Jurnal Kebijakan Publik
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 4 (2022)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[MANAJEMEN KEMITRAAN PERGURUAN TINGGI VOKASI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI LULUSAN ]]>
<![CDATA[Riza Hasan]]>;
<![CDATA[Rahmad Nuthihar]]>;
<![CDATA[Hanif Hanif]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8145
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) manajemen kemitraan perguruan tinggi vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam meningkatkan kompetensi lulusan pada Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat; (2) faktor pendorong kemitraan; (3) faktor penghambat kemitraan; (4) cara mengatasi hambatan kemitraan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) manajemen kemitraan Perguruan Tinggi AKN Aceh Barat dengan DUDI dalam meningkatkan kompetensi lulusan yang ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen tidak berjalan secara efektif; (2) faktor pendorong kemitraan yaitu adanya unsur kemitraan dalam Visi, Misi, dan rencana program kerja tahunan, adanya tim kerja pelaksana program kemitraan, adanya pembuatan MoU kerja sama, dan adanya penilaian terhadap capaian program kemitraan; (3) faktor Penghambat Kemitraan, yaitu tidak adanya keterlibatan DUDI dalam merumuskan dan menyusun rencana program kemitraan, tidak adanya kesesuaian antara rencana program kemitraan dengan kebutuhan DUDI, tidak adanya rincian pembagian beaban kerja, tidak adanya pembuatan rencana kerja turunan dari pokok-pokok rencana kerja tahunan, dan tidak adanya standar penilain progam kemitraan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PENGUATAN HILIRISASI PRODUK BERBASIS TEKNOLOGI ]]>
<![CDATA[Bambang S Pujantiyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8129
<![CDATA[Dalam melaksanakan hilirisasi produk berbasis teknologi (komersialisasi teknolog), kolaborasi triple helix antara Academician - Businessman - Government (ABG) adalah hal yang sangt penting. Di Indonesia, kolaborasi seperti ini belum banyak memberikan kontribusi signifikan terhadap daya saing nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijakan penerapan penguatan hilirisasi produk berbasis teknologi di seluruh lembaga riset di Indonesia termasuk di perguruan tinggi. Kebijakan yang dimaksud adalah penguatan metodologi yang digunakan dalam hilirisasi produk yang berbasis pada teori Randal Gold Smith. Teori ini terdiri dari 3 tahap yaitu tahap investigasi, tahap pengembangan / validasi, dan tahap komersialisasi. Khususnya pada tahap pengembangan ini terdiri dari beberapa validasi yaitu uji kolaborasi, uji bisnis model, uji produksi, uji pasar, uji harga, serta HKI. Hasil yang telah diterapkan dalam penerapan metodologi ini di lingkungan beberapa lembaga riset, telah menunjukkan dampak yang cukup signifikan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menopang daya saing nasional, maka diperlukan kebijakan keseragaman dalam penggunaan metodologi penguatan hilirisasi produk ini dalam kerangka triple helix]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN CEPAT DEKAT MASYARAKAT (CEDAK MAS) ]]>
<![CDATA[Muhammad Bagus Azizul Hakim]]>;
<![CDATA[Tukiman Tukiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8120
<![CDATA[Jarak antar kelurahan atau desa di tiap kecamatan menuju ke kantor Dispendukcapil yang cukup bervariasi menyebabkan proses pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Tuban belum berjalan dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kabupaten Tuban membuat sebuah inovasi baru yang bernama layanan Cepat Dekat Masyarakat (Cedak Mas). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Layanan Administrasi Kependudukan Cepat Dekat Masyarakat (Cedak Mas) di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Komunikasi sudah cukup baik terbukti dengan adanya kerjasama yang terjalin diantaranya dan sudah menyampaikan seluruh informasinya secara jelas dan tentunya konsisten. 2) Sumber daya belum optimal. Hal ini karena pada keterampilan kecepatan petugas belum optimal sehingga menyebabkan masyarakat merasa sedikit ada yang kurang dari kemampuan staff yang ada di Kecamatan Semanding. 3) Disposisi belum berjalan optimal. Walaupun petugas Kecamatan Semanding sudah inisiatif meminta blangko ke Dispendukcapil akan tetapi permasalahan tersebut masih memerlukan waktu beberapa hari. 4) Struktur birokrasi belum optimal dalam hal waktu. Hal tersebut karena waktu penyelesainnya yang kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada yaitu 5 hari kerja.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN PELABUHAN BEBAS ]]>
<![CDATA[Hafzana Bedasari]]>;
<![CDATA[Kasirul Fadli]]>;
<![CDATA[Nadia Nadia]]>;
<![CDATA[Masrul Ikhsan]]>;
<![CDATA[Ahmad Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8169
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 serta apa saja yang menjadi faktor penghambat BP Karimun dalam mengelola, mengembang dan juga melaksanakan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Peneliti menggunakan teori yang dikembangkan oleh George C Edward III yang melihat Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variable. Dimana empat variable kebijakan terdiri atas Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dalam penelitian ini yang akan dilihat adalah bagaimana pelaksanaan rencana strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Tahun 2018-2022. Setelah diadakan penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis BP Karimun Tahun 2018-2022 belum berjalan dengan baik karena masih terbatasnya anggaran yang tersedia pada BP Karimun.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN MELALUI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO 4.0 (SiPraja 4.0) ]]>
<![CDATA[Efa Rohmatin Febriani]]>;
<![CDATA[Ananta Prathama]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8119
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dimiliki Desa Sugihwaras dalam meningkatkan pelayanan berbasis program SiPraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskrptif. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Sidoarjo. Fokus Penelitian ini menggunakan lima strategi untuk meningkatkan pelayanan berbasis Program SiPraja. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam meningkatkan pelayanan berbasis program SiPraja, Desa Sugihwaras sudah menerapkan Strategi penyederhanaan struktur dalam peningkatan pelayanan berbasis program SiPraja tanpa keluar dari tupoksi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Strategi penyederhanaan Prosedur dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Desa Sugihwaras semula manual menjadi lebih cepat dan transparan dengan adanya SiPraja. Strategi pengembangan infrastruktur yakni dibuktikan dengan adanya pengambilan surat pengajuan berbasis SiPraja yang sudah ada TTD-E dari bapak kepala desa. Strategi pengembangan budaya kultur melalui respon perangkat Desa Sugihwaras dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan nilai dan norma. Strategi pengembangan pengawasan dapat dilihat dari kemampuan dari perangkat Desa Sugihwaras dalam menyampaikan informasi, kemandirian masyarakat dalam mengurus surat dan kepercayaan masyarakat Desa Sugihwaras yang semakin meningkat dengan adanya pelayanan berbasis program SiPraja.]]>
<![CDATA[MODEL PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DALAM MENINGKATKAN MINAT KUNJUNGAN WISATAWAN ]]>
<![CDATA[Laili Khikmawati]]>;
<![CDATA[Susi Hardjati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8135
<![CDATA[Pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo menambah daftar jumlah wisata yaitu Wisata Bahari Tlocor (WBT) yang terletak di Dusun Telocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Pada awal kemunculannya, wisata ini telah mampu mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dengan menobatkan Pulau Lusi sebagai objek wisata terpopuler nomor 2 oleh Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2019. Penghargaan tersebut bahkan menjadi titik awal untuk meningkatkan potensi pariwisata. Namun, dalam beberapa bulan terakhir jumlah pengunjung Wisata Bahari Tlocor mengalami pasang surut. Ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kunjungan wisatawan, salah satunya adalah faktor rasional. Sebagai pariwisata baru di Kabupaten Sidoarjo, tentunya pengembangan yang maksimal harus dilakukan dalam menarik kunjungan wisatawan. Pengembangan yang dilakukan pengelola Wisata Bahari Tlocor adalah untuk memenuhi dan menyediakan segala kebutuhan wisata dalam komponen pariwisata menurut Suwena & Widyatmaja, (2017:109) untuk dapat menarik wisatawan. Namun selain sisi masih terdapat kekurangan karena beberapa aspek dari masing-masing komponen belum terpenuhi.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM SEDEKAH SAMPAH DAN MINYAK JELANTAH ]]>
<![CDATA[Ridfa Chairani]]>;
<![CDATA[Habsulhadiprasodjo Nurhadi]]>;
<![CDATA[Vigo Satrio]]>;
<![CDATA[Sumeri Sumeri]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8147
<![CDATA[Sampah selalu menjadi persoalan dimana-mana yang harus dicarikan solusi untuk penanganannya. Banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah yang dibuang ketempat pembuangan akhir. Himbauan Walikota Jakarta Utara mengenai Sedekah sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang. Persoalan sampah belum kelar muncul masalah minyak jelantah yang dibuang sembarangan hal ini menambah pecemaran lingkungan. Selama ini masyoritas masyarakat (97,6%) membuang minyak jelantah sembarangan terutama ke saluran air atau lingkungan. Untuk mengatasi dua permasalahan tersebut dan mengimplentasikan himbauan Walikota maka Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara membuat suatu kebijakan partisipasi masyarakat dalam Program Sedekah Sampah dan Minyak Jelantah dimana Asrama Dinas Lingkungan Hidup Unit Semper yang menjadi contohnya. Tujuan Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di Asrama, hambatan-hambatan dalam partisipasi masyarakat serta upaya yang dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan apa adanya temuan penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan pengelola sedekah sampah dan minyak jelantah dalam menjalankan program di Asrama, masyarakat dapat mengurangi minyak jelantah yang dibuang sebanyak 2.502 liter dan menangani sampah anorganik sebanyak 12.070 Kg. Dari sedekah sampah dan minyak jelantah terkumpul dana ± Rp.30 jutaan dan digunakan untuk operasional Masjid di Asrama Dinas Lingkungan Hidup Unit Semper, Jakarta Utara. ]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ]]>
<![CDATA[Adri Meyce Putra]]>;
<![CDATA[Aidinil Zetra]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8138
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam urusan teknis pada penyelenggaraan tahapan pemilu tingkat Kecamatan di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada para staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab tidak maksimalnya peran dan fungsi sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu karena proses pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah dan tidak adanya rincian menganai uraian tugas dan tanggungjawab sekretariat PPK pada urusan teknis penyelenggaraan pemilu dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN SIM CORNER PADA ERA NEW NORMAL ]]>
<![CDATA[Sherina Aureliza Revilia]]>;
<![CDATA[Agus Widiyarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8137
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan SIM Corner pada era new normal di Tunjungan Plaza Surabaya. Penelitian untuk mengetahui efektivitas pelayanan SIM Corner pada era pandemi covid-19 yang terjadi ini membawa pengaruh ke pelayanan publik dan pada era new normal sekarang ini terdapat anjuran daripemerintah bahwa pelayanan publik sudah kembali normal tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan menggnakan masker dan berjaga jarak agar memutus penularan covid-19. Maka SIM Corner merupakan pelayanan yang mayoritas digunakan oleh masyarakat dikarenakan SIM merupakan syarat wajib bagi pengemudi. Maka sebagai pelayanan publik SIM Corner Tunjungan Plaza Surabaya di tuntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu yang belum sesuai.Kata kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, SIM Corner, New Normal]]>
<![CDATA[ACCELERATING RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT TOWARD ENERGY SECURITY ]]>
<![CDATA[Aditya Arso Perdana]]>;
<![CDATA[Muhammad Ery Wijaya]]>;
<![CDATA[Ichsan Ichsan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kebijakan Publik Vol 13, No 4 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31258/jkp.v13i4.8149
<![CDATA[The need for electricity in Indonesia increases daily, including in the North Halmahera district. Using primary energy sources, which are still dominated by fossil fuels, will later affect national energy security sustainability. The new and renewable energy can be a solution for North Halmahera to overcome energy security problems and reduce its emission level. The North Halmahera Government seeks to utilize renewable energy sources to increase energy security by looking at energy availability, affordability, and sustainability. Therefore, this study aims to provide strategies or recommendations to accelerate renewable energy development in North Halmahera so that energy security and environmental sustainability in North Halmahera are maintained. Data will be collected from review of various literatures and government documents. Based on the RUED and the RUPTL, the North Halmahera Government can formulate and determine plans to accelerate the fulfillment of regional energy security by increasing energy availability, affordability, and sustainability. The North Halmahera Government can make more efficient regional regulations and not be burdensome to various parties. Regional regulations must provide security for investors, developers, and buyers of renewable energy products.]]>
