cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yosef Abdul Ghani
Contact Email
yosef.ghani@gmail.com
Phone
+62227100124
Journal Mail Official
kajianpariwisata@ars.ac.id
Editorial Address
Jalan Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Kajian Pariwisata
Published by Sekolah Tinggi Pariwisata Ars Internasional
ISSN : -     EISSN : 26862522     DOI : https://doi.org/10.51977/JIIP
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Physics Social Sciences
Jurnal Kajian Pariwisata merupakan Jurnal yang bertujuan untuk mewadahi semua informasi hasil penelitian, telaah pustaka, makalah teknis, dan kajian buku, dari berbagai cabang Pariwisata dan Perhotelan. Diharapkan dengan adanya wadah penerbitan ini dapat berkontribusi dalam penyampaian informasi ilmiah yang merupakan mata rantai proses kegiatan ilmiah Artikel Jurnal kajian pariwisata ini belum pernah diterbitkan sebelumnya. Artikel Terbit secara berkala di Bulan April dan Bulan September setiap Tahunnya. Jurnal Kajian Pariwisata memuat berbagai penelitian di bidang pariwisata. Ruang lingkup Jurnal Kajian Pariwisata meliputi : Manajemen Destinasi, Manajemen Sumber Daya Manusia di Industri Pariwisata Manajemen Perhotelan, Food & Beverages, Ekowisata, Perilaku Turis, Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan..
Arjuna Subject : Bisnis, Menejemen, dan Akutansi (semua kategori) - Tourism, Leisure and Hospitality Management
Articles 143 Documents
 11   12   13   14   15 
From Remoteness to Connectivity: Ecotourism Resilience in the Melolo Transmigration Area, East Sumba Nnover Purba; Annisa Eka Agelina
Jurnal Ilmiah Ilmu Pariwisata Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Kajian Pariwisata
Publisher : LPPM STP ARS Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/xp32xg83

Abstract

Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur menyimpan potensi ekowisata yang signifikan, namun menghadapi krisis multidimensi yang menghambat pengembangannya. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi tipologi krisis yang dihadapi ekowisata Kawasan Melolo serta merumuskan strategi resiliensi yang kontekstual. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan, didukung observasi lapangan selama kegiatan KKN Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia dan data sekunder dari sumber resmi pemerintah serta jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kawasan ini menghadapi dua tipologi krisis: krisis exogenous berupa kerentanan iklim kekeringan El Niño dan dampak residual pandemi COVID-19, serta krisis endogenous berupa keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dan rendahnya visibilitas destinasi. Dalam kerangka Faulkner (2001), kawasan ini terperangkap dalam fase pre-event berkepanjangan. Strategi resiliensi yang direkomendasikan mencakup penguatan konektivitas fisik-digital, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan integrasi mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan destinasi.   The Melolo Transmigration Area in East Sumba Regency holds significant ecotourism potential, yet faced multidimensional crises that hindered its development. This study aimed to identify crisis typologies affecting ecotourism in the Melolo Area and formulate contextual resilience strategies. A qualitative approach with a case study design was employed, supported by field observations during the Universitas Indonesia Patriot Expedition KKN program and secondary data from official government sources and scientific journals. Findings revealed two crisis typologies: exogenous crises comprising El Niño drought vulnerability and residual impacts of the COVID-19 pandemic, and endogenous crises comprising infrastructure accessibility limitations and low destination visibility. Within Faulkner's (2001) framework, the area remained trapped in a prolonged pre-event phase. Recommended resilience strategies included  strengthening  physical-digital  connectivity developing community-based ecotourism, and integrating climate change mitigation into destination planning.  
Desentralisasi Asimetris dan Dinamika Pariwisata Berkelanjutan di Provinsi DIY dan Provinsi DKI Jakarta Adif Rachmat Nugraha; Luthfi Amri Fahrezi
Jurnal Ilmiah Ilmu Pariwisata Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Kajian Pariwisata
Publisher : LPPM STP ARS Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/e1q82s37

Abstract

Artikel ini mengkaji bagaimana desain desentralisasi asimetris yang berbeda di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menghasilkan dinamika tata kelola pariwisata yang berbeda, namun menghadapi satu tantangan struktural yang sama. Provinsi DIY memperoleh keistimewaan berbasis nilai budaya melalui UU No. 13/2012, sementara Provinsi DKI Jakarta memperoleh kewenangan khusus berbasis fungsi metropolitan melalui UU No. 29/2007. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, artikel ini menemukan bahwa meskipun kedua daerah memiliki kerangka hukum yang kuat, efektivitas kewenangan asimetris dalam membentuk tata kelola pariwisata berkelanjutan masih terhambat oleh dominasi pusat pada destinasi strategis, lemahnya kolaborasi multipihak, dan ketidakselarasan antara narasi keistimewaan dengan implementasi kebijakan. Artikel ini mengajukan tipologi dua model asimetri, yakni model kultural pada Provinsi DIY dan model metropolitan pada Provinsi  DKI  Jakarta,  beserta  implikasinya  terhadap keberlanjutan dan resiliensi pariwisata. This article examines how differing asymmetric decentralization designs in the Special Region of Yogyakarta and Special Capital Region of Jakarta produce distinct tourism governance dynamics while facing the same structural challenge. Yogyakarta holds cultural-value-based privileges under Law No. 13/2012, while Jakarta holds metropolitan-function-based special authority under Law No. 29/2007. Using a qualitative-descriptive approach, this article finds that despite strong legal frameworks, the effectiveness of asymmetric authority in shaping sustainable tourism governance remains constrained by central government dominance over strategic destinations, weak multi-stakeholder collaboration, and misalignment between the rhetoric of special status and policy implementation. The article proposes a typology of two asymmetry models, namely the cultural model for Yogyakarta and the metropolitan model for Jakarta, along with their implications for tourism sustainability and resilience.
Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi Pariwisata Berbasis Platform Digital di Indonesia Indra Kusumah
Jurnal Ilmiah Ilmu Pariwisata Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Kajian Pariwisata
Publisher : LPPM STP ARS Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51977/020qhd97

Abstract

The rapid development of digital platform-based tourism transactions in Indonesia offers convenience in accessing services, but simultaneously creates complex legal issues such as information mismatch, unilateral cancellations, delayed refunds, and the inclusion of exculpatory clauses that harm consumers. This study aimed to analyze the implementation and optimization of legal protection for consumers in digital platform-based tourism transactions and to examine the legal liability of tourism platform operators in Indonesia. The study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The findings indicated that consumer protection in digital tourism has established a normative foundation under the Consumer Protection Law, the ITE Law, the Tourism Law, and the Personal Data Protection Law, where exculpatory clauses limiting business liability are null and void by law. The legal liability of business operators is based on the presumption of liability and strict liability principles, encompassing civil, administrative, and criminal responsibilities. To optimize legal protection and the efficiency of digital dispute resolution, regulatory strengthening and the comprehensive integration of Online Dispute Resolution (ODR) mechanisms into digital platforms are required.     Perkembangan pesat transaksi pariwisata berbasis platform digital di Indonesia menawarkan kemudahan dalam pemesanan layanan, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti ketidaksesuaian informasi, pembatalan sepihak, keterlambatan refund, serta pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan optimalisasi perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pariwisata berbasis platform digital serta menguraikan bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha platform pariwisata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pariwisata digital telah memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Kepariwisataan, dan UU Perlindungan Data Pribadi, di mana penggunaan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha dianggap batal demi hukum. Tanggung jawab hukum pelaku usaha didasarkan pada prinsip praduga selalu bertanggung jawab dan tanggung jawab mutlak yang mencakup tanggung jawab perdata, administratif, hingga pidana. Guna mengoptimalkan perlindungan hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa digital, diperlukan penguatan regulasi serta integrasi mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) pada platform digital secara komprehensif.  

Page 15 of 15 | Total Record : 143

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 3 No 2 (2021): Jurnal kajian Pariwisata Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Kajian Pariwisata Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Kajian Pariwisata More Issue