Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum
Jurnal CREPIDO adalah jurnal ilmiah yang fokus pada pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran hukum, baik dalam aras Filsafat maupun Ilmu Hukum. Dengan kekhasan ini maka ruang lingkup penulisan dalam Jurnal CREPIDO adalah setiap pembahasan dalam ilmu hukum dan filsafat hukum pada berbagai bidang-bidang ilmu hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, dan bidang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, setiap tulisan tentang Hukum dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal ini, asalkan ditelaah secara mendalam dalam kajian ilmu ataupun filsafatnya
Articles
63 Documents
<![CDATA[DUALISME PENGUJIAN PERATURAN DAERAH: LEGITIMASI KONSTITUSIONAL DAN MENGAKHIRI AMBIVALENSI PENYELESAIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Alwadud Lule]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.3.2.110-119
<![CDATA[Eksistensi peraturan daerah sebagai produk legislatif daerah, secara legalitas diakui dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang. Desain pengaturan pengujian peraturan daerah pasca reformasi menempatkan dua lembaga sekaligus dalam menilai/menguji legalitas peraturan daerah, yaitu Mahkamah Agung melalui mekanisme judicial review dan Pemerintah (Presiden, Mendagri, dan Gubernur) melalui mekanisme executive review. Kedua lembaga tersebut memiliki legitimasi konstitusional sehingga menyisahkan kompleksitas persolan dalam proses implementasinya. Adanya dualisme control norma hukum daerah akan menimbulkan dilema hukum yang dalam praktiknya berimbas pada ambivalensi hukum. Namun problem dualisme pengujian Perda diselesaikan melalui jalur konstitusional dengan melakukan judicial review terhadap UU Pemerintahan Daerah khusus yang mengatur perihal pembatalan Perda.]]>
<![CDATA[STRENGTHENING THE ROLE OF CORPORATE CARRIER IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE STUDENTS AT THE CHILDREN'S SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION ]]>
<![CDATA[Iqbal Kamalludin]]>;
<![CDATA[Apriliani Kusumawati]]>;
<![CDATA[Ratna Kumala Sari]]>;
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>;
<![CDATA[Bunga Desyana Pratami]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.3.2.61-75
<![CDATA[The rehabilitation approach has not become a priority for coaching so that it is difficult to change Andikpas' behavior for the better. This paper aims to describe the idea of strengthening the role of Correctional Caregivers in fostering Correctional Students at the Special Child Guidance Institution. The research method of this paper uses normative juridical with a qualitative approach. Harmonizing regulations in the correctional system is needed through legal rules in the form of special guidelines. In addition to increasing knowledge and understanding related to child protection, it is also necessary to strengthen the capacity of counseling techniques. Considering that counseling is one method that can help Andikpas to express various feelings, including the negative thoughts he feels.]]>
<![CDATA[SINTESA PEMIKIRAN ULRICH BECK TENTANG RISIKO YANG ADA DI DUNIA DAN SAMANTHA BESSON TENTANG PERTENTANGAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Nur Hadiyati]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.3.2.76-85
<![CDATA[Eksistensi hukum merupakan refleksi dari kondisi suatu masyarakat atau komunitas yang kemudian bersepakat untuk membentuk suatu hukum sebagaimana adegium ibi societa ubi ius melekat pada pemahaman kita. Namun sejatinya kesepakatan yang melatarbelakangi pembentukan hukum merupakan kesepakatan minimum yang berlandaskan pada pemikiran-pemikaran menanggulangi risiko akan masa depan, hal ini kemudian menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai kesepakatan minimum adalah sebagai suatu pemikiran yang diulas oleh Samantha Besson dan pemikiran terkait risiko diulas oleh Ulrich Beck. Guna memahami hakikat pembentukan hukum itu sendiri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA “TANPA PERSETUJUAN KORBAN” DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ]]>
<![CDATA[Bakhrul Amal]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.3.2.86-95
<![CDATA[Permasalahan mengenai kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi semakin mengkhawatirkan. Oleh sebab itu Kemendikbud menerbitkan peraturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kerekerasan Seksual. Aturan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat. Permasalahan yang muncul adalah apa sebenarnya arti dari frasa tanpa persetujuan korban itu sendiri?. Sebab masuk ke dalam kualifikasi kejahatan maka pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” ini termasuk ke dalam jenis pasal apa?. Permasalahan ini penting untuk dijawab untuk mengakhiri pro kontra yang mulai kontraproduktif di masyarakat mengingat korban kekerasan seksual justru semakin meningkat. Penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penulis menilai bahwa dimasukannya frasa “tanpa persetujuan korban” adalah untuk menjaga privasi dan hak individu korban. Pasal-pasal yang memuat frasa “tanpa persetujuan korban” bukanlah pasal legalisasi zina melainkan pasal dengan kualifikasi delik aduan.]]>
<![CDATA[NONET AND SELZNICK’S RESPONSIVE LAW CONCEPT IN A HISTORICAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Agam Ibnu Asa]]>;
<![CDATA[Misnal Munir]]>;
<![CDATA[Rr. Siti Murti Ningsih]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.3.2.96-109
<![CDATA[The responsive laws of Nonet and Selznick's thinking became one of the results of conceptual ideas about the laws that are elaborated periodically. The development of responsive law may be less comprehensive when it has not been found the historical fundamental aspects on which it is focused. It is thus important to study the concept of Nonet and Selznick's responsive legal philosophically. The method in this research is the philosophical method. The results of this study include: first, the development of law in Nonet and Selznick's view is divided into three periods of repressive law, autonomous law, and responsive law. Second, Nonet and Selznick's responsive law when reviewed in historical perspective gained an understanding that responsive law exists from a constantly creative legal subject by looking at legal issues and realities in an increasingly complex society, and responsive law is a law that has always served as part of cultural dynamics.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Amnawaty, Amnawaty]]>;
<![CDATA[Baringbing, Mevitama Shindi]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.12-22
<![CDATA[Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah aktivitas bisnis yang sanggup menyerap lapangan kerja, menambah pendapatan ekonomi pada rakyat & mendorong pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Tujuannya supaya terjaminnya kepastian global berusaha dan adanya kepastian aturan. Keadaan UMKM ketika pandemi Covid-19 bila dicermati menurut regulasi mencakup izin industri, izin edar, izin terdaftar, legalitas badan bisnis dan dukungan transaksi dan e-commerce kurang memadai. Permasalahan pada pada penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap UMKM Kota Bandar Lampung dalam masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris. Di tengah pandemi Covid-19, untuk memperkuat pelindungan terhadap UMKM, DPR dan pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ginting, Valencia Adelina Br]]>;
<![CDATA[Khairunnisa, Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.23-29
<![CDATA[Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG BERJUALAN DI TROTOAR JALAN DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Thesia, Elias Hence]]>;
<![CDATA[V, Novana]]>;
<![CDATA[Kareth, J.]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.30-45
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tentang pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Permasalahan tersebut terlihat sepele namun dalam tataran praktik ketika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan permasalahan lainnya seperti tidak tersedianya lintasan pejalan kaki, kemacetan, dan bisa mengakibatkan ketidakteraturan di kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar jalan di kota Jayapura berdasarkan pada peraturan pemerintah kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf I bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP kota Jayapura.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM MINORITAS DALAM PENERAPAN NILAI KEADILAN MENURUT KAJIAN FILSAFAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Andriati, Syarifah Lisa]]>;
<![CDATA[Gurning, Sarah Juni Techy]]>;
<![CDATA[Yohanna, Debry]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.46-53
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru tentang diskriminasi antara kelompok minoritas atau komunitas-komunitas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan berdasarkan dari filsafat hukum dalam menerapkan keadilan. Penulis dalam makalah ini fokus untuk menganalisa diskriminasi antara kelompok atau komunitas minoritas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini adalah metode normatif yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, seperti teori-teori hukum, jurnal, buku-buku, laporan, dan peraturan-peraturan. Dalam filsafat, keadilan adalah sebuah hal yang sangat mendasar dalam menjaga masyarakat politik yang stabil. Berkenaan dengan masalah minoritas, hal ini berhubungan dengan pembentukan keadilan, karena hal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuan hukum.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI REGULASI TELEKONSULTASI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA ]]>
<![CDATA[Budiyanti, Rani Tiyas]]>;
<![CDATA[Suryoputro, Antono]]>;
<![CDATA[Murni, Murni]]>;
<![CDATA[Herlambang, Penggalih Mahardika]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido July 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.1-11
<![CDATA[Telekonsultasi telah berkembang di Indonesia terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease -19 (COVID-19). Teknologi ini merupakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang merupakan bagian dari telemedisin. Indonesia telah mengatur pelaksanaan telemedisin melalui Permenkes Nomor 20 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Telemedisin. Meskipun demikian, regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup telekonsultasi yang saat ini banyak bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi mengenai telekonsultasi yang ada di Indonesia dengan negara lain yaitu Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, maupun prosiding mengenai regulasi terkait konsultasi. Berdasarkan penelitian, telekonsultasi yang dilakukan di Indonesia hanya diperbolehkan jika terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, regulasi mengenai monitoring, pertanggung jawaban dan keamanan data masih belum detail dan spesifik. Sanksi bagi startup yang menyelenggarakan layanan konsultasi kesehatan mandiri pun belum jelas dan tegas. Singapura memiliki regulasi telekonsultasi yang tercantum dalam regulatory sandbox sehingga dapat menjembatani layanan konsultasi kesehatan online yang diselenggarakan oleh startup yang ada dengan syarat tertentu. Regulasi mengenai telekonsultasi di Indonesia perlu disusun lebih detail, spesifik, dan jelas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi kesehatan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.]]>
