Jurnal Ketenagakerjaan
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Articles
124 Documents
<![CDATA[Studi Peraturan Daerah Bidang Hubungan Industrial yang Bermanfaat Bagi Perlindungan Buruh/Pekerja di Kabupaten Sragen dan Kota Pekalongan ]]>
<![CDATA[Ari Yuliastuti]]>;
<![CDATA[Emi Syarif]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.140
<![CDATA[Dalam bidang hubungan industrial ada hal-hal yang belum diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan ada juga hal-hal yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan lainnya tetapi tidak ditindaklanjuti. Dua hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, yang sebenarnya dapat diminimalisir dengan Peraturan Daerah (PERDA). Apabila PERDA dapat mengisi kekosongan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maka PERDA tersebut akan mempunyai kemanfaatan dan meningkatkan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PERDA tentang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dapat mengisi kekosongan hukum di bidang hubungan industrial atau tidak. Metode yang digunakan adalah hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan materi hubungan industrial yang diatur dalam PERDA tentang Ketenagakerjaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan sudah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kesimpulannya adalah Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan tersebut tidak memiliki kemanfaatan dan tidak meningkatkan kepastian hukum. Perlu dilakukan revisi PERDA seperti pada pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga dalam Konsep Rumah Produksi pada Home Industry Kerupuk Tahu di Pasuruan ]]>
<![CDATA[M. Asif Nur Fauzi]]>;
<![CDATA[Zuyyinatul Wardah Qismi]]>;
<![CDATA[Siti Maizul Habibah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.144
<![CDATA[Upaya pemerintah untuk mengembangkan industri sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesempatan kerja telah menyebabkan pengurangan pengangguran.Perlu suatu alternatif yang efektif dan efisien agar industri tersebut tetap eksis dalam menjalankan usahanya. Salah satunya berupa rumah produksi yang merupakan alternatif dalam meningkatkan hasil produksi pada sector home industri. Sektor home industri mayoritas pekerjanya adalah pekerja rumahan yang didominasi oleh pekerja perempuan. Pekerja rumahan merupakan kategori pekerja yang membawa pekerjaan mereka untuk dikerjakan di rumah. Namun lemahnya payung hukum terkait pekerja rumahan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, belum disusun secara detail sehingga membawa dampak pada pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik home industri. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa konsep rumah produksi pada home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan merupakan konsep yang dikembangkan sebagai langkah efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan di rumah pekerja masing-masing. Konsep tersebut ditunjang oleh fasilitas dan kecakapan yang diperoleh dari pelatihan yang diberikan agar pekerja menjadi lebih mandiri. Pemenuhan hak pekerja rumahan di home industri kerupuk tahu di kabupaten pasuruan, sebenarnya telah dipenuhi oleh pemilik industri dengan konsep rumah produksi. Pemenuhan upah diberikan sesuai dengan target pekerjaan serta perlindungan terhadap pekerja. Hak–hak lainnya berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan kecakapan atau keahlian yang diberikan sesuai dengan bidang yang diinginkan. Namun dalam upaya pemenuhan seluruh hak pekerja rumahan, masih belum memenuhi standar ideal karena pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan home industri masing-masing. Kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak pekerja rumahan di rumah produksi home industri kerupuk tahu diantaranya industri tersebut belum terdaftar di UMKM Pasuruan, ukuran home industri, dan kesepakatan serta perekrutannya lebih pada empowering atau pemberdayaan masyarakat.]]>
<![CDATA[Pengaruh COVID-19 dan Upah terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia: Analisis Data Panel 33 Provinsi Tahun 2010-2021 ]]>
<![CDATA[Loura Auliya]]>;
<![CDATA[Lestari Agusalim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.148
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh COVID-19 dan upah terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia dengan menggunakan analisis data panel yang terdiri dari data cross section 33 provinsi dan data time series kurun waktu 2010-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 dan Upah Minimum Provinsi (UMP) riil tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. COVID-19 meningkatkan pengangguran terbuka secara umum, terutama pengangguran kurang terdidik. Kekhawatiran peningkatan UMP akan menyebabkan pengangguran terdidik meningkat tidak terbukti di Indonesia. Di sisi lain, upah riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenaikan upah menyebabkan kenaikan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat mencegah terjadinya peningkatan pengangguran terdidik. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Kenaikan pengangguran terdidik akibat kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor ekonomi yang pada modal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keterbukaan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan keterbukaan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terdidik di Indonesia.]]>
<![CDATA[Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ]]>
<![CDATA[Asep Saepul Muharam]]>;
<![CDATA[Khairul Ismed]]>;
<![CDATA[Nurhani Nurhani]]>;
<![CDATA[Muhyiddin Muhyiddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i2.149
<![CDATA[Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI saat ini mempunyai 1 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) yang berlokasi di Jakarta dan 4 Balai K3 yang berlokasi di Makassar, Medan, Bandung, Samarinda. Kelima Balai tersebut mempunyai tugas yaitu, melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan yang menjadi perhatian Kemnaker saat ini adalah lemahnya penanganan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker, maka salah satu yang dapat menguatkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah adalah supervisi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu pada tahap awal ini, pelaksanaan supervisi fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang cukup dekat tanpa merubah struktur dan regulasi secara drastis adalah dengan menambahkan fungsi tersebut pada Balai K3 Kemnaker. Fungsi ini disamping akan memperkuat dan mendukung fungsi daerah dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, hal ini sekaligus menjadi jembatan koordinasi dan supervisi yang lebih optimal antara pusat dan daerah.]]>
<![CDATA[Karakteristik Wirausaha yang Bekerja Menggunakan Internet di Indonesia selama Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Yuniarti Tri Suwadji]]>;
<![CDATA[Nurlia Rahmatika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i2.157
<![CDATA[Pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut membawa pola perubahan kebiasaan baru masyarakat, salah satunya dalam menjalankan wirausaha dari rumah. Kondisi ini mengakibatkan perlunya kajian yang dapat mendukung kegiatan para pelaku wirausaha yang bekerja menggunakan internet khususnya di era pandemi COVID-19 ini seiring juga dengan hadirnya internet sebagai salah perangkat digital yang mampu memudahkan dan mengefisienkan pekerjaan mereka. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui karakteristik wirausaha yang bekerja menggunakan internet di Indonesia selama pandemi COVID-19 sehingga pemerintah dapat menghasilkan strategi yang mampu mendukung kegiatan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu statistika deskriptif serta wawancara mendalam dengan berbagai unsur baik dari kalangan pemerintah, maupun non pemerintah yang terkait dengan wirausaha, juga termasuk para pelaku wirausaha itu sendiri yang telah memanfaatkan internet untuk menjalankan usahanya. Dari hasil temuan kajian diperoleh bahwa terjadi peningkatan jumlah wirausaha yang bekerja menggunakan internet selama pandemi COVID-19. Situasi ini semakin menyadarkan kita akan pentingnya transformasi digital sebagai upaya wirausaha untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini utamanya. Selebihnya, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk menjalankan usahanya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet kepada para pelaku wirausaha, sehingga mereka bisa mengefisienkan biaya yang perlu dikeluarkan serta tetap bisa menjalankan usahanya meski dalam kondisi pandemi. Adapun pelatihan ini perlu dilakukan secara terpisah bagi mereka yang baru akan menjalankan wirausaha menggunakan internet dengan mereka yang sebelumnya sudah berpengalaman, agar memudahkan peserta dalam memahami materi pelatihan.]]>
<![CDATA[Analisis Pekerja Lansia Pada Masa Awal Pandemi COVID-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maghfirah Maghfirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.161
<![CDATA[Lansia merupakan salah satu kelompok rentan pada masa awal pandemi COVID-19 karena memiliki resiko 20 kali lebih tinggi bila terpapar COVID-19 dibandingkan dengan kelompok non lansia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan karakteristik demografi dan sosial ekonomi dengan partisipasi kerja lansia yang memiliki skill rendah dan skill tinggi pada masa awal pandemi COVID-19 dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, status perkawinan, dan kesulitan mendengar tingkat sedang memiliki hubungan positif dengan pekerja lansia dengan skill rendah. Sedangkan, variabel pendidikan, pelatihan, tempat tinggal, kesulitan melihat tingkat parah, kesulitan berjalan tingkat sedang, penggunaan internet dan tempat kerja memiliki hubungan negatif dengan pekerja lansia dengan skill rendah. Dalam upaya meningkatkan kemampuan lansia untuk bekerja dan tetap sehat perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, organisasi, keluarga, maupun masyarakat untuk membantu memastikan lansia dapat memperoleh, mempertahankan, dan berpotensi untuk memperluas pekerjaan mereka di masa awal pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Rangka Antisipasi Krisis Global Pasca Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Henriko Tobing]]>;
<![CDATA[Habibi Nugroho]]>;
<![CDATA[Iqbal Faza Ahmad]]>;
<![CDATA[Muhyiddin Muhyiddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.182
<![CDATA[Dunia diprediksi menghadapi resesi atau pelambatan perputaran ekonomi yang berlangsung cukup lama serta tahunan akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang menurun selama dua kartal atau lebih pada tahun 2023. Berbagai kondisi seperti tingkat inflasi yang tinggi, fenomena dolar yang kuat, tingginya pengangguran, penurunan lapangan kerja, krisis pangan, dan perang menjadi alasan kuat bagi semua stakeholder di seluruh dunia untuk bersiap-siap menghadapi krisis pasca badai pandemi COVID-19. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada roda perekonomian di Indonesia. Sebagai antisipasi, Indonesia khususnya Kementerian Ketenagakerjaan harus melakukan sejumlah langkah, yakni; meningkatkan sense of crisis (kepekaan terhadap krisis), melakukan penyelamatan untuk pemulihan berkelanjutan kepada masyarakat memalui bantuan langsung, menyediakan learning center (pusat edukasi) terhadap krisis ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[Analisa Implementasi UU Cipta Kerja Kluster Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya ]]>
<![CDATA[Turro S Wongkaren]]>;
<![CDATA[Rachmat Reksa Samudra]]>;
<![CDATA[Ratna Indrayanti]]>;
<![CDATA[Faris Azhari]]>;
<![CDATA[Muhyiddin Muhyiddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/naker.v17i3.184
<![CDATA[Pasar tenaga kerja mengalami kecenderungan perubahan karena transformasi struktural ekonomi, perubahan struktur penduduk, digitalisasi, perubahan iklim, pandemi COVID-19, serta ketidakpastian ekonomi. Fleksibilitas pasar tenaga kerja dibutuhkan untuk beradaptasi perubahan tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis kondisi pekerja PKWT dan alih daya dalam konteks penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya. Sumber Data yang digunakan berupa data Primer dengan melakukan FGD serta wawancara mendalam dan data Sekunder dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan), Kemnaker RI. Hasil studi memperlihatkan bahwa secara umum UU Cipta Kerja sudah memberikan perlindungan yang lebih baik daripada peraturan sebelumnya. Namun, di dalam pelaksanaannya masih perlu peningkatan awareness dan pengawasan yang lebih baik. Pada intinya, apabila pekerja dilindungi dalam semua bentuk kontrak apa pun, perbedaan antara pekerja PKWT-PKWTT dan alih daya tidak akan terlalu berarti.]]>
<![CDATA[Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial ]]>
<![CDATA[Nuryansyah Irawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol 18 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/jnaker.v18i1.147
<![CDATA[The settlement process of industrial relations disputes in Indonesia includes a bipartite process up to the first court stage trial and cassation by means of prioritizing a fast, precise, fair, and cheap court process; however, in reality, the application could not be fulfilled in Indonesia. This writing aims to describe the renewal of labor law concerning the settlement process of industrial relations in determining labor relations in Indonesia. This study uses the normative juridical method tending to Legal Reform with a Law Renewal approach, which oriented a law theory to understand the aspect of Labor Law according to Indonesian Law. Secondary data was acquired from a library study. Along conclusion statement technique uses the deductive method. The optimum Settlement dispute process can be done with all parties to have the best outcome for all. It is advised to constitutional makers and related instances to accelerate the industrial relation settlement dispute process in order to optimize the result for both sides]]>
<![CDATA[Kondisi Ketenagakerjaan Pekerja Lanjut Usia dan Perubahannya Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia Menurut Jenis Pekerjaannya: Analisis Data Sakernas 2021 ]]>
<![CDATA[Hafizh Meyzar Aqil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ketenagakerjaan Vol 18 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47198/jnaker.v18i1.162
<![CDATA[Indonesia has entered population aging in the year 2021, referred by the elderly dependent number above 10%. The increase in the number or percentage of elders that still work expectedly can contribute to the economy. However, until the year 2o2o, most elderly workers, still considered informal workers, call into doubt their contribution to the economy. Meanwhile, during the Covid-19 pandemic, informal and elderly workers are among the vulnerable group. This study aims to determine changes related to employment conditions for elderly workers based on the type of work before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. This quantitative research study uses descriptive analysis of data from the National Labor Force Survey (Sakernas) in August 2021. The study resulted that most elderly workers choose to work as independent workers/informal entrepreneurs. In addition, reduced hours worked and average earnings were experienced by all types of jobs, with jobs within the informal sector (informal self-employed, informally paid, and unpaid/family) tending to have the worst outcome. The government is expected to provide assistance during the COVID-19 era for elderly workers, especially informal independent elderly workers who have a significant contribution.]]>
