cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 371 Documents
 29   30   31   32   33 
KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY Andi Mohammad Rafi; Muh Azis Muslim
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8456

Abstract

Capaian target nilai indeks profesionalisme ASN provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi target yang ditentukan. Kondisi ini mengisyaratkan masih adanya kesenjangan kualitas ASN Provinsi DKI. Penelitian ini menggali upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam mengatasi kesenjangan kualitas ASN melalui pengembangan Jakarta Corporate University (JakCorpU). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism yang berofkus melakukan wawancara mendalam di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta. Pemilihan lokasi tersebut dipilih berdasarkan fokus penelitian yaitu JakCorpU pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan Jakarta Corporate University (JakCorpU) merupakan bentuk strategi pengembangan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis Provinsi DKI Jakarta melalui sinergi pembelajaran dengan kegiatan SDM. Desain dan komposisi pembelajaran menggunakan komposisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran terintegrasi yang dilakukan di tempat kerja, 20% (dua puluh persen) aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan teknis dan 10% (sepuluh persen) untuk aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas. Namun arah perubahan pada pola pembelajaran yang semakin cepat melalui sistem daring perlu mendapatkan atensi yang lebih besar. Apalagi model pembelajaran menggunakan proporsi 70-20-10 yang lebih menitikberatkan pada praktik atau pengimplementasian di tempat kerja memiliki kerentanan terhadap sistem kontrol dan monitoring. Maka penelitian ini merekomendasikan untuk membangun sistem monitoring yang ditujukan untuk memantau hasil kinerja yang dapat diukur secara aktual dengan mendasarkan pada output kinerja. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI PELAYANAN KESEHATAN Muhammad Raviqas Liadi; Sally Marisa Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8427

Abstract

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASI nya untuk putra putrinya di rumah. Ruangan ini diperuntukkan bagi Ibu pekerja yang tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar sang anak tetap mendapatkan ASI ekslusif dari Ibu. Mall delI Park Mendukung digalakkannya pemberian ASI eksklusif, beberapa mall juga sudah menyediakan ruang ASI atau ruang khusus untuk menyusui, sehingga para Ibu masih tetap bisa memberikan asupan ASI tanpa menghalangi hobi nge-mall mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan KebijakanRuang Laktasi di pusat perbelanjaan Koto Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian. Data diperoleh yang diperoleh dianalisis secara menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi, Disposisi Implementor, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Ruang Laktasi di Mall Deli Park Medan belum berjalan dengan baik, Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan tidak memiliki landasan yang kuat, dan pelaksanananya masih sangat kurang, pada indikator Sumber Daya, sudah cukup baik,  dana yang dimiliki pun juga mendukung program karena merupakan milik swasta, tetapi dalam fasilitas ruang laktasi masih dibutuhkan perbaikan. Pada indikattor Komunikasi dari pihak Mall dan Dinas kesehatan kota Medan belum terjalin komunikasi yang baikdan tidak ada koordinasi. Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana cukup bagus dengan komitmen dari pihak swasta dalam pengadaan ruang laktasi di mall deli park kota medan. Pada indikator Disposisi Implementor pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan ini masih kurang karena tidak adanya kerja sama langsung antar pihak swasta dan dinas kesehatan medan, kemudian pada indikator Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Politik sangat mendukung dalam pelaksaan ruang laktasi ini dikarnakan sangat memberikan dampak yang posistif bagi masyarakat.
OPTIMALISASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Muchammad Alawy Syihabuddin; Ramadhany Nugroho; Aulia Regita Dewi Fitriana; Inayah Ilahiyyah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8416

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus di berbagai negara, namun karena tantangannya yang kompleks dan beragam maka dibutuhkan usaha yang komprehensif dan diperlukan pendekatan yang inovatif, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pemberantasan korupsi melalui instrument kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan E-Government di lingkungan ASN melalui kajian sistematis litearure review selama enam tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis menggunakan 37 artikel yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat diadopsi dalam mencegah terjadinya korupsi diantaranya, mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal baik melalui audit, inspeksi mendadak, dan evaluasi (compliance management), membangun budaya anti korupsi (employee relation management), menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat (compensation and benefit), dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin dengan menerapkan hukum yang lebih ketat untuk pemimpin dan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi dan implementasi transparansi dalam kekayaan dan pengeluaran mereka. Namun penerapan e-government masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, melalui rekomendasi instrumen kebijakan tersebut birokrasi dapat melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dari praktik korupsi di masa depan.
STREET-LEVEL BUREAUCRACY PADA PROGRAM PANGAN LESTARI Eddy Wahyudi; Catur Ajeng Kartika Ria; Hasan Ismail; Saskia Nisa Setiaatmitha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari dengan prespektif street-level bureaucracy di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Metode dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, pengambilan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan  pelaksanaan program P2L di Desa Kebontunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, berdasarkan prespektif Street-Level Bureaucracy pelaksanaan program P2L workload pressures, Ambiguity and Complexity antara lain ketersediaan anggaran ketersedian bibit yang terbatas, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebuntunggul dan kelompok wanita tani (KWT) dengan membuat Diskrestion melalui Coping strategi, proses pembuatan diskresi berdasakan aspek Representational Roles and Partisipation  yang dilakukan dengan prinsip delibrative melalui musyawarah bersama pengurus KWT, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.
TRANSPARANSI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Aliana Karin Putri Haikal; Siti Hazzah Nur
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8449

Abstract

Lemahnya transparansi dalam menyelenggarakan dana desa menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana oleh oknum-oknum Kepala Desa yang tidak bertanggungjawab, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah melihat dan mengkaji lebih dalam bagaimana proses transparansi berjalan di dalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ujung Batu Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan dengan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori transparansi oleh Kristianten bahwa transparansi pengelolaan dapat diukur melalui indikator penyediaan akses informasi yang jelas terkait perencanaan, prosedur dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ujung Batu Jae belum sepenuhnya transparan didalam proses pengelolaan namun dibeberapa aspek tertentu Pemerintah Desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
GOVERNMENT INTERVENTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL Retno Dwi Anggraeni; Ananta Prathama
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8410

Abstract

Pertanian memainkan peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, tantangan dan hambatan di sektor pertanian memerlukan intervensi pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Intervensi pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam upaya pengembangan sektor pertanian yakni melalui Klinik Agribisnis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis program klinik agribisnis dalam upaya untuk mengedukasi, mendorong serta menjembatani para petani di Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan adalah teori instrumen pemeritah menurut Hughes dalam Budi Setiyono (2014) yang mengidentifikasi insterumen intervensi kedalam empat jenis. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di reduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Klinik Agribisnis , Klinik Agribisnis sudah berjalan cukup efektif dalam fungsinya dalam Memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada pemangku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian adalah fokus utama dari Klinik Agribisnis ini. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses transfer teknologi pertanian kepada petani.
PENGAWASAN KESELAMATAN JALAN PADA ANGKUTAN KOTA Margaretha Aprilia Rosa Br Sihombing; Asima Yanty Siahaan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8440

Abstract

This research aims to determine and describe supervision of the feasibility and safety of city transportation in the city of Medan. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation and documentation. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all the data that had been collected and supported by the results of interviews using the Handoko supervision indicator approach, which stated that supervision can be seen through determining implementation standards, determining implementation measurement, measuring activity implementation, comparison with evaluation standards, and taking corrective action. The results of this research indicate that supervision of roadworthiness and road safety in city transportation in the city of Medan is not yet fully operational. This can be seen from the large number of city transport that does not carry out motor vehicle testing and the high number of vehicles that are not roadworthy in 2023, as many as 60,948 vehicles, but 9,198 of them include city transport. Then supervision is not yet optimal due to inadequate testing equipment and testing equipment. damaged and calibrated and the Transportation Department's lack of firmness in carrying out raids so that vehicles still pass the raid. Another problem in the field is that there are public transportation drivers who do not comply with carrying out periodic tests and repairing damaged city transportation due to the condition of the vehicle.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA PLATFORM SINDE Mustaking Mustaking
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8397

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) yang merupakan aplikasi naskah dinas berbasis teknologi informasi di internal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Idonesia yang terintegrasi pada satuan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Makassar yang wilayah kerjanya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. SINDE merupakan salah satu program reformasi birokrasi dibidang penguatan ketatalaksanaan melalui pendekatan E-Government. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan dan observasi serta penelusuran dokumen-dokuemn yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive dan secara snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SINDE di LLDIKTI Wilayah IX telah terimplementasi dengan baik hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan agen pelaksana cukup baik, begitupun dari konten aplikasi tidak menghadapi masalah yang serius, selain itu SINDE memberikan dampak manfaat yang sangat besar dalam efektifitas dan efesiensi alur naskah dinas.
PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Ilman Karyanus Zebua; Harmona Daulay; Faizal Madya
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, analisis, dan penilaian menyeluruh terkait penyediaan layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunungsitoli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak berwenang dan tahanan di lapas tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Terdapat hambatan-hambatan yang dapat diamati dalam lima dimensi utama kualitas layanan, termasuk ketidakterpenuhan standar fasilitas, ketersediaan obat yang tidak mencukupi, dan kekurangan tenaga kesehatan, terutama pada jam-jam tertentu. Tantangan signifikan juga terletak pada masalah kepercayaan, ketepatan waktu dalam layanan kesehatan, dan biaya perawatan medis tambahan yang belum ditanggung secara memadai. Kurangnya perhatian dan empati dari tenaga kesehatan juga menjadi masalah bagi para narapidana dan tahanan. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Lapas Kelas IIB Gunungsitoli, diperlukan tindakan untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan persediaan obat-obatan, memastikan keandalan dan daya tanggap layanan, serta menanggulangi kurangnya tenaga kesehatan professional.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA Ilham Akbar; Auradian Marta; Zulkarnaini Zulkarnaini
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8371

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi desa, dan ini penting untuk dilakukan terutama bagi desa yang mempunyai aset desa dan berpotensi menghasilkan pendapatan asli desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset desa dan faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan aset desa tersebut. Riset ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Desa Bongkal Malang, Ketua BPD Desa Bongkal Malang, Kepala Dinas PMD Kab. Indragiri Hulu, Camat Kelayang, Direktur BUMDes Bongkal Emas, dan Tokoh Masyarakat Desa Bongkal Malang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisa data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dan sekaligus juga menganalisis dokumen yang terkait dengan topik penelitian dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan aset desa sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes 2020-2026 dan RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, namun kenyataannya rencana pengelolaan aset desa untuk aset desa seperti tanah kas desa dan pasar desa, batal ditetapkan dalam APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, dikarenakan Pemerintah Desa Bongkal Malang ingin merealisasikan program pembangunan lain yang lebih prioritas dibandingkan harus mengurusi pengelolaan aset desa tersebut, dan juga Pemerintah Desa Bongkal Malang menegaskan komitmennya bahwa masih belum ada niatan dan rencana untuk melakukan pengelolaan aset desa tersebut.

Page 31 of 38 | Total Record : 371

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue