cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 13   14   15   16   17 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMEKARAN DESA DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH Miftah Ananta Yusren; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18, 18A dan 18B memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri yang dikenal sebagai Otonomi Daerah. Pemberian otonomi daerah kepada daerah provinsi tentunya ikut merubah pola pemerintahan desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan secara umum adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan hak otonomi kepada desa untuk mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri. Secara administrasi ketatanegaraan, desa dapat dimekarkan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemekaran desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka upaya untuk melaksanakan pemekaran desa akan sia-sia belaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran desa ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami masyarakat untuk melaksanakan pemekaran desa ini. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk data primer dilakukan dengan wawancara terhadap responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam perencanaan pemekaran desa ini walaupun ditemui hambatan-hambatan seperti masalah pendanaan dan birokrasi namun tidak menyurutkan niat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih baik lagi. Disarankan setelah terbentuk gampong yang baru partisipasi masyarakat tetap harus dilibatkan dan  kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Aceh Besar dan pemerintah gampong untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan mampu mengayomi masyarakat dengan baik sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai dengan maksimal.
Pelaksanaan Kewajiban Memfasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Oleh Perusahaan Perkebunan Muhammad Supriadi; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 2: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah 20% dari luas lahan yang diusahakan diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, berdasarkan ketentuan peralihan yang terdapat pada Pasal 114 ayat (2) kewajiban ini juga berlaku bagi perusahaan yang sudah beroperasi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Namun kenyataannya PT. KTS memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat melalui program CSR dengan pola Income Generating Activities, sehingga belum sesuai dengan ketentuan wajib 20% yang dimaksud. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan program CSR dengan pola IGA, alasan-alasan pelaksanaannya belum maksimal, dan status program tersebut setelah berlaku ketentuan wajib 20%. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program CSR dengan pola IGA belum maksimal. Alasan-alasan program tersebut belum maksimal yaitu tidak adanya lahan satu hamparan, kurangnya sumber daya manusia, kelompok tani kurang solid, dan program tersebut pernah gagal. Status program tersebut setelah berlaku ketentuan wajib 20% adalah program tersebut masih dapat dipertahankan bagi perusahaan lama seperti PT. KTS.
Perbandingan Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Denganpengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fakhri Kurnia; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejaksaan tidak pernah disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengertian Kejaksaan sudah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman,” bukan lain-lain badan Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dengan pengangkatan kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah Kejaksaan Republik Indonesia , kemanfaatan yang di timbulakan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian perpustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif  yang disajikan dalam bentuk deskriptif untuk mengkaji kejelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Jaksa Agung terlebih dahulu mengajukan calon Kepala Kejaksaan Tinggi dan selanjutnya gubernur memberikan pertimbangannya,baru setelah itu di lakukan usulan kepada presiden untuk di keluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi. Sedangkan pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebaiknya penerapan peraturan yang mengatur tentang pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan masyakarat dan juga memperhatikan hal-hal lainnya seperti kemanfaatan terhadap Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh, sehingga tidak terkesan mengenyampingkan kepentingan umum,dan mengedepankan sikap independensi Kejaksaan Tinggi Aceh dalam penegakan hukum di Aceh.
PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM KEMITRAAN ANTARA PT. JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG BANDA ACEH DAN CV. VISUAL GRAFIKA Ulya Wildan Pratama; Eka Kurniasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kemitraan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN. PT. Jasa Raharja (Persero) Banda Aceh menyelenggarakan Program Kemitraan tersebut melalui peminjaman modal kepada usaha kecil yang melemah. Pada kenyataannya PT. Jasa Raharja mensyaratkan jaminan/agunan di dalam perjanjian program kemitraan dimana hal tersebut tidak di atur dalam Peraturan Menteri PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraandan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. artikel ini memfokuskan kepada wanprestasi terhadap peminjaman modal usaha. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja Banda Aceh dengan mitra binaan CV. Visual Grafika sebagai bentuk tanggung jawab social perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sert amenjelaskan faktor yang menyebabkan PT. Jasa Raharja mensyaratkan jaminan dalam peminjaman modal kepada CV. Visual Grafika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan menelitibahan kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam menjalankan Program Kemitraan ini terdapat beberapa pihak pokok, yakni mitra binaan sebagai usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dana dari penyaluran Program Kemitraan dan berkewajiban melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana yang telah disetuju ioleh BUMN Pembina, kemudian membayar kembali pinjaman secara tepat waktu dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina. Ketentuan mengenai adanya jaminan dalam penyaluran dana program kemitraan yang ditetapkan oleh PT. Jasa Raharja Banda Aceh adalah kebijakan dari perusahaan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan diperlukan untuk mendapat kepastian bahwa pinjaman yang diberikan kepada mitra binaan yang dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. Diharapkan kepada PT. Jasa Raharja untuk melakukan pemantauan terhadap mitra binaan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak mitra binaan dalam pengembalian modal usaha.
THE USE OF MINUTE MEETING ON THE SECOND PHASE OF CITY PARTNERSHIP (SISTER CITY) BETWEEN BANDA ACEH (THE REPUBLIC OF INDONESIA) AND HIGASHI-MATSUSHIMA (JAPAN) ON THE ACCELERATION OF RECONSTRUCTION Abdul Halim; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - This research aims to find out why the parties decided to use minute of meeting as their legal document instead of a MoU and to find out whether or not the 2nd phase of this sister city has followed the regulation. The research showed that the use Minute of Meeting in the Phase II as the basis for sister city between Banda Aceh and Higashimatsushima was due the MoU formed in the Phase I were satisfied the parties upon its implementation and wish to proceed to Phase II,both wanted to extend the collaboration and with a process that was not too long and it was found that the formation of a sister city legal document between Banda Aceh and Higashimatsushima not yet following the regulation of the Indonesian Republic's Foreign Minister Number: 09 / A / KP / XII / 2006/01 on the General Guidelines for Foreign Relations and Cooperation Procedures by Local government. It is suggested to the foreign ministry to shorten the process of forming sister city cooperation and for the local government should send initial information to the ministry related to the existence of a plan of cooperation with the government / foreign agency.Keywords : Banda Aceh, Higashimatsushima, Minute of Meeting, Sister City
PERANAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PARKIR DI KOTA BANDA ACEH Dina Nurrahmah Siregar; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas pengawasan parkir, dan upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan parkir di Kota Banda Aceh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan parker yaitu dari sisi faktor internal, belum adanya pedoman teknis yang tersusun secara rinci dan dana serta personal yang terbatas. Dari sisi eksternal banyaknya juru parkir yang memarkirkan kendaraan motor di luar batas garis jalan, sehingga membahayakan pengguna jalan lain. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan adalah memberikan arahan kepada para petugas terkait belum adanya pedoman teknis yang tersusun secara terperinci, mengevaluasi sistem perparkiran yang adap ada saat ini serta memberikan pembinaan kepada juru parkir agar mematuhi peraturan perparkiran yang ada saat ini. Diharapkan kepada Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, dapat mengefektifkan peraturan mengenai perparkiran khususnya dalam bidang pengawasan parkir di tepi jalan umum, sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi kinerja perangkat daerah, membuat pedoman teknis secara rinci serta mengevaluasi ulang mengenai system perparkiran, sebab melaksanakan tugas pengawasan tidak cukup hanya berpatroli atau turun kelapangan saja.Kata Kunci : Peran, Pengawasan, Pelaksanaanpengawasan, Parkir Abstract - The purpose of this thesis is to aims and to explain the implementation of parking supervision conducted by the Department of  Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh, the matter of problem faced by the Department of Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh in carrying out the task of parking supervison, and efforts to overcome the constraints of implementationof parking in Banda Aceh. The data in this study were obtained through the research libraries to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research and fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents and informants. The results showed that, the implementation of parking supervision in Banda Aceh have not run effectively. This is caused by weak oversight that resulted in the parking system have not gone well and not in accordance with the legislation. The factor of constraints in the implementation of supervision from the parking lot it came from the internal side of the departement it self, not from the existence of technical guidelines which composed in detail and personal as well as funds are limited. From the external side of the large number of interpreters who parked their vehicles outside the line of the road, thus endangering other road users. As for the efforts made by the Department of Transportation, Communications and Informatics Banda Aceh in overcoming obstacles faced on the field is provide referrals to the authorities of the existence of the technical guidelines have not been arranged in detail, evaluating the parking system that exists at this moment as well as provide coaching to parker in order to obey the parking regulation. The expectation to Head field of monitoring and control of Department of Transport, Communications and Informatics Banda Aceh, could streamline the regulation on parking especially in the field of supervision parking at the edge of public roads, as a benchmark to improve the efficiency of the device area perfomance, create a detailed technical guidelines and re-evaluate on parking system, for carrying out the task of supervision is not enough to just patrolling or just going to the field.Keywords: Role, Monitoring, The Implementation of Monitoring,Valed Parking
City Partnership (Sister City) Between Banda Aceh (The Republic Of Indonesia) And Samarqand (The Republic Of Uzbekistan) On Trade And Industry In Banda Aceh Istiq Farah Lyndi; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Memorandum of Understanding on City Partnership and Cooperation between Banda Aceh (The Republic of Indonesia) and Samarqand (The Republic of Uzbekistan) was established on 2011. Both local government of Banda Aceh and Samarqand agreed on several point including in the Trade and Industry aspect which could support the economic development in Banda Aceh. However, from the preliminary research it is found that there is no implementation on the point on trade and industry of the MOU itself. The focus of this research is to analyze the mechanism of establishing an international cooperation by local government of Aceh and also to analyze the obstacle on the implementation of the mentioned MOU. This research is conducted under juridical empiric method. The data in this study were obtained through both library and field research. The library research is to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research and fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents or informants. The mechanism of establishment of the MOU on city partnership between Banda Aceh and Samarqand has fulfilled the Law No. 24 of 2000 on Treaty and the Ministry of Foreign Affair Regulation No: 09/A/KP/XII/2006/01. Meanwhile, the implementation of the point of the MOU itself could not be accomplished because of the absence of the Joint Working group, the lack of financial availability, and also the lack of communication and coordination between both local governments. Further, lack of coordination between the local government of Banda Aceh and Indonesia Ministry of Foreign Affair affects the implementation as well. In order to have successful MOU in the future, local government should be more well prepared such as establish the Join working group, preparing the certain budget for conducting the international cooperation, increasing the human resources especially in the field of foreign language to facilitate the communication. As the coordinator and supervisor of the international cooperation, the Ministry of Foreign Affair should do evaluation of the implementation of the international cooperation annually so that the local government might get the solution of the problem which is faced when the implementation.
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh An-Nisa’ An-Nisa’; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah, Diantaranya adalah pengelolaan migas, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 160 ayat 1 Undang-Undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006, pemerintah Aceh kini memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi bersama dengan pemerintah pusat, dalam ayat 2 pasal yang sama kemudian disebutkan bahwa untuk melakukan pengelolaan migas tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh dapat menunjukkan atau membentuk suatu badan pelaksana yang di tentukan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan terbentuknya sebuah badan khusus untuk mengelola migas di Aceh, dan penelitian ini juga di maksudkan untuk untuk menjelaskan pelaksanaan dari tugas dan fungsi dari BPMA, Data penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari Undang-Undang pemerintahan aceh nomor 11 tahun 2006, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015, buku, serta artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengelolaan migas aceh menurut PP nomor 23 tahun  2015 mengenai pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya atau menyebabkan proses pelaksanaan pengelolaan migas di Aceh adalah karena keterbatasan modal, sumber daya manusia yang belum berkompeten, teknologinya kurang. Disarankan untuk menetapkan prinsip  Production Sharing Contract jika  menghadapi keterbatasan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang oleh Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia melalui penanaman modal asing,dan untuk pemerintah untuk meningkatkan perannya dalam pembuatan kebijakan.
THE PROTECTION OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW Aditya Rivaldi; Lena Farsia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 1: Februari 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The protection of refugee is the duty to all civilized nation in the world. It is a human rights and humanitarian value that every state must take responsible with. Among several kinds of protections, there is one of the most important one which is stated in article 33 of the 1951 Convention on the Status of Refugee, the non-refoulment principle. This principle has became customary international and also has been received the jus cogens status. The purpose of this thesis is to understand the role of  Jus cogens principle of non-refoulment will effect Indonesia in giving assistance to the Rohingya refugees and to understand the protection given by Indonesia government to the Rohingya refugees. This research uses normative empirical research.The data in this study were obtained through the research libraries to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research. Furthermore, fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents and informants. The results of the research showed that the non-refoulment principle gives no effect to Indonesia in giving assistance to the Rohingya refugees. Indonesia actions were done base on humanitarian value, Indonesia Constitution, and Pancasila value, instead of 1951 Convention on the Status of the Refugee. Accordingly with the result above, it is suggested to the government of Indonesia, to produce a new clear legislation on the management of the international refugee. And then, to assimilate and promote the 1951 Convention on the Status of Refugee as an international standard in assisting refugee to the Indonesian bodies that concern about it. Furthermore, to Indonesia government particularly Aceh suggested that to produce a new regulation in regard with the emergency respond and also to maintain all the refugee facilities that had been built by volunteers or others country.
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Akbarul Fajri; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hukum dari Hakim Konstitusi dan menjelaskan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang Pemilukada. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Dalam putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015  Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan membatalkan pasal 7 huruf r dan menafsirkan pasal 7 huruf sehingga dengan keluarnya putusan ini, tak adalagi individu-individu yang terhalang haknya untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah dengan alasan konflik petahana dan mengharuskan pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan demikian tak adalagi diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan ketidak adilan terhadap persoalan pencalonan kepala daerah di dalam Pemilukada yang diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang pemilukada yang kesemua Putusannya telah terakomodir didalam Undang-Undang terbaru Nomor 10 Tahun 2016. Dalam menegakkan keadilan didalam masyarakat perlu bagi Presiden bersama-sama dengan DPR untuk saling bersinergi dan berprilaku berdasarkan hukum, bukan malah memanfaatkan hukum untuk kepentingan tertentu karna pada dasarnya hukum tidaklah berbeda kecuali orang memandangnya dengan cara berbeda dan terciptalah equality before the law, dan prinsip non diskriminatif.Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Persamaan hak, Keadilan. Abstract - Purpose of case study writing is to explain legal considerations of constitutional justices and analysis of the decicions No.33/PUU-XIII/2015 on general election of regional head. Methode used in this research is perspective (data analysis) and include juridical normative research (library research) by collecting primary legal, secondary, and tertiary. In the decicion33/PUU-XIII/2015constitutional court granted the aplicant’s petition by canceling Article 7  r and interpreted Article 7 rso after this decicioni, no more people are hindered his rights to running for regional head election with that reason and requires resignation for the members of house of representatives whnen they running for regional head election. with no doubt discrimination, uncertainty and injustice for this problem as set forth in Act No 8 of 2015 as  for election of regional head which has been accommodated in Act No. 10 of  2016. In upholding justice in society, the President and house of representatives as institusion synergizes and based of law ,not to use the law for the benefit of their group. Cause basicly the rule of law is not diffrent unless people look at it in a diffrent way. So thee quality before the law, and the principle of non discrimination is achieved.Keywords: contstitutional court, equality, justice.

Page 15 of 28 | Total Record : 272

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue