cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
ijipublication1@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Published by Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 27741907     EISSN : 27741915     DOI : https://doi.org/10.51577/ijipublication.v1i3
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Computer Science & IT Education Social Sciences
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 171 Documents
 14   15   16   17   18 
Penguatan Peran BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa: Perspektif Good Governance di Desa Palakka Haris, Almuhajir; Nurlia, Nurlia
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.880

Abstract

Pengelolaan pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi tantangan partisipasi legislatif desa akibat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum optimal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan peran BPD dalam proses perencanaan pembangunan Desa Palakka, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dari perspektif good governance yang mencakup prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus digunakan, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci (anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat), observasi langsung pada musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), serta analisis sekunder dokumen RPJMDes dan RKPDes periode 2021-2026. Hasil analisis menunjukkan BPD aktif dalam tahap musyawarah dusun dan pembahasan prioritas, tetapi lemah pada pengawasan realisasi anggaran dan evaluasi program akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan dengan kepala desa, serta minimnya akses informasi digital, dengan tingkat partisipasi hanya mencapai 62% dari indikator good governance. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa penguatan peran BPD krusial untuk mewujudkan tata kelola desa yang partisipatif dan akuntabel. Rekomendasi mencakup penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi anggota BPD, revisi Peraturan Desa tentang BPD untuk memperkuat mekanisme check and balance, serta integrasi platform digital seperti aplikasi Siskeudes guna meningkatkan transparansi perencanaan dan pelaporan pembangunan desa.
Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta: (Studi Kasus Universitas Yapis Papua) Indrayani, Indrayani; Basri, Abdul Rahman
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.889

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Yapis Papua pada periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini merujuk pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan mahasiswa penerima KIP Kuliah serta informan kunci, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KIP Kuliah di Universitas Yapis Papua sudah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi program belum menjangkau semua mahasiswa berpotensi penerima. Dalam hal sumber daya, keterbatasan SDM dan dukungan teknis menjadi hambatan utama. Meskipun pelaksana program bersikap positif, pemahaman teknis yang kurang mempengaruhi efektivitas. Struktur birokrasi yang kompleks juga memperlambat proses administrasi. Kendala utama yang dihadapi termasuk keterlambatan pencairan dana, kurangnya transparansi dalam seleksi penerima, dan pengawasan dana yang minim. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi KIP Kuliah perlu perbaikan melalui strategi komunikasi yang lebih baik, penguatan sumber daya, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana. Olehnya itu, direkomendasikan pengembangan sistem informasi terpadu, peningkatan sosialisasi, dan evaluasi berkala untuk memastikan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Birokrasi Publik di Era Digital: Tantangan dan Peluang Reformasi Administrasi Pemerintahan Gani, Kahar; Jaya, Makmur
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.890

Abstract

Fenomena kajian ini terletak pada adanya tantangan internal (struktural, kultural, regulatif) yang menghambat reformasi birokrasi, di sisi lain adanya peluang strategis digitalisasi untuk memperkuat efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi birokrasi publik dalam era digital, menganalisis dampak digitalisasi terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan, serta menilai keterkaitan antara hambatan dan peluang tersebut terhadap perubahan budaya organisasi, pola kerja aparatur, dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis konseptual untuk memahami tantangan dan peluang birokrasi publik di era digital. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan publikasi penelitian yang relevan dan kredibel. Analisis dilakukan melalui content analysis dan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis isu utama seperti tantangan struktural dan kultural, peluang digitalisasi, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital berperan strategis dalam reformasi birokrasi multidimensional dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarunit. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, budaya organisasi adaptif, serta regulasi yang responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital aparatur, reformasi budaya organisasi, pembaruan regulasi, penguatan tata kelola dan partisipasi publik, serta integrasi kolaborasi lintas unit melalui pendekatan holistik untuk mewujudkan birokrasi profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas.
Inovasi Digital Governance dalam Tata Kelola Wilayah Maritim Pesisir Sawir, Muhammad; Anirwan, Anirwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.894

Abstract

Wilayah maritim pesisir Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola, seperti kurangnya data, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kualitas layanan publik di sektor kelautan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang untuk menerapkan digital governance sebagai pendekatan inovatif dalam kebijakan pengelolaan wilayah maritim pesisir. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran inovasi digital governance dalam meningkatkan efektivitas tata kelola wilayah maritim pesisir Papua serta mengidentifikasi tantangan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan digital governance memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, integrasi data kelautan, akuntabilitas kebijakan, serta kualitas layanan publik di wilayah pesisir. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia, dan kesenjangan literasi digital masyarakat pesisir masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang adaptif, inklusif, dan kontekstual untuk memastikan inovasi digital governance dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam tata kelola wilayah maritim pesisir Papua.
Model Komunikasi Branding pada Bagian Humas Universitas Indonesia Timur Dalam Meningkatkan Citra Institusi Lahi, Beddu
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.929

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model komunikasi branding yang diterapkan oleh Bagian Humas Universitas Indonesia Timur dalam meningkatkan citra institusi di tengah persaingan perguruan tinggi yang semakin kompetitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas komunikasi humas, baik melalui media konvensional maupun digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi branding yang diterapkan mengintegrasikan strategi komunikasi dua arah (two-way symmetrical communication), pemanfaatan media sosial, publikasi kegiatan akademik, serta penguatan identitas visual institusi. Sinergi antara komunikasi internal dan eksternal menjadi faktor penting dalam membangun persepsi positif di kalangan mahasiswa, calon mahasiswa, dan masyarakat. Selain itu, konsistensi pesan dan storytelling institusi terbukti memperkuat positioning universitas sebagai perguruan tinggi yang adaptif dan berdaya saing. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model komunikasi branding berbasis digital engagement dan pengukuran efektivitas komunikasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan citra institusi.
Analisis Kebijakan Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan Modern Malik, Mahar Muharram Hamzah Assabrun; Irwan, Irwan; Zainuddin, Abd. Haris
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.873

