cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 371 Documents
 30   31   32   33   34 
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA BERBASIS POTENSI ALAM Nelly Pardede; Erika Revida
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8444

Abstract

This research is motivated by the fact that there are still problems with the Bah Biak Waterfall tourist attraction, such as accessibility, facilities that are still damaged and inadequate, the absence of a tourism organization that manages the Bah Biak Waterfall and poor management. optimally, so there needs to be development that can be implemented well by the relevant department, namely the Simalungun Regency Culture, Tourism and Creative Economy Service.The research method used in this research is descriptive qualitative. The informants in this research consisted of the Head of the Simalungun Regency Tourism Culture and Creative Economy Service, the Sidamanik District Head, the Bah Biak Waterfall manager, the community around the Bah Bak Waterfall tourist attraction and tourists. This research uses development indicators proposed by M Liga Suryadana, namely Attraction Objects, Facilities, Accessibility, Institutions, Management Institutions and Hospitality.The results of this research show that the development carried out by the Department of Culture, Tourism and Creative Economy has not been optimal, in terms of attractiveness, the development carried out is only limited to building a mini park and swimming pool which is right under the Bah. Biak Waterfall. The facilities and developments carried out are not optimal, such as the condition of toilets and parking lots. Accessibility, development has not been carried out due to the PTPN IV Bah Biak Waterfall Tourism Business Use Rights. Management Institutions still only create Tourism Awareness Group and Travel Agent programs. Hospitality, development carried out through tourism awareness programs. The obstacles faced are the lack of community participation in the tourism sector, limited support and maintenance of supporting facilities, lack of cooperation with investors and the absence of a promotion system. The supporting factor for its development is that Bah Biak Waterfall has good capital and natural potential.
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET AKTIVASI KEPENDUDUKAN DIGITAL Aprilla Intan Fatima; Sri Wibawani
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya peningkatan pencapaian target aktivasi identitas kependudukan digital berada pada posisi comparative advantage, dilihat dari  analisis SWOT Albert Humprey yang didalamnya terdapat 4 faktor utama, sebagai berikut: 1) Strengths, kegiatan aktivasi IKD lancar karena didukung oleh tangguhnya struktur organisasi, komitmen pegawai, kualitas sumber daya manusia, keamanan data terjamin, dana digunakan secara efisien, dan lokasi strategis; 2) Weaknesses; meskipun kebijakan kurang tegas dan tidak ada pembagian job description pegawai tetapi masih bisa diatasi dengan baik; 3) Opportunity, kesempatan dikemas dengan baik dalam bentuk kegiatan Goes To School dan Jemput Bola Terpadu; 4) Threats, perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, menghadapi masyarakat gagap teknologi, dan sedikitnya lembaga pengguna IKD.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Ramadhany Nugroho; Sulikah Asmorowati
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8434

Abstract

Earmarking cukai, yang diinisiasi oleh World Health Organization (WHO), adalah alokasi sebagian pungutan cukai untuk mengatasi eksternalitas negatif, di indonesia konsep ini diterapkan dalam bentuk kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Namun, sebagai negara dengan jumlah perokok ke-3 terbanyak di dunia, penerapan kebijakan ini masih belum memberikan hasil yang optimal, terlihat dari masih tingginya prevalensi perokok dewasa dan massive-nya peredaran rokok ilegal. Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi bagaimana proses implementasi kebijakan berjalan dan (2) mengukur tingkat keberhasilan kebijakan berdasarkan isi dan konteks implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan model Van Meter dan Van Horn, dengan setting penelitian di Provinsi Jawa Timur. Data primer didapatkan dari Forum Group Discussion dan data sekunder dari beberapa literatur. Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan cukup berhasil dengan mayoritas indikator terpenuhi. Namun, terdapat tantangan berupa penyelewengan penggunaan anggaran dan serapan anggaran yang rendah di beberapa daerah. Kebijakan DBHCHT lebih bersifat kuratif daripada preventif sehingga belum sepenuhnya efektif dalam pengendalian konsumsi produk tembakau. Peneliti menyarankan perlunya peningkatan pengawasan dan integritas dalam pengelolaan anggaran dengan optimalisasi e-DBHCHT dan pengembangan sasaran program/kegiatan yang diformulasikan berdasar partisipasi dan kolaborasi antar stakeholder dengan menggunakan e-participation sebagai media dalam menjalin komonikasi kebijakan antar aktor kebijakan.
STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA RAMAH MUSLIM Mustofa Iqbal Kholili; Mohamad Ali Hisyam
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8381

Abstract

Wisata ramah muslim merupakan bentuk pengembangan usaha sektor pariwisata yang mengedepankan nilai syariah. Pulau Madura merupakan salah satu wilayah dengan banyak destinasi unggulan dan prospektif menjadi titik sentral konsepsi syariah dapat terimplementasi hingga 99,6%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menyusun strategi pengembangan menurut perspektif etika bisnis Islam pada wisata mangrove Sreseh spot Marparan, Kabupaten Sampang. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, indepth interview dan dokumentasi. Tahap analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data menggunakan metode SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata mangrove Sreseh belum terimplementasi dengan baik, yang dibuktikan dengan minimnya ketersediaan air bersih, tidak terdapat penginapan syariah, hingga produk yang diperjualbelikan pokdarwis belum bersertifikasi halal. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya penyesuaian strategi pengembangan menurut perspektif etika bisnis Islam, guna mewujudkan representasi wisata ramah muslim yang unggul di Pulau Madura.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KINERJA PNS Nardin Farah Kamilah; Ertien Rining Nawangsari
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8496

Abstract

Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disiplin pegawai merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kinerja seorang PNS, sehingga diperlukan adanya penilaian kinerja pegawai. Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan e-performance sebagai sarana penilaian kinerja PNS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses implementasi kebijakan pengelolaan kinerja PNS melalui e-performance dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai lokus penelitian yang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Subkoordinator Bidang Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Kepala-Kepala Bidang serta PNS Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana yang mencakup empat tahap proses, yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses implementasi kebijakan pengelolaan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui e-performance di Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaanya, yaitu kesadaran individu Sebagian PNS Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang cenderung lupa untuk melaporkan kegiatan hariannya kedalam e-performance.
KINERJA PUSKESMAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN Felas Boniara; Roni Ekha Putera; Ria Ariany
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8415

Abstract

Puskesmas Sei Langkai Kota Batam merupakan Puskesmas yang memiliki sasaran kesehatan tertinggi dibandingkan dengan puskesmas lainnya yang ada di Kota Batam. Hal tersebut didukung dengan kondisi yang tidak sesuai dengan rasio yang seharusnya pada setiap puskesmas. Sehingga hal tersebut menjadi pengaruh besar bagi Puskesmas Sei Langkai Kota Batam dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan pelayanan yang diharapkan masyarakat dibutuhkannya kinerja yang berkualitas dari Puskesmas Sei Langkai Kota Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasikan pola kinerja Puskesmas Sei Langkai Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan mengacu kepada teori kinerja dari Wibowo yang menjelaskan bahwa optimalnya sebuha kinerja pada organisasi dan lembaga dipengaruhi oleh empat variabel yaitu masukan, proses, luaran dan manfaat yang terkandung dari kinerja tersebut. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kinerja Puskesmas Sei Langkai Kota Batam dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sudah cukup baik, namun belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Puskesmas Sei Langkai Kota Batam yang belum melakukan pengembangan sumber daya manusia secara maksimal, proses perencanaan yang belum terlaksana dengan baik, dan tidak meratanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari Kinerja Puskesmas Sei Langkai Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM "PALING JEMPOL" KTP UNTUK PEMULA Akbar Berlianto; Muhammad Agus Muljanto
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8492

Abstract

Jauhnya tempat tinggal masyarakat menuju ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyebabkan proses pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan belum berjalan dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan membuat suatu terobosan yaitu membuat inovasi yang bernama Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jempol). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pelayanan Keliling Jemput Bola (Paling Jemput) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikem-bangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Komunikasi yang sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan sudah menyampaikan seluruh informasinya dengan secara jelas dan konsisten. 2) Sumber daya yang kurang optimal, hal ini karena modem yang digunakan pada saat pelayanan di daerah yang jaringan internetnya tidak stabil, membuat pelayanan menjadi lama. 3) Disposisi kurang berjalan optimal, hal tersebut berkaitan dengan  intensitas respons atau tanggapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan masih memerlukan peningkatan lagi karena masih terjadi beberapa masalah teknis yang kerap terjadi, hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk penanganannya. 4) Struktur birokrasi belum optimal dalam hal waktu, hal tersebut karena waktu penye-lesaiannya yang kurang maksimal sehingga tidak sesuai dengan SOP yang ada yaitu sekitar 75 menit sedangkan di lapangan ternyata harus menunggu beberapa hari.
KUALITAS PELAYANAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN KESEHATAN Nisa Anastasya Sigalingging; Wiro Oktavius Ginting
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8468

Abstract

Progam BPJS di Rumah Sakit Vita Insani masih mengalami berbagai kendala yakni: panjangnya antrian pada rawat inap dan rawat jalan,para petugas medis juga kurang ramah kepada pasien, kurang cepat dan tepatnya pelayanan yang diberikan, adanya tidakan diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka menjamin perlindungan kesehatan bagi peserta BPJS di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian untuk dimensi tangible sudah cukup baik karena fasilitas, sarana prasarana dan penampilan pegawai cukup baik dan memadai, meskipun memerlukan peningkatan. Dimensi reliability juga dilakukan dengan cukup baik, karena para pegawai memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya masing- masing. Dimensi responsiveness memerlukan peningkatan karena pelayanan yang diberikan belum dapat dikatakan cepat dan juga tepat. Dimensi assurance belum dapat dikatakan baik karena belum ada jaminan yang diberikan terkait waktu pelayanan dan dimensi empathy juga masih kurang dalam mendukung kualitas pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Vita Insani karena para petugas masih memberikan pelayanan dengan sikap yang cuek.
EFEKTIVITAS PENYALURAN BLT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8460

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan membutuhkan solusi yang tepat. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran BLT dalam upaya mengurangi kemiskinan di Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam pada 15 Maret 2024 dengan ketua RT 02 Lingkungan 01 bernama Basri di Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Rajabasa Raya belum efektif. Banyak masyarakat miskin yang semestinya menjadi sasaran program, malah tidak mendapatkan BLT dikarenakan dalam penyaluran BLT pemerintah menggunakan data lama yang sudah tidak relevan. Jumlah masyarakat yang menerima BLT tersebut juga hanya tiga orang warga. Kondisi ekonomi keluarga yang berubah seperti, dari kondisi miskin menjadi kaya, dari kondisi kaya menjadi miskin ataupun kondisi ekonomi keluarga yang sedang menjadi miskin, hal tersebut tidak diperhitungkan pemerintah. Jika, menggunakan data dari mereka yang sudah tidak sesuai, hal tersebut membuat program BLT tidak efektif dalam menjangkau masyarakat miskin dan upaya mengurangi kemiskinan melalui program ini tidak akan berhasil.
STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PERBAIKAN SISTEM Dwi Indriastuti; Teguh Kurniawan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i2.8437

Abstract

Program pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak efektif karena skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan dan menduduki peringkat ke-110 didunia pada tahun 2022. Untuk itu, saat ini arah kebijakan pemberatasan korupsi berfokus pada upaya pencegahan. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem monitoring dan rekomendasi hasil kajian administrasi pemerintah. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat memahami secara  komprehensif dan mendalam mengenai latar belakang masalah dengan menganalisis praktik kebijakan monitoring dalam pencegahan korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen seperti peraturan pemerintah, publikasi terkait monitoring evaluasi program dan pencegahan korupsi, laporan kinerja dan laporan tahunan KPK yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan strategi kebijakan pencegahan korupsi oleh KPK dilakukan melalui monitoring rekomendasi hasil kajian terhadap sistem administrasi pemerintahan. Dalam beberapa kasus, strategi kebijakan pencegahan korupsi melalui monitoring rekomendasi hasil kajian memberikan implikasi positif terhadap perbaikan tata kelola dan reformasi administrasi pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekomendasi hasil kajian merupakan instrumen pencegahan korupsi yang dapat diperluas cakupan dan ruang lingkupnya sehingga dapat membuka ruang yang lebih luas untuk pencegahan korupsi di Indonesia. Disisi lain, penelitian ini merekomendasikan perlunya percepatan sistem monitoring secara luas dengan menerapkan sistem reward dan punishment untuk mendorong kepatuhan terhadap rekomendasi kajian serta penggunaan monitoring berbasis teknologi informasi sebagai basis utama untuk diseminasi sistem pencegahan korupsi yang lebih masif di Indonesia.

Page 32 of 38 | Total Record : 371

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue