cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 272 Documents
 17   18   19   20   21 
The Integration Of The Ballast Water Management Convention 2004 Into State Responsibility To Ensure The Marine Environmental Protection : Case Study In Indonesia Andi Maulana; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 3: Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Invasive aquatic species present a major threat to the marine ecosystems, and shipping has been identified as a major pathway for introducing species to new environments. Such harmful species is transferred through ship’s ballast water. When ship’s ballast water is discharged into a new environment in destination port, invasive aquatic species contained in ballast water will cause damage to host environment. In 2004, an international treaty was established to overcome this issue, that is the Ballast Water Management Convention 2004, with Indonesia as one of state parties to the Convention by ratifying the Convention into Presidential Decree No. 132 of 2015. There is a case where the introduction of ballast water damaged marine ecosystem and killed marine biota in Gulf Lampung in 2012. This damage shall be an alert for Indonesia to take immediate action to integrate the Convention into its national legislation. This thesis aims to examine how Indonesia ensure shipping operation under their territory comply with the Ballast Water Management Convention and to identify any challenges to implement the Convention properly. This research is conducted through normative method. It focuses on library research to collect, reading, citing and analyzing data that are related to the subject of research beside primary and tertiary data. After conducting the research, it is found that Indonesia has two roles according to the Ballast Water Management Convention, as flag state and port state. As a flag state, integrating the Convention into national law shall be carried out immediately to comply with the Convention  and also to conduct survey and certification of ship. As a port state, Indonesia needs to carry out inspection to foreign ships that apply the Convention with no more favourable treatment is given to the ships from non-state parties. However, the government have to deal with lack of adequate facilities and skillful human resources to support the enforcement of Ballast Water Management Convention. It is suggested that Indonesia shall review its national legislation in order to accommodate any obligations as flag state and port state pursuant to the Ballast Water Management Convention. Furthermore, the government must develop adequate testing facility to ensure that Ballast Water Management System Certificate issued by the government is consistent with the Convention. Another important issue is to deploy enough qualified Port State Control personnels in every national port visited by foreign ships to conduct appropriate ship inspection.
PERBANDINGAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TURKI Muhammad Fajrian; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  - Demokrasi ialah suatu sistem negara dengan pemerintahan yang kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat.. Namun dalam kenyataannya penyelenggaraan demokrasi sulit untuk di implementasikan secara iedal sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung di dalam demokrasi itu sendiri, salah sastunya yang banyak terjadi penyelewengan nilai-nilai demokrasi terjadi di dalam pemilihan umum presiden. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelenggaraan demokrasi yang ada di negara Indonesia dan Turki terutama dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum presiden yang ada di dua negara tersebut sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan penyelenggaraan pemilihan umum presiden di dua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online dengan ditambah data lapangan berupa wawancara dari beberapa narasumber terkait.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penyelenggaraan pemilihan umum negara Indonesia dan Turki terdapat regulasi di masing-masing negara yang mana berdasarkan regualasi-regulasi tersebut terdapat kesamaan terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilihan umum presiden yaitu menggunakan sistem pemilihan langsung dan mengenai perbandingan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia dan Turki banyak ditemukan persamaan, seperti sistem pemilihan umum presiden kedua negara menggunakan sistem pemilihan langsung, calon presiden harus diusung partai, sistem kepartaian yang menggunakan sistem multipartai, dan adanya ambang batas partai untuk mengusung presiden. Sedangkan yang menjadi perbedaan pemilihan umum Republik Indonesia dan Turki yaitu adanya batas minimal usia presiden dan persentase ambang batas partai.Kata Kunci : Pemilihan Umum, Republik Indonesia, Republik Turki.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ( Suatu Perbandingan Dengan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematik ) T. Ahmad Denada; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perbandingan antara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik, faktor penyebab kurangnya pendaftaran tanah secara sporadik serta menjelaskan langkah yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan pendaftaran tanah secara sporadik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan. Pada pendaftaran secara sporadik pemohon harus melengkapi sendiri berkas persiapan pendaftaran, membayar sejumlah biaya pendaftaran dan waktu pengumuman data fisik dan yuridis yang lebih lama. Pada pendaftaran tanah secara sistematik pemohon dibantu dalam melengkapi berkas persiapan pendaftaran, tidak dikenakan biaya dan masa pengumuman data yang lebih cepat. Hambatan pendaftaran tanah secara sporadik berupa kurangnya pemahaman masyarakat, mahalnya biaya pendaftaran, serta pengurusan administrasi yang sulit.Upaya untuk meningkatkan pendaftaran tanah secara sporadik ialah dengan memberikan sosialisasi pendaftaran tanah, memberikan layanan prima dalam pendaftaran tanah, mengupayakan tersedianya petugas ditingkat gampong yang bertugas membantu pemohon dalam mendaftarkan tanah secara sporadik.Kata Kunci : Jenis Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah, Sporadik, Sistematik.
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Rahmatul Ikrar; Bakti Bakti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 3 telah mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Pada faktanya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terus meningkat jumlahnya setiap tahun dengan perempuan sebagai korban paling banyak. Dengan berfokus pada kondisi perempuan yang rentan mengalami KDRT, penting melihat langkah hakim di pengadilan memutus perkara KDRT terhadap perempuan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan karya tulis ini yaitu mengkaji bagaimana pertimbangan dan putusan hakim terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh khususnya terhadap korban perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis. Pengumpulan data digunakan metode wawancara dengan hakim yang pernah mengadili kasus kekerasan rumah tangga di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Data kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif.
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Akbar Ihza Mahendra; Syarifuddin Syarifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak-  Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  menjelaskan  ketidaktaatan  pejabat  TUN  terhadap  putusan pengadilan,  hambatan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  di  Pengadilan  TUN  B.Aceh.  Hasil  penelitian menjelaskan  ketidaktaatan  pejabat  TUN  terhadap  putusan  karena  sudah  sesuai  dengan  perundang-undangan; putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan; putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa  keadilan;  tergugat  telah  memiliki  kepentingan  dengan  pihak  ketiga  sehingga  terikat  mempertahankan keputusan yang digugat sehingga keberhasilan dalam menjalankan putusan pengadilan sangat bergantung pada perkara yang disengketakan dan sikap kooperatif. Lalu hambatan dalam yaitu tidak ada fungsi pemaksaan pada pengadilan TUN; kurangnya peran intansi atasan pejabat TUN; kurangnya kekuatan uang paksa dalam eksekusi putusan,  dan  kurangnya  efektivitas  media  massa.  Disarankan  perlunya  kesadaran  hukum  dan  tanggung  jawab sebagai  aparat  pemerintahan,  sehingga  pelaksanaan  putusan  bermanfaat  dan  memiliki  kepastian  hukum. Melakukan  pembinaan  dan  sanksi  admnistratif  oleh  atasan  pejabat  TUN  kepada  pejabat  TUN  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  agar  pejabat  TUN  selanjutnya  lebih  berhati-hati  dalam  mengeluarkan keputusan tersebut. Kata kunci: Pelaksanaan putusan, Pengadilan TUN.
