
Meningkatkan Profesionalisme Guru dan Prestasi Siswa dalam Pembelajaran Ekonomi melalui Model Understanding by Design (UbD) dan Differentiated Instruction (DI) di SMA Yapidh Kota Bekasi Karim, Hafifi
FOCUS Vol 5 No 1 (2024): FOCUS: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v5i1.1129

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah perubahan peningkatan kemampuan guru dalam mendesain pembelajaran ekonomi dan prestasi belajar siswa di SMA Yapidh Bekasi dalam mata pelajara Ekonomi apabila mengguanakan model Understanding by Design (UbD) dan Model Differentiated Instruction (DI). Penggunaan model Understanding by Design (UbD) dan Differentiated Instruction (DI) dapat meningkatkan kualitas profesionalisme guru (Ekonomi dan IPS) dan juga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Ekonomi di SMA IT Yapidh Bekasi.). Setelah mendapatkan intervensi pelatihan/ bimbingan penggunaan model UbD dan DI, jumlah guru yang berhasil mencapai tingkat proficient (Mampu/ Cakap) meningkat menjadi 25 orang (87.5 %). Sedangkan prestasi belajar dalam pembelajaran Ekonomi setelah menggunakan model UbD dan DI, skor summative test (siklus 2) skor mean menunjukkan 35.89 %

Page 7 of 14 | Total Record : 133