Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Articles
194 Documents
<![CDATA[Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik ]]>
<![CDATA[Erwing Yanto]]>;
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Tri Cahyo Nugroho]]>;
<![CDATA[Irwan Irwan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949
<![CDATA[Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.]]>
<![CDATA[Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Adi Asrul]]>;
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Nasir Nasir]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007
<![CDATA[Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.]]>
<![CDATA[Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Andi Mudzil Djalil]]>;
<![CDATA[Sumardi Sumardi]]>;
<![CDATA[Nasir Nasir]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008
<![CDATA[Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.]]>
<![CDATA[Inovasi Produk Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kuliner di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Harwin Harwin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.1041
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner berperan sebagai elemen fundamental dalam ekonomi kreatif, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM kuliner di Kota Makassar. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang dengan adanya perubahan preferensi konsumen, inovasi produk menjadi faktor yang sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang dilibatkan terdiri dari pemilik UMKM kuliner, konsumen, serta pihak-pihak terkait yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk yang diterapkan oleh UMKM kuliner di Kota Makassar mencakup beberapa aspek, yaitu pengembangan variasi menu, peningkatan kualitas rasa, inovasi dalam kemasan, serta pemanfaatan media digital untuk promosi produk. Inovasi-inovasi tersebut terbukti berhasil meningkatkan minat konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi UMKM dalam kompetisi di sektor kuliner. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inovasi produk merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM kuliner di Kota Makassar, dari perspektif kualitas produk, pemasaran, maupun keberlanjutan usaha.]]>
<![CDATA[Ketidaksesuaian Kebijakan Publik dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dalam Pengelolaan Lahan ]]>
<![CDATA[Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik]]>;
<![CDATA[Indiriani Muin]]>;
<![CDATA[Andi Amalia Suhra]]>;
<![CDATA[Abd.Haris Zainuddin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.925
<![CDATA[Ketidakharmonisan antara kebijakan publik sektoral dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 terus memengaruhi tata kelola pertanahan di Indonesia, ditandai oleh tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan, dan konflik agraria yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmoni, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat (termasuk masyarakat adat), dan agenda keadilan agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) terhadap artikel ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan terbitan 2017–2025. Data dianalisis melalui analisis isi tematik serta perbandingan normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan) untuk memetakan relasi antar regulasi, aktor kelembagaan, dan pola implementasi. Hasil sintesis menunjukkan tiga bentuk utama disharmoni: (1) normatif berupa ketidaksinkronan dan duplikasi norma, (2) institusional berupa fragmentasi mandat dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta (3) implementatif berupa praktik perizinan/pengadaan tanah yang tidak konsisten dengan fungsi sosial tanah. Disharmoni diperkuat oleh orientasi pembangunan yang ekonomistik, rendahnya policy coherence, dan pengakuan yang terbatas terhadap pluralisme hukum. Temuan ini berdampak pada ketidakpastian hukum, marginalisasi kelompok rentan, dan terhambatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan publik dan hukum agraria melalui penguatan UUPA sebagai rujukan payung, integrasi kebijakan lintas sektor berbasis bukti, serta tata kelola partisipatif yang menjamin perlindungan hak masyarakat.]]>
<![CDATA[Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Ibnu Maulana Ruslan]]>;
<![CDATA[Andi Santri Syamsuri]]>;
<![CDATA[Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikhwan Rahman]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.926
<![CDATA[Fenomena perjudian daring di Indonesia telah mengalami eskalasi mengkhawatirkan dan bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi judi online melalui perspektif patologi sosial serta merumuskan model penanggulangan yang integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik preskripsi dari norma hukum positif menuju problematika penyakit masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi melalui UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, Formulasi saat ini masih bersifat domestik-reaktif dan retributif. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan dengan berfokus pada pengguna akhir (end-user), namun gagal menjangkau aktor intelektual lintas negara serta infrastruktur finansial sindikat. Kesimpulannya, pendekatan hukum konvensional tidak memadai untuk menyembuhkan adiksi psikososial dan disorganisasi nilai akibat judi online. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan kriminal ke arah model integratif yang menyeimbangkan strategi penal seperti perampasan aset melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan strategi non-penal yang meliputi penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi lintas sektoral global.]]>
<![CDATA[Kebijakan Publik dan Reforma Agraria dalam Perspektif Hubungan Internasional ]]>
<![CDATA[Andi Amaliah Suhra]]>;
<![CDATA[Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik]]>;
<![CDATA[Indriani Muin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.963
<![CDATA[Ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, ekspansi investasi berbasis lahan, dan kuatnya rezim tata kelola global menunjukkan bahwa reforma agraria tidak cukup dibaca sebagai urusan administratif pertanahan. Artikel ini bertujuan menganalisis reforma agraria sebagai kebijakan publik yang bekerja dalam tarikan hubungan internasional, terutama melalui investasi lintas negara, norma hak asasi manusia, dan tata kelola tenurial global. Penelitian ini menggunakan metode literature review naratif dengan menelaah artikel jurnal, buku akademik, dokumen organisasi internasional, dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kontribusi konseptual, otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan kebijakan reforma agraria. Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis, pengodean tematik, perbandingan antarsumber, dan sintesis argumentatif. Hasil kajian menunjukkan empat temuan utama: reforma agraria merupakan instrumen koreksi ketimpangan agraria, implementasinya dibatasi fragmentasi kelembagaan, agenda redistribusi tanah berhadapan dengan tekanan investasi dan pasar global, serta norma internasional memperkuat legitimasi perlindungan hak-hak masyarakat pedesaan. Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif kebijakan publik dan hubungan internasional untuk menjelaskan reforma agraria sebagai arena negosiasi antara negara, pasar, hukum internasional, dan gerakan sosial.]]>
<![CDATA[Kesehatan Lingkungan di Makassar dalam Perspektif Determinan Sosial: Antara Kemiskinan, Infrastruktur, dan Kebijakan : (Studi Permukiman Kumuh Pesisir) ]]>
<![CDATA[Muhammad Khaerul Nur]]>;
<![CDATA[Muhammad Syukur]]>;
<![CDATA[Firdaus W. Suhaeb]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.964
<![CDATA[Permasalahan kesehatan lingkungan di kawasan permukiman kumuh pesisir Kota Makassar masih menjadi isu serius yang dipengaruhi oleh kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta lemahnya implementasi kebijakan publik. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan limbah yang berdampak pada meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi kesehatan lingkungan di kawasan pesisir Makassar melalui perspektif determinan sosial kesehatan dengan fokus pada aspek kemiskinan, infrastruktur, dan kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sistematis. Data diperoleh melalui penelusuran berbagai sumber sekunder berupa laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, World Health Organization (WHO), UNICEF, World Bank, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode 2010–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui database Google Scholar, ScienceDirect, dan PubMed menggunakan kata kunci yang relevan dengan kesehatan lingkungan dan permukiman pesisir. Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema kemiskinan, infrastruktur, dan kebijakan, kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif determinan sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan struktural, ketimpangan pembangunan infrastruktur, dan implementasi kebijakan yang belum optimal saling berinteraksi dalam memperburuk kondisi kesehatan lingkungan masyarakat pesisir Makassar.]]>
<![CDATA[Keadilan Lingkungan dalam Bayang-Bayang Pariwisata: Analisis Sosiologi Farmasi atas Risiko Kesehatan Lingkungan pada Masyarakat Kawasan Pariwisata Bali ]]>
<![CDATA[Muhammad khaerul Nur]]>;
<![CDATA[Syamsu A. Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Arlin Adam]]>;
<![CDATA[Ahmadin Ahmadin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.965
<![CDATA[Fenomena meningkatnya aktivitas pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Pantai Kuta, tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan lingkungan dan kesehatan yang berdampak pada masyarakat lokal. Tingginya produksi limbah, pencemaran pesisir, serta ketimpangan akses layanan kesehatan menunjukkan adanya ketidakadilan lingkungan antara masyarakat lokal, wisatawan, dan pelaku industri pariwisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi risiko kesehatan lingkungan serta faktor struktural yang memengaruhi ketimpangan tersebut melalui perspektif sosiologi farmasi. Penelitian menggunakan pendekatan mixed-method dengan dominasi kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner terhadap 45 responden yang terdiri atas masyarakat lokal, wisatawan, dan stakeholder pariwisata, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat risiko kesehatan dan akses layanan kesehatan antar kelompok sosial, kemudian diperdalam melalui analisis tematik untuk menjelaskan relasi kekuasaan, distribusi modal, dan kerentanan sosial dalam pengelolaan kesehatan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal mengalami paparan risiko kesehatan lebih tinggi dibandingkan wisatawan dan stakeholder, sementara kapasitas akses layanan kesehatan mereka relatif lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa modernitas pariwisata turut mereproduksi ketimpangan keadilan lingkungan di kawasan wisata Bali.]]>
