cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suwito
Contact Email
jurnal.unhan@idu.ac.id
Phone
+628121550347
Journal Mail Official
jurnal.unhan@idu.ac.id
Editorial Address
niversitas Pertahanan Republik Indonesia ( UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul - Bogor 15141 Telp. 021-29618754 Fax. 021-29618773 Website : www.idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Published by Universitas Pertahanan Republik Indonesia
ISSN : 26205262     EISSN : 26207400     DOI : 10.33172/jpbh
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah merupakan wadah para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik, sekaligus perwujudan kontribusi intelektual terhadap perkembangan keilmuan di bidang Pertahanan dan Bela Negara melalui tulisan ilmiah baik berupa kajian maupun hasil penelitian. Jurnal Pertahanan & Bela Negara diterbitkan setiap tiga bulan sekali dalam setahun, yakni bulan April, Agustus dan Desember. Tujuan utama Jurnal Pertahanan & Bela Negara adalah untuk mengembangkan, memperkaya, dan menjadi referensi kajian bidang ilmu pertahanan dan bela negara, serta menjadi bahan pembelajaran dan pengkajian bagi para akademisi yang memiliki fokus dan minat pada bidang ilmu pertahanan dan bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara melingkupi kajian ilmu pertahanan dan bela negara dari perspektif strategi, manajemen, kebijakan, dan teknologi pertahanan, serta bidang kajian lainnya yang terkait ilmu pertahanan dan bela negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 316 Documents
 7   8   9   10   11 
URGENSI UU KAMNAS UNTUK ANTISIPASI MASA DEPAN Muhammad AS Hikam
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.312

Abstract

Dalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan. Keamanan memiliki makna yang luas yang tidak hanya melibatkan TNI dan Polri saja sebagai aktornya, namun juga rakyat didalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyesuaikan kembali konsepkeamanan nasonal yang mampu merespons berbagai bentuk ancaman yang terus berevolusi dalam lingkungan juga terus berubah dengan cepat. Tulisan ini bertujuan menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya UU Kamnas sebagai landasan dan rujukan bagi kerangka konseptual yag komprehensif dalam rangka membangun sebuah sistem keamanan nasional di Indonesia di masa depan. Kata Kunci: keamanan nasional, UU Kamnas, ancaman, dan lingkungan strategis
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SEPARATISME PAPUA Firman Noor
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.313

Abstract

- Era reformasi telah menandai babak baru dalam hal paradigma dan sikap Pemerintah Republik Indonesia terhadap salah satu wilayah terpenting dalam NKRI yakni Papua. Berbeda dari anggapan banyak kalangan mengenai sikap tidak peduli Pemerintah RI, beberapa kebijakan di tanah Papua saat ini justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memelihara dan menyejahterakan rakyat Papua. Berbagai kebijakan yang telah dicanangkan memang belum sepenuhnya berjalan. Namun demikian, menganggap bahwa Pemerintah RI saat ini tidak bersungguh-sungguh berkomitmen meningkatkan taraf hidup masyarakat juga tidaklah tepat. Sehubungan dengan itu, tulisan ini ingin membahas seputar persoalan bentuk tanggung jawab apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah di Era Reformasi ini, mengapa dalam pelaksanaan tanggung jawab itu masih ada kendala, bagaimana pula dengan peran pemerintah daerah. Masih terkait dengan persoalan itu, pembahasan juga akan menyentuh diskusi mengenai relevansi separatisme bagi rakyat Papua dan apakah ide atau gerakan separatism itu adalah keinginan dari seluruh rakyat Papua saat ini. Pembahasan artikel ini akan ditutup oleh pembahasan mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan agar Tanah Papua menjadi semakin berkeadilan, beradab dan demokratis. Kata Kunci: otonomi khusus, paradigma, kebijakan, nasionalisme, separatisme
THREAT ANALYSIS OF THE REGIONAL TERRORISM FINANCING Samto Hadi Isnanto; Yosua Praditya
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.314

Abstract

The terrorism financing threats is a prominent issue in South East Asia region that must be tackled by Indonesian government in mitigating the development of Islamist radical group. In order to maintain the operational and financial group, then the vast funds is very needed which obtainable by several means. Fund gathering, fund movement, and fund allocation are those activities usually conducted by the group, and this does not make terrorist would stop in varying some ways to increase their fund. The fund plays a vital role to the group’s existence due to operational cost, particularly in recruiting, hiring, and indoctrinating new members. The influx of money could be sourced from inside and outside country. When one speaks of terrorism funding, it could not be separated from the donor, movement and usage, which also covered as legal entity, banks, NGOs and individual donations. All these actors must be faced through policy and legal means which connecting with specific stakeholders, particularly those who advance in banking system. Kata Kunci: terrorism financing, security
MEMBANGUN KEAMANAN MARITIM INDONESIA DALAM ANALISA KEPENTINGAN, ANCAMAN, DAN KEKUATAN LAUT Syaiful Anwar
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.315

Abstract

Keamanan maritim Indonesia merupakan bagian penting dari sistem kemaritiman Indonesia, dan mengandung misi yang cukup kompleks yang menjadi tantangan dan sekaligus permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat. Pemahaman terhadap keamanan maritim dari berbagai pihak yang terlibat masih belum sepenuhnya sama, dikarenakan perbedaan yang mendasar dari bidang-bidang tugas yang mereka geluti. Untuk itu dalam tulisan ini, penulis mencoba merumuskan berbagai hal yang terkait dengan kemaritiman Indonesia, berdasarkan analisa kepentingan, ancaman, dan kekuatan laut. Beberapa hal yang menjadi bahan analisis yaitu: kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, ancaman yang perlu menjadi perhatian utama dalam penanganannya, pengertian dan lingkup keamanan maritim, serta upaya-upaya yang diperlukan dalam membangun kekuatan maritim Indonesia.      Kata Kunci : keamanan maritim, Indonesia, kekuatan laut, kemaritiman, pengendalian laut.
PERAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM PENGADAAN ALUTSISTA : STUDI KASUS PENGADAAN HELIKOPTER ANGKUT BERAT TNI Yohanes Sulaiman
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.316

Abstract

Pada tanggal 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo dalam amanatnya dalam Rapat Terbatas bidang pertahanan dan keamanan menegaskan agar kebijakan pengadaan alutsista TNI berdasarkan kebutuhan – bukan keinginan. Artikel ini mencoba mengelaborasi maksud dari amanat Presiden – dalam kerangka diplomasi pertahanan dengan menggunakan program pengadaan helikopter angkut berat di Kementerian Pertahanan sebagai studi kasusnya. Kasus itu menjelaskan amanat Presiden akan lebih efektif jika dilengkapi dengan dua prinsip tambahan, diplomasi pertahanan dan operasional. Kata kunci: tujuh kriteria Presiden Joko Widodo, kebijakan pengadaan alutsista TNI, kebutuhan, keinginan, diplomasi pertahanan, helikopter angkut berat
POSISI BEBAS AKTIF INDONESIA DALAM RIVALITAS TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA TENGGARA TERKAIT PENGADAAN ALUTSISTA Semmy Tyar Armandha
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.317

Abstract

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di perairan Asia Tenggara semakin mendorong kewaspadaan negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Amerika Serikat, Asia Tenggara merupakan salah satu lokasi Forward Operating Site bagi militernya; sementara bagi Tiongkok, Asia Tenggara sebagai salah satu jalur perdagangannya yang paling penting (String of Pearl) dan memiliki klaim teritorial di wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan. Artikel ini bertujuan untuk memaknai strategi bebas aktif Indonesia guna merespons rivalitas tersebut dalam konteks pengadaan kapal selam Kelas Chang Bogo dari Korea Selatan. Pertama, hadirnya Chang Bogo dapat menambah kompleksitas modernisasi persenjataan khususnya kapal selam serang di Asia Tenggara. Kedua, di sisi lain, Indonesia semakin aktif dalam rantai pasok persenjataan global yang melibatkan industri pertahanan mancanegara, khususnya kapal selam yang marak digunakan karena efektivitas serang sembunyi (stealth). Dengan menggunakan teori jejaring-aktor, artikel ini menyimpulkan bahwa kedua posisi Indonesia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dalam menghadapi konstelasi regional yang kompleks akibat rivalitas AS-Tiongkok, apabila Indonesia mampu memformulasikan strategi maritim berdasarkan kekuatan kapal selam yang dimiliki. Kata kunci: Asia Tenggara, kapal selam Kelas Chang Bogo,jejaring-aktor,politik bebas-aktifIndonesia, rivalitas maritim Amerika Serikat-Tiongkok
BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN Arijo Hadi; Arwin Datumaya Wahyudi Sumari; Suparman Djapri
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.318

Abstract

Tulisan ini hendak mengulas fenomena yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia, yakni adanya kesenjangan antara kebutuhan yakni permintaan sekaligus ekspektasi akan pembangunan kekuatan sektor pertahanan yang memerlukan peningkatan anggaran dengan kondisi kemampuan sumber daya/anggaran yang terbatas. Untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi menjadi prasyarat utama dan pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menciptakan pertumbuhan PDB yang tinggi. Penelitian ini membahas kebijakan fiskal-moneter sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi dan mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran sektor pertahanan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif purposive sampling dengan metode Means-Ways-Ends dan kurva IS-LM sebagai alat analisis. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa bauran kebijakan fiskal-moneter yang paling tepat adalah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi makro ekonomi yang sedang dihadapi sebagai dasar penentuan kombinasi kebijakan fiskal-moneter yang tepat guna mencapai pertumbuhan PDB yang tinggi. Bauran kebijakan tersebut harus disertai syarat adanya sinergi dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Kata Kunci: anggaran sektor pertahanan, bauran kebijakan Fiskal-Moneter, Produk Domestik Bruto (PDB)
PERAN PEACE KEEPING OPERATION NEGARA ANGGOTA ASEAN DALAM MENDUKUNG MISI PERDAMAIAN PBB Mohammad Abel Rahman
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v6i3.319

Abstract

ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM) merupakan pertemuan tertinggi pada level menteri pertahanan di ASEAN dalam bidang pertahanan. Salah satu bidang kerjasamanya adalah peacekeeping operations. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerjasama peacekeeping operationsdidalam ADMM, tetapi negara-negara ASEAN tetap melaksanakan misi perdamaian di bawah koordinasi PBB. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini dianalisis menggunakan teori peran, konsep diplomasi pertahanan, konsep peacekeeping operations, dan konsep confidence building measures. Hasil dari studi ini menunjukkan peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM merujuk pada naskah konsep APCN. Peran peacekeeping operations dalam kerangka ADMM yaitu mengembangkan kapabilitas personel sesuai standar PBB untuk melaksanakan misi perdamaian, mengurangi konflik dan ketegangan, dan meningkatkan confidence building measures di kawasan. Kata Kunci: ASEAN, ADMM, peran, peacekeeping operations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUGAS PERBANTUAN TNI KEPADA POLRI DI WILAYAH DKI JAKARTA DALAM ERA OTONOMI DAERAH : STUDI KASUS TUGAS PERBANTUAN OLEH KODAM JAYA Subekti Subekti
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i1.320

Abstract

Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 Pasal 8, salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. Salah satu tugas yang lain adalah memberdayakan wilayah pertahanan di darat. Ini berarti bahwa dalam rangka tugas OMP (Operasi Militer untuk Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) di darat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan masyarakat dalam kerangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD. Oleh karena itu, sudah sewajarnya TNI dan Polri sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan negara, bahu membahu untuk melaksanakan tugas. Banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengimplementasikan pelibatan TNI dalam tugas perbantuan ke Polri. Salah satunya kebijakan atau peraturan yang mengatur tugas perbantuan tersebut hingga sekarang belum ada, sehingga menyulitkan untuk mengimplementasikan dalam pola kerjanya. Padahal kebijakan ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelibatan dilakukan, dan sejauh mana batasan-batasan pelibatan dilakukan, serta dalam konteks kondisi bagaimana Polri harus meminta bantuan kepada TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan TNI dalam memberikan bantuan kepada Polri di era otonomi daerah serta faktor pendukung dan penghambat dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan keamanan kepada masyarakat di wilayah Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tugas perbantuan TNI yang dijalankan oleh Kodam Jaya kepada Polda Metro Jaya di wilayah DKI Jakarta dalam pelayanan keamanan selama ini mampu menjaga situasi keamanan di wilayah DKI Jakarta. Namun demikian, terdapat beberapa kasus gangguan keamanan yang menunjukkan pentingnya permintaan perbantuan kepada Kodam Jaya yang tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menyebabkan berbagai bentuk ancaman tidak tertangani secara tepat dan rawan menyebabkan timbulnya ancaman, tidak hanya wilayah DKI Jakarta tetapi keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Kata kunci: TNI, Polri, tugas perbantuan, otonomi daerah
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MODALITAS MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA Susanto Zuhdi
Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Republic of Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33172/jpbh.v4i1.321

Abstract

Dalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri. Di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas ancaman baik dari dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan. Kata Kunci: sejarah, perjuangan bangsa, modalitas, pertahanan negara

Page 9 of 32 | Total Record : 316

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 2 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 16 No. 1 (2026): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 3 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 2 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 15 No. 1 (2025): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 3 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 2 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 14 No. 1 (2024): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 3 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 2 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 13 No. 1 (2023): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 3 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 2 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 12 No. 1 (2022): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 3 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 2 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 3 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 10 No. 2 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 3 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 9 No. 1 (2019): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 3 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 8 No. 1 (2018): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 3 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 2 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara (English) Vol. 7 No. 1 (2017): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 3 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 2 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 6 No. 1 (2016): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 3 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 2 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 5 No. 1 (2015): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 3 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 4 No. 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 2 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara Vol. 3 No. 1 (2013): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara More Issue