Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum
Jurnal CREPIDO adalah jurnal ilmiah yang fokus pada pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran hukum, baik dalam aras Filsafat maupun Ilmu Hukum. Dengan kekhasan ini maka ruang lingkup penulisan dalam Jurnal CREPIDO adalah setiap pembahasan dalam ilmu hukum dan filsafat hukum pada berbagai bidang-bidang ilmu hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, dan bidang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, setiap tulisan tentang Hukum dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal ini, asalkan ditelaah secara mendalam dalam kajian ilmu ataupun filsafatnya
Articles
63 Documents
<![CDATA[Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights ]]>
<![CDATA[Sabela, Louise Shania]]>;
<![CDATA[Haganta, Karunia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 6, No 1 (2024): Jurnal Crepido July 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.6.1.1-15
<![CDATA[Dalam artikel ini, penulis berusaha mengungkapkan persoalan pada hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan. Penulis akan menggunakan pendekatan hak asasi hewan (animal rights). Namun, penulis berusaha melampaui pendekatan hak asasi hewan yang hanya fokus pada perlindungan pada pengaturan pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap hewan, tetapi menjelaskannya dalam kerangka pikir kesetaraan manusia dan hewan. Dalam hukum Indonesia, antroposentrisme masih mendominasi pandangan mengenai hewan, alam, dan lingkungan pada umumnya. Penulis setelah membongkar asumsi antroposentrisme dan implikasinya terhadap pelaksanaan hukum mengajukan kemungkinan hukum yang mengatur hak asasi hewan yang lebih progresif dalam perspektif one rights. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dan tinjauan pustaka.]]>
<![CDATA[Problematika Normatif dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce pada Tiktok Shop ]]>
<![CDATA[Rena, Rena]]>;
<![CDATA[Humairoh, Iftitah Dian]]>;
<![CDATA[Rosmiawati, Mia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.184-195
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, mendorong kemajuan yang signifikan bagi bidang perekonomian karena pelaku usaha terutama UMKM mulai berpartisipasi dalam lingkup e-commerce. Terdapat satu aplikasi jejaring sosial yang bernama TikTok dengan mengusung program TikTok Shop bagi penggunanya untuk menghasilkan uang. Namun saat ini terdapat larangan penggunaan TikTok Shop di Indonesia pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang dinilai tidak memperhatikan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang mana menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha serta afiliasi yang tergabung pada TikTok Shop. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yakni penelitian yang didasari bahan kepustakaan sekunder dengan bahan hukum primer. Dengan hasil penelitian bahwa pemerintah diharapkan mengemas kembali peraturan Menteri perdagangan secara matang sesuai dengan hasil dari tujuan pembuatan peraturan dan dampak yang dirasakan atas pemberlakuannya.]]>
<![CDATA[Indonesia Court Performance in Fulfillment the Substantive Justice to the Victims of Human Trafficking Crimes ]]>
<![CDATA[Dewantoro, Dewantoro]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.196-206
<![CDATA[Indonesia is in a state of emergency for the crime of trafficking in persons. The need for employment has caused many Indonesian workers to become victims of human trafficking. The crime of trafficking in persons is a violation of human rights to human freedom to work according to one's own will and not be forced and tortured in doing work. The district court as the executor of judicial power in the field of general crimes plays a role in enforcing the law and providing justice, one of which is by imposing restitution decisions for victims of human crimes. The technical rules for implementing restitution are important so that substantive justice for victims of trafficking in persons can be recovered materially.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pasien dalam Layanan Kesehatan Tradisional Empiris di Indonesia ]]>
<![CDATA[Budiyanti, Rani Tiyas]]>;
<![CDATA[Herlambang, Penggalih Mahardika]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.174-183
<![CDATA[Layanan kesehatan tradisional empiris baik keterampilan maupun ramuan mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Regulasi mengenai layanan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris. Dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, di antaranya adalah terdapat penyehat tradisional yang tidak memiliki izin praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perlindungan hukum pasien dalam layanan kesehatan tradisional empiris di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menyebutkan bahwa sarana perlindungan hukum pasien terkait penyelenggaraan layanan kesehatan tradisional di Indonesia baik secara preventif maupun represif tidak terimplementasikan dengan baik. Terdapat penyehat tradisional yang tidak berizin, mengiklankan praktik pelayanannya dan menjanjikan hasil pengobatan. Selain itu, terdapat kekosongan regulasi terkait sanksi pelanggaran perizinan maupun penyelenggaraan, serta publikasi layanan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada penyehat tradisional terkait kewajiban perizinan dan standarisasi keamanan layanan kesehatan tradisional empiris. Selain itu, diperlukan pengembangan regulasi terkait sanksi pelanggaran perizinan dan penyelenggaraan layanan, edukasi kepada masyarakat terkait pemilahan layanan kesehatan tradisional empiris yang aman, serta pembinaan dan pengawasan praktik layanan kesehatan tradisional empiris secara berkala.]]>
<![CDATA[Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ]]>
<![CDATA[Munir, Sirajul]]>;
<![CDATA[Aulia, Rahma]]>;
<![CDATA[Ngazizah, Inna Fauziatal]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.207-216
<![CDATA[Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020 berimplikasi pada jabatan hakim konstitusi yang jabatannya tidak berdasarkan periodisasi. Hal ini direspon oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengganti hakim Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Alasannya, hakim tersebut tidak sejalan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang berkali-kali membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Situasi ini menunjukkan bahwa ada konflik kepentingan (conflict of interest) karena menganggap hakim Mahkamah Konstitusi merupakan reprensentasi lembaga pengusul yang berpotensi mengganggu independensi dan mengingkari prinsip check and balances. Penulis menggunakan pendekatan hukum, kasus dan konseptual untuk menjawab permasalah yang sedang diteliti. Penggantian hakim Mahkamah Kontsitusi dengan dasar sering membatalkan ketentuan undang-undang yang merupakan hasil legislasi Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Hal ini merupakan bentuk penyipangan terhadap tujuan awal berdirinya Mahkamakah Kontsitusi yakni penguatan sistem check and balances dengan prinsip supremasi Konstitusi. Pengisian jabatan hakim Mahkamah Konstitusi yang melibatkan tiga cabang kekuasaan tidak dimaksudkan sebagai representasi kepentingan dari ketiga cabang kekuasaan tersebut tetapi untuk menjamin imparsialitas dalam hubungan antar lembaga negara.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang ]]>
<![CDATA[Anjarwati, Neneng]]>;
<![CDATA[Lesmana, Sri Jaya]]>;
<![CDATA[Lestari, Tiara Ayu]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.161-173
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk tindakan dalam penciptaan situasi yang memungkinkan bagi anak untuk dapat memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawab bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak secara wajar. Secara hakikat, masing-masing anak memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji melalui penelitian lapangan. Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai lembaga teknis pelaksana perlindungan hukum belum melakukan penanganan anak jalanan sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan belum mampu menyelesaikan hambatan dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Tangerang.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Noho, Muhammad Dzikirullah H.]]>;
<![CDATA[Lumbanraja, Anggita Doramia]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.146-160
<![CDATA[Penyelesaian PPP/KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres 38/2015 tentang KPBU dirasa belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dengan hilang dan berpindahnya aset pemerintah kepada pihak-pihak akibat adanya perjanjian. Kehadiran suatu lembaga independen dalam menyelesaikan urusan PPP/KPBU ini sangat diperlukan untuk meminimalkan persoalan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sudah saatnya untuk membuat suatu lembaga independen khusus PPP/KPBU untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Berbagai negara seperti halnya Korea Selatan menempatkan PPP sebagai satu hal yang serius sehingga melahirkan Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berbagai macam infrastruktur pun harus membentuk lembaga tersendiri untuk meminimalkan adanya konflik di bidang infrastruktur yang akan datang.]]>
<![CDATA[Diskursus Pemolisian Berbasis HAM Sebagai Alternative Access To Justice Dalam Hukum Yang Bias Gender ]]>
<![CDATA[Yustika, Anindya]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.133-145
<![CDATA[Konstitusi Indonesia meletakkan perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan Negara, tak terkecuali keadilan gender. Namun data dari Komnas Perempuan menyatakan antara 2012-2021 terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual yang disinyalir karena masih banyak polisi yang memberi stigma terhadap korban sehingga proses peradilan menjadi bias. Padahal melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 polisi diharapkan menjadi penegak HAM dalam menjamin rasa aman di masyarakat. Artikel ini menggagas upaya pengaksesan menuju keadilan pada kasus ketidakadilan gender melalui diskresi oleh polisi untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui diskresi dapat dilakukan secara efektif dengan pemahaman prinsip HAM dan kesetaraan gender sehingga hasilnya dapat berpihak pada korban.]]>
<![CDATA[Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia ]]>
<![CDATA[Hikmah, Faidatul]]>;
<![CDATA[Agustian, Rio Armanda]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.2.217-228
<![CDATA[Abstract This research elaborates on the convergence between retribution and rehabilitation in Law No. 1 of 2023 concerning the New Indonesian Penal Code, which transforms the paradigm of criminal law in a holistic and integrative manner. The method used is juridical-philosophical, employing legislative and conceptual approaches to identify the transition process of the punishment concept in Indonesian criminal law. The research results indicate that the concept of retribution has evolved from the tradition of Continental European law to the post-colonial era in Indonesia. The retributive values of the Old Penal Code are no longer relevant to the cultural context of the Indonesian nation. The update of the Penal Code introduces rehabilitative values in a convergence, merging with the pre-existing retributive values to create an eclectic and ideal legal formulation. This aligns with the idea of balancing the values of Pancasila, which seeks proportional implementation between retributive and rehabilitative concepts in achieving substantive justice in Indonesia. Keywords: Retributive; Rehabilitative; Contemporary CriminalAbstrak Penelitian ini mengelaborasi konvergensi antara retribusi dan rehabilitasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru Indonesia yang mentransformasikan paradigma hukum pidana secara holistik dan integratif. Metode yang digunakan adalah yuridis filosofis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menemukan proses transisi konsep pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsep retribusi telah berkembang dari tradisi hukum Eropa Kontinental hingga pasca kolonialisme di Indonesia. Nilai-nilai retributif dari KUHP Lama tidak lagi relevasi dengan konteks kultural bangsa Indonesia. Pembaruan KUHP mengintroduksi nilai-nilai rehabilitatif dalam sebuah konvergen, penggabungan dengan nilai-nilai retributif yang sudah ada sebelumnya untuk menghasilkan formulasi hukum yang eklektis dan ideal. Hal ini selaras dengan ide keseimbangan nilai Pancasila yang menghendaki implementasi proporsional antara konsep retributif dengan rehabilitatif dalam menciptakan keadilan yang substansial di Indonesia. Kata kunci: Retributif; Rehabilitatif; Pidana Kontemporer ]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM TANAH NASIONAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ]]>
<![CDATA[Amal, Bakhrul]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 6, No 2 (2024): Jurnal Crepido November 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.6.2.1-16
<![CDATA[Pemegang sertipikat hak dengan mekanisme asas publikasi negatif berunsur positif yang diterapkan oleh PP 24 Tahun 1997 masih harus memberikan kesempatan pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu untuk menuntut hingga jangka waktu 5 tahun. Selain jangka waktu yang ditentukan tersebut, pemegang setifikat hak milik atas tanah pun masih memiliki kemungkinan sertipikatnya dibatalkan apabila ada keberatan dan pembatalan. Oleh sebab itu muncul ketidakpastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Pemahaman hak milik di masyarakat berbeda. Tata cara perolehan hak milik bisa dilakukan dengan berbagai cara dari mulai pendaftaran secara sistemik dan sporadik. Perlindungan pemegang sertipikat hak milik harus dilakukan agar terjadi kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik. ]]>
