cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 152 Documents
 5   6   7   8   9 
Determinan Pengangguran Terbuka Menggunakan Pendekatan Geographically Weighted Regression di Provinsi Sumatera Utara Aida Meimela; Rita Herawaty Br Bangun
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.119

Abstract

Undang-undang Cipta Kerja dan pandemi Covid-19 mempengaruhui aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terutama ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR) selama masa pandemi tahun 2020. Data yang digunakan merupakan data cross section tahun 2020 antara lain rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, morbiditas dan gini ratio. Analisis GWR dilakukan deengan mengkombinasikan fungsi pembobot fixed exponential kernel dan cross validation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi didominasi wilayah kota dengan karakteristik industrialisasi sedangkan terendah didominasi oleh wilayah dengan karakteristik pertanian. Faktor yang mempengaruhi TPT di kota dipengaruhi oleh gini ratio dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wilayah kota dengan basis industri lebih banyak menghasilkan pengangguran, sedangkan di wilayah berbasis pertanian TPT tidak terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19.
Identitas Digital Ketenagakerjaan pada Sistem Informasi Pasar Kerja di Indonesia: Sebuah Konsep Beni Teguh Gunawan; Zantermans Rajagukguk; Faizal Amir Nasution; Muhyiddin Muhyiddin; Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.123

Abstract

Sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Kebijakan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada prinsipnya, data ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam perencanaan dan deteksi dini berbagai permasalahan ketenagakerjaan.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep identitas digital ketenagakerjaan (IDK) pada sistem informasi pasar kerja di Indonesia dan sekaligus mengetahui manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis lebih ditekankan pada pemetaan pasar tenaga kerja, integrasi data ketenagakerjaan, dan manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan. Kajian ini menghasilkan konsep IDK yang komprehensif dari hulu ke hilir. Di Hulu, angkatan kerja adalah output dari pendidikan formal sedangkan hilir adalah ketenagakerjaan pasca penempatan. Rangkaian konsep tersebut terintegrasi mengikuti siklus ketenagakerjaan. Angkatan kerja baru output dari dunia pendidikan didata melalui Dapodik dan NIK akan dipantau pergerakan per individu dalam lingkup bisnis proses ketenagakerjaan yang meliputi registrasi dalam pasar kerja, pelatihan dan/atau pemagangan, penempatan (termasuk di dalamnya akses kewirausahaan), selama penempatan, dan pasca penempatan. Siklus itu terus berputar dengan tidak mengesampingkan manfaat bagi masing-masing individu angkatan kerja
Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga Kerja pada Dunia Usaha dan Industri Yeni Nuraeni; Ari Yuliastuti; Faizal Amir Nasution; Asep Saepul Muharam; Faizul Iqbal
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.124

Abstract

Program BLK Komunitas adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas. Dengan adanya BLK Komunitas diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan yang mampu terserap oleh dunia usaha dan industri. Kajian ini menggunakan pendekatan kritis, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis implementasi program BLK Komunitas. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik cara wawancara dengan informan, Focus Group Discusion (FGD), observasi, dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi; Assosiasi DUDI, Dinas Ketenagakerjaan Daerah, pengelola/ pihak manajemen BLK Komunitas, Pemerintah desa dan angkatan kerja di tempat BLK Komunitas. Kajian ini dilakukan 4 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu: Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan ketersebaran BLK Komunitas dan karakteristik wilayah. Kerjasama yang kuat antar pihak pemerintah, swasta dan akademisi dalam pelaksaaan program pelatihan dan pengembangan SDM sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi alumni BLK Komunitas yang kesulitan terserap dunia usaha dan industry. Banyak juga alumni BLK Komunitas yang memutuskan untuk menjadi wirausahawan, meskipun mereka terkendala dengan akses permodalan. Selanjutnya BLK Komunitas perlu melibatkan DUDI mulai dari proses pelatihan sehingga setelah selesai pelatihan, alumni BLK komunitas dapat disalurkan langsung dengan. Selain itu perlu juga adanya pendampingan kepada alumni agar mudah mendapatkan akses permodalan, sehingga alumni BLK Komunitas mampu mengembangkan usahanya.
Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Ivan Lilin Suryono; Rita Parmawati; Rotua Yossina Warsida; Maryani Maryani; Roos Arafat Ahmad Yani
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.125

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Tahap 1 tahun 2021 pada bulan Agustus. BLKK merupakan salah satu langkah konkrit Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pendirian BLKK ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta kendala yang dihadapi BLK Komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas berperan secara efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini disimpulkan berdasarkan 4 (empat) aspek penelitian diantaranya aspek manajemen BLKK, aspek tata kelola, aspek evaluasi dan aspek modal sosial. Dari aspek manajemen dapat disimpulkan bahwa BLKK telah memiliki struktur organisasi yang telah berjalan dengan tetap melibatkan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah perizinan. Dari aspek tata kelola, peningkatan jumlah fasilitas pada setiap BLKK dapat dilakukan dengan pengajuan bantuan penggadaan barang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten. Dari aspek evaluasi, peningkatan jenis pelatihan untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Dari aspek modal sosial, jumlah lulusan yang banyak tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga perlu usaha mandiri dari lulusan BLKK.
Apakah Ayah Mewarisi Pekerjaan Informal? Komparasi Dua Generasi di Kelompok Umur yang Sama Jamalludin Jamalludin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.115

Abstract

Pekerja informal masih mendominasi pasar kerja Indonesia, namun menunjukan tren yang menurun. Efek generasi menarik untuk dicermati terhadap penurunan pekerja informal. Penelitian ini ingin mengkaji apakah ada pola perbedaan pekerja informal antargenerasi dan apakah ada hubungan yang kuat antara status pekerja informal ayah dengan status pekerjaan anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IFLS 1993-2014 dengan unit analisis sebanyak 1202 responden. Penggunaan IFLS lima gelombang dimaksudkan untuk menganalisis dua generasi pada kelompok umur yang sama. Temuan desktriptif menunjukkan generasi orang tua yang merepresentasikan generasi orde lama, saat berusia 25-40 tahun lebih banyak terserap sebagai pekerja informal, sementara anak yang merepresentasikan generasi orde baru, di usia 25-40 tahun banyak terserap pada pekerja formal. Temuan probit menunjukkan status pekerja informal ayah tidak signifikan meningkatkan probabilita anak menjadi pekerja informal. Temuan probit berdasarkan lapangan usaha pekerjaan menunjukkan lapangan usaha pekerjaan ayah berhubungan erat dengan lapangan usaha pekerjaan anak. Ayah yang menjadi pekerja informal pertanian cenderung meningkatkan kemungkinan anak menjadi pekerja informal pertanian, namun hal ini tidak terjadi pada lapangan usaha perdagangan.
Pengelompokan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Karakteristik Angkatan Kerja Tahun 2020 Liza Aufia Br Ginting; Retno Setianingtias
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.130

Abstract

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, karakteristik demografi, sosial ekonomi, bahkan kondisi regional dapat mempengaruhi kualitas angkatan kerja. Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten dan 8 kota dengan karakteristik angkatan kerja yang beragam. Untuk mengupayakan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat dibutuhkan pemahaman tentang perbedaan karakteristik angkatan kerja antar regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan karakteristik angkatan kerja Tahun 2020 dengan menggunakan metode non-hierarki (K-Means) cluster. Metode tersebut akan memisahkan 33 kabupaten/kota berdasarkan ciri yang unik dan signifikan berbeda antar kelompok. Hasilnya terdapat 4 (empat) kelompok kabupaten dan kota yang memiliki perbedaan ciri karakteristik angkatan kerja. Kelompok pertama merupakan kelompok kurang potensial dengan mayoritas  berpendidikan rendah, kelompok kedua merupakan kelompok perempuan yang belum optimal dengan ciri kurangnya partisipasi perempuan, ketiga adalah kelompok wilayah potensial, dengan penciri pendidikan tinggi pada angkata kerja dan terakhir adalah kelompok optimal, dengan penciri baiknya angka kesetaraan gender, pendidikan merata serta tingginya proporsi angkatan kerja.
Pemodelan Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Pengangguran di Indonesia Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression dan Negative Binomial Regression Albertus Eka Putra Haryanto; Wahyu Wibowo
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.132

Abstract

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan Jika ditelusuri dengan melihat jumlah pengangguran yang terjadi pada tahun 2018 menuju tahun 2019 di Indonesia, trend jumlah pengangguran menunjukkan adanya kenaikan, di mana terjadi kenaikan sebesar 0,64% jumlah pengangguran pada tahun 2019. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,28% masih belum mencapai target tingkat pengangguran terbuka yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia pada tahun 2019. Hal ini bertolak belakang dengan langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mencapai 109,49%. Oleh sebab itu, diduga terdapat faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode Generalized Poisson Regression dan Regresi Binomial Negatif untuk mendapatkan model terbaik yang dapat merepresentasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder jumlah pengangguran dan faktor-faktor yang diduga berpengaruh di mana data tersebut diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Didapatkan hasil pada pemodelan terbaik dengan menggunakan regresi binomial negatif di mana variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran yaitu jumlah penduduk dan jumlah usaha mikro dan kecil yang terdapat di masing-masing provinsi. Model yang diperoleh diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan faktor tersebut untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.
Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi Tri Jamhari; Nurul Khotimah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 3 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i3.133

Abstract

Kemajuan ekonomi suatu negara, pada umumnya didukung oleh jumlah wirausaha yang makin banyak. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka dan setengah penganggur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan beberapa program pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; mengetahui mekanisme pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; menemukan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan, serta merumuskan alternatif pemecahannya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan atau pelaksanaan program TKM pada umumnya dan khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi evaluasi, hanya dibatasi dengan mengevaluasi input dan sebagian proses pelaksanaan program dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Program TKM untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Penggunaan Aplikasi Sipunten dalam Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 oleh UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Makassar Nila Rahmawati; Muntadliroh Muntadliroh
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.135

Abstract

Data digital pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penting artinya bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan masyarakat. Lonjakan pemulangan PMI dimasa Pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Mei – Juli 2020 dengan jumlah > 100 orang per bulan. Untuk itu, adanya aplikasi Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi (SIPUNTEN) bertujuan memudahkan penyediaan data PMI khususnya di UPT BP2MI Makassar sebagai debarkasi dengan cakupan wilayah paling luas di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, penggunaan aplikasi SIPUNTEN masih terkendala SDM, kompleksitas sistem, dan teknis. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi bagaimana proses difusi dan adopsi inovasi aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan di UPT BP2MI Makassar untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan secara top down dari BP2MI Pusat ke UPT BP2MI Makassar melalui media komunikasi formal dan bimtek tatap muka. Dampaknya adalah proses keputusan penggunaan aplikasi SIPUNTEN yang terjadi secara otoritatif dan opsional sesuai dengan instruksi BP2MI Pusat. Lemahnya koordinasi antar UPT penyelenggara pemulangan PMI dan tidak adanya monitoring dari BP2MI Pusat menjadikan implementasi SIPUNTEN di UPT BP2MI Makassar kurang optimal.
Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis Faizal Amir Parlindungan Nasution; Yeni Nuraeni; Firdausi Nuzula
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.138

Abstract

Pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi kerja. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan pada pekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan waktu kerja yang berlebihan yang akan berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental. Pada kenyataannya peraturan yang berlaku tidak selalu dapat diterapkan untuk setiap bidang pekerjaan. Untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memiliki pola kerja tidak teratur, seperti mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, pelanggaran terhadap aturan waktu kerja dan waktu istirahat seringkali terjadi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang berkaitan dengan waktu kerja dan waktu istirahat dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang berprofesi sebagai jurnalis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengupayakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para Jurnalis. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai unsur-unsur empiris. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam serta focus group discussion. Dari hasi kajian dapat disimpulkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku saat ini di Indonesia, dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi Jurnalis. Rendahnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberi kebebasan kepada para jurnalis untuk dapat membentuk serikat pekerja memperparah kondisi perlindungan hukum bagi Jurnalis. Pemerintah perlu membuat peraturan yang secara spesifik mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi jurnalis yang memiliki pola kerja berbeda dengan pekerja yang memiliki pola kerja lebih teratur seperti di bidang manufaktur.

Page 7 of 16 | Total Record : 152

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 3 (2025): Gig Workers Vol 20 No 2 (2025) Vol 20 No 1 (2025) Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue