Jurnal Pacta Sunt Servanda
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Articles
106 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Elisabeth Pudyastiwi]]>;
<![CDATA[Agoes Djatmiko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam pengumpulan data penelitian, dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya, baik yang berasal dari media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa Internet banking merupakan salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Transaksi perbankan melalui internet banking sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi perbankan melalui internet banking di Indonesia yang ada saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan-peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) ]]>
<![CDATA[Genoveva Puspitasari Larasati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 yang sering dilakukan oleh perusahaan industri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal dari media cetak dan internet, serta fenomena yang terjadi di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pencemar membayar terhadap pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun B3 telah berjalan dengan optimal dan baik. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (polluter pays principle) yang merupakan bagian dari dimensi tanggungjawab korporasi dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip hukum lingkungan dapat didayagunakan sebagai upaya preventif terhadap pencemaran limbah industri nasional, adalah prinsip ganti kerugian. Ketentuan normatif tersebut merupakan realisasi prinsip yang ada dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar. Hal tersebut diterapkan sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Pasca Puja Estryana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengakaji peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta harus dibuat oleh (Door) atau dihadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI MENGATASI OVERKAPASITAS LAPAS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ikama Dewi Setia Triana]]>;
<![CDATA[Eti Mul Erowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang restorative justice sebagai solusi mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. Penelitian tentang Restorative Justice Sebagai Solusi Mengatasi Overkapasitas Lapas Di Indonesia terdapat Penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan disebut yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil tingkatan restorative justice di Indonesia secara tegas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sasaran akhir dari adanya teori peradilan restorative yakni agar lebih sedikit orang yang dipenjara; menghapus stigma atau cap dan merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi manusia biasa; penjahat lebih mungkin untuk belajar dari kesalahan mereka dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pusat penahanan, pengadilan dan penjara; Karena korban telah memaafkan pelaku dan segera diberi ganti rugi, menyimpan uang negara tidak menimbulkan keinginan untuk balas dendam; membantu masyarakat memerangi kejahatan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA DESA ADAT BALI DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMULIHAN PARIWISATA BALI PASCA COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Nyomang Mardika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis, peran serta desa adat bali dalam proses pembangunan dan pemulihan pariwisata bali pasca covid-19. Semenjak Pandemi Covid-19 melanda dunia, kinerja ekonomi Bali, yang notabene bergantung pada pariwisata, terus memburuk. Dalam konteks pandemi Covid-19, banyak hal yang harus dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan wisatawan untuk kembali mengunjungi tujuan wisata pilihan mereka. Pengaruh peran serta desa adat bali, telah mampu menempatkan desa adat sebagai subjek hukum dalam pembangunan dan pemulihan nasional, salah satunya di bidang pariwisata. Desa adat Bali juga merupakan pilar penyangga utama kebudayaan Bali dan telah banyak mendukung keberhasilan pembangunan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata. Eksistensi peran serta desa adat bali dalam pembangunan dan pemulihan pariwisataa dan kegiatan ekonomu seperti disebutkan sebelumnya merupakan hal yang sangat positif, karena secara nyata telah memberikan dampak yang signifikan dan dapat membantu mengurangi beban Krama Desa dalam pendanaan kegiatan dan aktivitas desa. Disamping itu juga telah terbukti menunjang kegiatan budaya dan tradisi desa adat, dan sekaligus diharapkan nantinya desa adat itu sendiri bisa mandiri dalam mengelola setiap sektor, secara khusus sektor pariwisata. Apabila hal ini bisa diwujudkan dan diralisasikan semua desa adat yang ada dibali, maka keyakinan bahwa Bali akan bangkit kembali dan akan tetap menjadi provinsi terbaik di Indonesia, karena desa adatnya mampu membantu pembangunan dan pemulihan pariwisata dan ekonomi. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pariwisata budaya Bali akan tetap hidup dan berkembang sepenajang masa]]>
<![CDATA[KELEMAHAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Brian Septiadi Daud]]>;
<![CDATA[Litya Surisdani Anggraeniko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 4 No 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Crimes that occur in society are not only adults but on the contrary, children tend to become criminals. The regulation of children in conflict with the law is expressly contained in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In the juvenile justice process, restorative justice must be applied where this process conducts justice for children outside the court and aims to protect children in conflict with the law. In the problems discussed, namely: first, how is restorative justice in resolving cases of children dealing with the law in the implementation of the juvenile criminal justice system? Second, what are the weaknesses of the implementation of restorative justice for children as criminals? The purpose of this study was to determine restorative justice in the settlement of cases of children dealing with the law in the implementation of the juvenile criminal justice system and to find out the weaknesses of the implementation of restorative justice against children as perpetrators of criminal acts. The method used in this paper is normative legal research. The results of this study are Restorative Justice aims to repair or restore criminal acts committed by children with actions that benefit the child, the victim, and the environment by way of settlement outside the court, through diversion, mediation of punishment and non-penalty. The conclusion is basically restorative justice is a process of resolving cases amicably carried out by children by involving victims and perpetrators in a deliberation to get the best agreement for both parties.]]>
<![CDATA[PERADILAN ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PELEPASAN TANAH ADAT ]]>
<![CDATA[Restu Monika Nia Betaubun]]>;
<![CDATA[Agustinus Ezra Bhodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 4 No 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study aims to explain “Customary Courts as an Alternative for Settlement of Customary Land Release Disputes. The object of this legal research was carried out in Merauke Regency in particular to look at the release of customary land owned by individuals to the Marind Tribe for. The type of research used is normative juridical, namely research that is focused on testing the application of rules or norms in applicable positive law to be compared with the application of customary law. The approach used by the author is the law approach and the conceptual approach. The above approach and the legal opinions of legal experts are guidelines for the author in having a legal opinion in solving the problems in this writing. The letter of relinquishment of customary land is an important matter. Because when our community does not have a certificate of releasing customary land, then the local indigenous people who can prove that they are the ones who own the land can take and claim the land back. The importance of traditional rituals (Bakar Babi/Toki Babi) in the Marind Tribe is for the transfer of customary land carried out by the community which is used as an announcement by the customary land owner so that the relationship between the customary land owner and the indigenous community is severed, so that from a series of traditional rituals (Bakar The Pig/Toki Babi) resulted in the emergence of a certificate of release of customary land issued by LMA as a form of written acknowledgment of the release of customary land.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MASYARAKAT ASLI PAPUA PUTUS SEKOLAH DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>;
<![CDATA[Restu Monika Nia Betaubun]]>;
<![CDATA[Dewi Natalia Marpaung]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 4 No 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Child is any person who has not reached the age of eighteen years or under eighteen years. Workers are people who can do work in accordance with applicable laws. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2 states that "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity." This provides direction for the state to treat every citizen fairly in employment matters. The type of research conducted by the author is Juridical Empirical Research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society by using a law approach and a case approach. Or it can be interpreted that the research carried out is a legal regulation of the actual situation. Today in Indonesia, there is a phenomenon that is worrying because there are several business entities that are owned as child labor in the company. Children who are already working as child labor in a company must be given legal protection which is one of their rights. From the results of this research, the phenomenon of child labor in Merauke district is the children of the indigenous Papuans who drop out of school or those who do not continue their education to a higher level, and also some who are still working. The reasons they drop out of school vary, some are already lazy to go to school, because of the family's economy and some want to lighten the burden on their parents economically. The importance of protecting children from indigenous Papuans, namely by making children as legal subjects, equal rights and obligations regulated by the State.]]>
<![CDATA[KESIAPAN MAHASISWA DALAM MELAKSANAKAN PERKULIAHAN DENGAN SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) SECARA ONLINE DI PAPUA ]]>
<![CDATA[Dewi Natalia Marpaung]]>;
<![CDATA[Restu Monika Nia Betaubun]]>;
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 4 No 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The current pandemic has changed the learning process from face-to-face to online learning (distance learning). So that all universities are encouraged to prepare distance learning infrastructure in the form of digital platforms. Although the PJJ is widely assessed by several different parties, one of them is the perception of students. Students' perceptions of distance learning are viewed from the opinions of what they experience and students who feel learning during distance learning. Students must also be prepared to face this distance learning process. This study aims to explore the readiness of students to undergo distance learning online by lecturers. The sample selection technique was simple random sampling consisting of 20 students drawn from various majors at the Faculty of Teacher Training and Education (FKIP) Musamus University. Data collection techniques used questionnaires and interviews. Questionnaires were distributed online using a google form and interviews were conducted with zoom from student representatives. The data analysis technique uses the Analysis Interactive Model, which consists of data collection, data reduction, data presentation and make conclusions. Based on the results of research, student readiness is caused by the unavailability of facilities and infrastructure, such as not having a laptop and smartphone, then the unpreparedness of students during the lecture process including an internet network that is less stable and data packages that are not sufficient to complete lectures to completion. So in this case, all university stakeholders and the government must work together to overcome this problem so that education in eastern Indonesia continues to develop.]]>
<![CDATA[STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN: DAMPAK TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN ]]>
<![CDATA[Budi Hermawan Bangun]]>
<![CDATA[ Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 4 No 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper focuses on the impact of the strategies and policies for handling the Covid-19 pandemic by ASEAN member countries on migrant workers. The protection of the rights of migrant workers is part of the protection of human rights regulated in various international legal instruments as well as within the ASEAN framework, especially in the ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers (ACPPRMW). The strategies and policies taken by ASEAN member countries in dealing with the Covid-19 pandemic in their countries have had a significant impact on the disruption of the fulfilment of the rights of migrant workers, both their rights to work and opinion, the right to social welfare and the right to health. For countries receiving migrant workers, these measures have not only restricted the entry of migrant workers into the territory of their country but have also forced most migrant workers to lose their jobs and income temporarily or permanently and even have to leave the country's territory to return to the country. origin. For migrant worker-sending countries, the repatriation of migrant workers has caused problems related to health and the economy.]]>
