Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum
Jurnal CREPIDO adalah jurnal ilmiah yang fokus pada pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran hukum, baik dalam aras Filsafat maupun Ilmu Hukum. Dengan kekhasan ini maka ruang lingkup penulisan dalam Jurnal CREPIDO adalah setiap pembahasan dalam ilmu hukum dan filsafat hukum pada berbagai bidang-bidang ilmu hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, dan bidang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, setiap tulisan tentang Hukum dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal ini, asalkan ditelaah secara mendalam dalam kajian ilmu ataupun filsafatnya
Articles
63 Documents
<![CDATA[MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020 ]]>
<![CDATA[Nur Aji Pratama]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.137-147
<![CDATA[Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang. Permasalahan mendasarnya adalah selama ini partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hanya dipakai sekedar untuk memenuhi persyaratan formal sehingga berpotensi untuk kehilangan esensi dari partisipasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas partisipasi bermakna dalam proses legislasi dan fungsi partisipasi bermakna sebagai upaya penyelesaian antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Kajian dalam analisis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis penulisan ini menyimpulkan bahwa partisipasi bermakna harus diposisikan sebagai prinsip dasar dan politik hukum dalam proses legislasi Indonesia sehingga mampu menyelesaikan diskursus antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE ]]>
<![CDATA[Setiyo Utomo]]>;
<![CDATA[Alfian Alfian]]>;
<![CDATA[Lisa Aprilia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.70-82
<![CDATA[Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak terhadap sektor keuangan. Perubahan mempengaruhi sistem pengamanan dalam sektor keuangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa terhadap transaksi di sektor keuangan secara elektonik dan dampak terhadap aktivitas yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan analisa dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adanya bentuk penegakan hukum bagi perusahaan pinjaman online yang harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan karena apabila tidak dilakukan pendaftaran akan mengakibatkan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan aktifitas pinjaman online.]]>
<![CDATA[STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lefri Mikhael]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.148-160
<![CDATA[Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat menjadi bahan diskursus arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimiliki beberapa negara, yaitu Indonesia, Austria, Hungaria, dan Turki, yang kemudian memberi gambaran arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan pada artikel ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu kewenangan judicial preview dan memutus constitutional complaint, demi memperkuat supremasi hukum dan menjamin hak konstitusional warga negara.]]>
<![CDATA[KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Bagas Pribadi]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.83-94
<![CDATA[Kejahatan tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur di wilayah D.I.Yogyakarta atau yang dikenal dengan klitih merupakan salah satu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penerapan sistem diversi, diversi diterapkan dengan tujuan mencapai nilai keadilan restoratif bagi pelaku dan korban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari penerapan diversi terhadap pelaku klitih dalam mencapai keadilan restorative dalam bentuk perlindungan hak anak. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sekunder berupa tulisan ilmiah seperti buku, artikel hukum maupun undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi pada pelaku klitih dapat menjadi sarana pemulihan dari apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, seperti faktor psikis dari keluarga maupun faktor lingkungan yang buruk, pemulihan dilakukan melalui pembinaan dengan keterlibatan masyarakat sekitar, dengan begitu anak sebagai pelaku klitih dapat terhindar dari stigma negatif di masyarakat dan dapat memperbaiki kesalahannya sekaligus terlindungi haknya dalam tumbuh kembang.]]>
<![CDATA[HEGEMONI OLIGARKI DAN AMBRUKNYA SUPREMASI HUKUM ]]>
<![CDATA[Suteki Suteki]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.161-170
<![CDATA[Hukum, demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang bersifat piramidal. Baik buruknya citra negara hukum akan memengaruhi perwujudan demokrasi. Sementara itu, supremasi hukum merupakan suatu prinsip yang harus diutamakan dalam penyelenggaraan negara hukum. Supremasi hukum dapat ambruk oleh dominasi atau hegemoni kekuasaan baik dari aspek penguasa pemerintahan, pengusaha hingga partai politik. Studi dalam perspektif hukum dan masyarakat ini penting untuk memahami bagaimana hubungan implikatif antara hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum di negara demokrasi Indonesia tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika parpol seakan menganut sistem oligarki maka terjadilah pembungkaman suara rakyat hingga timbul rasa apatis di sebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Pada akhirnya, oligarki kekuasaan dapat menyebabkan collaps-nya negara hukum dan dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi akan mati. Ketika oligarki kekuasaan muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala. Pertanyaan tentang “How Democracies Die” dengan demikian sudah terjawab. Jalan keluar mengurangi hegemoni oligarki hingga supremasi hukum terwujud ialah menerapkan sistem hukum berkeadilan ala Islam dengan prinsip: tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka atau tak suka, kawan atau lawan, dekat atau jauh. Selain itu, tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan sehingga berakibat tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal, serta hukum berlaku untuk semua.]]>
<![CDATA[FORMULASI PERATURAN TENTANG PEMBATASAN USIA DALAM TRANSAKSI ONLINE GAME VIRTUAL PROPERTY PADA TOKO SWALAYAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Luthfi Hafidz Rafsanjani]]>;