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM BERAGAMA (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I’tiqad Ahlussunnah Waljama’ah Yang Bersumber Dari Hukum Mazhab Syafi’iyah) Jumia Ulfa; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  - Aceh merupakan daerah istimewa yang telah diberikan empat kewenangan khusus yaitu penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain i’tiqad ahlussunnah waljama’ah yang bersumber dari hukum mazhab syafi’iyah melahirkan banyak polemik dan permasalahan mengenai aspek kehidupan beragama ditengah masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan tidak selaras dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam sehingga diperlukan sebuah penelitian konkret untuk menemukan kepastian hukum. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hak konstitusional yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan kedudukan surat edaran dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasi surat edaran tersebut terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online serta data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait.Kata Kunci : Hak Atas Kebebasan Beragama, Kedudukan Surat Edaran, Perlindungan Hak Konstitusional
PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI (DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT) Indah Indah; M. Nur Rasyid
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat No 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari mengatur mengenai pelaksanaan Nagari. Termasuk pelaksanaan Lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu Nagari yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Nagari. Suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja Wali Nagari dan merumuskan suatu Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari dinilai masih kurang efektif dalam pembuatan Peraturan Nagari dan dalam Menyerap aspirasi Masyarakat. Salah satu kesulitan yang dihadapi pihak Bamus Nagari dalam membuat suatu Peraturan Nagari yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dari pihak Bamus Nagari dan tidak adanya ahli khusus yang memang menangani masalah Pembuatan Peraturan Nagari. Kemudian masalah Dana juga merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi pihak Bamus Nagari, karena tidak ada Dana untuk turun kelapangan dan dana transportasi khusus untuk Bamus Nagari. Sehingga menyulitkan Bamus Nagari dalam mengoptimalkan kinerja dari Bamus Nagari.  Kata Kunci : Bamus Nagari, Nagari, Wali Nagari
TRIAL CRIME OF MURDER IN INDONESIAN CRIMINAL LAW (A PUNISHMENT PERSPECTIVE) Akbar Rifqy Kautsar; M. Ya’kub Aiyub Kadir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

- Trial to commit a criminal act can be interpreted as an act intended to realize what is categorized by law as a criminal act, but the act does not succeed in realizing the original plan to be achieved. It has already begun, but it is not finished. The purpose of this thesis is to investigate the criminal act of trial crime of murder in the (KUHP), and the judge's consideration in imposing a sentence for trial crime of murder in Indonesia, as also called a punishment perspective. The study finds that the sentence for a person who commits the crime of trial crime of murder has a one-third reduction of the sentence in the main criminal offense. The judges' considerations  the object of the research were in the form of intention, initiation of implementation, and incomplete actions due to reasons other than the perpetrator. This research uses normative legal research method. Normative legal research is process to find legal rules, legal principles, and doctrines of law. based on the KUHP namely Article 338 juncto articles 53, The judge should define in determining the length of the sentence imposed, as well as pay attention to the mental state and motive of the perpetrator to commit the act, so that there is no punishment disvarities.Keywords: Trial; Trial Crime; Murder; Trial Crime of Murder; KUHP Indonesia.
PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGOLAAN PANAS BUMI OLEH PENANAMAN MODAL ASING (Suatu Penelitian pada PT.SMGP di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara) Aisyah Tri Putri Nasution; Nurdin MH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam peraturan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibilty dalam pengolaan panas bumi oleh penanaman modal asing berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional Indonesia tentang bagaimana selayaknya aturan tersebut berlaku. Namun fakta yang ditemukan di lapangan perusahaan belum melaksanakan kewajibannya dibidang CSR dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, aturan pelaksanaan PP No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan juga ISO 26000. Sepatutnya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dan dinas terkait senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR sehingga tepat sasaran, berhasil guna mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkar perusahaan.Kata Kunci : Pengaturan dan Pelaksanaan CSR, Panas Bumi, Penanaman Modal Asing
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN M. Raihan S; Husni Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbentuknya UU No. 23 Tahun 2014 mengatur Pemerintah Daerah, telah melahirkan bagian tenaga ahli di bagian pertambangan mineral dan batubara diatur Pemerintah Daerah, awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang awal diberi kewenangan akan memberikan izin kelola pertambangan. mengingat UU No. 3 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara. Eksplorasi ini berarti melihat pengaturan sah yang diidentifikasi dengan menambang otoritas dewan dengan Pemerintah inti dan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini dengan menggunakan teknik Yuridis Normatif. Metodologi yang diambil dalam makalah ini adalah metodologi hukum dimana UU No. 24 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 03 Tahun 2020  Mineral dan Batubara, dan UU No. 32 Tahun 2009  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban negara yang tersusun di UU No. 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah untuk mempermudah kewenangan terhadap pengelolaan.Kata Kunci : Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Kewenangan, Pertambangan, Mineral dan batubara

Page 19 of 28 | Total Record : 272

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue