cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 15   16   17   18   19 
ASPEK HUKUM TERHADAP GANTI RUGI PENCEMARAN MIGAS LINTAS BATAS YANG DISEBABKAN OLEH OFFSHORE ACTIVIES Arfi Fazrian; Nurdin Nurdin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polluter Pay’s Principle, which ones of principle of compensation in international environmental law, exploitation oil and gas activities on offshore areas would be damage not only the jurisdiction of the sea areas belong to coastal states but also spread to jurisdiction of other coastal states. So that, the states which exposed damage are involving compensation to remedy the environment of the sea that tainted. The wrote Thesis has aimed to know and to explain concerning regulations and mechanism toward compensation of transboundary oil and gas pollution caused by offshore activity based on International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation 1990. Convention on Civil Compensation for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources 1977. Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context 2001 and regulations in Indonesia. In order to obtain data in this wrote Thesis has been doing library research. That is to learn and to analyze the Conventions, the Regulations, text books, news paper, journal and any literate have related to this Thesis. The resulted of this Thesis explaining the regulations toward compensation of transboundary oil and gas pollution caused by offshore activities have not been be regulated definitely, because the regulations have not yet entry into force. But, The parties that wanted compensation are operator from offshore installation, whereas the claim could be propose when the activity to repair of marine environment tried to be done and together with party of origin to do study about Environmental Impact Assessment. Mechanism for giving compensation could be done with two ways, through insurance of environment and special body in this case is OPOL Association Limited. Based on the explanation, recommended to any states are studying exhaustive and doing the convention related transboundary oil and gas pollution caused by offshore Activities. Furthermore, recommended to Indonesian government is doing regional cooperation with ASEAN Countries, Asia Pacific and Australia and also ratify Espoo Convention.
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2013 – 2033 Jefry Surya Salim; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor kepentingan kepala daerah dan faktor kepentingan ekonomi daerah yang menyebabkan kawasan ekosistem Leuser tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun RTRW Aceh serta menjelaskan akibat hukum dari tidak ditetapkan KEL sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun RTRW Aceh. Data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian; (1) Faktor – faktor yang menyebabkan tidak ditetapkannya KEL sebagai kawasan strategis nasional adanya unsur – unsur kepentingan kepala daerah dan kepentingan ekonomi daerah kabupaten yang ingin melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser secara mandiri; dan (2) Akibat hukumnya adalah maraknya terjadi alih fungsi lahan dalam kawasan ekosistem Leuser dan ditemukan adanya mal administrasi dalam penyusunan Qanun RTRW Aceh sehingga terjadinya ketidaksesuaianya aturan tersebut dengan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Penataan Ruang, apabila adanya RTRW Daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas – asas maka RTRW Daerah tersebut dapat dibatalkan, asas keterpaduan, asas perlindungan kepentingan umum, asas keberlanjutan. Diharapkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah agar lebih teliti dan cermat dalam membuat perencanaan penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi, karena tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri adalah pembangunan yang dilakukan secara sektoral, berjenjang dan komplementer sehingga nantinya dapat menghasilkan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.Kata Kunci: Kawasan Strategis Nasional, KEL, RTRW Nasional, RTRW Aceh
Penertiban Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Disiplin Dalam Jam Kerja Fionna Marizka; Mahdi Syahbandir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja serta tidak berada pada tempat umum bukan karena dinas. Selanjutnya Pasal 5 menegaskan PNS yang tidak mentaati ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Namun dalam kenyataannya penerapan hukuman disiplin terhadap PNS yang melanggar disiplin dalam jam kerja masih belum sesuai penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dalam jam kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dalam jam kerja dan menjelaskan upaya yang akan dilakukan terhadap pembinaan pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dalam jam kerja di lingkungan Dinas Pengairan Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden maupun informan dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian lapangan didapatkan hasil bahwa penerapan sanksi terhadap PNS pada Dinas Pengairan Aceh yang melanggar disiplin dalam jam kerja belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 800/22476, 15 Agustus 2012 tentang Pembinaan Disiplin dan Kerja PNS dilingkungan Pemerintah Aceh. Penyebab terjadinya pelanggaran disiplin dalam jam kerja tersebut dikarenakan lebih mengutamakan kepentingan pribadi pada saat jam kerja dan tidak dapat pengawasan langsung dari Kepala Dinas maupun kepala bidang tertentu. Upaya pembinaan yang akan dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dalam jam kerja adalah Pemberian sosialisasi secara berkala mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, atasan atau pejabat yang berwenang  memberikan sanksi secara tegas, dan setiap kepala sub Bidang dan sub Bagian harus memiliki rasa tanggung jawab dalam mengawasi dan melakukan pembinaan di lingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan setiap pegawainya. Disarankan kepada pejabat yang berwenang adalah  meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta pemberian sanksi disiplin guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran terhadap disiplin dalam jam kerja. Diharapkan para pegawai negeri sipil lebih memahami peraturan Disiplin PNS. Dan mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dengan menerapkan upaya terhadap pembinaan pegawai negeri sipil yang melanggar disiplin dalam jam kerja.
PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 Fadlun Riza; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa “Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun anggaran 2008”. Dalam pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kanwil BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa “Dalam rangka melaksanakan pelayanan pertanahan di Aceh, dibentuk Badan Pertanahan Aceh yang merupakan Perangkat Daerah Aceh. Namun dalam pelaksananannya belum ditetapkannya Peraturan gubernur yang  khusus mengatur tentang Badan Pertanahan Aceh. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pembentukan Badan Pertanahan Aceh yang sudah berjalan dan hambatan yang dihadapi dalam pembentukan Badan Pertanahan Aceh serta Solusi penyelasaian hambatan pembentukan Badan Pertanahan Aceh demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dari literatur buku, kamus, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, surat kabar serta artikel internet. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Badan Pertanahan Aceh sudah sampai tahap akhir pembentukan hanya menunggu peraturan gubernur yang mengatur tentang Badan Pertanahan Aceh untuk menjalankan tugasnya   terdapat beberapa hambatan dalam Pembentukan Badan Pertanahan Aceh yaitu dengan belum ditetapkannya perturan gubernur yang mengatur khusus tentang Badan Pertanahan Aceh dan terdapat beberapa solusi yang mengenai penyelesaian hambatan pembentukan Badan Pertanahan Aceh. Disarankan Pemerintahan Aceh agar mencari solusi untuk Pembentukan Badan Pertanahan Aceh dengan cara menuntaskan masalah-masalah dalam pembentukan peraturan Khusus dan diharapkan kedepannya Pembentukan Badan Pertanahan Aceh dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL TERPADU PAYA ILANG KABUPATEN ACEH TENGAH Muhammad Rizky Kamal; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah mengatur bahwa setiap pengguna jasa Terminal dikenakan retribusi. Retribusi tersebut dipungut dengan cara memberikan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui bahwa ada pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan Qanun. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Terpadu Paya Ilang Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui penyebab pemungutan tidak sesuai dengan Qanun, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam memaksimalkan pemungutan RetribusiTerminal. Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden, informan serta observasi lapangan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan Peraturan Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemungutan retribusi Terminal Terpadu Paya Ilang didasarkan pada Pasal 88 dan Pasal 140 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah. Dalam pemungutan Retribusi masih ditemukannya adanya petugas yang tidak menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan ada yang tidak mampu dipungut retribusinya, ada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terminal. Kurangnya kinerja petugas dalam memungut retribusi, kurangnya sarana pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan belum adanya peraturan pelaksana dari Qanun tentang teknis pemungutan retribusi menjadi faktor penyebab pemungutan retribusi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memaksimalkan pemungutan retribusi adalah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi, memberikan sanksi tegas kepada petugas, memperketat pelaksanaan retribusi serta meningkatkan sarana pendukung pemungutan. Disarankan kepada petugas pemungutan untuk menyerahkan SKRD saat memungut retribusi, memperketat pemungutan retribusi. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah untuk meningkatkan pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi, mempertegas sanksi, membangun sarana pendukung, mempertegas sanksi-sanksi atas setiap penyimpangan yang dilakukan oleh petugas, memberikan pemahaman tentang manfaat membayar retribusi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat.
Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh Azika Zena Amelia; Suhaimi suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 58 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian menyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta organisasi profesi kefarmasian membina dan mengawasi pelaksanaan dan pekerjaan kefarmasian. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, dan sumber internet, penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia terhadap perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek belum berjalan optimal, disebabkan terdapatnya beberapa hambatan bagi para pengawas dalam melakukan tugasnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi para instansi pengawas salah satunya adalah hambatan yang timbul dari pihak instansi itu sendiri, yaitu mengenai minimnya ketersediaan dana dan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga terbatas juga merupakan hambatan bagi IAI. Minimnya petugas pengawasan, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan. Disarankan kepada organisasi IAI untuk serius dan rutin dalam melakukan pengawasan terhadap apoteker, disarankan kepada apoteker sebagai pihak dari apotek untuk memberikan informasi,edukasi yang jelas kepada konsumen, disarankan kepada konsumen dalam melakukan pembelian obat agar lebih cerdas dalam mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, disarankan kepada pemerintah yaitu Dinas Kesehatan agar selalu rutin mengawasi apoteker dan memberikan peringatan tegas serta pencabutan izin praktek kepada apotek yang melakukan pelanggaran.
Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Tanpa Izin Di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Dian Suryana; Chadijah Rizki Lestari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan dan mengetahui alasan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh mengapa tidak memiliki izin, kendala yang terjadi pada saat dilakukannya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin dan upaya yang ditempuh oleh Polri Kota Banda Aceh untuk mengatasi penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi tanpa izin. Untuk memperoleh data penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jenis penelitian yang dipakai bersifat yuridis empiris yaitu melihat hukum sebagai kenyataan dan gejala sosial yang terjadi dimasyarakat. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pihak penyelenggara pesta perkawinan menyatakan bahwa  tidak mengetahui adanya Perkap Polri sehingga tidak mengurus izin resmi, sulitnya mengurus surat izin, dan terdapat persyaratan yang diminta oleh pihak yang terkait. Disarankan kepada Polsek Banda Aceh untuk menindak secara tegas  pelanggar ketentuan penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi. dan disarankan bagi Polri, Polres, atau Polsek untuk melakukan pengawasan lebih ketat, serta melakukan secara proaktif sosialisasi Perkap Polri kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi dengan perangkat gampong dan instansi yang terkait dalam penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi sesuai dengan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.
THE ROLE OF ARTICLE XX OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) 1994 IN COMBATING ILLEGAL FISHING ACTIVITY : A CASE STUDY OF THE UNITED STATES OF AMERICA Intan Purnama; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article XX (b) and (g) of the GATT 1994 regulates about general exceptions measures, that allow the WTO members to take legal action in rejecting the products from certain states. The rejection could be applied by using some categories, particularly to protect human, animal and plant life or health, and also relating to the conservation of exhaustible natural resources. The United States of America (USA) has implemented the article, to protect its domestic market from illegal fishing imported products.This research aims to describe the arrangement of Article XX of the GATT 1994 in combating the illegal fishing activity and to identify how the implementation of Article XX regulates illegal fishing activity in the USA. This research used normative legal research. Data was obtained from library research would be processed systematically to attain appropriate depiction with the research problems. The data subsequently would be analyzed by using qualitative method that means using secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material, so it can be acquired objective analysis to answer problems raised. The result of this researchindicates that the arrangement of the Article XX (b) and (g) of GATT 1994 can be used to combat illegal fishing activity. The article also related to national regulations. As long as related with the article, the national rules still could be implemented. Therefore, the USAcan use the article to reject of imported products whichcome from illegal fishing. Presently, the effort that has been made by international government and local government of the USA is insufficient to protect the living creatures in the sea. In addition, the WTO should do the amendment in the Article XX of the GATT 1994 about spesific explanation rare spesies animals or plants which states has protect it. Then, the USA should has a national rules which related to prevent illegal fishing trading to support the article that is implemented. By applying this article, the USA could prevent their market from illegal fishing imported products.
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR LOWONGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH Eka Wardani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 2 ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980, bahwa: “Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya”. Namun dalam kenyataannya masih ada perusahaan yang belum melaporkannya.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, faktor yang menyebabkan perusahaan tidak melaporkan adanya lowongan kerja, dan akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan lowongan pekerjaan. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh tidak berjalan sebagimana yang diamanatkan oleh perundang-undang hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak mengetahui perihal adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan wajib lapor lowongan kerja serta tidak pernah dilakukannya sosialisasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Penerapan sanksi karena tidak dilaporkannya lowongan kerja oleh perusahaan nyatanya tidak pernah terlaksana. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Disarankan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas mengenai wajib lapor lowongan kerja oleh perusahaan serta sanksi terhadap pelanggaran wajib lapor dan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Peduduk Aceh untuk melakukan sosialisasi mengenai wajib lapor lowongan kerja kepada perusahaan-perusahaan di Provinsi Aceh.Kata Kunci : Pelaksanaan Wajib Lapor, Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja. Abstract - The purpose of this thesis to explain the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh, the factors that led the company did not report their job, and as a result of the law against companies that do not register job vacancies. To obtain the data in the writing of this, in doing literature and field research. To obtain secondary data is done by reading the legislation, scientific works, the opinion of scholars, books and articles. Field work was conducted to obtain primary data related to this study through interviews with respondents and informants. Based on the survey results revealed that the implementation of compulsory reporting of vacancies by the company at the Department of Labor and Population Mobility Aceh is not running mandated by law reserved this is because the company was unaware of the existence of the company's obligation to carry out the compulsory reporting of vacancies and never did dissemination by the Department of Labor and Population Mobility Aceh. Imposition of sanctions for not reporting job by the company in fact, was never implemented. This is due to the lack of rules governing the compulsory reporting of vacancies by the company in the Act No. 13 of 2003. It is suggested the existence of legislation which regulates more clearly the compulsory reporting of vacancies by the company as well as penalties for violation and required to report to the Department of labor and Population Mobility Aceh to disseminate information regarding the compulsory reporting of vacancies to companies in the province.Keywords: Implementation, Obligation Report Jobs, Companies, Department of Labor
Efektivitas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Gempa Bumi Di Kabupaten Pidie Jaya Muksalmina Fadri; M. Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektif atau tidaknya fungsi BPBD, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPBD serta menjelaskan dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Pidie Jaya belum efektif dikarenakan dalam melaksanakan fungsinya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi belum dilakukan secara tepat sasaran maupun tepat waktu. Hambatan yang dialami dilapangan yaitu sulitnya aksesibilitas lokasi bencana, masih ada oknum masyarakat yang tidak kooperatif dalam penanggulangan bencana dan koordinasi yang kurang menyatu antara para pihak penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan BPBD adalah Melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap instansi pelaksana penanggulangan bencana dan melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui rumah tahan gempa. Disarankan kepada BPBD agar lebih aktif mensosialisasikan tentang kebencanaan kepada masyarakat, melakukan pembinaan sebanyak satu bulan sekali, meningkatkan koordinasi dengan instansi-intsansi terkait penanggulangan bencana serta lebih berhati-hati dalam mengkalkulasikan jumlah dana bantuan dengan jumlah kerugian yang diterima agar dapat disalurkan dengan lebih baik.

Page 17 of 28 | Total Record : 272

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue