cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2025)" : 10 Documents clear
Membangun kinerja unggul: Sinergi disiplin dan lingkungan kerja di DISPORAPAR Kota Samarinda Musyaffa, Muhammad Abdillah; Askiah, Askiah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Samarinda. Disiplin kerja didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan karyawan terhadap aturan organisasi, sedangkan lingkungan kerja meliputi aspek fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi produktivitas. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda, melibatkan seluruh 75 karyawan ASN di instansi tersebut, menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik disiplin kerja (β = 0,384, p < 0,05) maupun lingkungan kerja (β = 0,315, p < 0,05) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, baik secara parsial maupun simultan, dengan nilai R² sebesar 0,540. Temuan ini memberikan rekomendasi kepada organisasi untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan kebijakan disiplin kerja dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang hubungan antara disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan dalam konteks sektor publik, dengan implikasi praktis untuk manajemen sumber daya manusia di organisasi pemerintahan.
Membangun keadilan, menghasilkan pendapatan: Analisis sistematis peran rule of law dalam optimalisasi penerimaan pajak Wijaya, Suparna; Marfiana, Andri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak (tax revenue) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Rule of law sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak suatu negara. Melalui metode SLR, penelitian ini mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis 48 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2010-2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang konsisten antara kualitas rule of law dan peningkatan penerimaan pajak. Elemen rule of law yang paling berpengaruh meliputi: (1) kepastian hukum dalam regulasi perpajakan, (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, (3) kemandirian lembaga peradilan, dan (4) akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme mediasi berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dan penurunan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai jalur utama pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak. Temuan ini memberikan implikasi teoretis untuk pengembangan model perpajakan berbasis rule of law dan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi perpajakan yang efektif.
Demokrasi dan pajak: Menelusuri hubungan dinamis antara sistem politik dan mobilisasi pendapatan Wijaya, Suparna; Rosini, Iin
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sistem demokrasi dan penerimaan pajak melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Demokratisasi diasumsikan memiliki implikasi pada kepatuhan pajak, akuntabilitas fiskal, dan legitimasi kebijakan perpajakan, yang pada akhirnya memengaruhi total penerimaan pajak. SLR dilakukan dengan menganalisis 47 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2010-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas demokrasi dan penerimaan pajak, terutama pada negara-negara dengan institusi yang kuat. Mekanisme yang mendasari hubungan ini mencakup: (1) peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana publik, (2) penguatan kontrak sosial dan legitimasi pajak, (3) peningkatan partisipasi wajib pajak dalam pembuatan kebijakan fiskal, dan (4) reformasi administrasi perpajakan yang lebih transparan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor moderasi seperti tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas institusional, dan ketimpangan pendapatan yang memengaruhi kekuatan hubungan tersebut. Implikasi dari temuan ini menyarankan bahwa penguatan institusi demokratis dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan fiskal dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan penerimaan pajak di negara berkembang.
Adopsi International Financial Reporting Standard untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menangah Anisah, Astri Lutfiatul; Widiyati, Dian
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1558

Abstract

This paper aims to analyze the factors influencing the adoption of IFRS for SMEs from a cross-country perspective. The research method used in this study is qualitative, with a scoping review approach. The data employed in this study is secondary data in the form of journal articles published on Google Scholar (https://scholar.google.com/) and Emerald Insight (https://www.emerald.com/) within the period of 2020 to 2024. The scoping review includes mapping studies on the adoption of IFRS for SMEs across countries. The study concludes that the adoption of IFRS for SMEs in different countries is influenced by factors such as needs and relevance, institutional pressures, environmental and cultural aspects, standard complexities, user perceptions, adaptive approaches, regulatory frameworks and government support. The factors affecting IFRS for SMEs adoption vary between countries; however, the fundamental principle of implementing this standard lies in creating a consistent, credible, and internationally acceptable financial reporting system. Future research is expected to consider other factors not covered in this study to provide a more comprehensive contribution to the understanding and development of IFRS for SMEs adoption at a global level.
Kesaksian palsu dalam perspektif Pasal 242 KUHP dan hadits shahih Bukhari nomor 6408 Putri, Rizkia Novebiani; Arifin, Tajul
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1561

Abstract

Kesaksian palsu merupakan masalah besar dalam sistem peradilan, karena dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dan menyebabkan ketidakadilan. Banyak kasus yang melibatkan tindakan kesaksian palsu yang diberikan oleh seseorang di hadapan pengadilan dapat mempengaruhi jalannya kasus hukum, berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam persoalan kesaksian palsu yang kerap kali menjadi persoalan krusial dalam proses penegakan hukum serta mengkaji bagaimana dampak sosial dan moral dari kesaksian palsu, baik dalam konteks hukum negara maupun ajaran Islam. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis normatif ketentuan mengenai kesaksian palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP, serta menelaah pandangan hukum Islam terhadap perbuatan tersebut sebagaimana tercermin dalam Hadits Shahih Bukhari Nomor 6408 yang menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan dengan pendekatan yuridis normatif dengan berfokus pada Peraturan Perundang- undangan dan Hadits Shahih Bukari. Penelitian ini menghasilkan korelasi antara Hadis Bukhari dengan hukum positif Indonesia mengenai kesaksian palsu. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bahaya dari memberikan kesaksian palsu, pengaruh tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap kesaksian palsu merupakan faktor penyebab maraknya kasus kesaksian palsu yang harus dihilangkan.
Pengaruh belanja online, gaya hidup, sikap keuangan, dan literasi keungan terhadap manajemen keuangan mahasiswa gen z Universitas Prima Indonesia Lutfiana, Wina; Ariesa, Yeni; Sinulingga, Trilia Anisa; Sudirman, Acai
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1565

Abstract

Digitalisasi di dalam sektor dimana hasil dari pertumbuhan yang sangat cepat dalam teknologi dan sistem informasi saat ini, salah satunya adalah e-commerce. Perkembangan teknologi memudahkan kita untuk tidak perlu menghabiskan waktu berbelanja langsung ke toko untuk membeli barang. E-commerce adalah cara untuk menjual barang yang diperlukan melalui toko online. Pelanggan yang menggunakan e-commerce dapat mengakses produk selama 24/7.  Karena e-commerce dapat diakses kapan saja, waktu dan jarak bukanlah kendala lagi. Ketika mahasiswa berada dalam tahap yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, mereka perlu memiliki sumber daya finansial sendiri dan mulai mengambil keputusan keuangan yang bijaksana.  Mahasiswa tidak dapat mengendalikan kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas berdampak pada manajemen keuangan, sehingga mereka tidak menerapkan konsep perilaku manajemen keuangan, yang menyebabkan gaya hidup konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Belanja Online Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa, 2) Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa, 3) Pengaruh Sikap Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa, 4) Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Mahasiswa. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Prima Indonesia Program Studi Ilmu Hukum yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2001 atau biasa di sebut dengan Gen Z. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Belanja Online, Gaya Hidup, Sikap Keuangan, dan Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Keuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia.
Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online menurut hukum perdata Kesaulya, Clara
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1581

Abstract

Studi ini menelaah jaminan yuridis bagi konsumen dalam aktivitas jual beli digital melalui sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Dengan mengkaji ragam referensi hukum, regulasi yang berlaku, literatur yang sesuai, serta informasi jual beli dari berbagai platform e-commerce, riset ini menyoroti berbagai isu yang dirasakan konsumen pada sektor perdagangan elektronik, mulai dari barang yang tidak sesuai keterangan, tindakan curang, hambatan penyelesaian konflik, hingga persoalan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Lebih jauh, riset ini mengeksplorasi peran KUHPerdata dan regulasi pendukung lainnya sebagai pijakan legal untuk menjamin hak-hak pengguna. Dalam konteks wanprestasi, hasil studi menunjukkan bahwa konsumen berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian dari pihak penjual. Namun demikian, masih terdapat hambatan, khususnya dalam hal penegakan hak-hak tersebut di berbagai yurisdiksi yang berbeda, yang menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum bagi konsumen, serta perlunya penguatan sistem pengawasan dan mekanisme penegakan hukum agar hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online dapat terlindungi secara optimal.
Determinan tax ratio negara-negara G20 Wisanggeni, Zufar Lutfi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1370

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat determinan Tax Ratio dari negara-negara yang tergabung ke dalam G20. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel tahunan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2022. Model yang terpilih adalah model Panel-Corrected Standard Error (PCSE). Faktor-faktor yang digunakan sebagai variabel independen sebagai berikut ketergantungan usia, rata-rata World Governance Indicator (WGI), GDP per capita (PPP), persentase pembentukan modal tetap bruto, persentase keterbukaan perdagangan, tingkat inflasi tahunan, dan populasi perkotaan. Berdasarkan hasil pengujian, secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yang diuji. Dalam uji signifikansi individu, dapat dilihat bahwa variabel rasio ketergantungan usia, rata-rata WGI, GDP per capita (PPP), persentase pembentukan modal tetap bruto, persentase keterbukaan perdagangan, dan populasi perkotaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tax Ratio dengan tingkat signifikansi 5%. variabel tingkat inflasi tahunan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Ratio. Model penelitian ini memiliki R-squared sebesar 0,4401 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 44,01% variabel dependen Tax Ratio yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yang digunakan. Hasil ini memberikan wawasan penting tentang apa saja faktor-faktor yang signifikan dan tidak signifikan Tax Ratio negara-negara yang tergabung dalam G20.
Analisis internalisasi etika antikorupsi dan nilai integritas melalui kurikulum pembangunan karakter di Politeknik Keuangan Negara STAN Budiman, Ilham Febri; Hidayat, Muhammad Rafly; Sitanggang, Michael Boris Rasi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1389

Abstract

Korupsi menjadi masalah yang merajalela di Indonesia. Berdasarkan data pengukuran Corruption Perceptions Index (CPI), Indonesia berada pada posisi 115 dari 180 negara dunia. Tindakan preventif terbaik yang dapat dilakukan ialah internalisasi nilai antikorupsi melalui pendidikan. PKN STAN merupakan salah satu perguruan tinggi yang menginternalisasikan nilai antikorupsi dan integritas pada kurikulum pendidikannya melalui program pembangunan karakter. Paper ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembangunan karakter di PKN STAN dalam menginternalisasi etika antikorupsi dan integritas. Metode penelitian yang digunakan ialah metode campuran yang mengasosiasikan kualitatif dan kuantitatif. Teknik sampling digunakan untuk menghimpun data melalui kuesioner kepada sampel mahasiswa PKN STAN yang merepresentasikan populasi. Jenis survei tertutup digunakan bersamaan dengan model survei skala Likert. Data yang diperoleh diolah menggunakan statistik deskriptif untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Metode studi dokumen terhadap kurikulum pembangunan karakter digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa PKN STAN tentang antikorupsi berada pada angka 75,16 dan tingkat pemahaman tentang integritas berada pada angka 78,28 dari skala 1-100. Etika antikorupsi dan integritas juga telah diimplementasikan oleh mahasiswa secara inklusif. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter di PKN STAN efektif untuk menginternalisasikan etika antikorupsi dan integritas kepada mahasiswa.
Analisis yuridis terhadap kasus tawuran pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati Salsabila, Aulia; Aulana, Muhammad Saukhan; Rofiq, Nur
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1504

Abstract

Pentingnya penerapan diversi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Artikel ini membahas permasalahan hukum terkait tawuran yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Pati. Gap hukum yang diidentifikasi adalah kegagalan proses diversi yang seharusnya dapat menghindarkan anak dari stigma hukum dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab kegagalan tersebut serta menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan posisi Jaksa Penuntut Umum. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk mengkaji regulasi yang relevan dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan diversi disebabkan karena ketidakhadiran korban selama proses diversi di Kejaksaan sehingga diversi tidak dapat berjalan. Kesimpulan dari penelitian ini mengharuskan perlunya evaluasi dan peningkatan peran Jaksa dalam proses diversi, serta saran untuk memperkuat regulasi perlindungan anak agar lebih efektif dalam mencegah terulangnya tawuran dan melindungi hak-hak anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue