Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum
Jurnal CREPIDO adalah jurnal ilmiah yang fokus pada pembahasan mengenai dasar-dasar pemikiran hukum, baik dalam aras Filsafat maupun Ilmu Hukum. Dengan kekhasan ini maka ruang lingkup penulisan dalam Jurnal CREPIDO adalah setiap pembahasan dalam ilmu hukum dan filsafat hukum pada berbagai bidang-bidang ilmu hukum, baik Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum dan Masyarakat, dan bidang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, setiap tulisan tentang Hukum dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal ini, asalkan ditelaah secara mendalam dalam kajian ilmu ataupun filsafatnya
Articles
63 Documents
<![CDATA[PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Salam, Safrin]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.1-14
<![CDATA[Sengketa tanah ulayat masih menjadi masalah hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dan untuk menemukan model penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea belum merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Lapandewa Kaindea bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat belum merujuk pada hukum pendaftaran tanah sedangkan surat keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.]]>
<![CDATA[LEGAL COMPLIANCE PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK FARMASI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Destyarini, Normalita]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.42-53
<![CDATA[Akses layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang memerlukan solusi nyata sehingga dalam hal ini pemerintah merumuskan berbagai kebijakan guna terlaksananya akses kesehatan yang merata bagi penduduk. Solusi atas kemudahan akses layanan kesehatan dengan hadirnya telemedicine yang di dalamnya terdapat layanan penyelenggara sistem elektronik farmasi. Pedoman pelaksanaan legal compliance keberadaan penyedia layanan elektronik farmasi yang telah terdaftar di Indonesia dan penerapan tanggung jawab hukum penyedia layanan elektronik farmasi. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Keberadaan penyelenggara layanan elektronik farmasi telah melaksanakan legal compliance hingga memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penyedia layanan tertuang dalam syarat ketentuan pada laman situs.]]>
<![CDATA[PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN ]]>
<![CDATA[Fauzi, Ahmad Fadli]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.93-103
<![CDATA[Peran World Trade Organization dalam mengatur jalannya transaksi perdagangan internasional sangat penting, tidak terkecuali perdagangan yang melibatkan isu lingkungan. Mengingat, dewasa ini liberalisasi perdagangan kerap menjadi alasan pembenar untuk melewati batas perlindungan lingkungan. Artikel ini berfokus pada kajian terkait upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan secara yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder atau literature review. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan merupakan dua substansi yang berjalan beriringan. Dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional di bidang lingkungan, peran WTO melalui kebijakannya telah mengatur agar perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan (sustainable development) dan pembatasan perdagangan di bidang lingkungan tidak memutus mata rantai transaksi internasional. Salah satu upaya dalam perlindungan lingkungan ialah dengan penerapan eco-label untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan trofis seperti negara Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBARUAN PERATURAN EKSTRADISI DAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Apriyani, Maria Novita]]>;
<![CDATA[Suharto, Miko Aditiya]]>;
<![CDATA[Waluyo, Waluyo]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.27-41
<![CDATA[Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya solusi permasalahan Ekstradisi dan MLA yang dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bianti, Githa]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.64-78
<![CDATA[Penulisan ini memfokuskan pada proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional melalui permohonan eksekuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kerap menemui kesulitan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah berlaku lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi iklim bisnis di Indonesia yang berkembang secara dinamis, yang tentu berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia dan menjadikan para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya. Atas hal tersebut, dalam dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai ‘unfriendly arbitration state’. Penerapan asas iktikad baik dalam proses eksekusi putusan dirasa belum cukup dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah dimenangkan pada institusi arbitrase internasional. Amendemen peraturan tentang arbitrase di Indonesia juga perlu diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini.]]>
<![CDATA[YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO INCREASE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Prayitno, Immanuella Christin]]>;
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>;
<![CDATA[Wibawa, Kadek Cahya Susila]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.79-92
<![CDATA[The Covid-19 pandemic has also impacted the Yogyakarta Special Region (DIY) sector. In 2020, the DIY city government anticipated a reduction of original DIY local government revenue from the previous target of 50%. The purpose of this research is to know the urgency of the policy of the provincial government of DIY in terms of the PAD after the pandemic of Covid-19 and to analyse the policy of the local government of DIY in terms of PAD expansion after the Covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research for the study. The researcher used three methods of problem-based approach the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach, which have the descriptive and prescriptive methods of specification research. In conclusion, the DIY provincial government policy's urgency in increasing the PAD after the Covid-19 pandemic is that the PAD experienced a contraction of 6,87% in 2021.]]>
<![CDATA[PANDEMI COVID-19: PERAN PEMERINTAH DAN FALSAFAH HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA ]]>
<![CDATA[Widiastiani, Nindry Sulistya]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.15-26
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanganan situasi hubungan industrial dalam masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, isi surat edaran menteri tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan opsi perundingan yang sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Akan tetapi opsi ini tidak implementatif karena posisi tawar pekerja subordinat. Kedua, isi surat edaran tersebut juga hanya menegaskan kembali apa yang menjadi hak pekerja dan apa yang menjadi kewajiban pengusaha, namun tidak memberikan solusi konkret yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Peran pemerintah sebagai “bapak” yang baik dan bijaksana sebagaimana diamanatkan oleh konsepsi Hubungan Industrial Pancasila belum terlaksana dengan baik selama masa pandemi covid-19 ini.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PENGECUALIAN PENAWARAN TENDER WAJIB PT BANK AGRIS TBK ]]>
<![CDATA[Kaplan, Herbert]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.116-132
<![CDATA[Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambil alih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan bagaimana langkah yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar dapat menjual sahamnya dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan akan dibahas lebih lanjut dalam Penulisan ini. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dan langkah yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas pengecualian penawaran tender wajib. Dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari kewajiban penawaran tender wajib. Pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dapat menjual saham yang mereka miliki melalui pasar sekunder di PT Bursa Efek Indonesia atau melalui mekanisme pembelian kembali saham.]]>
<![CDATA[AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY: JURIDICAL ANALYSIS OF GUARANTEE AGREEMENT IN THE AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY ]]>
<![CDATA[Kuning, Fazahra Rimbani]]>;
<![CDATA[Prabandari, Adya Paramita]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.54-63
<![CDATA[All humans require various supports to progress in life, particularly in Indonesia. People's mobility is required at a rapid pace due to the shape of Indonesia as an archipelago. The aviation industry is one of the supporting factors. Indonesians require the use of both domestic and international aircraft. As a result, massive procurement of aircraft fleets takes place. The airline requires financing to support the aviation sector as a capital-intensive and high-technology industry in its procurement. Every business activity must require collateral to prevent the parties from defaulting. As a result, the contents of this journal will explain the entire discussion of financing and collateral in accordance with applicable laws.]]>
<![CDATA[APPLICATION OF PRINCIPLE FULL DISCLOSURE AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR DUE TO MARKET MANIPULATION OF SHAREPRICES BY ISSUERS IN CAPITAL MARKET ]]>
<![CDATA[Pohan, Ghiffary Akmal Alija]]>;
<![CDATA[Priyono, FX. Joko]]>;
<![CDATA[Priyono, Ery Agus]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Crepido July 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.5.1.104-115
<![CDATA[Capital market plays an essential role in economic activity, particularly in the allocation of public money which is can’t be separated from the role of investor and issuer as well as the implementation of capital market, stipulated in the Capital Market Law No. 8 Year 1995. The transaction mechanism between the investor and the issuer themselves known as the Initial Public Offering (IPO) which furtherly understood as the process of selling securities from the issuers to investors. Hence, in the running of capital market itself there were found such a violation in the principle of full disclosure, also, the market manipulation that obviously undertook in the IPO that would obviously causes several losses for the investor rights. The research method was carried out using a judicial normative legal approach, in which, solely through the examination of library materials or secondary data. All the legal materials obtained would be analyzed using a logical/systematical interpretation referring to the relatable laws and regulations, also supported from the judge decision that strengthened the legal issue which further explaining the research’s result and discussion. It is clear that the Issuer responsibility would be served under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) that would undertook either the preventive or the repressive action toward every crimes formed by the issuer. So does in the market manipulation cases, there would be imposing sanctions contained in the Capital Market Law in the form of criminal and administrative sanctions which were given intentionally of having a deterrent effect and providing legal certainty upon the Capital Market Law.]]>