<![CDATA[Dimas Aditya Ashari]]>;
<![CDATA[Hamdani Amriansyah]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.95-113
<![CDATA[Online game telah mengaburkan batas antara game untuk hiburan dengan game untuk menghasilkan uang. Transaksi online game melalui toko swalayan merupakan celah keterbukaan akses bagi anak untuk dapat bertransaksi. Media massa memberitakan keresahan orang tua atas perilaku konsumtif anak terhadap transaksi game. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi transaksi online game di Indonesia saat ini dan merumuskan formulasi pembatasan usia dalam bertransaksi pada toko swalayan sebagai upaya perlindungan anak. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan hasil gagasan konseptual berupa formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal pembatasan usia dalam bertransaksi online game di toko swalayan, serta sanksi administratif bagi toko swalayan yang melakukan pelanggaran. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) Perlu dilakukannya suatu upaya formulasi tentang pembatasan usia dalam transaksi online game virtual property pada toko swalayan dengan objek pengenaan dari ketentuan pembatasan tersebut disasarkan terhadap toko swalayan sebagai perantara (intermediary) transaksi online game virtual property dan konsumen dengan usia tertentu; b) Perlu dilakukan pencermatan hukum (legal scrutinizing) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara komprehensif, tajam, dan mendalam dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT ]]>
<![CDATA[Rizky Julranda]]>;
<![CDATA[Michael Geremia Siagian]]>;
<![CDATA[Michael Ariel Perdana Zalukhu]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.171-183
<![CDATA[Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya optimalisasi mekanisme pengakuan masyarakat adat yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat hukum adat, perlindungan dan pemenuhan hak adat, serta peninjauan eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dengan menggunakan teori hukum progresif yang bersifat kualitatif serta berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang ada saat ini berkenaan mekanisme pengakuan belumlah optimal dan sarat dengan prosedur yang memberatkan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak adat belum menjamin dan menjawab kebutuhan dan perlu adanya pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat, serta perlu adanya lembaga peradilan adat dalam penyelesaian sengketa adat.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM PROGESIF DALAM PERKEMBANGAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEADILAN BERIMBANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nur Afifah]]>;
<![CDATA[Iqbal Kamalludin]]>;
<![CDATA[Yusril Bariki]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.114-126
<![CDATA[Berangkat dari problematis yuridis yaitu justice Collaborator belum memiliki dasar hukum yang khusus (lex specialis), yang memunculkan problematis sosiologi yaitu ancaman terhadap keberadaannya juga rentan terhadap intimidasi, maka penerapan Justice Collaborator di Indonesia perlu, sebagaimana Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945. Melihat realita demikian, munculnya pembahasan ini bertujuan guna mengetahui politik hukum dari Justice Collaborator itu sendiri sebagai upaya penegakan keadilan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi data-data yang diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipresentasikan dengan deskriptif-analis. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator berkaitan dengan salah satu tujuan hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu.]]>
<![CDATA[BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK-HAK KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Nurma Khusna Khanifa]]>;
<![CDATA[Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.127-136
<![CDATA[Berbagai masalah perlindungan konsumen di Indonesia terbilang rendah. Hal ini kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlebih masalah konsumen tidak mendasari amanat UUD 45. Sehingga dibutuhkan goodwill melalui pendidikan konsumen mewujudkan sadar konstitusi. Tujuan penelitian ini ialah mengkawal ekonomi Indonesia berdasar UUD45 Pasal 3 dan Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normative dengan analisis deskriptif melalui sumber sekunder. Hasil penelitiannya ialah ekonomi Indonesia diatur dalam Pancasila dan UUD45. Dengan demikian diperlukan sadar berkonstitusi melalui pendidikan konsumen. Pendidikan ini membantu menguatkan posisi konsumen dalam memahami hak-hak konsumen pada Pasal 4 UU PK. Pasal 4 sendiri bagian dari hak konstitusi dan wujud negara sejahtera yang ada dalam UUD45 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33.]]>
<![CDATA[REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: STUDI KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Farida Azzahra]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Crepido November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.2.54-69
<![CDATA[Perselisihan internal partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun, putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir hanya berlaku bagi perselisihan partai politik yang menyangkut kepengurusan partai, sementara mengenai sengketa partai politik lainnya, dapat diajukan diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik. Ketentuan tersebut menunjukan masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Pada praktiknya, penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai hanya menjadi syarat administratif belaka. Hal ini kemudian membuat proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, bahkan hal ini akan menimbulkan problematika ketidakpastian hukum terhadap anggota partai yang juga menjabat sebagai anggota legislatif. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kedudukan mahkamah partai pada sistem kekuasaan kehakiman Indonesia serta menguraikan kebutuhan rekonstruksi badan penyelesaian partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu untuk merekonstruksi kedudukan mahkamah partai menjadi suatu badan peradilan independen yang berada di bawah peradilan umum guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik dan juga memberi kepastian hukum.]]>