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan publik dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern yang menekankan prinsip kolaborasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptabilitas. Pergeseran paradigma dari government menuju governance telah mengubah proses kebijakan publik dari pola hierarkis menjadi berbasis jejaring (network governance), yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, sejak tahap perumusan hingga evaluasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta laporan kebijakan nasional dan internasional yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis terhadap literatur yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti (evidence-based policy), serta didukung oleh pemanfaatan inovasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia mencerminkan upaya modernisasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan digital, resistensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat formal dan belum mencapai partisipasi bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan publik dalam era tata kelola pemerintahan modern ditentukan oleh kapasitas institusional yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi digital yang inklusif. Reformasi birokrasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan etika publik menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan demokratis.
Tren Penelitian Global dalam Komunikasi Keluarga dan Praktik Pengasuhan Anak: Sebuah Studi Bibliometrik R, Nur Alam; Sultan, Muh Iqbal; Muh Akbar; Firmansyah, Firmansyah
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.897

Abstract

Komunikasi keluarga adalah fondasi esensial dalam praktik pengasuhan, namun kompleksitas isu sosial dan teknologi telah menyebabkan fragmentasi literatur yang mendesak untuk dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kognitif, mengidentifikasi tren tematik, dan merumuskan agenda riset masa depan dalam kajian komunikasi keluarga dan pengasuhan. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik pada 235 dokumen artikel terindeks Scopus, mencakup rentang waktu luas dari 1995 hingga 2025. Analisis deskriptif, co-citation, dan co-occurrence kata kunci dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan R-Bibliometrix. Hasil menunjukkan bidang yang matang dengan rata-rata sitasi 14,56 per artikel dan Indeks-H 36, menegaskan adanya inti literatur yang sangat berpengaruh. Tren tematik mengonfirmasi pergeseran dari fokus historis (konseling dan konflik marital) ke tiga kluster kontemporer yang dominan: Komunikasi dalam Konteks Kesehatan dan Keadilan Sosial (diwakili oleh McLemore, 2018), Dinamika Pengasuhan Digital dan Teknologi (Clark, 2012), dan Konsekuensi Overparenting (Segrin, 2012). Kesenjangan penelitian ke depan harus diprioritaskan pada integrasi tematik digitalisasi, konteks migrasi transnasional (Pribilsky, 2004), dan isu kesetaraan ras/kesehatan, terutama di konteks Global South. Studi ini berhasil menyediakan peta jalan yang objektif dan berbasis data bagi akademisi dan perumus kebijakan untuk memandu riset yang lebih fokus dan berdampak di masa mendatang.
Fenomena Job Hugging pada Generasi Milenial di Tengah Ketidakpastian Dunia Kerja Widyaputra, Fauzan Ahdi
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.927

Abstract

Fenomena job hugging merujuk pada kecenderungan karyawan untuk mempertahankan pekerjaannya meskipun mengalami ketidakpuasan kerja, sebagai respons terhadap ketidakpastian dunia kerja yang semakin kompleks. Fenomena ini semakin mengemuka di kalangan generasi milenial yang menghadapi tekanan ekonomi, kompetisi pasar tenaga kerja, dan perubahan organisasi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena job hugging dari perspektif hubungan masyarakat (Public Relations) internal, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi dan relasi antara organisasi dengan publik internalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tim public relations internal dan karyawan milenial di sektor formal, yaitu PT. Akur Pratama (Yogya Group), serta diperkuat dengan observasi partisipatif dan studi dokumentasi internal perusahaan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada proses pemaknaan pengalaman subjektif informan terhadap keamanan kerja, loyalitas, dan komunikasi internal, dengan tahapan: transkripsi data, reduksi data, pengkodean terbuka, pengelompokan tema, dan penarikan makna esensial pengalaman informan. Proses analisis mengacu pada langkah fenomenologis interpretatif untuk mengidentifikasi konstruksi makna loyalitas, keamanan kerja, dan peran komunikasi public relations internal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa job hugging dipengaruhi oleh persepsi ketidakpastian ekonomi, keterbatasan mobilitas kerja, serta konstruksi komunikasi organisasi internal yang menekankan stabilitas dan keamanan. Praktik public relations internal berperan signifikan dalam membentuk makna loyalitas dan kepercayaan karyawan. Namun, komunikasi yang bersifat satu arah dan minim dialog berpotensi menciptakan loyalitas semu (pseudo-loyalty), yang secara jangka panjang dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan reputasi organisasi.
Laporan Observasi: Implementasi Layanan Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Rahman, Nadia Aprilia; Arianto, Arianto; Muh Akbar
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.942

Abstract

Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) merupakan bagian penting dalam menjamin kelayakan teknis kendaraan dan keselamatan lalu lintas di daerah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan yang beroperasi dengan kendaraan yang mengikuti pengujian berkala, yang menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan data serta komunikasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas layanan KIR tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari komunikasi pelayanan publik pada sektor transportasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja layanan KIR di Kabupaten Gowa tergolong baik, ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, kesenjangan partisipasi pengujian masih menjadi tantangan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan data KIR untuk mendukung komunikasi pelayanan publik dan kebijakan transportasi berbasis data.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Mustajab, Duta; Sawir, Muhammad; Fatimah, Siti; Noch, Muhamad Yamin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.

Page 17 of 18 | Total Record : 171

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 2 (2025): Maret 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 2 (2024): Maret 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 3 (2022): Juli 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 2 (2022): Maret 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 1 (2021): Nopember 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 3 (2021): Juli, 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 2 (2021): Maret 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 1 (2020): Nopember 2020, IJI Publication More Issue