cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 16   17   18   19   20 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLISI KEHUTANAN DALAM PERLINDUNGAN WILAYAH HUTAN (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) Zuhal Rizki Maulana Fauzi; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran polisi kehutanan dalam menjaga wilayah hutan dari perbuatan melawan hukum dan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kedudukan dan fungsi polisi kehutanan dalam menjaga wilayah hutan di Aceh. Skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif dan empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisa Peraturan Perundang-Undangan terkait, dan juga data wawancara dengan Dinas Kehutanan Aceh, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Polisi Kehutanan Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa Polisi Kehutanan Provinsi Aceh memiliki peran, yaitu sebagai ujung tombak dalam perlindungan wilayah hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sangat berdampak pada kedudukan dan kinerja polisi kehutanan, serta perlunya singkronisasi aturan hukum serta adanya faktor penghambat diantaranya yaitu faktor regulasi, faktor kuantitas dan kualitas polisi kehutanan, serta faktor sarana dan prasarana.Kata Kunci : Aceh, Perlindungan Wilayah Hutan, Polisi Hutan. 
Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Kota Banda Aceh Muammar Husnul; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan KPP Pratama Banda Aceh dalam pelaksanaan tax amnesty, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty dan upaya yang di tempuh oleh KPP Pratama untuk mengatasi hambatan-hambatan. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara setengah terstruktur dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui  penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, bahan dari internet dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh belum berjalan dengan semestinya. Dilihat dari proses dan hasil masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti tax amnesty serta masih terdapat keraguan Wajib Pajak terhadap program tax amnesty. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tax amnesty,kurangngya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPP Pratama, serta terdapat beberapa kali sistem error pada KPP Pratama. Upaya yang di tempuh KPP Pratama Banda Aceh yaitu melakukan sosialisai/penyuluhan dengan mengeluarkan surat himbauan/pemberitahuan kepada Wajib Pajak, serta menambah SDM dengan cara meminta SDM pada bagian lain dengan kebijakan kepala kantor. Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh dalam Pelaksanaan Kebijakan tax amnesty agar melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak. serta disarankan kepada KPP Pratama setelah program kebijakan tax amnesty berakhir untuk menerapkan sanksi tegas dengan konsisten bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti tax amnesty menurut Pasal 18 Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DENGAN SATU PASANGAN CALON Muhammad Fadil; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali kota dan wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Namun dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 terdapat sebuah permasalahan yaitu ada tiga daerah yang pilkadanya hanya di ikuti oleh satu pasangan calon, sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang membolehkan pilkada dengan calon tunggal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan alasan dibolehkannya pelaksanaan pilkada dengan calon tunggal dan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya calon tunggal. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan studi data kepustakaan yaitu dengan cara mengutip dari bahan hokum seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa alas an utama dibolehkannya pilkada dengan calon tunggal ini adalah untuk menyelamatkan hak-hak konstitusional rakyat yaitu untuk memilih pemimpin daerahnya masing-masing sehingga penundaan pilkada karena hanya ada satu pasang calon adalah bertentangan dengan konstitusi, namun pembolehan ini dapat berdampak buruk bagi demokrasi karena berpeluang munculnya praktek politik pencalonan agar menjadi calon tunggal. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya calon tunggal yaitu beratnya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang pilkada baik itu bagi jalur partai politik juga bagi jalur perseorangan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Calon tunggal dikhawatirkan tidak baik bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia, oleh sebab itu pemerintah dan lembaga legislatif haruslah melakukan beberapa perbaikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan kepala daerah agar lebih dipermudah sehingga akan muncul banyak calon yang akan berpengaruh pada hasil pemilihan kepala daerah.
PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH Nilda Mutia; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh, hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Belum maksimalnya pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh karena adanya beberapa hambatan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia yang profesional, terbatasnya fasilitas yang dimiliki, dan terbatasnya dana yang dimiliki. Upaya yang telah ditempuh oleh pihak rumah sakit adalah meyediakan loket pendaftaran khusus, ramp(tangga landai) dan lift khusus, sedangkan upaya yang telah ditempuh pada sarana transportasi adalah menyediakan halte dan bus yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas. Upaya yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit adalah menyediakan karyawan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan menambah fasilitas yang dapat dijangkau bagi penyandang disabilitas.Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk mengadakan pelatihan khususkepada karyawan serta memperbaharui sumber daya manusia yang ada, sedangkan pada sarana transportasi penyediaan fasilitas harus dapat menjangkau seluruh penyandang disabilitas tidak hanya pada satu penyandang disabilitas saja. Pihak rumah sakit dan sarana transportasi mengajukan anggaran dana untuk pembangunan fasilitas serta pelayanan yang optimal.Kata Kunci : Pelayanan Publik, Disabilitas, Aksesibilitas Abstract - The purpose of this study was to describe the implementation of public services for persons with disabilities in the city of Banda Aceh, the obstacles encountered in the implementation of public services for persons with disabilities in the city of Banda Aceh and the efforts made by the Government of Banda Aceh to overcome obstacles in the implementation of public services for persons with disabilities.The results showed that the implementation of social services for persons with disabilities is not optimally. It happened due to several obstacles, including: lack of professional human resources, limited facilities, and the limited funds. Efforts have been taken by the hospital is providing special registration booth, stair ramps and lifts, while efforts has been pursued on transportation is  providing bus stops and buses that can be used for persons with disabilities. Efforts will be made by the hospital is to provide employees in accordance with the persons with disabilities and to expand its facilities that are accessible to persons with disabilities.It is suggested that the hospital's to trainthe employees and update the existing human resources, while the transportation facilities should be able to reach all persons with disabilities. The hospital and the transportation propose the budget for construction of the facility as well as the optimal serviceKeywords: Public service, disability, accessibility
KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGATURAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Muhammad Nur Miswari; Faisal A.Rani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 325 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa lamanya cuti melahirkan adalah 3 bulan, dan didalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan cuti hamil bagi pekerja perempuan diberikan 20 hari sebelum waktu melahirkan dan 90 hari setelah melahirkan. Namun dalam Pasal 28 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif mengatur mengenai cuti bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu 20 (dua puluh) hari sebelum waktu melahirkan serta 6 (enam) bulan setelah waktu melahirkan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan materi muatan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian Asi Eksklusif bersifat mandiri (otonom) atau heteronom, dan untuk melihat Gubernur berwenang atau tidak mengatur mengenai cuti bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian kepustakaan (library research) yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kejelasan terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa materi muatan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif adalah bersifat otonom karena lahirnya Peraturan Gubernur Aceh ini bukan atas perintah langsung dari peraturan perundang-undangan di atasnya melainkan kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Aceh berdasarkan kewenangannya. Sedangkan mengenai kewenangaannya, Gubernur berwenang mengatur mengenai cuti bagi Pegawai Negeri Sipil hanya di ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerahnya berdasarkan kewenangan mandiri yang miliki oleh Gubernur. Cuti yang diberikan kepada PNS adalah berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2017 yang menjadi acuan Badan Kepegawaian Aceh, cuti 6 bulan melahirkan dapat diberikan atas rekomendasi dan persetujuan Gubernur Aceh, Sebaiknya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pemberian ASI Eksklusif diatur melalui Qanun bukan melalui Peraturan Gubernur karena aturan tersebut mencakup kepentingan orang banyak, dan Cuti melahirkan 6 (enam) bulan bagi Pegawai Negeri Sipil ini agar menjadi acuan Nasional karena dilihat dari psikologis perempuan dan anak lebih bermanfaat dari pada cuti hanya 2 (dua) bulan saja.
PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH DI KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE Syarifah Rizki Anggraini; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas maksimum penguasaan atas tanah.Menyebutkan bahwa tanah yang sudah digadaikan selama 7 tahun harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa kewajiban membayar uang tebusan.Transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie bertentangan dengan Pasal 7 undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU, dan proses penebusan gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro. Untuk mendapatkan data dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan caramembaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa transaksi gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Peukan Baro tidak mengenal jangka waktu, dan beberapa tidak dibuat secara tertulis. Faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menggadaikan tanahnya menurut ketentuan UU adalah karena faktor kebiasaan, pelaksanaan gadai tanah hanya berdasarkan pada ketentuan yang menjadi kebiasaan, sedangkan faktor lainnya adalah karena faktor kurangnya pemahaman terhadap hukum, masyarakat tidak mengetahui bahwa gadai tanah telah di atur di dalam UU. Berakhirnya gadai tanah sawah di Kecamatan Peukan Baro berakhir karena tanah gadai tersebut telah ditebus, proses penebusannya dilakukan secara hukum adat, yaitu jumlah yang dibayar sama dengan jumlah yang diterima oleh penggadai pada saat menggadaikan tanahnya. Disarankan kepada Pemerintah untuk menghapus aturan mengenai gadai, seperti halnya yang ditentukan dalam Pasal 53 UUPA, yang menyatakan bahwa ketentuan gadai bersifat sementara dan akan diusahakan hapus dalam waktu yang singkat, atau membuat aturan yang baru seperti halnya memberi sanksi kepada para pihak yang melakukan gadai dengan indikasi pemerasan.
Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional Ferdiansyah Putra; Rosmawati Rosmawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rohingya merupakan etnis yang tanpa kewarganegaraan (stateless person) di Myanmar. UNHCR Indonesia mencatat ada lebih dari empat gelombang pengungsian di mana orang-orang Rohingya mencapai pantai laut Indonesia sejak kurun waktu 2000-an, yaitu pada tahun 2009, 2012, 2015 dan 2018. Dari jumlah Pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kampung halamannya, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja. Dan untuk itu, dalam menangani para pengungsi di Indonesia UNHCR adalah salah satunya lembaga yang diberi wewenang untuk menangani pengungsi di Indonesia. Perlindungan yang telah diberikan oleh UNHCR terhadap Pengungsi Rohingya terutama Pengungsi Anak belum sepenuhnya berjalan optimal dan memenuhi standarisasi hak-hak pegungsi. Selama ini, UNHCR hanya memberikan inisiator dan Refugee Status Determination (RSD), sedangkan bantuan seperti fasilitator, mediator dan rekonsiliator, UNHCR belum memberikan dan menjalankan perlindungan tersebut, seperti yang telah UNHCR berikan terhadap Pengungsi Anak Rohingya yang ada di Bangladesh. Seharusnya UNHCR Indonesia lebih aktif dalam melaksanakan Tupoksi nya di Indonesia, sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 Tentang Status Pengungsi, mengingat Indonesia bukanlah Negara peratifikasi Konvensi Pengungsi, seperti halnya juga negara Bangladesh.
PENGAWASAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Kajian Terhadap Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II Pemerintah Aceh Dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya) Fahrizal Fahrizal; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”. Namun dalam kenyataannya Gubernur Aceh tetap melaksanakan mutasi pejabat eselon II. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,untuk menjelaskan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II  Pemerintah Aceh dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya dan Untuk menjelaskan kedudukan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/004/2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II  Pemerintah Aceh dan Menetapkan SK Yang Baru Sebagai Gantinya dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data penelitian ini didapatkan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan,buku-buku, artikel, dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa KASN berwenang menentukan adanya pelanggaran kode etik dan hanya berwenang merekomendasikan sanksi. Berdasarkan pada konsep penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip checks and balances maka Komisi ASN melaksanakan kewenangannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. Badan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara memberikan Pandangan bahwasanya pengangkatan itu tidak Sesuai dan bertentangan dengan sistim Perundang-undangan oleh sebab itu surat Keputusan tersebut Batal Demi Hukum. Disarankan kepada pihak penyelenggara pemerintahan dapat merevisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, sehingga peristiwa tersebut dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan KASN dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewenangannya atau abuse of power.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos) Cut Liza Zulaini; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap penggunaan bom cluster dan bentuk tanggung jawab yang diberikan terkait penggunaan bom cluster. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan bom cluster yang digunakan pada saat konflik Laos adalah senjata yang dilarang penggunaannya. Amerika telah melanggar perjanjian internasional dan kebiasaan hukum humaniter internasional, maka dalam hal ini telah melahirkan suatu pertanggungjawaban bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Laos atas perbuatannya tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh Amerika hanya mencakup compensation dan satisfaction, sedangkan tanggung jawab secara restitusi tidak lah efektik di implementasikan oleh Amerika Serikat  terhadap Laos, sehingga jika dilihat dari tanggungjawab yang diberikan Amerika Serikat belum sepenuhnya tercapai. Disarankan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab atas tindakan penggunaan bom cluster semestinya Amerika Serikat meratifikasi Konvensi on Cluster Munition sehingga tanggung jawab yang diberikan dapat sepenuhnya tercapai sehingga Amerika tidak bertanggung jawab sebatas moral obligation. selanjutnya Amerika menyelesaikan pemberian remedi restitusi, kompensasi, dan satisfaction secara efektif dan efisien.
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ALIH FUNGSI KAWASAN EKOSISTEM LEUSER (Kajian Perspektif Hukum Lingkungan Internasional) Muhammad Dila Putra; Muazzin Muazzin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan Ekosistem LeuseriTerletak di dua provinsiipaling utara Sumatera (Aceh dan Sumatera Utara), dengan luas 2,6 juta hektar yang isangat kaya keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab negara terhadap kawasan ekosistem leuser (Rawa Tripa) menurut hukum lingkungan internasional, dan dampak alih fungsi kawasan ekosistem leuser terhadap masyarakat serta peranan pemerintah dalam pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser. Jenis penelitian yang digunakan adalan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penulisan ini memeperlihatkan Rawa Tripa yang merupakan bagian penting dari KEL yang awalnya 61 ribu ha sekarangitinggal 9 ribu ha. Catatan dariihasil survei menyebutkaniada 53,114 ha (71%) lahan gambutiberkedalaman lebih dari 50 cmidan 20,791 ha (28%) berkedalaman 300 cmidan sisanya adaiyang mencapai kedalamani5 meter. Peran pemerintah dalam pengelolaan konversi lahan masih kurang optimal, akibatnya pengelolaan hutan oleh negara berdampak pada masyarakat seperti hilangnya karagaman flora dan fauna, serta banjir musiman dan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga dan penahan air. Disarankan kepada pemerintahimelalui institusi penegak hukumiataupun lembaga-lembaga pemerintahilebih memperhatikan dan melakukan evaluasiiserta mengkaji ulang terkait kebijakanitanggung jawab negara terhadap alih fungsi Kawasan Ekosistem Leuser yang mesti dikuatkan sesuai kaedah konservasi dalam upaya penanganan perambahan kawasana tersebut.Kata Kunci : Alih Fungsi, Kawasan Ekosistem Leuser, Rawa Tripa, Tanggung Jawab Negara.

Page 18 of 28 | Total Record : 272

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue