cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nakzim Khalid Siddiq
Contact Email
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Phone
+6287888677718
Journal Mail Official
fundamentaljustice@universitasbumigora.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Universitas Bumigora Mataram Jl. Ismail Marzuki, Cilinaya, Cakranegara, Mataram 83127
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Fundamental Justice
Published by Universitas Bumigora
ISSN : -     EISSN : 27217671     DOI : https://doi.org/10.30812/fundamental
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fundamental Justice (FJ) merupakan salah satu jurnal prodi hukum yang diterbitkan di Universitas Bumigora. Diterbitkan sejak tahun 2020, FJ berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: prinsip dasar yurisprudensi hukum pribadi hukum Kriminal hukum acara hukum ekonomi dan bisnis hukum tata negara hukum administratif hukum internasional hukum dan masyarakat hukum kedokteran hukum perlindungan konsumen hukum informasi dan teknologi Selain bidang-bidang tersebut, FJ juga menerima artikel-artikel yang membahas topik persilangan antara bidang hukum dengan bidang keilmuan lainnya, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain. Terbit 2 (DUA) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Masing-masing terbitan memiliki 5 artikel baik artikel review maupun artikel penelitian. FJ diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, tetapi artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris juga diterima.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 Nomor 1 Maret 2023" : 6 Documents clear
Analisis Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Asuransi Merina Puspita Sari; Abdurahman Rafsanjani; Andi Mumtaz Jamaluddin Fatwa; Nesya Arsalia Kharisma; Muhammad Jazil Rifqi
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2598

Abstract

Asuransi adalah kontrak antara perusahaan asuransi dan orang yang diasuransikan (pemegang polis asuransi), dan perusahaan asuransi menerima pembayaran premi dari orang yang diasuransikan. Perusahaan asuransi itu sendiri berada di bawah pengawasan Organisasi Jasa Keuangan, yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk semua kegiatan sektor jasa keuangan. Di awal tahun 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh PT. Jiwasraya mengacu pada kasus standar. Salah satu masalah mendasar adalah tentang masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah berlangsung lama. Artikel ini menjelaskan kemampuan dan peran pengawasan OJK dalam menyelesaikan masalah non-payment PT. Jiwasraya.
Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Sasak Khas Lombok Adinda Mutia Gani; Nakzim Khalid Siddiq; Maulana Syekh Yusuf
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2790

Abstract

Kain tenun dari setiap daerah memiliki motif yang berbeda-beda yang masing-masing daerah memiliki kualitas yang berbeda-beda serta komoditas ekspornya dan memberikan keuntungan bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, seni tenun pada masyarakat bersifat particular dimana memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya dari masing-masing daerah. Paten melindungi desain ikat dengan membatasi distribusi ke negara-negara tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.perlindungan hukum hak cipta berdasarkan motif kain tenun sasak khas Lombok ada 2 tipe yakni perlindungan hukum preventif dimana perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi Saparudin Efendi; Sukma Hidayat Kurnia Abadi
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2798

Abstract

Korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas wilayah negara. Korporasi saat ini murni diakui sebagai suatu subjek hukum pidana yang dapat melakukan suatu tindak pidana, namun pengaturannya hanya terbatas pada undang-undang diluar KUHP termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah mengatur pula korporasi sebagai subjek hukum pidana, mengkaji suatu tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi, nantinya akan terlihat seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Dari berbagai fenomena yang ada, korporasi ternyata memiliki peran potensial dalam terjadinya tindak pidana illegal logging. Tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh korporasi merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana perusakan hutan, dikarenakan dengan terjadinya tindak pidana ini maka hutan yang seharusnya dilindungi dan dijaga namun sebaliknya dirusak dan mengakibatkan kelestarian dan ekosistem hutan menjadi terganggu. dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative dan konseptal. Pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana illegal logging diatur dalam pasal 82 sampai pasal 105 yang dimana apabila pengurus korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana maka korporasi juga mampu untuk bertanggungjawab. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana illegal logging dilihat dari adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dalam lingkup korporasi. Pidana yang diancamkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok yaitu denda dan pidana tambahan yaitu penutupan seluruh atau sebagaian perusahaan.
Analisis Akad Pembayaran Cash On Delivery Lazada dalam Hukum Ekonomi Syariah Muhamad Arfah; Subhan Ansori
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2835

Abstract

Salah satu praktek jual beli yang ada dimarketplace adalah sistem Cash on Delivery (COD), banyak pertanyaan dimasyarakat mengenai hukum jual beli COD, apakah hukumnya halal atau haram, perlu kiranya diteliti dan difokuskan pada studi kasus Lazada Indonesia. Sebagai pengetahuan mendasar perlu digali apakah transaski COD sudah ada dizaman Nabi, dengan itu dapat menjadi rujukan kaum muslimin dalam mengambil hukum. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan analisa berbagai informasi konseptual serta data data kualitatif dari berbagai artikel ilmiah, literatur buku, pengamatan dalam transaksi COD Lazada dan dokumen dari internet yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini hukum COD tidak bersifat mutlak apakah haram atau haram, tentunya setelah melihat tahapan tahapan pendekatan Tashawwur (memehami kasus), Takyif Fiqh (pendekatan fiqhiyah) dan Takhrij Fiqhi (menimbang semua konsekwensi dalam kasus tersebut dengan mempertimbangkan takyif Fiqhi).
Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Ana Rahmatyar; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2858

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang selalu dilandaskan oleh rasa kemanusiaan dan keadilan. Subtansi hukum (legal subtance), para penegak hukum (legal stuructur), dan budaya hukum (legal culture) sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, lebih khsususnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam konteks negara hukum, hakim diinteprestasikan sebagai wakil Tuhan didunia dalam mengintegrasikan berbagai macam persoalan negara, baik pada ranah privat maupun publik. Hakim seharusnya diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukum sesesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak hanya terkekang oleh kekuan tekstual undang-undang. Dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara itu lah yang seharusnya membuat hakim tidak serta merta terikat secara normatif terhadap peraturan perundang-undanga semata. Melainkan juga kebebasan untuk meggunakan pikiran dan hati nurninya demi mewujudkan keadilan subtantif.
Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Opan Satria Mandala
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2878

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian umum Non-Figura Token (NFT) di Indonesia dan Non-Figura Token (NFT) sebagai jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Berdasarakan dari hasil penilitian ini Namun, di sisi lain, NFT juga dapat menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama dalam hal kepemilikan dan penggunaan aset digital. Dalam konteks NFT, kepemilikan aset digital tidak hanya berupa file digital, tetapi juga berupa kode-kode dan informasi di dalamnya yang disimpan di blockchain. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum yang jelas untuk memastikan keamanan dan hak-hak pemilik aset digital yang dihasilkan dari teknologi NFT. Untuk memungkinkan penggunaan NFT sebagai jaminan kebendaan di Indonesia, perlu ada kerja sama antara lembaga pemerintah, ahli hukum, dan pelaku industri blockchain dalam mengembangkan kerangka hukum dan teknis yang diperlukan. Pemerintah Indonesia perlu mempercepat pengembangan regulasi yang berkaitan dengan blockchain dan aset digital. Regulasi ini harus mencakup definisi dan sifat hukum aset digital dalam konteks blockchain, pengakuan hukum atas NFT sebagai jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum bagi pengguna NFT.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol 5 No 2 (2024): September 2024 Vol 5 No 1 (2024): Maret 2024 Volume 4 Nomor 2 September 2023 Volume 4 Nomor 1 Maret 2023 Volume 3 No 2 September 2022 Volume 3 No 1 Maret 2022 Volume 2 No 2 September 2021 Volume 2 No 1 Maret 2021 Volume 1 No 2 September 2020 Volume 1 No 1 Maret 2020 More Issue